Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada kebijakan domestik yang diterapkan Jepang untuk persiapan pelaksanaan Olimpiade Tokyo 1964, yaitu Sport Promotion Act, Tokyo Olympic Education, dan Nation Beautifying Movement. Kebijakan domestik ini bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat Jepang yang sesuai dengan standar internasional. Bagi penulis, hal ini berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan diplomasi kebudayaan Jepang pasca Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Jepang menggunakan Olimpiade sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan diplomasi kebudayaannya.Tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan penggunaan data primer dari laporan-laporan resmi dari kementerian-kementerian Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Jepang memanfaatkan Olimpiade untuk mendidik rakyatnya agar berperilaku sesuai dengan standar-standar internasional dan memberikan citra positif bagi Jepang setelah kekalahannya di Perang Dunia II.

---

This study focuses on Japan's domestic policies regarding the preparation of Tokyo Olympics 1964 such as: Sport Promotion Act, Tokyo Olympic Education, and Nation Beautifying Movement. These policies aimed to mold the Japanese behavior accordant to international standards. These efforts are considered as attempts to achieve Japan?s cultural diplomacy post World War II. The purpose of this study is to analyze how Japan use Olympics as a tool to achieve its cultural diplomacy.This study used qualitative method with primary data such as reports and guidebooks issued by Japan ministries. This study shows that Japan utilized Olympics to educate the citizens to behave accordant to international standards and also creating positive image after the lost in World War II."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"Etos hidup masyarakat Jepang sebagai bambu runcing untuk korupsi / Kadek Sri Adi Putri -- Cerita fiksi youkai sebagai cerminan kehidupan masyarakat Jepang / Rima Nurul Lathifah -- Wakon-yosai, semangat perbaikan e-generation Indonesia / Hasan -- Jepang dan warisan spirit samurai / M. Najibur Rohman -- Karakter positif bangsa Jepang / William Prathama Nugraha -- Gigih agar bersih / M. Ekazaki Kurnia -- Gempa dan shippaigaku Jepang / Idea Suciati -- Bushido, sebuah transformasi nilai karakter bangsa melalui jalan hidup samurai / Akmal -- Memetik seribu hikmah dari negeri Sakura / Dewi Oktavia -- Kiprah pop culture Jepang di Idnonesia / Kharizma Ahmada."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT

This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."

"ABSTRAK

Untuk saat ini, karena Jepang telah diterima dan diakui sebagai salah satu anggota dari kelompok negara adidaya dan maju, maka adalah penting baginya untuk terlibat dan bersaing dengan negara adidaya lain dalam kerangka dunia yang dikuasai dan diperintah oleh aturan dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, sebagai partisipan baru dalam masyarakat internasional (setelah 1952, perjanjian San Fransisco) Jepang harus banyak belajar dari Barat dalam menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsanya, terlebih lagi pada akhirnya, menciptakan gaya dan caranya sendiri.

Sepanjang menyangkut hubungan budaya antar bangsa yang Jepang jalankan, kita melihat bahwa strategi yang diambil adalah menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsa yang menyeluruh sifatnya. Dalam hal ini, wilayah yang tercakup adalah menyebar untuk seluruh penjuru dunia. Meskipun. demikian, Jepang tetap juga menjadi daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai tempat strategis bagi program hubungan budaya antar bangsanya. Hal ini bisa dimengerti, sebab wilayah ini merupakan partner dagang Jepang yang paling utama.

Ide dari berbagai program dan kegiatan yang dijalankan Jepang dalam hubungan budaya antar bangsa ini pada dasarnya bisa dilihat dari Laporan Akhir Komite Penasehat Hubungan Budaya Antar Bangsa pada bulan Mei 1989. Laporan final inilah yang menjadi rambu atau pedoman bagi Jepang dalam menciptakan kebijakan guna menjalankan hubungan budaya antar bangsa. Dengan demikian, bagi Jepang, hubungan budaya antar bangsa merupakan aktifitas yang diakui sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan nasionalnya. Hubungan budaya antar bangsa yang tercipta ini beroperasi dalam berbagai cara, seperti jaringan uang, jaringan barang dan jaringan informasi.

---

ABSTRACT

Because Japan in contemporary history was accepted and admitted as a member of powerful and advanced industrialized countries, it was important for her to get involved and to compete with other powers in a situation wherein the rules were established by the Western industrialized countries. Therefore, as a new participant in the international community she had to learn the way to conduct cultural relations and eventually develop her own approach.

