Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti peijanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement o f pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession o f Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incuned. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in wriiing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to 2 Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concemed of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction’s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction’s execution of movable asset."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan berupa rekening bank di PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Pada tesis ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) hal. Pertama, mengenai rekening yang digadaikan dapat secara sah dan mengikat sebagai jaminkan. Kedua,mengenai apakah pembekuan sejumlah uang (blokir) dalam rekening yang djaminkan secara gadai harus dilakukan. Ketiga, mengenai praktek pemberian gadai rekening pada PT. Bank Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian banyak bersumber pada studi kepustakaan dan dilakukan beberapa wawancara terhadap narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agar gadai sah dan mengikat harus memenuhi dua unsur yaitu adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai serta penyerahan kebendaan yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dalam hal pemberian gadai rekening maka harus ada pemberitahuan mengenai adanya penjaminan atas rekening bank tersebut serta dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening.Adapun tujuan dari pembekuan dana (blokir) rekening tersebut agar rekening bank tersebut tidak dapat digunakan atau berada dalam kekuasaan pemberi gadai yang menyebabkan syarat inbezitstelling dalam gadai tidak terpenuhi dan gadai menjadi tidak sah. Dalam hal pemberian jaminan berupa gadai rekening di Bank BII khususnya terhadap salah satu debitur yaitu PT. ABC, tidak dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening. Sehingga rekening tersebut masih dapat digunakan oleh PT. ABC yang dalam hal ini berati masih dalam penguasaan PT. ABC yang menyebabkan salah satu syarat sahnya suatu gadai terlanggar dan gadainya menjadi tidak sah.

---

This thesis concerning about the collateral over bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This Thesis mainly focusing about 3 (three) problems. First, about plegde of bank account can be legal and binding as a collateral. Second, explaining about the freeze (blocked) of bank account which is being pledge are neccesary. Third, about implementation of pledge of bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This research is legal normative, which some of the data are based on related literatures and interview with some sources.

The result regarding this research is a pledge of bank account can be legal and binding need to obtain 2 (two) elements, which are pledge agreement and delivering of the good. In case of pledge of bank account there must be notified about the existence of the guarantee of the bank account and freeze (blocked) the bank account.

The purpose of freezing the funds (blocked) the bank account is can not be used or in hand of pledgor which cause inbezitstelling in pledge can not be fulfilled and pledge becomes invalid. In case of pledge of bank account as collateral at Bank BII, which is given by PT. ABC is not freezing (blocked). The bank account still can be used by PT. ABC thats mean the element of pledge is being default and the pledge become invalid."

"Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank memberikan layanan untuk memudahkan transaksi keuangan, tetapi hal ini dimanfaatkan untuk pencucian uang dalam menyamarkan dana hasil tindak pidana seperti dana yang sah. Perjudian merupakan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia. Seiring dengan peningkatan jumlah nasabah dan rekening setiap tahunnya, bank menghadapi tantangan dalam mengawasi transaksi keuangan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan machine learning seperti klasifikasi dapat digunakan untuk otomasi analisa dan pengawasan transaksi terkait pencucian uang pada sektor perbankan. Namun, hal ini belum terbukti untuk deteksi penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana perjudian. Penelitian ini menyajikan topik baru karena kegiatan perjudian hanya ilegal di 56 negara dari total 195 negara di dunia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data transaksi keuangan riil dengan metode SLR, eksperimen, dan wawancara semi terstruktur dengan beberapa Subject Matter Expertise. Berbeda dengan rekening pencucian uang tindak pidana lainnya, karakteristik di rekening perjudian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rekening dimiliki oleh nasabah individu, memiliki frekuensi transaksi melalui channel elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi di teller, sedikit dan hampir tidak pernah melakukan transaksi di teller, dan meskipun memiliki nominal transaksi yang tinggi setiap harinya rekening perjudian memiliki saldo akhir bulan hampir nol. Hasil penelitian ini menunjukkan klasifikasi dengan algoritma ensemble seperti LightGBM dapat mengidentifikasi rekening perjudian. Berdasarkan hasil evaluasi performa klasifikasi dengan algoritma LightGBM memiliki performa terbaik dibandingkan model ensemble lain dan algoritma klasifikasi lainnya.

