Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan biaya sekolah berpotensi menyebabkan perubahan perilaku individu dalam menentukan keputusan bersekolah (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; dll). Dengan menggabungkan data survei rumah tangga dan survei komunitas IFLS 5, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak biaya terhadap keputusan bersekolah dan kemudian menganalisis implikasinya terhadap potensi PPN Jasa Pendidikan di Indonesia. Hasil estimasi dengan Heckman dan multiresponse model menunjukkan bahwa biaya masih menjadi hambatan bersekolah terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan adanya segmentasi dalam keputusan memilih sekolah swasta. Analisis implikasi dari keputusan bersekolah menunjukkan bahwa kriteria pengenaan PPN Jasa Pendidikan harus ditetapkan secara hati-hati karena berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah negeri berpotensi menimbulkan isu ketidakadilan karena potensi beban pajak yang bersifat regresif. Selain itu potensi penerimaannya relatif rendah karena pembiayaan pendidikan yang bergantung pada Pemerintah. Sedangkan pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah swasta kepada individu dalam rumah tangga di kelompok penghasilan tertinggi menunjukkan potensi penerimaan terbesar dengan potensi beban pajak yang bersifat progresif.

---

Changes in school cost potentially changes individual behavior in determining school decisions (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; etc.). By using IFLS 5 data, we combine household and community survey data to estimate the impact of cost on schooling decisions and analyze its implications on potential VAT revenues for education services in Indonesia. The estimation results using Heckman and multiresponse model show that cost is still remain a barrier for schooling, especially for low-income households in Indonesia. In addition, the estimation results also show that there is private school segmentation due to decision for schooling. Schooling decisions’s implications analysis shows that the criteria for imposing VAT on Educational Services should be set carefully because potentially increasing the dropout rate. The imposition of VAT on public schools potentially raising injustice issues due to the regressive tax burden. In addition, potential revenue gained is relatively low because its dependency on the government. Meanwhile, the imposition of VAT on private schools shows the greatest potential revenue and progressive tax burden in the highest income group."

"Dengan datangnya kehadiran teknologi digital seperti aplikasi smartphone, khususnya pada dunia Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) akan memiliki kemungkinan menimbulkan reaksi pada masyarakat yang akhirnya akan berperan menjadi pengguna. Reaksi dari masyarakat, dapat berbentuk penerimaan yang menghasilkan teknologi tersebut digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari, namun dapat pula timbul penolakan yang menghasilkan teknologi tersebut tidak mengarah kepada penggunaan sama sekali. Dalam sebuah dunia pemasaran, termasuk pemasaran dunia pendidikan, masuknya teknologi tidak dapat dikontrol. Semua pelajar dapat menggunakan seluruh medium teknologi untuk membantu mereka dalam mengenyam pendidikan

---

With the presence of digital technology such as smartphone applications, especially in the world of Communication Information Technology (ICT) will have an interest in the reaction of the people who will increase to become users. Reactions from the community, can make the acceptance that produces this technology is used to help everyday life, but can also cause the emergence of responses that produce the technology is not only for the same user. In a world of marketing, including marketing the world of education, the entry of technology cannot be controlled. All students can use all technology to help them get an education."

