Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memberikan tuntunan tentang pronsip-prinsip mendasar yang perlu dimiliki oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. disertai pembahasan cara meraih Opini WTP setahap demi setahap. Harapannya hanya satu, semua laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat segera meraih Opini WTP."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"Laporan magang ini berisi evaluasi atas proses rekonsiliasi data keuangan Perusahaan Konstruksi PT. ABC untuk menunjang keakuratan dan konsistensi data dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada kegiatan magang yang dilakukan pada tahun 2021 dengan situasi kerja hybrid yang mengkombinasikan kerja dari kantor dengan kerja dari rumah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara praktik Rekonsiliasi Data Keuangan yang dilakukan PT. ABC dengan konsep, prinsip dan prosedur standar rekonsiliasi yang termanifestasi pada petunjuk teknis/SOP keuangan perusahaan dalam bentuk Kebijakan dan Prosedur Pelaporan Keuangan Internal beserta Instruksi Kerja terkait yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan ini juga membahas secara singkat sejarah dan proses transformasi digital perusahaan sebagai konteks atas relevansi dan signifikansi pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan secara manual menggunakan spreadsheet atau program pengolahan data Excel dalam kegiatan magang ini. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan rekonsiliasi pada PT. ABC dalam hal pemeriksaan kebenaran nomor referensi, periode dan nominal praktik yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala, hasil evaluasinya menunjukkan bahwa praktik yang ada belum dilakukan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Laporan ini juga mengutarakan hasil refleksi pikiran dan perasaan yang dapat penulis petik dari pengalaman magang dan proses penyusunan laporan magang ini.

---

This internship report consists of evaluation appertaining to financial data reconciliation process of PT. ABC to provide accuracy and consistency in its financial accounts for the purpose of preparing reliable financial statements. The internship was conducted in 2021 in a hybrid working condition that combines working from office with working from home. Evaluations are performed by comparing the reconciliation practice that is conducted by PT. ABC with compliance to the generally accepted applicable concept, principle, and procedures of reconciliation that are manifested in the standard operating procedures issued by the company. This report also provides brief description of the history and progress of the company’s digital transformation process to bring context to the relevance and significance of the account reconciliation practice of the company that is done manually with Excel spreadsheet. Evaluation results signify that reconciliation practice in terms of examining data correctness and congruence is in compliance to the applicable standard operating procedures issued by the company. While reconciliation practice in terms of periodic implementation is yet to fit the applicable standard. This report also presents the author’s self-reflections upon the process of conducting and reporting this internship experience."

"Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap audit delay, temuan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan oposisi dan re-election tidak berpengaruh terhadap audit delay.

---

This study examined the influence of audit opinion, audit findings, opposition and re-election on audit delay at local government in Indonesia. Audit delay in this research is defined as audit completion period, the period between a fiscal year end and audit report date. This research used 388 samples of local government in Indonesia in 2011. The result of this research shows that audit opinion gives negative and significant influence to audit delay, audit findings gives positive and significant influence to audit delay while opposition and re-election has no effect to audit delay."

