Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP. Kasus meninggalnya salah seorang nasabah Citibank yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat ulah debt collector menunjukkan masih adanya tindakan premanisme oleh debt collector yang melakukan penagihan hutang. Menurut pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, Citibank terbukti melakukan beberapa kesalahan yang menunjukkan bahwa Citibank tidak menegakkan peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia terkait dengan penggunaan jasa debt collector sehingga Citibank dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia.

---

The use of debt collector services by Bank in the conduct of debt collection become a natural thing and has done long ago. Bank Indonesia does not actually prohibit the use of debt collectors but the use of this service should be in accordance with the terms regulated by Bank Indonesia as stipulated in the PBI No. 11/11/PBI/2009 which has been revised with PBI 14/2/PBI/2012 and also the terms that regulated in SEBI No. 11/10/DASP. The case of the death of one Citibank customers who have delinquent credit card debt shows the act of thuggery by debt collectors who did the debt collection on that case. According to the examination conducted by Bank Indonesia, Citibank is proved to made mistakes that indicate that Citibank did not enforce the rules drawn up by Bank Indonesia related to the use of the services of debt collectors, therefore Citibank was sanctioned by Bank Indonesia."

"Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku

---

Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card

debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures."

"Ketergantungan warga negara Indonesia terhadap kartu kredit telah naik secara drastis dalam dekade terakhir ini. Hal ini mungkin menunjukan semakin bertambahnya masyarakat menengah di negara ini, tetapi sayangnya tidak semua pengguna kartu kredit sadar akan kewajiban utamanya untuk pembayaran. Di sisi yang lain, Bank-bank di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kendala untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit. Sehingga, bank-bank tersebut sering menggunakan debt-collector untuk secara efektif mendapatkan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, debt collector memang tidak dilarang. Tetapi, banyak kasus dimana debt collector menggunakan metode yang mengikutsertakan gangguan, penyiksaan, intimidasi, serangan verbal maupun fisik, blackmails dan cara-cara lainnya. Cara-cara ini mungkin efektif dalam mendapatkan pembayaran. Tetapi hal ini diduga keras melanggar hak-hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Menyikapi kekhawatiran dari berbagai macam pihak tentang metode-metode yang digunakan oleh debt collector, Bank Indonesia telah memang membuat beberapa peraturan yang mengatur tentang penagihan hutang kartu kredit. Namun, dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini, peraturan-peraturan ini Penulis rasa tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

---

Indonesian citizens' reliance on credit card has tremendously increased in the last decade. This fact may suggest the growing number of middle-class citizens in this country, but not all credit card users realize their primary obligation to repayment. On the other hand, Indonesian banks are confronted with a myriad of legal obstacles in securing repayment from their customers. Given such obstacles, banks often resort to hire debt collectors to effectively seek for remedy.

Under Indonesian law, debt collectors are indeed not prohibited. However, many debt collectors have used various methods involving "harassment, abuse, intimidation, verbal and physical attacks, constant blackmails and many others" to secure their clients' right to repayment. These methods might be effective to forcefully acquire the repayment, but they substantially violate the credit card users' rights to comfort, safety and security enshrined in Article 4 of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.

In response to various stakeholders' concern on the methods used by debt collectors, Bank Indonesia has indeed enacted some regulations governing debt collection practices. The most recent ones are Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17/DASP. However, as will be elaborated in this writing that employs legal normative analysis, these newly enacted regulations are slightly insufficient to protect the credit card users' right to comfort, safety and security."

"Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics.

The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors."

"Skripsi ini membahas mengenai penggunaan jasa debt collector oleh Bank X dalam melakukan penagihan kartu kredit macet yang saat ini merupakan salah satu keluhan tertinggi masyarakat sebagai konsumen kartu kredit. Adapun yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dasar hukum pengaturan debt collector itu sendiri ditinjau dari hukum perbankan dan perlindungan hukum para card holder serta bentuk penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum yang sering kali dilakukan oleh debt collector. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaturan mengenai debt collector terdapat didalam PBI APMK dan SEBI APMK. Mengenai perlindungan hukum card holder dapat kita temukan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan nasabah kepada bank, mediasi perbankan, arbitrase, gugatan perdata ke pengadilan negeri, maupun laporan adanya tindak pidana ke kepolisian.