As far as cultural relations between Japan and other countries is concerned, we note that the strategy of her cultural relations was its wide-ranging geographical area coverage. However, Japan have choosen to focus on the strength of her cultural relations towards certain regions that serve her economic interests, namely, Southeast Asia, Western Europe, North America and East Asia. This situation can readily be understood because these regions are part of the major trading partners for Japan.

The idea that culture is important for Japan's foreign policy can be seen from the policy statements of the Advisory Group on International Cultural Exchange in May 1989. The Committee issued its final report describing a guide-line Japan is expected to follow in promoting her international cultural relations. Therefore, for Japan, international cultural relations is an activity that is recognised to sustain its national well-being. The exchanges in operating cultural relations are composed of various flows, e.g. flow of goods, money, and the flows of information."

"Studi ini menganalisis mengenai investasi Jepang di Asia Tenggara dengan mengambil studi kasus Indonesia periode 2010-2016. Pada periode tersebut, Jepang mengalami persaingan dari negara Cina. Melalui teori triangular diplomacy, studi ini berargumen bahwa terdapat hubungan antara dukungan pemerintah Jepang kepada pebisnis Jepang di Indonesia karena diplomasi ekonomi Jepang mendukung perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan data primer dan wawancara dengan pebisnis Jepang di Indonesia. Hasil analisis ditemukan bahwa Jepang berusaha mempertahankan posisi sebagai investor melalui keterlibatan bisnis. Tiga relasi yang terbentuk adalah Government-Government G-G , Company-Company C-C , dan Government-Company G-C . Berdasarkan hasil analisis tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa peran aktor non-negara khususnya kelompok bisnis dalam upaya diplomasi ekonomi semakin menjadi signifikan sebagai pendukung investasi.

---

This study analyzes Japan rsquo s investment in Southeast Asia with case study of Indonesia from 2010 to 2016. In the stated period, Japan facing investment competition from China. Through the theory of triangular diplomacy, this study argues a connection between Japan government support to Japanese businesspeople in Indonesia to expand their business. The research method used is qualitative using primary data and interview with Japanese businessman in Indonesia. The results of the analysis found that Japan is trying to maintain its position as an investor through business involvement. The three relationships formed are Government Government G G , Company Company C C , and Government Company G C . Based on the results, this study concludes that the role of non state actors, especially business groups in the effort of economic diplomacy becomes increasingly significant."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"Penelitian ini membahas mengenai representasi hubungan Jepang-Indonesia serta hegemoni Jepang dalam film kolaborasi kedua negara, Laut. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan teori representasi Hall, mise-en-scéne, dan hegemoni Gramsci. Citra positif ditunjukkan kedua negara. Beberapa adegan lebih menunjukkan nilai-nilai positif Jepang sehingga terlihat bahwa pihak dominan dalam film ini adalah Jepang. Beberapa pemikiran seperti penyesalan Jepang akan kependudukan di Indonesia, penekanan bahwa Jepang membantu Indonesia melawan Belanda, kepedulian Jepang, dan dominasi Jepang terhadap Indonesia dalam hubungan Sachiko-Kris memenuhi deskripsi hegemoni yang disampaikan Gramsci berupa hasil pemikiran kelas dominan yang tidak bersifat memaksa. Karakteristik lainnya yaitu pemikiran tersebut disebarkan melalui lembaga swadaya masyarakat dimana dalam film LSM ini didirikan oleh Takako. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya populer yaitu film kolaborasi seperti Laut merupakan media penyebaran hegemoni Jepang yang bersifat tidak memaksa dan lebih diterima masyarakat Indonesia dibandingkan propaganda politik yang memaksa dan mengikat pada saat Perang Dunia II.

---

The focus of this study is the representation of Japan-Indonesia relation and Japanese hegemony in the collaboration film between the two countries, Laut. This study uses descriptive analytical methods and Hall`s representation theory, mise-en-scéne, and Gramsci`s hegemony theory. Positive image is shown by both countries. Some scenes show more positive values of Japan so that it appears that the dominant party in this film is Japan. Such thoughts as Japan`s regret for occupied Indonesia, the emphasis that Japan helped Indonesia against the Dutch, Japan`s concern, and Japan`s dominance of Indonesia in Sachiko-Kris relations fulfilled the Gramsci`s description of hegemony in the form of dominant class ideas that are not coercive. Another charactheristic is their thoughts spread through non-governmental organizations (NGO) where in the film was founded by Takako. So that it can be said that popular culture such as collaborative films, for example Laut, is a medium for spreading Japanese hegemony that is non-coercive and more accepted by Indonesian people than coercive and binding political propaganda during World War II."