"Rumah Sakit Tugu ibu merupakan rumah sakit swasta milik Yayasan (YASPEN), dalam menjalankan rumah sakit ini dibutuhkan pendapatan dari hasil kegiatan untuk membiayai kegiatan rumah sakit.Penelitian ini bertujuan mengetahui tren utilisasi dan tren keuangan Rumah Sakit Tugu ibu sehingga didapatkan proyeksi utilisasi dan keuangannya, mengunakan rise operasi, penelitian ini melakukan analisis utilisasi, analisis neraca, analisis laba/rugi dan analisis proyeksi, dengan data tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, diperbandingkan dengan nilai rata - rata, kapasitas, nilai konstan serta tahun ke tahun.Hasil penelitian menunjukan aktiva lancar berfluktuasi antara 28,4 % sampai 44,8 % dengan hutang lancar juga berfluktuasi antara 14 % sampai 19,6 % serta modal yang terus meningkat dari 30 % sampai 61,7 %.Unit produksi farmasi memberikan kontribusi terbesar pendapatan rumah sakit sebesar 39 %. utilisasi pelayanan medis menurun di tahun 2002 dan 2003 dan meningkat di tahun 2000 dan 2001, utilisasi penunjang medis menurun di tahun 2002 dan 2003, kecuali unit radiologi tetap meningkat.Pendapatan rumah sakit terus meningkat dengan 3 kali kenaikan tarif serta biaya yang terus meningkat dan bila dibandingkan dengan nilai konstan/riil, masih lebih tinggi yaitu sekitar 2 - 15 %. Surplus yang didapatkan secara nominal tetap meningkat, namun dibandingkan nilai riil, pada tahun 2001 dan tahun 2003 dibawah nilai riil, dapat dikatakan tahun tersebut asetnya menurun sedangkan tahun 2000 dan tahun 2002 didapatkan surplus baik secara nominal maupun nilai riilnya.Rasio keuangan digambarkan dengan rasio likuiditas berfluktuasi antara 2,19 pada tahun 1999 dan 1,16 ditahun 2003, tahun 1999 - 2002 dalam kondisi likuiditas baik, sedangkan tahun 2003 kurang baik likuiditasnya. Rasio hutang membaik dari 70 % ditahun 1999 menurun sampai 15 % ditahun 2003. Rasio aktivitas dari tahun ke tahun meningkat dari 2,56 menjadi 4,02 dan rasio profitabilitas berfluktuasi dari 3 % di tahun 1999 menjadi 8 % di tahun 2000 dan menurun menjadi 1 % di tahun 2003.Dari hasil simulasi didapatkan pendapatan riil minimal rumah sakit adalah sebesar Rp 17.122.538.652, dengan nilai inflasi rata - rata 8 %.Proyeksi utilisasi meningkat kecuali unit rawat jalan, kamar bersalin dan kamar operasi dan proyeksi keuangan rumah sakit meningkat, agar tetap bertahan dan berkembang dibutuhkan rencana bisnis, survey pelanggan, meningkatkan mutu pelayanan agar utilisasi meningkat dan melakukan analisis biaya dan analisis unit cost agar keuangan lebih efektif dan efisien.Daftar bacaan : 43 (1979 - 2004)

---

The Trend Financial Report Analysis of Tugu Ibu Hospital Based on the Trend of Utilization Years 1999 - 2003Tugu Ibu is a private hospital belongs to the YASPEN foundation. In running the hospital revenue is needed the income that comes from the business activity to finance the hospital operation.

The aim of this research to know utilization and financial of Tugu Ibu Hospital trends using operational research so it was got the utilization, trial balance, income statement and projection analysis, with 1999 to 2003 data, that compare than the average point, capacity, constant point from year to the following year continuously.

The result of this research shows current asset is fluctuation between 28,4 % and 44,8 % with debt assets fluctuation too between 14 % to 19,6 % and the capital assets that increase continuously from 30 % into 61,7 %.

The pharmacy production unit give the biggest income to the hospital contribution around 39 % utilization medical services decreased in the year of 2002 and 2003 and increase in the year of 2000 and 2001, utilization medical co services decreased in the year of 2002 and 2003 3xcept the radiology unit, that keeps increasing.

The income of the hospital increases 3 times of the increases tariff and cost keep on growing up and if it is compared than the constant value, it is still higher namely around 2 - 15 %. Surplus that got in nominal value keeps increasing but if it is compared than the real value in the year of 2001 and 2003 underneath the real value. So it is said that the assets in those years decreased in reality while in year of 2000 and 2002, got nominal surplus as well as its real value.

The financial ratio is described by liquidity ratio with the fluctuation of 2,19 in 1999 and 1,16 in 2003 but in year of 1999 into 2002 in good liquidity conditions while in the year of the 2003 in worse liquidity condition. The debt ratio is better from 70 % in the year of 1999 and decreased until 15 % in the year of the 2003. The ratio activity from year to year increased from 2,56 to 4,02 and the ratio of the profitability with the fluctuation of 3 % in the year of 1999 and 8 % in the year of 2000 and decreased into l % in the year of the 2003.

From the simulation result shows real minimal income of the hospital around Rp 17.122.538.652. with inflation average rate around 8 %.

The utilization projection increased except the ambulatory unit, fetus room and surgical room units and the financial projection of the hospital increased in order it keep standing and developing that needed by business plan, customer survey and increased the services of the quality in order the utilization increased and does the cost analysis and the analysis of unit cost in order the finance is more effective as well as efficient finance.

Bibliography, 43 (1979 - 2004)"

"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

---

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ndash;hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration. "

"ABSTRACTSetelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harusdiawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATK dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Penulis berpendapat bahwa harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. Selanjutnya, BPK bersama KPK dan PPATK perlu menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) perihal pemberantasan korupsi. Terakhir, independensi BPK secara organisasi, personal dan finansial perlu diperkuat untuk menunjang performa BPK dalam upaya penyelamatan keuangan negara."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "