Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengawasan BPHTB di DKI Jakarta. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, pemerintah DKI berupaya melakukan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan pajak daerah. Karna dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam peratuan terkait. Sehingga menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan BPHTB di DKI Jakarta belum secara konsisten dilakukan, karna masih terdapat potensial loss akibat belum ada pembaharuan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. NJOP yang lebih kecil memberikan kecenderungan kepada wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi sesuai NJOP alih-alih harga transaksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian NJOP terkini.

---

This undergraduate thesis discuss about the supervision of Land and Building Tile Transfer Duty collection in Jakarta region. Due to the diversion of Land and Building Tile Transfer Duty to local tax, the government of Jakarta attempted to optimalize the regional income through supervision of local tax. There are some inhibiting factors in regulations so that prompted clefts for moral hazard in society. Researcher used a qualitative approach. The result that there was an unconsistence in Land and Building Tile Transfer Duty supervision which caused potencial loss due to needs of reconditional tax objects sales value which suitably with nowdays market value. Lower tax objects sales value gave tax payer opportunity to report transaction based on tax objects sales value instead of real transaction. Researcher suggest the government of Jakarta to make adjustment to the tax objects sales value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek strategy penetapan NJOP belum mencermintan nilai pasar serta monitoring dan penilaian kerja individu pegawai belum dilakukan pada aspek skills. Peran Notaris dalam pemungutan BPHTB adalah sebagai pengumpul pajak, penyuluh perpajakan, wajib pajak, pemberi data yang akurat, dan pintu gerbang penerbitan NPWP baru. Faktor penunjang efektivitas pemungutan BPHTB adalah kemampuan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, ada regulasi yang mengatur BPHTB, dan terjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat efektivitas pemungutan BPHTB yaitu keterbatasan fikus memperoleh nilai transaksi yang sebenarnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak.

---

This study aims to analyze the effectiveness of collecting Customs on Land and Building Rights in DKI Jakarta Province. This research approach is post positivism with descriptive method. The results showed that the collection of BPHTB in DKI Jakarta Province was running quite adequately, based on the dimensions of strategy, structure, system, skills and staff, although in the aspect of strategy the determination of NJOP did not reflect the market value and monitoring and assessment of individual employee work had not been carried out on the skills aspect. The role of a Notary in collecting BPHTB is as a tax collector, tax advisor, taxpayer, providing accurate data, and the gateway to the issuance of a new NPWP. Factors supporting the effectiveness of BPHTB collection are the ability of qualified human resources, adequate facilities and infrastructure, there are regulations that regulate BPHTB, and good coordination is established with relevant agencies, while the inhibiting factors for the effectiveness of BPHTB collection are limited focus on obtaining the actual transaction value and lack of knowledge of taxpayers."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Sosialisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta. Dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dengan sistem bagi hasil. Pokok permasalahan penelitian ini adalah implementasi sosialisasi BPHTB di DKI Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Implementasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak adalah melalui penyuluhan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Notaris.

---

This thesis discusses the implementation of socialization Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Jakarta. With the enactment of legislation Number 28 year 2009 about regional tax and retribution. Previously the tax was administrated by the government with the revenue sharing system. The subject of this research is the implementation of socialization BPHTB in Jakarta. Researchers used a qualitative approach. The results of the study are implementation conducted by the Department of Tax Services is through counseling and efforts made by the Department of Tax Services is to coordinate with the notary."

"Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat basis pajak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secara teori dan praktik tepat sebagai pajak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok, penyebab penurunan penerimaan BPHTB setelah dikelola oleh Kota Depok, dan upaya-upaya yang ditempuh Kota Depok untuk meningkatkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang akan digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku, struktur birokrasi, kinerja kebijakan dan manfaat yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok telah terlaksana. Faktor utama yang diketahui menyebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok di tahun 2011 adalah jangka waktu pemungutan berkurang karena terpakai membuat aplikasi yang belum siap, yaitu baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2011. Pemerintah Depok berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pemungutan BPHTB di Kota Depok adalah mengintensifkan pelaksanaan verifikasi dan membangun koordinasi secara sistem dengan menambah jumlah petugas verifikasi lapangan dan IT disertai sarana dan prasarana penunjang.

