Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan menyebabkan meningkatnya konsumsi produk elektronik. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan baru yaitu peningkatan limbah elektronik. Banyak negara yang telah mengadaptasi kebijakan Extended Producer Responsibility untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah elektronik. Di Taiwan, kebijakan Extended Producer Responsibility telah ditetapkan sejak 1998 di bawah 4-in-1 Recycling Program dan evaluasi kebijakan tetap dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Saat ini, ketidak seimbangan model pendanaan Extended Producer Responsibility terjadi dan dapat merugikan pihak tertentu. Keterlibatan banyak pihak yaitu produsen, pemerintah, industri daur ulang dan konsumen mengakibatkan kompleksitas untuk kebijakan pengelolaan glimbah elektronik semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk melakukan perancangan ulang model pendanaan Extended Producer Responsibility untuk memastikan profitabilitas dalam sistem pengelolaan limbah elektronik di Taiwan menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan hasil penelitian, trade-off antar banyak pihak dapat terjadi dalam penerapan kebijakan pengelolaan limbah elektronik. Berdasarkan model yang diusulkan, kebijakan Extended Producer Responsibiity telah disimulasikan dan dapat diadopsi untuk memaksimalkan keuntungan produsen dan industri daur ulang tanpa pemerintah dan konsumen.

---

The technology advancement in this era is growing rapidly and cause the increasing consumption of the electrical and electronic product. Nonetheless, it deals with other problems, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) increase. Many countries promote producer responsibility to protect the environment. For instance, in Taiwan, the Extended Producer Responsibility (EPR) policy that is responsible for managing waste electrical and electronic equipment has already established since 1998 called 4-in-1 Recycling Program and continuous review is still conducted to obtain a better policy. In addition, the unbalance recycling fund mode between recycling fee and recycling subsidy is appeared in implementation by this country. Due to the high complexity of multiple parties among manufacturer, recycling industries, consumers and government in such eco-system, this study proposed a new EPR-based fund mode to ensure the profitability of WEEE management using system dynamics. A case study is investigated in Taiwan.  According to our study, a trade-off between the multiple agents appeared. Based on the present model, the best policy can be simulated and adopted to maximize manufacturer and recycling industries profit without harming other stakeholders."

"ABSTRAKSejumlah penelitian mengungkapkan adanya kebutuhan organisasi untuk melakukan transformasi, demikian juga pada institusi perguruan tinggi. Transformasi muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi di era informasi dengan berkembangnya lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Tantangan tersebut adalah kompetisi yang semakin ketat, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, serta tuntutan untuk mencari sumber pendanaan baru. Karakteristik organisasi yang dapat bertahan menghadapi tantangan di era informasi adalah lean kecil/ramping , agile lincah dan networked, serta fleksibel. Extended Enterprise EE adalah suatu konsep yang fokus pada kompetensi inti, memiliki karakteristik antara lain lincah, dinamis dan fleksibel dengan lingkungannya. Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dapat bertahan di era informasi dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan EE.Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk melihat bagaimana EE diterapkan pada perguruan tinggi. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah analisis terhadap konsep EE yang diperoleh dari berbagai literatur, analisis terhadap perguruan tinggi secara umum dan analisis terhadap tempat studi kasus yaitu Perguruan Tinggi Swasta ABC. Pada penelitian ini, digunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang membahas tentang EE dan penerapannya, perguruan tinggi, dan transformasi institusi perguruan tinggi. Data juga diperoleh dari tempat studi kasus berupa surat keputusan rektor, dokumen rencana transformasi, dokumen SOP Standard Operating Procedure , dan e-mail yang dikirim ke mailing list dosen Perguruan Tinggi Swasta ABC.Dari penelitian ini dihasilkan konsep penerapan EE pada Perguruan Tinggi Swasta ABC. Pada konsep tersebut, suatu institusi perguruan tinggi harus mempunyai keunggulan kompetitif sebagai modal untuk bertransformasi ke arah EE. Penerapan EE di institusi perguruan tinggi dilakukan pada tingkat strategis aliansi strategis dan customer partnership , manajerial kompetensi inti dan alihdaya , dan operasional virtual integration . Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta ABC dalam menerapkan EE, dan terdapat sejumlah manfaat yang akan diperoleh oleh institusi tersebut dari penerapan EE.

---

ABSTRACTA number of studies have revealed the need to transform the organization, as well as in higher education institutions. Transformation appears as a response to the challenges faced in the information age with the development of an increasingly competitive business environment. The challenge is the increasingly fierce competition, the need to improve the quality, as well as the demand to find new funding sources. Organizational characteristics that can withstand the challenges of the information age is lean, agile and networked, as well as flexible. Extended Enterprise EE is a concept that focuses on core competencies, has characteristics include agile, dynamic and flexible environment. Thus, the organizational characteristics that can survive in the information age can be achieved either by applying EE.A qualitative approach with case study method is used to see how EE applied to university. Stages of the research is the analysis of the concept of EE obtained from the literature, analysis of the college in general and the analysis of the Private University ABC. In this study, the use of secondary data derived from the literature that discusses EE and its application, college, and the transformation of higher education institutions. Data were also obtained from Private University ABC such a rector rsquo s decision letter, the document of transformation plan, document of SOP Standard Operating Procedure , and e mail sent to a mailing list of lecturers.This research produced the concept of application of EE at the Private University ABC. On the concept, a higher education institution must have a competitive advantage as the capital for the transformation towards EE. Application of EE in higher education institutions is done at the strategic level strategic alliances and customer partnerships , managerial core competencies and outsourcing , and operational virtual integration . The study also revealed that there are some things that must be done by the Private University ABC in implementing EE, and there are a number of benefits to be derived by the institutions from the implementation of EE."

