Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus skripsi ini adalah untuk menelaah lebih jauh bagaimana impor paralel obat paten terjadi dan bagaimana peraturan-peraturan dari instansi terkait menerapkan perlindungan terhadap hak Pemegang Paten Obat tersebut. Dengan demikian, skripsi ini meneliti segala regulasi terkait isu impor paralel baik dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten serta peraturan-peraturan yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Badan Pengawas Obat Makanan. Sejauh ini, hanya BPOM dan Kemenkes saja yang sudah melindungi kepentingan Pemegang Paten terkait impor paralel obat paten, sedangkan instansi lainnya belum melihat urgensi dalam mengenali impor obat paten ini dan belum ada peraturan yang mengaturnya secara spesifik.

---

The focus of this thesis is to further evaluate parallel importation of patented drug and how regulation from related departments protect the drug Patent Holder's right. Thus, this thesis will refer to the issues of parallel importations in relation to Law no. 14 Year 2001 regarding Patents and other regulations published by the Minister of Trade, Minister of Health, Director General of Customs, and Food and Drug Supervisory Body. To date, only the Food and Drug Supervisory Body and Minister of Health have given adequate protection to the Patent Holder against parallel imports, while other governmental bodies have yet to recognize the urgency of acknowledging the importation of patented drugs therefore no such regulation has been specifically made upon it."

"Impor paralel merupakan fenomena yang muncul karena perkembangan pasar yang saat ini dialami oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Produk impor paralel sendiri merupakan produk asli dan secara teoritis bukan merupakan pelanggaran merek, sesuai dengan prinsip exhaustion dalam hukum merek. Namun, pada praktiknya impor paralel dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu pihak yang dinilai merasakan dampak terbesar dari impor paralel adalah pemegang lisensi merek. Sayangnya, hukum Indonesia tidak secara jelas dan eksplisit mengatur mengenai legalitas dan penanganan impor paralel, sehingga pemegang lisensi merek pun dapat merasa kesulitan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari praktik tesebut. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait upaya yang tersedia bagi pemegang lisensi merek untuk menangani dampak yang timbul dari praktik impor paralel, serta membandingkannya dengan hukum yang berlaku di negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Singapura. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan kepada pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memperjelas posisi hukum Indonesia dalam menanggapi dan menyelesaikan sengketa impor paralel yang terjadi di Indonesia.

---

Parallel Importation is a phenomenon that rises as a consequence of globalization and market development that affect various countries across the globe, including Indonesia. The imported goods themselves are genuine goods, so theoretically, parallel importation is not classified as a trademark infringement, according to the exhaustion principle. Yet, in practice, parallel importation can cause a damage to various parties. One of the parties that potentially suffers the biggest loss is trademark licensee. Unfortunately, Indonesian law does not explicitly regulate the legality nor a mechanism to handle parallel importation, so a party that affected by the damage may find it difficult to recover from their loss. Therefore, this thesis will try to analyze the Indonesian trademark law to find an available procedure for trademark licensees to handle parallel importation, and will also compare such procedure with regulations in the United States of America and Singapore. The research method in writing this thesis is a juridical-normative method, using library materials that include primary, secondary, and tertiary legal materials. Hopefully, this thesis can give new insights to the readers, while also suggests the Indonesian lawmakers to clear up the position of Indonesian law on handling and resolving the parallel importation issues in Indonesia."