---

A better approach in the implementation of fiscal decentralization is to strengthen the local tax base, which in theory and practice exactly as the local tax authority accompanied by a large part in setting rates. Duty on land and buildings acquisition (BPHTB) collection will increase local own revenues (PAD) as a means to improve the local spending quality. Improving the local spending quality will improve the quality of public services in order to improve the welfare of society. This study aims to analyze the implementation of duty on land and buildings acquisition collection in City of Depok, cause of decreasing the revenue of BPHTB after implementing by Depok City Authorities, and effort to increase the revenue of duty on local and building acquisition. Researcher used a descriptive method with qualitative approach. Variables will be used are policy standard and objectives, communication, resouces, disposition, attitudes, bureaucratic structure, policy performance, and benefits generated.

The results show that the condition of variables in the implementation duty on land and building acquition collection have been met in City of Depok. The main factors causing a decrease in revenues is due to less time spent collection of duty on local and building acquisition at 2011, caused application is not ready. Depok government committed to improve the revenue of duty on local and building acquisition because it has the greatest contribution to the region revenue. The main effort to increase the revenues by doing more intensive field verification and build systems coordination."

"Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli sebagai kredit pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari kepastian hukum, serta dampaknya bagi masyarakat dan pengembang properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menemukan ketidakpastian hukum atas kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex speialis les generalis) berimplikasi tidak dapat mewujudkan fungsi budgetair, tidak memenuhi prinsip fleksibilitas administrasi sebagai Kredit Pajak Daerah, tidak memenuhi prinsip keberterimaan secara politis karena pendefinisiannya mengandung multi interpretasi dan tidak memenuhi substansi dasar pengenaan pajak terutang. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat secara ekonomis menjadi beban dan tidak adil, sedangkan bagi pengembang properti akan mengalami kesulitan menerapkan ketentuan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak calon pembeli karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan.

---

The increase in the sale and purchase agreement on property units is an indication of the avoidance of taxes on the acquisition of land and building rights in the capital city of Jakarta. In an effort to prevent such tax evasion, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued a tax policy on the acquisition of land and/or building rights on the preliminary agreement for binding sale and purchase as a local tax credit. This study aims to analyze the policy for the acquisition of land and building rights for binding sale and purchase agreements in terms of legal certainty, as well as its impact on the community and property developers. This research uses descriptive qualitative method. The results of the analysis found legal uncertainty over the policy of land and building rights acquisition fees for binding sale and purchase agreements because it was contrary to higher regulations (lex speialis les generalis) which had implications for not being able to realize the budgetair function, not meeting the principle of administrative flexibility as a Regional Tax Credit, fulfills the principle of political acceptance because its definition contains multiple interpretations and does not meet the basic substance of the imposition of tax payable. The impact of this policy on the community is economically burdensome and unfair, while property developers will have difficulty implementing the provisions for imposing duties on the acquisition of land and building rights when the sale and purchase agreement is signed with the prospective buyer because the policy is contrary to the Taxation Law."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi.

---

The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview.

The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dalam implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor sudah terpenuhi. Faktor pendukung yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor adalah Peraturan Daeah dan Peraturan Bupati serta sarana dan prasarana. Faktor penghambat yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Bogor adalah tingkat kesadaran masyarakat dan kualitas SDM.

---

This undergraduate thesis discusses about the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency, with the adoption of legislationnumber 28 Year 2009 on regional tax and retribution, duty on land and building acquisition is included in the local tax of regency/city. This study aims to analyze the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency, analyze the factors supporting and inhibiting factors that arise in the implementation of duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency. Researcher used a quantitative approach. The results show that the condition of the communication factors, resource factors, disposition factors and factor structure of the bureaucracy in the implementation of duty on land and building acquisition collection have been met in Bogor Regency. Supporting factors that arise in duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency is regulations and facilities. Inhibiting factors that arise in duty on land and building acquisition collection in Bogor Regency is a level of public awareness and quality of human."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."