Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini membahas tentang dampak dari adanya kebijakan satu keluarga satu anak di Cina selama tahun 1952 hingga saat ini Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah penduduk tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru terutama perbedaan jumlah angka kelahiran penduduk laki laki dan perempuan Perbedaan ini menimbulkan masalah sosial seperti masalah ketenagakerjaan dan perdagangan manusia Munculnya dampak seperti itu dipicu oleh kepercayaan terhadap kebudayaan tradisional

---

Impacts of One Family One Child Policy in China This paper discusses about the impacts of one family one child policy in China 1952 until now This policy was success to decrease the population number but on the other side it cause a new problem which is the differences of men and woman birth rate The differences cause social problem such as employment problem and human trafficking The impact was caused by their trust in traditional culture "

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Satu Anak di Cina dan bertujuan memaparkan situasi Cina sebelum, pada masa, dan pasca Kebijakan Satu Anak. Dampak-dampak dari kebijakan tersebut baik dampak negatif maupun dampak positifnya juga menjadi bagian di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini ialah memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan mengenai salah satu sejarah Cina. Dari hasil penelitian kesejarahan yang dilakukan berlandaskan studi pustaka, ditemukan beberapa fakta menarik seperti kebijakan ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk Cina secara signifikan. Di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkannya berpengaruh pada kehidupan sosial-budaya bangsa Cina. Bahkan dampak negatif yang terkait dengan isu HAM mengundang perhatian masyarakat Internasional. Berlandaskan itu maka pemerintah Cina belakangan ini meninjau ulang pelaksanaan kebijakan tersebut.

---

This study discusses about the One Child Policy in China and aims to describe the Chinese situation before, during, and after the One Child Policy. The impacts of the policy both negative and positive impacts are also being a part of it. The benefit of this research is to contribute ideas for the development of knowledge about one of China's histories. From the results of historical research which done based on the literature study, found some interesting facts like this policy successfully reduced China's population growth rate significantly. On the other hand, it creates negative impact on the socio-cultural life of the Chinese nation. Moreover, the negative impacts that associated with human rights issues trigger the international community’s attention. Based on that the Chinese government recently reviewed the implementation of the policy."

"Kebijakan Satu Anak adalah sebuah program keluarga berencana yang hanya mengizinkan satu anak di setiap keluarga Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan laju pertumbuhan di RRT. Dalam penerapannya kebijakan ini memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi perempuan Tiongkok. Dampak negatifnya adalah timbulnya ketidakseimbangan dalam rasio gender di Tiongkok saat ini. Sementara itu, kebijakan ini memberikan dampak positif yang besar bagi perempuan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, hingga keluarga. Adanya peningkatan peran dan nilai perempuan memunculkan sebuah tren “ Shèngnǚ ” di kalangan perempuan muda Tiongkok saat ini. Pada awalnya muncul perspektif yang negatif terhadap citra Shèngnǚini. Namun, kini telah terjadi pergeseran makna Shngnǚ di masyarakat Tiongkok saat ini. Dalam tugas akhir ini akan membahas mengenai bagaimana dampak dari penerapannya Kebijakan Satu Anak mempengaruhi adanya pergeseran makna Shngn di masyarakat Tiongkok . Melalui metode deskriptif, penulisan ini akan menjelaskan mengenai penerapan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dan terhadap perempuan Tiongkok, munculnya perspektif “ Shengnǚ” hingga bagaimana makna Shngnǚ tersebut mengalami pergeseran di masyarakat Tiongkok.

---

The One-Child Policy is a family planning program that only allows one childineach family. This policy is considered successful in reducing the growth rateinChina. In its implementation, this policy has a negative impact and a positiveimpact on Chinese women. The negative impact is the emergence of an imbalancein the gender ratio in China today. Meanwhile, this policy has had a significant

positive impact on women in education, work and family. Women’s increasingrole and value gave rise to a “Shèngnǚ” trend among young Chinese womentoday. Although initially there is a negative perspective of Shèngnǚ. Nowadays, there has been a shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society today. Inthisfinal project, we will discuss how the implementation of the One-Child Policyaffects the shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society. Throughadescriptive method, this paper will explain the implementation of the One-ChildPolicy in China and towards Chinese women, the emergence of the "Shèngnǚ"perspective to how the meaning of Shèngnǚ has shifted in Chinese society."