"ABSTRAKUU Perubahan Kedua UU PPh 1984 mengandung pilihan kebijaksanaan perpajakan (tax policy option), antara lain kebijaksanaan perpajakan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) yang mengatur perlakuan khusus mekanisme pengenaan PPh atas empat macam penghasilan. Dalam tesis ini kebijaksanaan perpajakan tersebut akan dibahas dari tiga unsur kebijaksanaan, yakni kemudahan administrasi pajak, kelancaran dana ke kas negara dan keadilan dalam perpajakan. Masalah pokok tesis adalah, pertama: apakah kebijaksanaan tersebut secara empiris memang termasuk dalam kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak?, kedua: apakah kebijaksanaan tersebut telah mengakibatkan arus dana ke kas negara semakin lancar?; ketiga: apakah kemudahan administrasi pajak tersebut tetap memenuhi unsur-unsur keadilan dalam perpajakan?, keempat: apakah terdapat korelasi antara kemudahan administrasi pajak dengan kelancaran dana ke kas negara dan kelima apakah terdapat korelasi antara kemudahan administrasi pajak dengan keadilan dalam perpajakan?, Hipotesis yang diajukan tentang kemudahan administrasi pajak (variabel bebas) dan kelancaran dana ke kas Negara (variabel terikat) adalah: H1 terdapat hubungan antara kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dengan kelancaran dana ke kas negara, sedangkan HO: tidak ada hubungan antara kemudahan administrasi pajak dan kelancaran dana ke kas Negara. Selanjutnya, mengenai Hipotesis tentang kemudahan administrasi pajak (variabel bebas) dan keadilan dalam perpajakan (variabel terikat): H1 ada hubungan antara kemudahan administrasi pajak dan keadilan dalam perpajakan, sedangkan HO adalah tidak ada hubungan antara kemudahan administrasi pajak dan keadilan dalam perpajakan Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan verifikasi berdasarkan tabel frekwensi terhadap Variabel X, Variabel Y dan Variabel Yl Kerangka teori yang digunakan adalah simplification sebagai salah satu unsur utama dalam pembaharuan perpajakan, ease of administration and compliances scheduler and global taxation, dan equity in taxation sebagai prinsip pemungutan pajak. Penelitian dilakukan berdasarkan unit analisis persepsi Akuntan Publik dengan menggunakan kuestioner yang disebarkan kepada 71 responden (Kantor Akuntan Publik) dari 247 (populasi) yang berada di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mekanisme pengenaan PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perubahan Kedua UU PPh 1984, 85.44% responden menyatakan sebagai suatu kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dan 88,0% menyatakan sebagai mengakibatkan arus dana ke kas negara menjadi lancar. Hanya 29% responden yang menyatakan bahwa kebijaksanaan perpajakan ini sebagai suatu hal yang adil dalam konsep perpajakan. Selanjutnya, uji korelasi antara Variabel X dengan Variabel Y menunjukkan koefisisen yang sangat kecil, yakni <1 bahkan terdapat koefisien korelasi yang negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat korelasi yang rendah antara kemudahan administrasi pajak dengan kelancaran dana ke kas negara. Selanjutnya korelasi antara Variabel X dengan Variabel Yl juga menunjukkan koefisen korelasi yang sangat rendah dan koefisin korelasi negatif. Sebagai kesimpulan, kebijaksanaan perpajakan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perubahan Kedua PPh 1984 secara empiris terbukti sebagai mengandung unsur kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak, dan telah menyebabkan arus dana ke kas negara lebih lancar, akan tetapi tidak seluruhnya mengandung unsur ketidak adilan. Disarankan supaya kebijaksanaan yang menyangkut ketidakadilan ini tidak dilanjutkan, dan pada waktunya supaya diganti dengan menerapkan global taxation with one progresive rate structure berbarengan dengan meningkatnya kualitas pendidikan penduduk warga negara Indonesia. "

"Selama lebih dari tiga tahun terakhir ini (1997-2001) perekonomian Indonesia telah dilanda krisis hebat. Krisis ini terjadi sebagai akibat berbagai tekanan ekonomi internal maupun eksternal. Krisis dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian sektor pradulcsi mengalami kesulitan - sebagian akibat besarnya kebutuhan bahan baku atau bahan penolong dari impor dan sebagian lain karena beban hutang perusahaan (swasta) semakin membengkak dengan melemahnya rupiah tersebut. Kontribusi sektor swasta, yang tadinya (pada awal Pelita VI) diharapkan menjadi mesin pendorong utama gerak perekonomian, melorot tajam. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa tidak - guna menahan agar krisis tidak menjadi semakin parah - pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan penyelamatan, kebijakan tersebut adalah melalui bidang fiskal, moneter, perdagangan luar negeri dan sebagainya. Sudah barang tentu kebijakan-kebijakan tersebut harus saling melengkapi (sejalan).Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi harus berpijak pada prinsip-prinsip fiskal yang sehat dan benar yaitu : transparan, disiplin, adil, efisien dan efekti£ Penerimaan negara, kendati dalam kondisi krisis sekalipun, harus diupayakan untuk tetap meningkat, atau setidaknya, tidak menurun guna memperkecil ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang kian menjadi mahal. Di sisi lain, efisiensi dalam pengeluaran negara juga harus tetap berlangsung. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak, terutama yang dapat memenuhi (paling tidak sebagian) prinsip di atas, salah satunya adalah melalui pemungutan cukai. Sejauh ini, salah satu cara pemungutan cukai di Indonesia adalah dengan menggunakan pelekatan pita cukai, sehingga cukup transparan. Pungutan cukai dikenakan kepada komoditas-komoditas yang dalam konsumsinya dapat mendatangkan eksternalitas negatif (seperti tembakau dan minuman mengandung alkohol), jadi lebih mendorong ke arah efisiensi ekonomi. Dan pungutan cukai berdasarkan azas "ad-valorem", dengan demikian relatif adil, karena konsumen yang mampu membeli Barang Kena Cukai (BKC) yang harganya lebih mahal akan terkena pungutan lebih besar. Berdasarkan pandangan beberapa kalangan di Departemen Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara dari cukai dapat lebih ditingkatkan dan bahkan bisa dijadikan andalan di masa datang. Hal ini mengingat kian beragamnya komoditas yang dikonsumsi dan diproduksi oleh masyarakat Indonesia sejalan dengan berlangsungnya pembangunan ekonomi (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001).Pemerintah Indonesia via Departemen Keuangan juga mengemukakan melalui rencananya : bahwa untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, yaitu dari 11,1 % dari Produk Domestik Bruto (tahun 2000) menjadi 16,0 % (tahun 2004). Reformasi di bidang perpajakan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 akan terus diupayakan penerapannya Sehingga sistem dan mekanisme pemungutan pajak akan berubah secara total dari official assesment menjadi self assesment. Melalui perubahan sistem dan mekanisme tersebut.Berdasarkan beberapa indikator, seperti tax to GDP ratio dan tax coverage ratio, penerimaan pajak pemerintah Indonesia memang masih tergolong rendah. Untuk tahun 1999, misalnya, tax to GDP ratio adalah 11,1 %. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan rasio ini hingga menjadi sekitar 16 % untuk lima tahun mendatang. Di negara sedang berkembang lainnya rasio tersebut dapat sekitar 18 %, dan untuk negara maju mencapai sekitar 30 - 40 %. Sedangkan Tax Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan potensinya (yang seharusnya dapat dipungut), yang dalam arti lain merupakan ukuran dari seberapa jauh kemampuan aparat pajak dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut suatu studi Departemen Keuangan adalah sekitar 50,2% (1996/97), 53,5% (1997/98), 50,6% (1998/99) dan 41,6% di tahun 1999/2000 (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001)."

