Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Awal bulan Oktober 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita penangkapan Akil Mochtar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Chairunnisa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, menyerahkan uang 294 dolar Singapura kepada Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Masyarakat Indonesia banyak meneriakkan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi melalui media, termasuk social media. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah tertangkapnya Akil Mochtar, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi hanya 28 persen (Sahid, 2013). Pada dasarnya, korupsi merupakan akar segala permasalahan di Indonesia, termasuk kemiskinan (Gie, 2003). Hal itu pulalah yang menjadi akar masalah dari kasus Akil Mochtar ini. Ari Harsono (2008) mengungkapkan bahwa solusi dasar untuk korupsi takhta ada dua, yaitu (1) setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat harus ditelusuri riwayat hidupnya supaya kadar integritas kepribadiannya dapat diketahui, serta (2) setiap kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji kejujuran. Solusi jangka menengah merupakan pembenahan integritas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politik. Solusi jangka pendek, secara umum, merupakan penerapan prinsip good governance dan penerapan sistem carrot and stick (Gie, 2003).

---

Early October 2013, Indonesia was shocked by the news of Akil Mochtar, who was the Chairman of Constitutional Court, that was arrested by KPK. Akil Mochtar was caught red-handed by Corruption Erradication Comission (KPK) when Chairunnisa, member of Indonesian Parliament (DPR RI) from Golkar fraction, was handing over 294 Singaporean dollars to Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Indonesian people showed their disappointment toward Constitutional Court through the media, including social media. Based on Indonesian Survey Institute (LSI), after Akil Mochtar was arrested, the society trust toward Contitutional Court was only 28 percent (Sahid, 2013).

Basically, corruption is the root of all problems in Indonesia, including poverty (Gie, 2003). This is also the rood cause of Akil Mochtar’s case. Ari Harsono (2008) explained that there are two basic solutions of throne corruption: (1) every leader and parliament member candidate’s life resume have to be explored so their integrity and character could be known; (2) every power must be controlled by logic and honesty test. Mid-term solution would be the reformation of Constitutional Court’s integrity and independence from any parties who have interest, especially political interest. Short-term solution, generally, would be application of good governance principles and application of carrot and stick system (Gie, 2003)."

"Perbincangan seperti rapat, sidang, diskusi, dan talk show, sering kali tidak disertai dengan sebuah metode untuk menganalisis akar masalah dan solusinya maupun tanpa kebutuhan untuk menganalisisnya. Akibatnya perbincangansangat jarang mendapati akar masalah, dan dengan sendirinya tidak ada penyelesaian mendasar. Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS) ini menyajikan suatu cara berpikir yang diperagakan dengan tata-alir (flow chart), disertai dengan beberapa contoh. Penerapan MAAMS membantu penggunanya untuk berpikir induktif maupun deduktif, kualitatif maupun kuantitatif, lebih mendalam dan menyeluruh, serta mempermudah kerjasama inter, multi, atau transdisiplin.

---

Most of discourses in meetings, discussions, conferences and talk shows are not equipped with a method which analyzes the root cause and its fundamental solution, and even without the need of analyzing it. As the result, the discourses almost never find the root cause, and so automatically there are be no fundamental solution. The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS) gives a mode of thought figured by a flow chart and some examples. Application of MRCAS helps its users simultanously thinking inductively and deductively, qualitatively and quantitatively, more deeply and holistically, and also facilitate them in inter or multi or transdiscipline cooperation."

"Sampah pasar merupakan sumber sampah kedua pada sampah perkotaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi akar masalah pada sistem pengelolaan sampah padat pada pasar di Kota Y pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan obervasi menggunakan daftar tilik dan telaah dokumen. Untuk menentukan akar masalah pada sistem pengelolaan sampah padat di pasar peneliti menggunakan fishbone diagram yang dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan akar masalah dari sistem pengelolaan sampah berdasarkananalisis fishbone diagram dan perhitungan skoring adalah aspek lingkungan karena tidak ditemukannya penerapan dari semua kriteria aspek ini. Kesimpulan dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek lingkungan diperl stakeholder, serta perlu adanya penguatan peran dari pengelola pasar yang dapat dibangun dengan pengadaan mekanisme fit and proper test. Selain itu penting untuk melakukan asesmen kebutuhan sarana-prasarana pengelolaan sampah berdasarkan luas pasar.

---

Market waste is the second source of municipal waste in Indonesia. This study aims to identify the root of the problem in the solid waste management system in market in City Y in 2019. This study uses a type of qualitative research by observation using a checklist and document review. To determine the root of the problem the researchers used a fishbone diagram which was analyzed based on four aspects, consist of organizational aspects, technical aspects, environmental aspects, and socio-cultural aspects. The results showed the root of the problem of the solid waste management system in market based on the analysis of fishbone diagrams and scoring calculations was the environmental aspect, with 0 implementation. The conclusion of this research, to solve the problem on environmental aspects, stakeholder analysis is needed, and it is necessary to increase the role of market managers that can be built with appropriate fit and proper test. In addition, it is important to assess the needs of waste management infrastructure based on wide of market area."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No.20 Tahun 2010 yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method, yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisasi struktur internal yang juga tetap menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat antara lain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya review dan penyempurnaan terkait sistem pengelolaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi, membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program reformasi yang proporsional.