---

This thesis discusses the use of the services of debt collectors by X Bank in collecting bad credit card that currently is one of the highest public complaints as consumer credit cards . As discussed in this paper is the legal basis for debt collector itself in terms of banking law and the legal protection of the card holder and its dispute resolution of tort is often done by the debt collector . Results of this study concluded arrangements regarding debt collectors contained in PBI APMK and SEBI APMK . Regarding legal protection of card holder can be found in the Consumer Protection Act and the Banking Act , as well as forms of dispute resolution can be done through customer complaints to the bank , banking mediation , arbitration , civil lawsuit to court, as well as reports of criminal acts to the police."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit. Kredit dalam dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun pemberian kredit oleh bank mengandung risiko, risiko itu adalah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari di mana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Faktor ancaman risiko kredit bermasalah ini berhubungan erat dengan persoalan informasi kredit. Jika bank sebagai kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup tentang calon debiturnya, maka bank akan menghadapi risiko kredit yang tinggi. Untuk mengatasi masalah kurangnya informasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan memberi izin berdirinya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP sebagai lembaga independen di luar OJK untuk mengelola dan menyediakan informasi kredit yang dibutuhkan dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan di Indonesia dan bagaimana peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturan terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan saat ini terdapat dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI serta peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia adalah dengan menyediakan informasi kredit yang mempunyai nilai tambah.

---

ABSTRACTProviding the credit is one of the business activities that can be done by the bank. On banking sector, credit have an important role to financing the national economy as well as the booster for economic growth. However, the credit that issued by the bank contain a risk. The risk is that in the future the debtor maybe fail to meet its obligations to the bank or so called Non Performing Loan NPL . The Non Performing Loan is closely related to the issue of credit informaiton. If the bank as the lender does not have enough credit information about the prospective debtor, then the bank will face higher credit risk. To overcome the lack of credit information problem, Indonesia Financial Services Authority OJK have given the permission of Private Credit Bureau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan establishment in Indonesia. The Private Credit Bureau LPIP as an independent institution outside OJK, is expected to be able to provide credit information that needed by the banking sector. Based on those matters, this undergraduate thesis discusess about the regulation of the Private Credit Bureau LPIP and how the Private Credit Bureau LPIP role to prevent the Non Performing Loan of banking sector in Indonesia. The type of research used is juridical normative, with the conclusion that the regulation regarding Private Credit Bureau LPIP is regulated by several Bank Indonesia Regulation PBI , also by Circular Letter of Bank Indonesia SEBI and the role of Private Credit Bureau LPIP to preventing the occurrence of Non Performing Loan is by providing the credit information which has added value."

"Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam intermediasi, terutama sebagai intermediasi likuiditas, yaitu penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Dalam melakukan fungsinya tersebut bank harus menjaga agar kredit yang disalurkannya tersebut tetap berada dalam kondisi sehat. Kondisi kredit dipengaruhi secara langsung oleh kondisi makroekonomi suatu negara. Variabel-variabel makroekonomi selalu berubah sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Pengetahuan yang baik mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap kualitas kredit akan membantu perbankan nasional dalam mengelola kredit yang dimilikinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara perubahan variabel-variabel makroekonomi terhadap kualitas kredit, khususnya kredit bermasalah perbankan nasional berdasarkan data historis periode Januari 2001 s/d Desember 2005. Variabel-variabel makroekonomi yang diteliti meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, uang beredar, nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah perbankan nasional memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan tingkat suku bunga, dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan variabelvariabel makroekonomi lainnya yang diuji. Hasil penelitian terhadap pengaruh variabel makroekonomi terhadap kredit bermasalah perbankan nasional menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel-variabel makroekonomi lainnya yang diuji tidak memberikan pengaruh yang signifikan."