Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi yang digulirkan pada pertengahan tahun 1998 telah meruntuhkan dinasti Soeharroisme. Beberapa nilai orde baru-pun tumt mengalami pembaharuan Salah satunya sistem pemerintahan yang sentralistik-birokmtik-otoriteristik mendapatkan kritikan keras untuk segera dirubah. Menanggapi tuntutan tersebut, maka pemerintah kabinet reformasi di bawah pimpinan Presiden BJ. Habibie mengeluarkzm kebijakan berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah.Salah satu pasal yang signiflkan mencerminkan tuntutan reformasi tersebut adalah pasal 92 ayat I UU 22 thn 1999, yang mengharuskan keterlibatan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (yang sexing dikenal sebagai pilar good governance) untuk bersinergi melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.Salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar saat ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang selama orde baru dikekang perkembangannya mengalami suatu sindrom demokrasi yang mengakibatkan mereka canggung untuk membiasakan diri mengeluarkan aspirasinya. Namun tidak semua civil sosiety organisazation (CSO) mengalami sindrom tersebut. LSM (NGO) sebagai CSO, lebih mempunyai peluang untuk mengkondisikan CSO lainnya agar mempu dan kuat menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan sraze dan market dalam penerapan good governance.Tesis ini berusaha mendeskripsikan peran LSM memberdayakan masyarak sepenuhnya terjadi dari komitmen yang mereka jalin bersama Namun lebih terlihat pada fakior aji mumpung atau situasi dan kondisi masyarakan Bahkan ada yang menjalankan perannya berdasarkan kepentingan pemerintah ataupxm tergantung dan kondisi Enansial.Penerapan good governance di Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, merupakan hasil inisiatif dari pemedntah dan dukungan dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam proses pembangunan di daerah. Sehingga tergabunglah Kota Sawahlunto bersama delapan kota lainnya kedalam proyek BUILD (Breakthrough Urban Initiative for Local Development) hasil kerjasama Pemerinlah Indonesia c/q Deparlemen dalam Negeri den gan UNDP (United Nation Developmem' Program).Penelitian ini dilaksanakan terhadap keseluruhan LSM yang berada di Kota Sawahlunto yakni total sebanyak delapan buah LSM. Jenis penelitian adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatii Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, Penelidan dokumen serta penelitian kepustakaan. Tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimana peran LSM di Kota Sawahlunto untuk membangun dan mengembangkan struktur sosial yang dapat memperkuat rakyat menjadi civil society ?, bagaimana pola hubungan yang terjadi antara LSM di tingkat Lokal dengan Pemerintah Kota Sawahlunto ?, LSM manakah yang dapat membentuk civil society dalam rangka penerapan good governance di Kota Sawahlunto ? dianalisis berdasarkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penaxikan kesimpulan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LSM yang beragam tidak terlepas dan kondisi intemal organisasi maupun extemal organisasi. Hal tersebut mempengaruhi peran LSM dalam mernalankan kegiaianllya sebagai CSO yang memberdayakan masyamkat. Semangat para anggola LSM dalam pernberdayaan masyarakat sipil tetap harus didukung, terlepas dari semua tanggapan sinis berbagai pihak mengenai peran mereka.Untuk itu perlu kesungguhan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga donor, untuk tidak memaksakan kepentingan mereka yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen awal LSM tersebut. Bila hal ini tetap diteruskan, maka dikhawatirkan yang akan terjadi adalah sebuah anarchy governance, yakni sebuah keadaan yang kacau dimana pilar-pilar dajam good governance saling memaksakan kepentingan mereka agar dimainkan oleh pilar yang lainnya."