"Pada umumnya, film digunakan sebagai media untuk merepresentasikan sosial budaya pada zaman tertentu, seperti film So Long My Son yang disutradarai oleh Wang Xiaoshuai pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi Yaojun dan Liyun dalam menjalankan kehidupan tanpa anak akibat adanya pelarangan anak kedua pada masa kebijakan satu anak. Beberapa adegan tokoh Liyun pada film menggambarkan kerugian-kerugian karena adanya kebijakan ini. Penelitian akan mengkaji perihal bagaimana dampak kebijakan satu anak di Cina dapat direpresentasikan melalui tokoh Liyun dalam film So Long My Son. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui film So Long My Son dan studi pustaka sebagai referensi, memilah adegan, dan melakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Melalui penggambaran dampak kebijakan satu anak di Cina pada tokoh Liyun dalam film So Long My Son, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan satu anak yang dijalankan oleh pemerintah Cina, sebagaimana digambarkan dalam film, memberikan dampak tidak menguntungkan bagi perempuan, fisik maupun mental dengan pelarangan anak kedua yang membuat Liyun terpaksa aborsi dan kehilangan anak selamanya hingga percobaan bunuh diri.

---

In general, films are used as a medium to represent the socio-culture of a certain era, such as the film So Long My Son directed by Wang Xiaoshuai in 2019. This film tells about the problems faced by Yaojun and Liyun in living a childless life due to the prohibition of second children during the one child policy period. Some scenes of Liyun's character in the movie illustrate the disadvantages of this policy. This research will analyze how the impact of the one-child policy in China can be represented through the character Liyun in the film So Long My Son. The research method used is descriptive qualitative method by collecting data through the film So Long My Son and literature studies as references, sorting out scenes, and conducting analysis to produce a conclusion. Through the depiction of the impact this policy through Liyun in the film So Long My Son, the author concludes that the China government's one-child policy, as illustrated in the film, has an unfavorable impact on women, both physically and mentally with the prohibition of second children which forces Liyun to have abortion and lose children forever and even attempt suicide."

"ABSTRAKMengingat jumlah pertambahan penduduk Cina yang semakin meningkat, yang menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya di dunia, dan karena munculnya kekhawatiran pemerintah akan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi negara, maka dengan sekuat tenaga mereka memerangi jumlah pertambahan penduduknya itu. Meskipun KB pernah didengungkan pada tahun 1952, Baru tahun 1979 hal tersebut diperkeras dengan mengkampanyekan Satu Keluarga Satu Anak (yige hai zhihao). Untuk itu pemerintah pun membentuk pasukan yang diperintahkan untuk bergerak ke setiap pelosok. Di desa-desa, pasukan tersebut menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai alat kontrasepsi dan bahkan dengan cara memaksa mereka meminta para wanita yang sedang mengandung anak kedua atau anak selanjutnya untuk melakukan pengguguran. Imbalan atau tunjangan akan diberikan kepada siapa yang sudi melakukannya. Dari adanya kebijaksanaan ini timbul pula banyak dampak tersendiri di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan, melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi mereka dan yang terutama adalah bayi perempuan, demi memiliki bayi lagi yang laki-laki. Perbuatan seperti itu adalah karena masih adanya tuntutan dalam masyarakat Cina untuk memiliki anak laki-laki. Akan tetapi sejauh itu pemerintah RRC menganggapnya sebagai sesuatu yang legal dan bagi para pelakunya pun tidak akan dituntut tindakan apapun.

---

"

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"Pada tahun 1953, sensus menunjukkan pertumbuhan penduduk Cina yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina pada tahun 1953-1978 menerapkan aturan keluarga berencana. Namun hal itu belum mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Cina. Tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan satu anak. Sejak kebijakan satu anak diterapkan muncul budaya aborsi dan kasus pembunuhan pada bayi perempuan. Pada Oktober 2015, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan satu anak di Cina resmi dihapus dan diganti dengan kebijakan dua anak. Kebijikan satu anak dinilai kurang efeketif bahkan bila diteruskan dapat membebankan pemerintah Cina karena akan terus mengurangi porsi penduduk usia produktif. Perubahan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 36 tahun, orang di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu. Dengan dihapusnya kebijakan satu anak maka pemerintah cina memberlakukan kebijakan dua anak. Kebijakan dua anak ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk; diperkirakan jumlah penduduk cina pada tahun 2029 berjumlah 1,45 milyar dibandingkan dengan penduduk cina sekarang yang berjumlah 1,4 milyar. Kebijakan baru ini akan memungkinkan semua orang Cina memiliki anak sesuai harapan mereka. Dampak dari kebijakan baru ini pada aspek sosial budaya dan kesehatan meliputi: berkurangnya kasus aborsi, berkurangnya masalah anak-anak yang tidak terdaftar didalam akte, dan meningkatnya masalah kesuburan. Kemudian dampak dari kebijakan baru pada aspek demografi yaitu angkatan kerja yang menyusut dan penuaan populasi yang cepat tidak akan terbukti selama dua dekade. Sementara itu, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan perawatan masyarakat usia lanjut. Fokus penelitian berkaitan erat dengan aspek demografi dan sosial budaya Cina. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak demografi dan sosial budaya dari kebijakan dua anak.

---

In 1953, a census showed a dramatic increase in Chinas population. The government of China thus imposed a Family Planning policy from 1953 to 1978. However, such attempt was considered inadequate to solve the population growth problems. In 1979, the government introduced the One-Child policy. The policy evoked abortion culture and killing of baby girls. In October 2015, the government terminated the One-Child policy and changed it into Two-Child policy. The previous policy was proved ineffective and it is projected to burden the government further due to the lack of citizen in their productive age. The change of policy is a historical event for the Chinese are allowed to have more than one child in 36 years. The Two-Child policy is estimated not cause overpopulation in China. By 2029, China has a population of 1.45 million, compared to the current 1.40 million. The new policy makes the Chinese have children as they desired. The policys effects on social, cultural, and health aspects are: decrease of abortion rate, decrease case of children do not obtain their official birth certificates and increase in fertility. The policy also affects Chinas demography by the rise of working-age population and the rapid population ageing is not going to happen in two decades. Policies regarding the improvement of social and healthcare for the elderly are also required. The objective of this research is to seek the impacts of Two-Child policy in socio-cultural aspects of the Chinese as well as Chinas demography."

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"MAP merupakan salah satu upaya penyelesian seketa pajak internasional, khususnya sengketa terkait penerapan P3B. Implementasi MAP di Indonesia saat ini mencatat jumlah kasus MAP antara kasus yang masuk, dengan jumlah kasus yang mencapai kesepakatan belum berbanding lurus. Menyebabkan adanya kasus MAP tertunda (beginning balace) ke inventaris kasus tahun berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan MAP sebagai salah satu penyelesaian sengketa pajak internasional di Indonesia, dan faktor pendorong efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivism dengan pendekatan kuantitatif yakni menggunakan Teori Riant Nugroho. Teknik Pengumpulan data dan Analisis data adalah Kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah upaya penyelasaian sengketa pajak internasional melalui MAP di Indonesia berdasarkan PMK 49 Tahun 2019 masih belum efektif sepenuhnya dilihat dari sisi jenis kesepakatan MAP yang telah dihasilkan, karena belum sepenuhnya mencapai tujuan MAP yakni mengeliminasi double taxation. Hasil kesepatakan MAP Indonesia tahun 2016-2019 belum seluruh berjenis fully relief, dan masih ada keputusan aggree to dissagree. Namun, secara peraturan yakni PMK 49 tahun 2019, hubungan aktor yang terlibat didalamnya serta lingkungan kebijakan MAP di Indonesia sudah efektif. Akan tetapi, pihak terkait khususnya dalam hal ini DJP (selaku CA Indonesia) masih harus terus menggali potensi yang ada melalui faktor-faktor pendorong efektivitas MAP yang telah diuraikan dalam rangka memperbaiki kinerjanya agar mencapai efektivitas MAP dan semakin banyak kasus MAP yang menghasilkan kesepakatan yang dapat mengeliminasi double taxation sebagaimana tujuan MAP, membangun sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, termasuk transparansi aktor yang telibat dalam MAP agar sesuai juga dengan ketentuan international best practice.

---

MAP is one of the international tax dispute resolution, especially to resolve dispute that related to the implementation of Tax Treaty. The number request cases of MAP with the number of cases reaching agreement recorded from its implementation in Indonesia has not been directly proportional. This is causes there is "beginning balance" of cases (MAP pending cases) that carried over and recorded in the MAP case inventory in the following year.The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of the MAP policy as one of international tax disputes resolution in Indonesia, and the factors driving this effectiveness. This research uses the Post-Positivism paradigm with a quantitative approach that uses Riant Nugroho's Theory. Data collection and data analysis techniques are qualitative through library research and field studies by conducting in-depth interviews. The result of this research is, that the implementation of MAP in Indonesia based on PMK 49 of 2019 are still not fully effective in terms of the MAP agreement that has been produced, because the result of MAP it has not fully achieved the MAP goal to eliminating double taxation. The results of MAP in Indonesia of the periode 2016 – 2019  says that the agreement are not all "fully relief", and there are still have result "agree or disagree". But, according to regulations, that is PMK 49 of 2019, the relationship between the actors involved and the MAP policy environment in Indonesia has been effective. However, related parties, especially in this case the DGT (as CA Indonesia) still have to continue to explore the existing potential through the factors driving the MAP that have been described in order to  improve their performance so can achieve the effectiveness of MAP and can more and more MAP cases result in an agreement that can eliminate double taxation as appropriate, develop an integrated information and documentation system, including transparency of actors involved in the MAP to comply with international best practice provisions."