---

Banks provide services to facilitate financial transactions that are often misused for money laundering activities to disguise illegitimate funds from criminal acts. Gambling is a criminal offense in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. Along with the increasing number of customers and new accounts every year, banks face challenges in monitoring financial transactions in accordance with laws and other regulations. Based on the previous research, classification analysis which is part of machine learning can be used for automated analysis and monitor transactions to identify money laundering in the banking industry. However, this has not been proven to identify misuse of accounts in gambling activities. The novelty of this research is gambling activities are considered illegal in 56 countries out of 195 countries in the world. This research was conducted based on real financial transaction data using the SLR, experimental, and semi-structured interviews with several Subject Matter Expertise. In contrast to other criminal money laundering accounts, the characteristics of gambling accounts found in this study are accounts owned by individual customers, having a higher frequency of transactions via electronic channels compared to transactions at tellers, who rarely do transactions at tellers, and despite having many transactions gambling account have nearly zero

end-of-month balances. The results of this study indicate the classification with ensemble algorithms such as LightGBM can identify gambling accounts. Based on the evaluation results of classification performance with LightGBM, this model has the best performance compared to other ensemble models and other classification algorithms."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Manusia dalam usahanya untuk mendapatkan nilai tambah atas segala usahanya mencapai keuntungan selalu mendapat beban kemunglcinan kerugian yang dapat dideritanya. Keuntungan dan kerugian merupakan dua sisi mata uang yang berbeda dalam sam keping mata uang, bila melihat suatu kemungkinan keuntungan pasti dibalilc kemungkinan keuntungan tersebut adalah kemungkinan kerugian. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan manusia untuk mengetahul segala hal yang ada di masa depan, sehingga resiko kerugian tersebut akan tenis membayangi usaba manusia mencapai keuntungan usaha. Berbagai usaha telah dilakukan oleh manusia untuk mengelola resiko tersebut, mulai dan usaba untuk menghindari resiko, memindahkan resiko kenigian tersebut ke pihak lain dan benar-benar menjinakkan resiko tersebut sehingga didapat suatu kondisi keuntungan uang cukup tinggi tetapi dengan tingkat resiko yang masih dapat di terima. Dalam upaya mengelola resiko itu sendini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan sehingga proses pengelolaan resiko tersebut menjadi optimal, yaitu: 1. Tahap pertalna yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi resiko, meliputi telaah untuk menentukan penyebab, kapan teijadinya resiko tersebut, kondisi kondisi awal yang dapat dikenali sebagai peringatan dini akan teijadinya suatu resiko. 2. Tahap kedua adalah mengukur besaniya resiko yang teijadi, tahap ini menjadi penting karena peranannya "menerjemahkan" suatu resiko yang bersifat abstrak menjadi suatu nilai yang nyata yang dapat dimengerti danipaknYa secara Iangsung terhadap tingkat keuntungan dan kelangsungan usaha. 3. Tahap ketiga diwarnai dengan upaya penyusunan strategi perbaikan, strategi korekai atas resiko-resiko yang telah dikenali dan diukur pada tahap-tahap sebelwnnya. Pada tahap ini akan disusun suatu rencana (planning) untuk melakukan perubahan cara kerja sehingga resiko dapat ditekan pada tingkat seminimal mungkin tanpa harus mengorbankan keuntungan. 4. Tahap selanjutnya, tahap ke empat adalah melaksanakan strategi dan rencana yang telah disusun pada tahap ke tiga. 5. Tahap kelima di isi dengan proses pemantanan pelaksanaan planning apakah sesuai dengan garis yang telah ditetapkan dan memonitor basil pelaksaannya apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu mengendalikan resiko pada tingkat seminimal mungkin tanpa mengorbankan keuntungan yang ada. 6. Tahap selanjutnya adalah kembali kepada tahap pertama untuk mengulangi kembali proses manajemen resiko berdasarkaR perubahan strategi yang dilakukan. Sehingga proses manajemen resiko adalah merupakaii suatu sikius yang berkesinambungan yang diharapkan dapat memberikan sistem peringatan dini terhadap resiko yang mungkin terjadi. Dari tahap-tahap tersebut di atas, dapat dilihat peranan proses pengukuran resiko menjadi salah satu mata rantai yang penting dalam manajemen resiko. Sehingga dalam pembahasan tulisan ini, akan dlbahas suatu metoda yang relatif baru untuk mengukur besaran resiko yang terjadi yaitu dengan metoda Value at Risk (VaK). Metoda ini mampu menerjemahkan resiko menjadi nilai maksimal kerugian yang dapat diderita pada suatu tingkat keyakinan tertentu dan pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada tulisan ini akan dibahas suatu studi kepustakaan mengenai dasar-dasar teori mengenai pengukuran resiko dengan metoda VaR ini, diharapkan dari pembahasan studi kepustakaan ini didapatkan suatu pengertian dan cara yang baru mengenai pengukuran resiko yang Iebih akurat dan berguna dalam proses manajemen resiko selanjuthya, dibandingkan dengan cara-cara pengukuran resiko konvensional yang masih dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Metoda ini menjadi menarik karena mampu memberikan gambaran mengenai masa depan dalam masa yang tidak terlalu panjang (near future), keterbatasan jangka waktu ini karena asumsi yang digunakan dalam VaR bahwa segala kondisi yang mempengaruhi kemungkinan keuntungan dan kenigian suatu usaha adalah tetap. Pada kenyataannya, dunia keuangan adalah dunia yang sangat dinamis, sehingga efektifitas metoda ini terbatas pada untuk jangka waktu pendek(near future). Berbekal dari hasil-hasil pengukuran resiko dengan metoda VaR tersebut diharapkan manajemen dapat meneruskan ke tahap selanjutnya dalam tahap-tahap manajemen resiko. Pada bidang perbankan, perbankan nasional Indonesia khususnya, dalam rangka pengelolaan kegiatan perbankan yang memenuhi pninsip kehati-hatian, dan sejalan dengan ketetapan Bank for International Settlement (BIS), Bank indonesia telah mewajibkan semua bank untuk melabanakan manajemen resiko untuk tiap jenis resiko usaha yang ada, meliputi resiko operasional, resiko kredit, resiko pasar dan res iko ketidak-patuhafl. Untuk tulisan mi alcan difokuskan kepada salah satu mata rantai dalam proses manajemen resiko kredit, yaitu pengukuran resiko kredit. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengukuran resiko k-redit, dalam tulisan ini alcan diambil data aktual untuk pengukuran resiko kredit yang terjadi di salah satu cabang bank swasta nasional, yaitu PT. Bank "X" Cabang Utama "Z". Pengukuran akan dilakukan berdasarkan jenis kredit yang ada di Bank X dan alcan diukur resiko kredìt secara gabungan portofolio jenis kredit tersebut. Hasil pengukuran resiko kredit dengan metoda VaR akan dibandingkan dengan tingkat kerugian ñu yang terjadi di Bank X untuk masing-maSing jenis k-redit maupun untuk portofolio kredit yang ada. Selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran resiko kredit ini akan dìakhiri dengan pengambilan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan perbitungan data aktual dan saran mengenai penerapan metoda ini di Bank X."