"Religion-Based Non Governmental Organizations In Civil Society Formation In Indonesia : A Study Toward Islamic Boarding School Association and People Development (P3M)Transformasi sosial di Indonesia diawali dengan munculnya lemhaga-lemhaga non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Salah satu LSM yang kemudian muncul dengan latar belakang berbasis agama adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan oleh para kyai dan pengasuh pesantren yang berpusat di Pulau Jawa. Lewat visi, misi, dan program kerja yang mereka jalankan, lembaga ini ingin mengembangkan wacana demokrasi dan pembangunan civil society di masyarakat lingkungan pesantren.Meski harus disadari tidak semua LSM yang kemudian terbentuk mendasarkan diri mereka pada nilai-nilai keagamaan tertentu, penelitian ini sendiri berasumsi bahwa agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau komunitas tertentu. Tesis ini sendiri menggunakan kerangka teori yang pernah dilakukan oleh Alexis de Toquev'lle dalam melihat perkembangan demokrasi di Amerika yang dimulai dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang independen. Kelompok-kelompok yang berasal dari lingkungan gereja dan tidak terkooptasi pada politik praktis tersebut telah menyemai benih bagi munculnya upaya-upaya bagi penguatan masyarakat.Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sistem wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh P3M dan yang terlibat dalam gerakan pengembangan civil society di Indonesia. Selain itu data-data juga dikumpulkan melalui bahan-bahan tertulis berupa buku maupun artikel yang kemudian dilakukan analisa. Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan upaya-upaya P3M dalam membangun civil society lewat porgram-program mereka seperti hahtszzl masail yang menjadi forum untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar pesantren.Upaya penguatan masyarakat yang menjadi tujuan bagi pengembangan civil society ini pada akhirnya tidak selalu diposisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara. Tesis ini juga menggunakan tinjauan teori yang digunakan oleh Iwan Gardono Sudjatmiko yang menggabungkan bentuk integrasi dan oposisi antara masyarakat dan negara. Dalam bentuk ini civil society lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.Akhirnya penelitian ini berkesimpulan pada agama yang menjadi kekuatan penggerak bagi perubahan sosial. Apa yang telah dilakukan P3M lewat program-program mereka dalam membangun masyarakat pesantren menunjukkan bahwa senantiasa terjadi dinamisasi dalam pemahaman keagamaan scsuai dengan konlcks sosial politik yang terjadi.

---

Social transformation in Indonesia starting to emerge with Non Government Organizations (NGO's) or frequently called as Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) in early 1970s. One of NGO's which then appears with religion-based background is Islamic Boarding School and People Development Association (P3M) established by kyais and Islamic boarding school's management centered in Java. Through this vision. mission, and working program they run, this institution intends to develop democracy discourse and social society development in boarding school environment community.

Though must he realized that not all NGOs formed to based their selves on certain religious values, this research itself assumes that religion is a value system which can influence one's behavior or certain community. This thesis uses theoretical framework ever conducted by Alexis de Tocqueville in democracy development in America started by the emerge of certain independent religious-groups. Groups coming from churches environment and were not cooped with practical politics have sowed seeds for the emerging efforts for people reinforcement.

This research carried out in this writing qualitatively by using in-depth discourse system with figures of P3M and those involved in civil society development in Indonesia. Moreover data also collected through written materials in form of books and articles which then analyzed. Data successfully collected show the efforts of P3M in developing civil society through their programs such bahtsul masail that becomes a forum to discuss religious matters dealt with social issues occurred in the boarding school surrounding.

The efforts of people reinforcement which become the aim for this civil society development eventually are not always positioned vis a vis government. This thesis also applies theoretical study applied by Iwan Gardono Sudjatmiko incorporating integration and position form between people and country. In this from civil society more becomes the effort to sythize individual and state interests in public room that may guarantee the fulfillment of individual interest and public orderliness.

Finally this research to conclude on religion that becomes a driver force for social changes. What has been conducted by P3M through their programs in developing boarding school community show there is always dynamization in religious understanding in accordance with occurred social and political context."

"Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombakpolisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungandengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengankelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public)dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangunhubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkandalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkunganhidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan wargayang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosialdalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisiankomuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesiamenuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyaioleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dancorak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakatdan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yangmemadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyaiketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindakkejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa,sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugaspemolisian komuniti."