Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Sosial melibatkan pekerja sosial PKSA untuk berperan dalam penanganan ABH yang berada di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran pekerja sosial terhadap ABH di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Adapun peran tersebut antara lain melakukan verifikasi, membantu pembukaan dan pencairan rekening tabungan, pemenuhan kebutuhan, pendampingan, penguatan keluarga dan laporan. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain lemahnya kualitas SDM, kurangnya pengawasan pihak PSMP Handayani, lokasi tempat tinggal ABH yang jauh, dan ketentuan/ kondisi dalam PKSA yang dirasa kurang efektif bagi pekerja sosial PKSA.

---

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani involving social workers to role in handling of children in conflict with the law (ABH). With a qualitative approach, this thesis describes the role of social workers within the ABH in the family after social reintegration. The roles include verification, making of savings, meet the needs, strengthening family, and reports. Barriers to implementation include lack quality of social worker, lack monitoring from PSMP Handayani, residence location of ABH far, and terms/ conditions in Child Welfare Program (PKSA) were deemed less effective for social workers."

"Penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi: individu, keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah "peranan pekerja sosial" yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan pekerja sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang masih dijadikan pegangan seluruh Pekerja Sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dukumentasi, wawancara dan observasi. Untuk setting penelitian ini dipilih sebanyak 41 orang sebagai informan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu (1) 25 orang sebagai informan utama yang diambilkan dari para pekerja sosial di unit 1 seksi 1 instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial, dan (2) 16 orang sebagai informan tambahan, yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural (Kepala Seksi) yang terkait langsung dengan proses rehabilitasi sosial, serta ditambah 10 orang lagi informan dari klien yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan ada beberapa peranan di tingkat mikro (seperti: pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat teknisi prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan di tingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat/kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan pelaksanaannya di luar panti. Misalnya, seperti yang dilaksanakan para pekerja sosial di kecamatan yang mendampingi kelompok masyarakat miskin dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beberapa periode lalu. Di dalam penelitian ini juga terungkap bahwa profesionalisme pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Mudal Sarjana Non Profesi Pekerjaan Sosial (lihat Tabel 5). Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : faktor klien (tingkat kemampuar yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll.), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau ditambah jumlahnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka yang dapat disarankan adalah agar pihak-pihak yang berkompeten melakukan upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial, meminimalisir prosedur birokrasi yang cenderung berbelit-belit, serta diberikannya aksesibilitas seluas-luasnya bagi para eks klien (penyandang cacat tubuh) sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan penghidupannya secara layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997, pasal 1."

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."

"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.

---

The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."