"PT. Samudera Indonesia Ship Management bergerak dalam pengelolaan kapalkapal yang dimiliki oleh Samudera Indonesia Group. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja tidak hanya berdasarkan pendekatan keuangan namun juga menggunakan pendekatanpendekatan lain agar dapat bersaing dengan kompetitor. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja perusahaan, yang berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pada karya akhir ini diusulkan penggunaan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan. Dalam Balanced Scorecard ditentukan sasaran stratejik, dan pengukuran stratejik yang hendak dicapai oleh PT Samudera Indonesia Ship Management.

---

PT. Samudera Indonesia Ship Management is a ship management company that handles ships belong to Samudera Indonesia Group. In today's tightening business competition it is very important for a company to measure its performance not only using financial approaches but also various approaches in order to compete. There are several ways, which differ from one company to another, to measure a company's performance. This thesis suggests the implementation of the Balanced Scorecard to measure the company's performance. The Balanced Scorecard determines strategic objectives and strategic measurements that the company intends to accomplish."

"Hadirnya Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE di Indonesia menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan definisi subjek dan objek pajak di peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memungut pajak dari Netflix. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 di Indonesia menjadi babak baru dalam pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan PMSE di Indonesia dan perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang sudah lebih dahulu berhasil memberlakukan ketentuan perpajakan terhadap Netflix yaitu Australia. Setelah perbandingan hukum yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha dalam PMSE di Indonesia dengan Australia memiliki unsur-unsur yang serupa namun tidak sama sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 sudah cukup ideal sebagai dasar hukum pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam PMSE di Indonesia.

---

The presence of Netflix as a Foreign Business Entity in Indonesia is a challenge in the tax field. It is necessary to change and / or add to the definition of subjects and objects existing tax regulations in order to collect taxes from Netflix. The issuance of Law no. 2 of 2020 in Indonesia is a new chapter in Netflix tax collection as a Foreign Business Entity conducting Electronic Trades in Indonesia and it is necessary to conduct a comparative study with a country that has succeeded in imposing tax provisions on Netflix, namely Australia. After a legal comparison has been made, it can be said that the tax provisions on Netflix as a Foreign Business Entitiy in Indonesia and Australia have similar but not the same elements, so it can be said that the provisions in Law No. 2 of 2020 is quite ideal as a legal basis for tax collection on Netflix as a Foreign Business Ector in Indonesia."

"Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply.

---

Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Sampah elektronik di Indonesia terus bertambah dengan laju yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2040, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan akan mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah saat ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini secara langsung atau tidak akan berdampak negatif pada aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Saat ini upaya pengelolaan limbah elektronik di Indonesia masih mengandalkan aturan umum yang tidak secara khusus mengatur e-waste. Selain itu, belum ada penelitian yang membahas strategi pengelolaan e-waste di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Untuk mengisi celah ini, artikel ini bertujuan mengembangkan model strategi pengelolaan limbah elektronik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Tahap awal penelitian ini adalah mengumpulkan strategi pengelolaan e-waste yang pernah diterapkan atau diusulkan dari berbagai literatur. Selanjutnya, daftar strategi yang telah dikumpulkan dinilai relevansinya oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan e-waste. Kemudian, proses validasi dilakukan dengan menggunakan metode Content Validity Index (CVI), dimana hasil dari metode ini akan menunjukkan konsensus dan daftar strategi yang valid. Setelah itu, daftar strategi yang valid diolah menggunakan metode interpretive structural modeling (ISM), sehingga menghasilkan sebuah model strategi yang hirarkis. Dari penelitian ini diketahui terdapat 26 strategi valid yang dapat diterapkan di Indonesia dan dua strategi kunci yang menjadi penggerak utama sistem pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti di masa depan.

---

Electronic waste in Indonesia continues to grow at an alarming rate. It is estimated that by 2040, the amount of e-waste generated will reach almost double the current amount. If not addressed, this condition will directly or indirectly negatively impact life aspects such as the environment, health, society, and economy. Currently, Indonesia's e-waste management efforts still rely on general rules that do not specifically regulate e-waste. In addition, no research discusses e-waste management strategies in Indonesia from a multi-actor perspective. To fill this gap, this article aims to develop a relevant e-waste management strategy model to be implemented in Indonesia from a multi-actor perspective. The initial stage of this research is to collect e-waste management strategies implemented or proposed from various works of literature. Furthermore, the list of strategies that have been collected is assessed for their relevance by the stakeholders involved in the decision-making of e-waste management. Then, the validation process is carried out using the content validity index (CVI) method, where the results of this method will show consensus and valid strategies. After that, a list of valid strategies is processed using an interpretive structural modeling (ISM) method, resulting in a hierarchical strategy model. From this research, it is known that 26 valid strategies can be implemented in Indonesia and two key strategies that are the main drivers of the electronic waste management system in Indonesia. The result of this study is essential for policymakers and researchers in the future."