---

As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy for achieving the bureaucratic reform policies is needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The Regulation of Ministry PAN and RB No.20 of 2010 that are institutional (organization), management (business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three) models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies, programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory, the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the Constitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet all three criteria the bureaucratic model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality of service. In a structural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, among others, have not dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of a little time, the availability of funds is minimal. The advice in this study, need to do a review and improvement of management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs."

"Penelitian ini membahas komunikasi yang terjadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai ruang publik. Penelitian kualitatif dilakukan melalui metode studi kasus dengan desain studi multikasus. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa proses komunikasi persidangan MKRI memenuhi kategori ruang publik. Dalam proses persidangan memang terjadi adanya intimidasi dalam persidangan di antara para pihak maupun perlakuan tidak setara yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Namun secara keseluruhan proses komunikasi dalam persidangan MKRI termasuk sebagai ruang publik.

---

This study discusses the communication that occurs in the trial in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) as a public space. Qualitative research conducted through the case study method to multi-case study design. From the observations made can be disclosed that the communication process hearing MKRI meet public space category. In the process of the trial does take place for intimidation in the trial between the parties or unequal treatment is carried out by the Constitutional Court. But overall communication process in the trial MKRI including a public space."

"Pembangkit listrik di Indonesia saat ini berasal dari beberapa sumber, seperti uap, air, gas, nuklir, panas bumi, biomassa, dan terakhir adalah tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling populer di Indonesia. Cara kerja PLTS adalah dengan mengubah sel surya kemudian mengubahnya menjadi energi listrik dengan menggunakan proses efek fotovoltaik. Hal ini menyebabkan banyak gedung/gedung saat ini yang menggunakan Panel Surya untuk menggantikan sumber energi listriknya atau sebagai cadangan listrik jika listrik PLN mati terutama di daerah terpencil seperti pulau atau daerah terpencil yang tidak terjangkau listrik belum. Masih ada 433 desa yang belum teraliri listrik di Indonesia menurut Presiden Joko Widodo dalam rapat video conference pada 3 April 2020, sehingga topik ini lebih relevan dengan situasi saat ini. Di Indonesia, energi terbarukan saat ini dan potensial adalah energi surya, dan energi angin karena negara ini memiliki sumber daya yang melimpah, bersama dengan beberapa potensi panas bumi dan tenaga air terbesar di dunia.Photovoltaic sendiri tentunya memiliki perhitungan tersendiri untuk menentukan keberlangsungan suatu energi yang akan digunakan pada suatu bangunan agar hemat namun tetap efisien. Eksperimen dalam skripsi ini dilakukan dengan panel surya 670WP untuk mendapatkan kurva karakteristik I-V, yang kemudian diamati dan diproses ke tahap selanjutnya yaitu bagian simulasi. Namun pertama-tama, diperlukan sumber beban yang lebih andal untuk menyelesaikan simulasi yang akan penulis lakukan melalui studi banding. Dengan menggunakan studi banding, data dan informasi yang diambil dari sumber yang terpercaya dan kredibel dapat membantu. Kebutuhan listrik dan karakteristik yang akan disimulasikan dalam naskah ini akan datang dari Mochtar Riady Plaza Quantum. Nantinya, kebutuhan listrik dan karakteristik dari gedung digunakan untuk mengatur beban harian dan per jam dari simulator sistem terbarukan, PVSyst dan HOMER Pro, untuk mengoptimalkan dari aspek ekonomi dan untuk mengetahui biaya energi dan payback period dari sistem. Oleh karena itu, dalam naskah ini penulis akan membahas keekonomian teknis dari desain PV pada bangunan untuk menentukan keberlanjutannya dan juga aspek ekonominya.

---

The electricity generator in Indonesia currently comes from several sources, such as steam, water, gas, nuclear, geothermal, biomass, and the last is solar. PV or solar power plants are one of the most popular renewable energy sources in Indonesia. The way PV works is by converting solar cells and then converting them into electrical energy using the photovoltaic effect process. This causes many buildings / buildings at this time to use Solar Panels to replace their electrical energy sources or as a backup electricity if the electricity supplied by PLN fails especially in a remote area such as an island or an isolated area in which electricity is not covered yet. There are still 433 villages that still are not covered by electricity in Indonesia according to President Joko Widodo in his video conference meeting on 3rd of April 2020, thus making this topic more relatable to current situation. In Indonesia, the current and potential renewable energy are solar, and wind energy as the country has abundant resources of it, along with some of the world’s greatest geothermal and hydropower potential.