"Perkembangan organisasi pelayanan sosial dalam masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari sifat kesukarelaan anggota masyarakat untuk membantu sesama. Sifat 'gotong royong', 'gugur gunung', 'rawe-rawe rantas' dan nama-nama lain yang berbeda-beda di setiap daerah merupakan wujud dari kepedulian dari sebagian warga masyarakat untuk membantu warga masyarakat lainnya yang mengalami kesusahan. Merekalah yang kemudian dikenal sebagai volunteers (relawan) yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, pemikiran dan materinya tanpa mempertimbangkan imbalan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan sosial makin beragam, sehingga membutuhkan keahlian dan mekanisme penanganan yang lebih terorganisir.Relawan sosial sebagai salah satu ujung tombak kegiatan pelayanan sosial menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mereka dalam kegiatan pelayanan. Selain itu para relawanlah yang menjadi pelaksana operasional kegiatan di lapangan; merekalah sebenarnya pekerja garis depan dari suatu organisasi pelayanan sosial. Namun demikian pada umumnya para relawan sulit dikendalikan dibandingkan dengan staf, dan terkadang mereka tidak memiliki kebutuhan secara ekonomis atas pekerjaan yang dia lakukan dalam suatu organisasi, sehingga ketika ia merasa tidak nyaman atau tidak betah dia akan pergi begitu saja. Latar belakang relawan yang berbeda baik persepsi dan motivasi yang mereka miliki memerlukan perhatian khusus dari para pengurus organisasi pelayanan sosial.Pendidikan dan pelatihan relawan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya relawan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia perlu dikaji dan dikembangkan dalam upaya efektivitas pelayanan sosial. Hal yang mendasari secara akademis perlunya kajian ini adalah untuk memperkaya telaah mengenai kerelawanan dan khususnya memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan sumber daya relawan melalul pendidikan dan pelatihan relawan di Mitra Citra Remaja (MCR) PKBI Jawa Barat. Kemudian secara khusus pula ingin mengetahui mengenai Informasi dan motivasi relawan masuk ke MCR-PKBI, jenis pelatihan, tujuan, fasilitator, metode, waktu, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan manfaat pendidikan dan pelatihan relawan dalam kegiatan pelayanan di Mitra Citra Remaja Bandung.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 9 (sembilan) orang tenaga relawan dan 6 (enam) orang staf MCR-PKBI Jawa Barat yang diperoleh secara purpossive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi teman merupakan informasi pertama sekaligus menjadi daya tank utama mereka aktif di MCR-PKBI Jawa Barat. Berbagai motivasi lain yang mendorong mereka aktif di lembaga ini adalah mengisi waktu luang, mencari pengalaman, memperoleh keterampilan dan pengetahuan barn, serta teman-teman baru.Pendidikan dan pelatihan relawan di MCR-PKBI Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan pola-pola tertentu yang sudah ada dan dilaksanakan secara berkala. Namun dalam pelaksanaan di lapangan telah dilakukan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi di lembaga MCR-PKBI Jawa Barat itu sendiri. Jenis pelatihan di MCR dilakukan secara berjenjang, yaitu pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pengayaan di masing-masing divisi dan pelatihan khusus. Tujuan utama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta untuk dapat berperan sebagai peer educator dan konselor dalam kesehatan reproduksi remaja.Gaya fasilitator yang disukai oleh peserta atau relawan selain menguasai akan bidangnya adalah yang santai, lugas, tidak kaku dalam penyampaian materinya dan bisa humor. Failitator yang mampu melihat suasana dan mampu menghangatkan suasana pelatihan sehingga peserta tidak bosan. Para fasilitator pelatihan berasal dari dalam yaitu dan MCR PKBI yang kompeten dalam penyampaian materi tertentu. Sedangkan fasilitator yang berasal dan luar adalah mereka yang dikenal dan diketahui ahli dalam bidangnya, baik dari perguruan tinggi atau LSM lain.Metode dan teknik yang dipergunakan dalam pendidikan dan pelatihan di MCR-PKBI Jawa Barat, antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab (CTJ), juga memanfaatkan permainan peran (role play) dan permainan-permainan (games), simulasi, bahas kasus serta teknik-teknik ice breaking untuk mencairkan suasana. Ketepatan dalam menggunakan berbagai teknik dalam pelatihan juga terkait dengan kamampuan fasilitator dalam menyampaikan materinya.Waktu penyelenggaraan pelatihan relawan paling tidak satu tahun sekali untuk pelatihan dasar, sedangkan pelatihan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana pelatihan sebagian besar telah disediakan oleh pihak MCR PKBI sendiri. Untuk mengetahui respon peserta terhadap pelatihan dipergunakan pre-tes dan pos-tes; sedangkan evaluasi menyeluruh mengenai penyelenggaraan pelatihan itu sendiri belum dilakukan.Rekemondasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan di MCR-PKBI Jawa Barat antara lain pencatatan proses penyelenggaraan pelatihan perlu dikembangkan sehingga dapat terlihat efektivitas pelatihan. Perlu kiranya mengadakan pelatihan untuk pelatih (training for trainer) untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan serta tersedianya sejumlah pelatih yang berasal MCR-PKBI itu sendiri.Relawan MCR-PKBI Jawa Barat, walaupun telah memeproleh pendidikan dan pelatihan, kemudian diikat dengan kontrak dan peluang jenjang karier untuk menjadi staf, namun tetap saja tingkat 'tum-over'-nya tinggi. Sehingga diperiukan perhatian khusus berkaitan dengan upaya pmeliharaan dan pengembangan relawan yang sudah terlatih dengan cara yang lain, misalkan dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang bersifat penguatan keeratan hubungan antar staf dan relawan."