"Dengan berkembangnya penerapan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pasar, serta meningkatnya perdagangan internasional, muncul dua konsep hukum dalam rezim HKI, yaitu Exhaustion yang merupakan hilangnya hak distribusi barang terkait HKI, serta Impor Paralel, yang merupakan tindakan mengimpor barang terkait HKI masuk ke dalam sebuah negara yang mana HKI barang tersebut telah terdaftar. Terdapat dua bentuk prinsip Exhaustion; National Exhaustion dimana hak distribusi barang hanya hilang di dalam negeri, yang mana jika dilakukan penjualan dari luar negeri maka hak distribusi masih ada dan impor paralel dapat dilarang, dan International Exhaustion dimana hak distribusi barang dimanapun barang dijual dan Impor Paralel diperbolehkan. Dalam Penelitian ini Penulis akan mengkaji prinsip Exhaustion dan Impor Paralel yang dianut oleh rezim Hak Cipta, Hak Merek, dan Hak Paten di Indonesia, hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat kekosongan hukum prinsip Exhaustion serta pengaturan Impor Paralel dalam rezim Hak Cipta melalui UU 28/2014 dan Hak Merek melalui UU 20 2016. Dalam konteks UU Hak Paten secara eksplisit melarang Impor Paralel melalui ketentuan Pasal 160 ayat (1) dengan pengecualian obat-obatan, tetapi masih terdapat ambiguitas prinsip Exhaustion yang dianut apa dalam rezim Paten. Atas berbagai kekosongan hukum tersebut Penulis membandingkan ketentuan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat dalam ranah Intellectual Property bagi Hak Merek, Hak Paten, dan Hak Cipta untuk menemukan metode terbaik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hasil perbandingan dan analisa penulis adalah diperlukanya ketentuan Exhaustion dan Impor Paralel yang tegas dalam Hak Cipta Serta Hak Merek melalui penjelasan yang spesifik kapan terpicunya Exhaustion, dalam konteks Hak Merek juga dapat dicontoh ketentuan Lever Rule AS, bagi UU Hak Paten perlu kejelasan mengenai doktrin Exhaustion untuk memberi kejelasan mengenai kebolehan Post-sale Restriction atau perjanjian pengendalian distribusi setelah penjualan.

---

With the development of the application of Intellectual Property Law in the global market, as well as the increase in international trade, two legal concepts have emerged in the IPR regime, namely Exhaustion, which is the loss of distribution rights of IPR-related goods, and Parallel Importation, which is the act of importing IPR-related goods into a country where the IPR of the goods has been registered. There are two forms of the Exhaustion principle; National Exhaustion where the right to distribution of goods is only lost in the country of origin, which if sales are made from abroad then the distribution rights still exist and parallel imports can be prohibited, and International Exhaustion where the right to distribution of goods wherever the goods are sold and Parallel Imports are allowed. In this study, the author will examine how the principle of Exhaustion and Parallel Imports adopted by the Copyright, Trademark Rights, and Patent Rights regimes in Indonesia, the results of the research found are that there is a legal vacuum of the Exhaustion principle and Parallel Import arrangements in the Copyright regime through Law No. 28 of 2014 and Trademark Rights through Law No. 20 of 2016. In the context of the Patent Law, it explicitly prohibits Parallel Imports through the provisions of Article 160 paragraph (1) with the exception of medicines, but there is still ambiguity as to what Exhaustion principle is adopted in the Patent regime. For the various legal lacunae, the author compares the provisions of Indonesian Law with United States Law in the realm of Intellectual Property for Trademark Rights, Patent Rights, and Copyright to find the best method to fill the legal lacunae. The results of the comparison and the author's analysis are the need for strict Exhaustion and Parallel Import provisions in Copyright and Trademark Rights through a specific explanation of when Exhaustion is triggered, in the context of Trademark Rights can also be emulated by the provisions of the US Lever Rule, for the Patent Rights Act it is necessary to clarify the doctrine of Exhaustion to provide clarity on the permissibility of Post-sale Restriction or distribution control agreements after sales. "

"Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan paten tersebut Hak eksklusif ini bagi pemegang paten meliputi hak untuk impor produk. Adanya peluang yang luas untuk mengimpor akan memberikan dampak buruk bagi industri farmasi dalam negeri.Penelitian ini akan membahas pengaturan hak eksklusif mengenai importasi terhadap kewajiban untuk melaksanakan paten serta pengaruhnya terhadap ketergantungan bahan baku obat.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan dua pendekatan yaitu undang-undang dan konseptual. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan hak eksklusif mengenai importasi masih sangat luas dan berpengaruh terhadap pelaksaan dan kewajiban pada pemegang paten. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan mengenai importasi perlu dibatasi dan perlu diatur lebih lanjut agar dapat mengurangi jumlah angka ketergantungan bahan baku obat dan dapat mengembangkan industry manufaktur farmasi di Indonesia.