"ABSTRAKBank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menghimpun dana masyarakat, maka diperlukan rekening sebagai sarana penampungan dana tersebut. Proses pembukaan rekening di Bank ABC menuai banyak keluhan dari customer terkait dengan lamanya proses pembukaan rekening tersebut. Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka akan berdampak terhadap bisnis Bank ABC secara keseluruhan. Untuk mendapatkan proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat dan dengan biaya yang lebih murah, maka diperlukan perubahan proses bisnis secara radikal. Dalam penelitian ini, dilakukanlah analisis perubahan proses bisnis dengan menggunakan metode DMAIC. Setelah diperoleh akar permasalahan, maka bisnis proses yang baru dirancang dengan perubahan mendasar yang berbasis teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi e-KTP sebagai solusi dalam proses pembukaan rekening. Setelah dilakukan Business Process Reengineering dengan Berbasis teknologi Informasi, maka diperoleh proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat serta dengan biaya yang lebih murah.

---

ABSTRACTThe Bank has a function to collect and disburse public funds. To collect public funds, an account is required as a means of holding these funds. The opening account process at Bank ABC reap many complaints from customers related to the duration of the opening account process. If this process is not improved, it will have a bad impact to the whole business on the ABC Bank. To get a faster, more accurate and cost effective account opening process, radical business process changes are needed. In this research, an analysis of business process changes is done using DMAIC method. Having obtained the root of the problem, the new business process is designed with fundamental changes based on information technology, namely by using e KTP technology as a solution in the opening account process. After doing Business Process Reengineering with Information Technology based, then we have the opening account process which more quickly, accurate and with cheaper cost. "

"Sebagai perusahaan yang berorientasi pada nasabah, adalah penting untuk berupaya keras memikirkan pelayanan yang paling sesuai bagi nasabah karena nasabah ingin berhubungan dengan perusahaan yang mengetahui dan menerapkan cara pemenuhan kebutuhan serta harapannya secara memuaskan. Karena tugas perusahaan yang paling penting adalah menciptakan kepuasan nasabah maka bagaimana suatu perusahaan dapat lebih unggul di antara pesaing menjadi sangat penting, mengingat faktor yang dilihat oleh nasabah biasanya lebih bersifat operasional, bukan financial.Guna mempercepat proses penerapan strategy tersebut, dilakukan analisa terhadap salah satu proses operasional yang melekat pada setiap proses maka risiko operasional difokuskan pada operasi dan pemrosesan- diarahkan kepada alur kerja dan indikator kunci risiko.Dengan menekankan pada komponen kunci dari risiko operasional meliputi kemampuan operasional, manusia, hubungan dengan nasabah, sistem transaksi, rekonsiliasi, dan perbaikan proses, metode pengukuran pada risiko operasional lebih difokuskan kepada menghitung faktor risiko yang ditentukan berdasarkan analisa unit bisnis. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah Delta-EVT untuk memperkirakan kerugian dari faktor risiko suatu proses. guna mengukur kinerja proses pelayanan sebagai proses identifikasi mpdel bisnis sebelum mengukur besaran risiko operasional maka digunakan metode Six Sigma yang didalmnya juga meliputi pengukuran berdasarkan aktifitas (Activity Based Costing)."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."