"Kondisi perekonomian saat ini cenderung membuat banyak perusahaan yang mengalami downsizing, yang diakibatkan makin sedikitnya perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga kita dituntut untuk dapat mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan dengan memulai suatu bisnis sandhi dengan berbagai peluang dan tantangan.Siapapun dapat memilih usaha yang mereka inginkan dan mampu melakukannya, dengan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Bukan hanya dengan mengandalkan strategi dan faktor-faktor yang mendukung kegiatan usaha tersebut, setiap orang yang melakukan usaha perlu memiliki jiwa kewirausahaan serta memiliki orientasi pasar yang tepat dari usaha yang dijalankannya. Membangun kewirausahaan, berarti harus percaya diri karena akan berhadapan dengan ketidakpastian, dan harus aktif menemukan hal-hal baru serta selalu berpikir mencari peluang atau kesempatan.Tampaknya usaha warnet memberikan peluang untuk meraih keuntungan, sehingga banyak orang yang berminat dan melakukan usaha itu. Internet merupakan salah satu faktor penyebab bermunculannya begitu banyak warnet. Pengusaha warnet merupakan orang-orang yang berani mengambil peluang dan risiko, karena pelayanan yang diberikannya dengan mudah dapat segera ditiru oleh warnet lain. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang tersedia bagi siapa saja asalkan mempunyai sumber daya finansial yang cukup.Tentunya bagi pengusaha warnet yang berfikir, mereka tidak akan berhenti dengan memberikan layanan akses intemet saja. Mereka akan berusaha memberikan layanan-layanan tambahan di atas usaha warnet-nya apakah itu memberikan jasa pembuatan website, mailing list, pengajaran internet, e-commerce dan masih banyak lagi jasa tambahan di atas usaha warnet yang akan memberikan nilai tambah bahkan memberikan keuntungan finansial yang jauh lebih besar daripada sekedar usaha warnet.Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari kecenderungan kewirausahaan (entrepreneurial proclivity) dan orientasi pasar (market orientation) terhadap kinerja bisnis (business performance) yang dimediasi oleh struktur organisasi (organizational structure).Penelitian bertujuan untuk mengetahui :1. Pengaruh kecenderungan kewirausahaan terhadap kinerja bisnis.2. Seberapa besar pengaruh kecenderungan kewirausahaan terhadap struktur organisasi.3. Hubungan antara struktur organisasi dengan orientasi pasar4. Seberapa besar pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja bisnis. Obyek penelitian ini adalah para pengusaha warnet yang berada di Kotamadya Depok. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 buah pada warnet-warnet yang ada di Kotamadya Depok berdasarkan survai lokasi warnet yang telah dilakukan sebelumnya. Pengolahan data menggunakan metode factor analysis dan regresi linier dengan perangkat lunak SPSS versi 11.0Hasil analysis atas data penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara berbagai variabel penelitian, seperti hubungan antara : (l) kecenderungan kewirausahaan dengan struktur organisasi, (2) orientasi pasar dengan kinerja bisnis, (3) kecenderungan kewirausahaan dengan orientasi pasar, dan (4) kecenderungan kewirausahaan dengan kinerja bisnis. Hubungan yang signifikan hanya terdapat antara variabel struktur organisasi dengan orientasi pasar dan antara variabel struktur organisasi dengan kinerja bisnis.Selain karena faktor perbedaan kategori usaha, dimana penelitian Matsuno, Mentzer, dan Ozsomer (2002) yang mengambil responden perusahaan - perusahaan besar manufaktur telah menunjukkan hasil uji yang berbeda, faktor lain adalah skala usaha yang berpengaruh terhadap struktur biaya operasional warnet menjadi penjelasan yang logis mengapa hasil penelitian seperti diatas (semakin besar skala warnet, semakin besar struktur organisasi, tentu semakin banyak SDM yang terlibat yang akan meningkatkan biaya operasional usaha warnet)."