---

Patentee has the exclusive right to exploit its patents and prohibit the other party without the consent of the patent implementing these exclusive rights to the patentee includes the right to import products. The big of opportunities for import will affect the domestic pharmaceutical industry.

This research will discuss the regulation of exclusive right and its influence on the importation of raw material drug dependence.

This research is a normative and qualitative research, where the authors use two approaches, it?s from regulation and conceptual laws. In addition, the author uses the method of qualitative analysis.

After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about exclusive right of importation is still very widespread and affect the implementation and obligations on patentee. In order to be implemented properly, then the regulation of importation should be limited and should be further arranged to be decrease the total number of raw material dependence and can develop manufacturing industry of drug and pharmaceutical in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem perlindungan hak paten (PRP) di 19 negara berkembang terhadap arus masuk FDI dari negara inovatif selaku home country (Amerika serikat, Jepang dan Jerman) pada periode dimana telah diberlakukannya enforcement TRIPS Agreement bagi negara berkembang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pengukuran sistem PRP hanya melihat komponen kehadiran dari regulasi, penelitian ini menggunakan index yang dapat menangkap tingkat efektivitas dari implementasi penerapan sistem PRP di suatu negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sistem PRP yang kuat dan efektif di host country dapat meningkatkan nilai arus masuk FDI ke negara berkembang

---

This study aims to analyze the influence of patent protection systems (PRPs) in 19 developing countries on FDI inflows from innovative countries as home country (United States, Japan and Germany) in the period when enforcement of TRIPS Agreement for developing countries has been implemented. In contrast to previous studies where the measurement of the PRP system only looked at the attendance component of the regulation, this study uses an index that captures the effectiveness of implementing the PRP system in a country. The estimation results show that a strong and effective PRP system in host country can increase the value of FDI inflows to developing countries."

"Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank memerlukan agunan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas fasilitas KPR seharusnya mempunyai hak preferen terhadap hak atas tanah tersebut, namun kepentingan Bank sering tidak terlindungi dengan adanya putusan pengadilan yang antara lain menyatakan hak atas tanah yang sedang diagunkan di Bank batal demi hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian KPR dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kepentingan Bank selaku kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik belum sepenuhnya terlindungi secara hukum dan hakim juga belum menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mempertimbangkan menerapkan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan, guna memberikan perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian fasilitas KPR kepada debiturnya.

---

In the granting of House Ownership Credit (House Loan), the Bank requires land right as collateral which is bound by Encumbrance Right. Bank as the holder of Encumbrance Right should have preferential rights, but the interests of the Bank are often unprotected by any court ruling that among other states the right to land that is being pledged to the Bank is null and void. This study was conducted in normative, aims to determine how the legal protection for Bank as the holder of Encumbrance Right which has good faith in the case of transfer of land right is decided unlawful regarding to the laws and how the implementation of sentence of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1606 K/Pdt/2013 dated October 1, 2013. Through this research is known that the interests of creditors as well as the holder of Encumbrance Right are acting in good faith is not yet fully protected by the law and the judge also has not used its freedom to consider applying the jurisprudence which states that the guarantee of the debt can not be subject to sequestration, in order to provide legal protection for the Bank as holder of the Encumbrance Right which has a good faith in the provision of House Ownership Credit to debtors."

"Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama dari bank umum. Karena itu, bank dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah Prinsip 5C, yang diantaranya adalah collateral atau agunan. Walaupun kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai berbagai pedoman yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri kredit bermasalah tetap terjadi, termasuk kredit macet, yang harus diselesaikan oleh pihak bank agar kemudian tidak berdampak negatif pada pihak lain, terutama pihak bank itu sendiri. Salah satu cara bank menangani kredit macet tersebut adalah dengan melelang jaminan Hak Tanggungan untuk mendapat pengembalian kredit. Akan tetapi, bank terkadang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelelangan tersebut, yang salah satunya terjadi di Bank X, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi bank ketika terjadi permasalahan tersebut. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank X dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, serta perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X diperoleh dari putusan yang dikeluarkan.

