Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas Konflik Hubungan Industrial Dalam KeijasamaPerusahaan BUMD dengan Perusahaan Mitra Swasta di Wilayah Provinsi DKIJakarta. Tugas akhir ini adalah penelitian dengan mengkomparasikan antara faktadan data-data dalam Perusahaan BUMD, kemudian dianalisa dengan landasanteoritis yang telah dikemukakan. Diharapkan dapat mempeijelas serta menjawabtujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menyarankan konflik hubunganindustrial pada Perusahaan BUMD dipecahkan dengan melakukan kompromimelalui negosiasi antara manajemen dengan karyawan (serikat pekeija).;"

"Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik wilayah, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak difokuskan kepada suatu kebijakan yang bersifat on farm ( budidaya ) dalam aktivitas pembangunan pertanian. Namun, sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta lebih difokuskan pada upaya terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas / produk hasil pertanian. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta sangat didominasi oleh kebijakan yang bersifat off farm sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta.Kebijakan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria / syarat gizi yang diperlukan. Sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat, program peningkatan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta sangat difokuskan pada upaya pemenuhan ketersediaan pangan dari berbagai daerah pemasok/ produsen pangan di Iuar Propinsi DKI Jakarta.Ketergantungan pangan tersebut merupakan suatu kondisi yang pertu untuk mendapat perhatian secara prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi dan perubahan yang terjadi di daerah produsen akan sangat berdampak langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan pangan yang diperlukan di Propinsi DK| Jakarta. Oleh karena itu. untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pemda Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai daerah salah satunya adalah melalui kerjasama Mitra Praja Utama yang merupakan pemasok pangan terbesar di Propinsi DKI Jakarta.Sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal kerjasama yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pengkajian terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan kerjasama dan menformulasikan strategi kerjasama Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi MPU bidang pertnain yang efektif, efisien, sinergi dan saling menguntungkan.Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jumlah responden penelitian sebanyak 20 orang adalah responden yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Lingkup MPU. Pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner, wawancara, observasi Iapangan dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan Teknik AHP untuk menentukan strategi prioritas yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh strategi prioritas pelaksanaan kerjasama secara berurut adalah peningkatan produksi. mutu/kualitas dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan / penguatan kelembagaan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama, kerjasama MPU masih perlu untuk ditanjutkan baik bagi Propinsi DKI Jakarta maupun bagi Propinsi Lingkup MPU dalam rangka mewujudkan pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.Kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditetapkan, namun, belum memberikan manfaat optimal dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan Program dan kegiatan kerjasama belum sepenuhnya mampu mengakomodir pada pemberdayaan potensi unggulan daerah sebagaimana yang diharapkan, kualitas sumberdaya manusia pertanian ( birokrasi, petani dan pelaku agribisnis ) belum sepenunya mendukung pelksanaan kerjasama. ego sektoral seringkali mewarnai pelaksanaan kegiatan kerjasama, persepsi yang berbeda antar instansi / lembaga mengakibatkan kegiatan kerjasama tidak berjalan optimal monitoring dan evaluasi belum dijadikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kerjasama. Untuk meningkatkan optimalisasi peiaksanaan kerjasama mutlak diperlukan adanya komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan kerjasama, peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, pemberdayaan stakeholder secara aktif. Pelaksanaan monitoring dan evalusi secara rutin dengan memperhatikan aspek obyektifitas, transparan dan akuntabel.

