Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apapun bentuk program dan proyek pembangunan yang digulirkan ke desa, hendaknya melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan untuk mewujudkan suatu perubahan terencana untuk mencapai kemajuan masyarakat lokal. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah, sudah sewajarnya masyarakat dijadikan sebagai pemilik program dan proyek pembangunan. Perubahan yang dituju adalah suatu tahapan pembangunan yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wacana mengenai pembangunan desa tidak terlepas dari dua model perencanaan pembangunan top down planning dan bottom up planning. Pada dasarnya setiap program pemerintah senantiasa mencerminkan kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), sudah semestinya pendekatan bottom up planning diperbesar dan menjadi inti proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus yaitu kajian tentang perencanaan pembangunan di tingkat lokal dalam desain progam dan proyek pembangunan yang aktual dan bersifat lokal, yaitu Program Dana Bantuan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BPN/K), Program Pengembangan Prsarana Perdesaan (P2D) dan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT). Implementasi desain tersebut berupa keterlibatan masyarakat dalam local planning sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini berlokasi pada desa-desa (istilah desa adalah interchangeable dengan istilah Nagori sebagai sebutan lokal) di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah dalam perencanaan pembangunan. Tanpa disadari peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan orang-orang serta fenomena sosial yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal.Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tataran desain, keterlibatan masyarakat sudah diadopsi dalam desain program dan proyek pembangunan yang digulirkan, sedangkan dalam tataran implementasi, keterlibatan masyarakat sudah baik dalam program BPN/K dan P2D, dibandingkan dalam proyek P2KT yang masih didominasi oleh birokrat kecamatan.Masyarakat sebenarnya antusias dan mempunyai respon yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan saja sudah dianggap baik, akan tetapi akan sangat lebih baik terlibat sejak dari perencanaan, namun banyak kepentingan yang menjadi tantangannya, sehingga tidak serta merta terwujud pada program dan proyek yang ada. Masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang mekanisme dan segala aspek-aspeknya, akan tetapi mereka secara sederhana memahaminya kalau mereka disertakan dan klop dengan solusi permasalahan yang dihadapi."

"Penerapan model pelayanan sosial penyandang HIV-AIDS berbasis masyarakat merupakan replikasi dari model yang telah ditemukan sebelumnya melalui uji coba. Tujuan penerapan model ini adalah untuk memantapkan model yang telah ditemukan tersebut, agar lebih memiliki nilai aksesibilitas dan aksesibilitas dan akseptabilitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai media untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang HIV-AIDS...."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di desa Pulau Medang dan desa Limbung, Kecamatan Senayang dan Lingga. Penelitian ini penting mengingat semakin terpuruknya kondisi masyarakat nelayan di kawasan tersebut yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang dan desa Limbung di Kecamatan Lingga berkaitan dengan program Coremap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program Coremap melalui program Pengembangan MPA, apakah dalam prosesnya sudah benar-benar mampu membawa perubahan di dalam masyarakat nelayan bagi peningkatan pendapatan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis proses pemberdayaan melalui program Pengembangan MPA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskripif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, dimana informan yang ditemui pertama akan memberikan informasi kepada peneliti menyangkut informan yang dapat ditemui berikutnya yang tentunya dianggap memiliki informasi yang di butuhkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pengembangan MPA, kehadiran dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Bahkan terdapat kecenderungan LSM sebagai pelaksana kontrak PBM di lapangan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pihak pengelola harus tetap berpegang pada tujuan awal program yang lebih memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran community worker harus dapat lebih dioptimalkan, khususnya peran mereka dalam melakukan animasi sosial dan menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan bagi peningkatan pendapat mereka akan meningkat. Disamping itu, LSM harus mampu bekerja secara profesional dan independent, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan mereka."