---

Credit activity is one of the main functions of banks. Hence, when a bank is going to give some credit, it needs to follow some prudential principles, such as 5C Principle, that one of which is collateral. Although, the bank is abided to various credit related guidelines, but non-performing loan still persist and could not be avoided completely. Therefore, resolution is needed to avoid any negative implication to other parties, including the bank itself. One of the resolution is by selling the collateral, which is the Mortgage Right, through auction. However, sometimes the banks are being sued by another party who feel disadvantaged from the auction implementation, as happened in Bank X. Hence, it is necessary for a bank to have some legal protection when the problem occurs. The subject matters are how is the regulation and arrangement regarding the resolution on non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by Bank X and how is the legal protection for the banks as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the regulation and arrangement regarding the resolution of non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by banks are regulated in Regulation of The Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 and Regulation of Directorate General of State Assets Number 2/KN/2017, and legal protection for the bank as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X is obtained from the Courts decision."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."

"ABSTRAKPendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015, yang terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada kasus, penulis menganalisis mengenai bagaimana kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dan bagaimana status hukum sertipikat objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan, penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat adalah ketidaktelitian Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam memeriksa dokumen pendaftaran tanah dan dilanggarnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa. Simpulan penelitian adalah kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015, telah tercapai, oleh karena penerapan peraturan perundang-undangan tepat, terutama Pasal 107 huruf g Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 juncto Pasal 11 ayat 3 Permen ATR/Ka BPN Nomor 11 Tahun 2016, yang menyatakan dalam penerbitan objek sengketa terjadi kesalahan administrasi cacat hukum administrasi berupa tumpang tindih sertipikat, sehingga pemegang sertipikat beritikad baik yang telah melalui prosedur pendaftaran dan peralihan hak dengan benar dilindungi oleh hukum. Status hukum objek sengketa adalah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor mencoret objek sengketa dari buku tanah.

---

ABSTRACTLand registry, produce certificate as the proof of land rights to ensure legal certainty for holder of right. However, the issuance of certificates often causes problems, such as overlapping certificates, whereby the same plot of land, described in two or more certificates, with different data. One of the sample of overlapping certificates case on Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015, happened in Desa Sentul, sub district Babakan Madang, Regency of Bogor. On the case, the author analyzed about how the certainty and legal protection for holder of land rights and how about the legal status of the disputed objects certificates based Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015. The research method used is normative juridical with prescriptive typology and secondary data type. Analyzed result shows, overlapping certificates is due to the fact innaccuracy by Head of land office of Bogor to examined land registration documents and violation of Good Governance Principle in issued of disputed objects. The conclusion of this research is certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case based Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015 has been achieved, because implemented of regulation corrected that 39 s Article 107 letter g of Agrarian Minister Head of National Land Agency Regulation Number 9 of 1999 juncto Article 11 paragraph 3 of Agrarian Minister Head of National Land Agency Regulation Number 11 of 2016, whereby is issuance of disputed object occurred administrative error legal defective administration that 39 s overlapping certificates, so that the good faith certificate holder that has been through the corrected registration and the transfer of right procedure is protected by law. The legal status of the disputed objects is declared void and obliged for Head of land office of Bogor to revoke and cross out the disputed objecs from the land book. "

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan illegal downloading lagu di internet dan untuk mengetahui upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam menanggulangi illegal downloading sebagai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa unduh lagu melalui media internet. Selain Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga membahas mengenai perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

---

This thesis discusses the implementation of Law No. 28 of 2014 About Copyright associated with illegal downloading of songs on the internet and to know the efforts of Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia (Communications) in tackling the illegal downloading of copyright infringement committed by service providers download song via the Internet. In addition to Law Copyright Indonesia, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions also discuss the protection of an invention that is announced or propagated through the internet. With the existence of such protection, then any announcement or propagation activities conducted through an Internet site without permission of the creator or copyright holder can be categorized as an infringement of copyright."