---

In congruence with the current physical and social economic conditions of the society, an effort to develop agriculture in the special province of Jakarta is not focused towards an on farm policy in agriculture development acitivities, but it is more focused towards the effort of the manifestation of food resilience and an increase in the expansion of agribusiness commodity or agriculture product in line with the implementation strategy of national agriculture development. Therefore, the implementation of the agricultural program in the special province of Jakarta is heavily dominated by the off fami policy in line with the available conditions and potentials of the special province of Jakarta.The policy of food resilience of the special province of Jakarta is intended to meet the demands required by the community, that is. sufficient amount and fullfilling the nutrition criteria required. ln accordance with the physical and social economic conditions of the society, the program to increase food resilience in the special province of Jakarta is heavily focused on the fullfilment of food availability from various places of food suppliers outside Jakarta. Such food reliance becomes a priority condition that needs to be paid attention to in an effort to realize food resilience in the special province of Jakarta. This is because when there are changes occurred in the suppliers' areas, it will have direct impacts towards the conditions of food distribution and food availability needed by the special province of Jakarta. Therefore, to anticipate such problem the local govemment of the special province of Jakarta has made some efforts to establish cooperation with several regions, one of which is through cooperation with Mitra Praja Utama which is the biggest food supplier in the special province of Jakarta.In reference to the above mentioned it is deemed necessary to conduct research towards the implementation of cooperation. The purpose of this research is to do an evaluation towards intemal and extemal factors of cooperation that support the realization of food resilience, that is, the evaluation towards SWOT factors (Strengths, Weaknesess, Opportunity and Threats) of the cooperation implementation and fonnulating cooperation strategy of the special province of Jakarta with Mitra Praja Utama regions in agriculture in an effective, efficient, sinergy and mutually beneficial manner.The method of the research is descriptive with 20 respondents who have competency in the cooperation implementation in agriculture between the special province of Jakarta and the Mitra Praia Utama regions. The data gathering is done through distributing questionnaires. conducting an interview, field observation and library research. Data processing and data analysis conducted uses SWOT analysis and AHP techniques to determine priority strategy required in the implementation of cooperation.Based on the data analysis findings, priority strategy of cooperation implementation is obtained in an orderly manner, that is, an increase in production, quality and food security, an increase in human resource quality development partnership, and an improvement in agriculture infrastructures and facilities, and institutional development. Based on the evaluation of cooperation implementation, The cooperation with Mitra Praja Utama still needs to be continued both for the special province of Jakarta and the provinces around Mitra Praja Utama in the frame work of manifesting agribusiness development and food resilience improvement.The on-going cooperation has been run as planned, however, it has not yet given optimum benefit in the cooperation. This is because the programme and the cooperation activities are not yet able to fully"

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah serikat pekerja pers diperusahaan media di Indonesia. Tidak banyak serikat pekerja yang berhasil daneksis menjalankan perannya di perusahaan media. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan serikat pekerja pers.Diduga, serikat pekerja pers tidak eksis karena tidak adanya kesadaran kelas dankesalahan strategi komunikasi yang dipilih. Penelitian dilakukan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat interpretif. Faktor penentukeberhasilan serikat pekerja pers dilihat dari teori kesadaran kelas Karl Marx danpendekatan proaktif dan reaktif yang dipilih pengurus serikat pekerja. Hasilpenelitian menemukan bahwa serikat pekerja pers sudah menerapkan strategikomunikasi yang biasa digunakan namun mengalami masalah organisasi yangberdampak terhadap aktivitas komunikasi.

---

ABSTRACTThis research was motivated by the inadequate number of press union at themedia company in Indonesia. Not many union worked and existed to play its rolein media companies. The research aims to determine the factors that led to thefailure of the press union. Allegedly, the press union does not exist becauseof the absence of class consciousness and errors in the chosen communicationstrategy. The research was conducted with a qualitative approach on aninterpretive of a case study method. The success factor of press union is viewedfrom Karl Marx?s theory of class consciousness and the proactive and reactivestrategy of elected unionofficials. The study found that press union have applied the communicationstrategies that commonly used but they experienced organization problems whichaffected its communication activities."

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Pendayagunaan aset tanah idle milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerjasama dengan pihak swasta merupakan salah satu cara bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi minat swasta untuk melakukan kerjasama adalah lokasi tempat dimana aset tanah tersebut berada. Tanah dalam suatu lokasi memiliki karakteristik fisik tertentu disamping pengaruh lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali karakterisitik fisik yang paling dipertimbangkan pihak swasta dalam memilih suatu lokasi. Mengacu pada hal tersebut selanjutnya dapat ditentukan minat pihak swasta terhadap 3 lokasi aset tanah yang diteliti berdasarkan potret kondisi eksistingnya, yaitu aset tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, di Jl. Pegangsaan Dua Jakarta Utara dan di Jl. Pejaten Raya Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sebanyak 40 perusahaan yang bergerak dibidang properti terutama pengembang swasta di di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tabulasi frekuensi, tabulasi silang dan analisis Cluster. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Dari ketiga lokasi aset tanah yang diteliti, masing-masing masih memiliki sisa tanah yang potensial untuk dikerjasamakan namun memiliki karakteristik yang berbeda-beda; 2) Faktor aksesibilitas, harga tanah, ukuran tanah dan penggunaan eksisting tanah merupakan hal-hal yang paling dipertimbangkan pihak swasta dalam memilih suatu lokasi; 3) Ditinjau dari lokasinya, aset tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur merupakan lokasi yang paling diminati oleh pihak swasta untuk dikerjasamakan. Hasil penelitian juga merekomendasikan perlunya dilakukan revisi atas ketentuan perundangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang pendayagunaan kekayaan daerah melalui kerjasama dengan pihak swasta."