"Ketergantungan masyarakat pedesaan pada sumberdaya alam akan tetap tinggi, terutama sumberdaya lahan, sedangkan pemilikan tanah di kalangan petani makin menyempit. Kecenderungan penyempitan pemilikan lahan diakibatkan oleh pengalihan peruntukan lahan dari pertanian ke non pertanian. Pengalihan peruntukan lahan tersebut akan mengancam kehidupan masyarakat di desa. Jika sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, maka hal tersebut akan mendorong mereka mencari alternatif sumber penghasilan, yaitu sektor non pertanian di kota. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan akan menciptakan pengangguran di perkotaan yang kemudian menimbulkan penyakit sosial.Dalam rangka mengurangi urbanisasi, diperlukan upaya yang dapat menciptakan supaya masyarakat tetap tertarik untuk hidup di desa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Program pemberdayaan masyarakat Riau.PT. RAPP adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun di wilayah operasinya. Program pemberdayaan tersebut di tuangkan dalam bentuk sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System).Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Adopsi Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan perusahaan tersebut belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi tersebut adalah pengetahuan sistem pertanian terpadu petani, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani.Penelitian ini bertujuan untuk: (a.) Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu, (b) Mengetahui peringkat pengaruh variabel bebas terkuat terhadap adopsi sistem pertanian terpadu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survey. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Januari 2003 sampai dengan Maret 2003 di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Penentuan jumlah sampel dengan Cara sampling acak sederhana dari 85 KK komunitas PPMR PT. RAPP di Desa Tambak, diambil 40 KK sebagai sampel. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan_ Sebelum pelaksanaan survey instrumen diuji cobakan pada 20 KK komunitas PPMR di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang diperoleh diuji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda, dan koefisien korelasi ganda, dan korelasi parsial. Variabel-variabel penelitian adalah adopsi sistem pertanian terpadu (Y); Pengetahuan sistem pertanian terpadu (XI); Luas pemilikan lahan (X2); dan pendidikan formal petani (X3).Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu dengan persamaan regresi Y = 14,316 i-1,164X1 + 1,632 X2 + 0,0552 X3 yang sangat signifikan; urutan pengaruh kekuatan variabel dari variabel yang paling kuat sampai yang terlemah adalah Luas pemilikan lahan yang pertama, pengetahuan sistem pertanian terpadu yang kedua, dan pendidikan formal petani yang ketigaKesimpulan: (1) Terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada tingkat adopsi sistem pertanian terpadu, (2) Untuk meningkatkan adopsi sistem pertanian terpadu maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah luas pemilikan lahan, pengetahuan sistem pertanian terpadu, dan pendidikan formal petani.

---

Integrated Farming System Adoption (A Case Study: PT RAPP Riau Community Empowerment Program at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan, District, Riau Province)The dependence of rural communities toward their natural resource will remain high, particularly for land resources while the land ownership by local farmers is getting narrow. The reason lies behind was the transformation of land use from traditional to modern agriculture system that have a tendency to narrowing the area of land ownership by locals. This will create threats to life and welfare of the villagers. If modem agriculture system fails to meet villagers' needs, they will make an effort to discover alternative income that definitely is a non-agriculture sector mainly set up in urban area. Lack of formal education background and skill possessed by rural community will direct them to be another unemployment that already exist in the cities and furthermore create social disease.Effort to keep these villagers to live in their environment will strongly need to prevent their migration to urban area. One of the efforts is rural development, which is not only seen as government's responsibility but for business' sector as well. PT RAPP's community empowerment program is one example of social responsibility taken by the company to develop community in their operation area. The program then stated as Integrated Farming System.Problem set for this research is that the adoption of integrating farming system developed by the company was not optimal yet. Influenced factors of this adoption were farmers' knowledge of integrating farming system, area of land ownership and farmers' formal education.Objective of this research were a) to find out if there is positive influence of integrating farming system knowledge, together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system, and b) to find out the rank of significance from independent variables to adoption of integrated farming system.This research used qualitative and quantitative approaches with survey method and was conduct from January to March 2003. The research located at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan District, Riau Province. The location established by using purposive method and sample size was taken using simple random sampling. The number of 48-house hold was taking from total 85-house hold from PPMR community of PT RAPP as respondents.Instrument research used to collected primary data was questionnaire that prepared and tested to 20 respondents to find the reliability and validity of the instrument. Data collected then be tested their normality, homogeneity and linearity, and then statistically analyzed with multiple regression method, multiple regression correlation and partial correlation. Variables used were, adoption of integrating fanning system (Y); integrating farming system knowledge (XI), area of land ownership (X2) and the farmers' formal education (X3).The result prove that there is positive influence of integrating farming system knowledge together with the area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system with regression equation Y= 14,16 + 1,164X1 + 1,632X2 + 0,552X3 or the influence is significance. The factors put sequent by their significance from the strongest ones are, the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education. Research conclusion are 1) There is positive influence of integrating fanning system knowledge, all together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system; 2) To improve the adoption of integrating farming system, attention must put sequences from the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education."