Solar panels or Photovoltaic itself must have its own calculations to determine the sustainability of an energy that will be used in a building so that it is economical yet efficient. The experiment in this manuscript were done practically with 670WP solar panel to obtain a I-V characteristic curve, which then be observed and processed to the next step which is the simulation part. But first, a more reliable load source are needed to complete the simulation which the author will be doing by a comparative study. By using a comparative study, the data and information taken from a reliable and credible source can be helpful. The electrical needs and characteristic that will be simulated in this manuscript will come from Mochtar Riady Plaza Quantum. Later, the electrical needs and characteristic from the building are used to set the daily and hourly load from a renewable system simulator,PVSyst and HOMER Pro, to optimize from the economic aspects and to know the cost of energy and payback period of the system. Therefore, in this manuscript the author will discuss the technical economics of a PV design in a building to determine its sustainability and also the economic aspects."

"Tesis ini membahas tentang isu lingkungan sebagai isu yang tengah berkembangdan menarik perhatian publik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salahsatu negara yang masih memiliki hutan terbesar di dunia, Indonesia kini menjaditarget kampanye kalangan pemerhati lingkungan, khususnya Non GovernmentOrganization (NGO). NGO memainkan peranan yang signifikan dalammengidentifikasi dan mendefinisikan masalah-masalah lingkungan dan sosial.NGO kemudian menempatkan dirinya untuk terlibat dalam agenda setting untuknegosiasi politik dan proses pengambilan keputusan. Kampanye yang dilakukanoleh NGO lingkungan terhadap produk hasil hutan Indonesia dimaksudkan untukmembentuk opini publik yang negatif terhadap produk hasil hutan di Indonesia.Akibatnya, produk hasil hutan Indonesia dipertanyakan di dunia internasional. Haltersebut diakomodasi melalui pemberitaan oleh media massa, terutama mediainternasional. Media telah menjadi jembatan arus informasi. Berita yang sampaikepada publik akan memiliki banyak penafsiran dan tanggapan yang berbeda,bergantung pada gaya bahasa dan cara penyampaian media. Oleh karena itu, peranmedia menjadi sangat vital karena bertanggung jawab dalam membentuk opinipublik.

---

This thesis discusses about environmental issues as a growing issue and

attracts public attention in recent years. As one of the countries that still have

the biggest forest in the world, Indonesia has become the target of

environmentalists campaigns, especially the Non-Government Organization

(NGO). NGOs play a significant role in identifying and defining issues of

environmental and social problems. NGO then put itself to get involved in

agenda setting for political negotiations and decision-making processes.

Campaign by the environmental NGO is intended to establish negative public

opinion toward Indonesian forest products. As a result, Indonesian forest

products in the international market are questionable. This is accommodated

through the news by the media, especially the international media. Media has

become the bridge of information flow. News to the public will have a lot of

different interpretations and responses depend on the style and how the media

deliver the information. Therefore, the role of the media is vital because it is

responsible in establishing public opinion."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan adanya Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada umumnya pelaku korupsi akan mencuci uangnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang berasal dari kejahatan Para pelaku koruptor menggunakan berbagai macam metode pencucian uang untuk menghindari munculnya kecurigaan dari para penegak hukum Penelitian ini menggunakan Putusan nomor 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai studi kasus Penelitian ini juga menunjukan bahwa dengan digunakannya undang undang pencucian uang pemecahan permasalahan kasus korupsi akan menjadi lebih efektif dan lebih kuat karena didukung oleh undang undang pencucian uang tersebut.

---

This research discusses the use of money laundering act in the cases of corruption Although in the case of corruption has Law No 31 of 1999 on the Eradication of Corruption that has been amended into Law No 20 of 2001 cases of corruption will be more effective to eradicated by the Law No 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering In general the perpetrators of corruption will laundry his money with the intention to conceal or disguise the origin of the proceeds of crime The perpetrators of money laundering use various methods to avoid the suspicions from the law enforcement This research uses Court Decision number 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST that is committed by former Chairman of Constitutional Court Akil Mochtar as the case study This research also suggests that by the use of money laundering act solving the problem of corruption cases will be more effective and more powerful because it is supported by the law on money laundering."

"[Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris wajib memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memenuhi sifat otentiknya, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana implikasi akta pencabutan keterangan saksi yang dibuat oleh Notaris terhadapketerangan saksi yang sebelumnya telah diberikan di dalam persidangan, dan bagaimanakah tanggung jawab seorang Notaris bilamana akta yang dibuatnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif dan menyatukan denganpola pikir deduktif analisis yang bersumber pada kebenaran koheren. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Hasil Penelitian ini adalah akta pencabutan keterangan saksi tidak dapat digunakan untuk mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya di dalam persidangan di bawah sumpah dan atas akta yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena kehilangan otentisitasnya, Notaris dapatdimintakan ganti kerugian, peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace, Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace]"