"Pada PT Alcarindo Prima Jakarta yang bergerak di bidan peleburan almunium, pimpinan perusahaan dan pekerja yang merupakan individu-individu dapat mewujudkan proses kerja melalui koordinasi dan kerjasama terhadap obek--objek kegiatannya, dan sekaligus merupakan objek komunikasinya. Objek kegiatan yang dimaksud adalah aspek-aspek dalam hubungan industrial meliputi Upah, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Organisasi Pekerja (SPSI), serta Kondisi Kerja. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif, karena permasalahan pada pola komunikasi dalam hubungan industrial sulit dikonstruksi melalui studi dengan instrumen yang ketat Informasi diperoleh melalui "pengamatan terlibat" dari perusahaan selama 8 (delapan) bulan, serta informasi hasil wawancara dengan para informan. Analisis informasi digambarkan melalui deskripsi pola komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan maupun oleh pekerja. Aspek-aspek Upah, K3, SPSI, dan kondisi kerja yang sebelumnya dianggap sebagai sumber perbedaan dan perselisihan berubah menjadi aspek-aspek yang menjadi tujuan bersama. Pola komunikasi yang dilakukan pimpinan perusahaan mengarah pada pola komunikasi vertikal dari bawah ke atas, sehingga persepsi dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan cepat dipahami. Pola komunikasi seperti ini semakin efektif, karena didukung penerapan pengelolaan industri yang menggunakan pendekatan hubungan manusiawi. Faktor lain yang memperkuat efektifitas tersebut adalah penampilan pimpinan perusahaan yang penuh emphati sehingga memiliki kedekatan secara fisik dan psikis kepada pekerja. Pekerja sendiri karena diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi oleh pimpinan perusahaan, memberikan respon sense of belonging yang semakin kuat kepada perusahaan."

"Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi. Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air.

---

An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology.

This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue.

At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector."

"Perusahaan modal ventura adalah salah satu lembaga pembiayaan bagi kalangan pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan pengusaha menengah di Indonesia. Sebagai pionir usaha modal ventura di Indonesia adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang merupakan badan usaha milik negara, didirikan pada tahun 1973, dengan misi utama membantu dan membina pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan perusahaan modal ventura secara legalistik dimulai sejak lahirnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya diikuti dengan berbagai aturan-aturan pelaksana lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut di atas, yang dimaksud sebagai lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, atau barang modal, dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan anjak piutang, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan perdagangan surat berharga, dan perusahaan modal ventura. Sebagai lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura memiliki karakteristik di samping menginvestasikan modal juga terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usahanya, investasi bersifat sementara waktu maksimal sepuluh tahun, motif usaha modal ventura yang murni tetap motif bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan relatif tinggi walaupun dengan risiko tinggi pula, investasi yang dilakukan bukan berbentuk pinjaman tetapi partisipasi equity atau setidak-tidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity sehingga keuntungan yang diharapkan berupa pembagian dividen dan capital gain pada saat divestasi, dan merupakan investasi yang umumnya tanpa jaminan collateral. Sasaran utama pembiayaan modal ventura adalah perusahaan kecil atau perusahaan baru yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun tidak memiliki akses untuk memperoleh kredit perbankan, akibat tidak memiliki balance sheet dan collateral yang baik. Berdasarkan penelitian, hingga dewasa ini telah ada tiga puluh sembilan perusahaan modal ventura, yang terdiri dari perusahaan modal ventura swasta nasional, perusahaan modal ventura patungan swasta nasional dengan swasta asing dan perusahaan modal ventura daerah. Menurut penelitian yang dilakukan, dalam era industrialisasi sekarang ini, peranan perusahaan modal ventura terbukti telah dapat meningkatkan kiprah pengusaha kecil dan pengusaha menengah di Indonesia, yang diharapkan pada muaranya akan tercipta pengusaha-pengusaha nasional yang tangguh dan siap berkompetisi dalam era globalisasi mendatang. Namun demikian, kiprah perusahaan modal ventura masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam penelitian ditemukan adanya keterbatasan modal perusahaan modal ventura untuk membiayai perusahaan pasangan usaha yang umumnya pengusaha kecil dan pengusaha menengah, adanya perjanjian-perjanjian baku yang cenderung menguntungkan perusahaan modal ventura namun merugikan pengusaha kecil dan pengusaha menengah, serta belum adanya kriteria baku pengusaha kecil dan pengusaha menengah akibat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut masing-masing mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, kesemuanya itu menuntut adanya solusi yang tuntas dan menyeluruh."