"Empowerment programs of poor peoples marked with agenda of motivation, facilities public service, and resources which have never missed from government attention since a period of new order government up to a period of reform government placing forward independence of area and peoples empowerment through regional autonomy concept carrying main purpose in public welfare. However, level of poor peoples in Bekasi practically increasing. In this context institutional capacities become less optimally to implements good role in dimensions of system, organization , and individual . Research of this dissertation was done in Bekasi district West Java Province. Target of responden in this research are governor agency and poor peoples. Designs research sampling applied is stratified random sampling. Purpose of this research is find institution capacities influence model of local government seen from from system dimension, organization, and individual. to empowerment of poor peoples in Bekasi District. Analyzer applied to test hypothesis is path analysis. Result of examination with path analysis.Local government institutional capacities which consisted of system , organization, and individual dimension has influenced which significant either in simultan and also parsial toward poor peoples empowerment in Bekasi district. From thirds of institution capacities dimension of local government tested, individual is biggest dimension of its the influence toward poor peoples empowerment in Bekasi District."

"Pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, sehingga mengabaikan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pola pembangunan tersebut cenderung melupakan aspek pembangunan institusi. Akibatnya kurang menyentuh inisiatif, partisipasi dari lapisan masyarakat bawah untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena mereka kurang merasa memiliki terhadap program yang datangnya dari pemerintah (yang bersifat top down). Walaupun bentuk program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pada akhirnya program tersebut terhenti pada masa pelaksanaan berakhir, seperti program Kredit Usaha Tani, Program Pemberdayaan Kecamatan.Permasalahan ini akan berdampak pada hubungan pemerintah sebagai pelaksanaan program dengan masyarakat sebagai penerima program. Mutlak diperlukan adanya perubahan dalam pendekatan pembangunan agar dapat berkesinambungan. Pendekatan yang popular adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana tingkat partisipasi serta inisiatif masyarakat sangat diperlukan melalui pengembangan institusi lokal, sehingga ada kesinambungan pelaksanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan survei lapangan ke lokasi di Alahan Panjang, Kabupaten solok Sumatera Barat. Disana ditemukan adanya suatu institusi lokal yang telah ikut membac- up perekonomian masyarakat Alahan Panjang. Institusi tersebut bernama Handel yang artinya perputaran. Handel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal petani dalam berusaha. Untuk itu kegiatan utamanya adalah dalam usaha simpan pinjam uang, dimana pada akhirnya uang tersebut dapat menggerakkan usaha tani dari para anggota Handel. Disini terlihat besarnya peranan Handel dalam usaha tani di Alahan Panjang, selain itu dari sumbangan handel juga diperuntukkan untuk membangun sarana ibadah, jalan dan kegiatan sosial lainnya. Tempat utama diadakannya pertemuan handel adalah di mushalla/surau atau di mesjid.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana informan dikumpulkan dari beberapa informan. Para informan dipilih melalui teknik purposive-snow ball sesuai dengan permasalahan penelitian. Para informan penelitian ini meliputi mereka yang mengetahui handel (pengurus dan anggota handel), mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan nagari (pimpinan nagari dan anak-anak nagari). Sementara data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan hasil wawancara mendalam serta pengamatan lapangan kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif. Tujuan peneliti ini adalah melihat sejauh mans institusi Handel tetap bertahan menggerakkan roda ekonomi angggotanya agar keluar dari kondisi kekurangan secara ekonomi, terhindar dari ancaman rentenir dan tidak mau terikat dengan lembaga keuangan seperti bank.Di Alahan Panjang ada institusi lokal yang muncul atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Inisiatif untuk memberdayakan diri secara ekonomi dengan sasaran usaha tani sebagai basis mata pencaharian masyarakat Alahan Panjang. Selain sisi positif dari handel, ditemukan juga sisi negatifnya yaitu karena Handel hanya diikat atas dasar saling percaya dari para anggotanya dan modal amanah dari para pengurusnya. Akibatnya mungkin saja pada suatu hari nanti, dapat terjadi hilang atau tidak kembalinya uang pinjaman. Selain itu handel lemah dalam segi administrasi dan pencatatan (manajemen administrasi), sehingga sesama ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan klaim pada anggota. Oleh karenanya modal utama pengawasan antar sesama anggota dan pengurus handel didasarkan pada budaya malu."