Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan PPPK terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan untuk mengetahui apakah pedoman pengawasan PPPK telah memadai dibandingkan dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AP terkait laporan auditor independen yang tidak didukung dengan kertas kerja dan peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar profesi, padahal AP dan KAP telah diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku regulator AP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui observasi dokumen, wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum efektivitas pengawasan PPPK terhadap AP dan KAP cukup efektif, namun diperlukan penyempurnaan dan implementasi atas pedoman pemeriksaan, di antaranya pertimbangan analisis resiko AP dan KAP melalui hasil pemeriksaan dan perbaikan atas implementasi monitoring tindak lanjut action plan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pedoman pemeriksaan PPPK cukup memadai dibandingkan dengan PCAOB dan ACRA. Selain itu Penelitian ini juga menemukan adanya overload tenaga pemeriksa PPPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of PPPK supervision of the Public Accountant (Akuntan Publik/AP) and Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/ KAP), and to find out whether the PPPK supervision guidelines are adequate compared to the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) and the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). This research is motivated by the existence of violations committed by AP related to independent auditor's report which is not supported by work papers and increasing number of findings on non-compliance of AP and KAP to the regulation and professional standard, whereas AP and KAP have been supervised by Centre of Financial Profession Development (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan/PPPK) as AP regulator.

The research method used in this study is descriptive qualitative method through document observation, interview and literature study. This study concludes that in general the effectiveness of PPPK supervision on AP and KAP is effective enough, but it is necessary to improve and implement the inspection guidelines, such as consideration of risk analysis of AP and KAP through the results of inspection and improvement on the implementation of follow-up monitoring of action plan. The researcher also concludes that the guidelines for PPPK examination are adequate enough compared to PCAOB and ACRA. In addition, this study also found the overload of inspectors in the PPPK examination of AP and KAP."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan perusahaan terhadap biaya ekuitas dan biaya utang yang diterima perusahaan atas pendanaan eksternalnya. Penelitian ini juga ingin mengetahui gambaran pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan pada industri dengan teknologi intensif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, dengan jumlah sampel 79 perusahaan untuk uji biaya ekuitas dan 50 perusahaan untuk uji biaya utang. Industri dengan teknologi intensif memiliki modal intelektual yang lebih intensif sehingga memiliki kemungkinan pengungkapan modal intelektual yang lebih komprehensif. Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa semakin komprehensif pengungkapan modal intelektual suatu perusahaan, maka akan semakin rendah biaya ekuitas yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut. Tetapi pengungkapan modal intelektualyang lebih komprehensif tidak terbukti berpengaruh dengan biaya utang.

---

ABSTRACTThis studi aims to determine the influence of the intellectual capital disclosure in company?s annual report on cost of equity and cost of debt within the context of company?s external financing activities. This study also aims to know the level of intellectual capital disclosure in annual reports of companies in Indonesia. The sample used is technology-intensive industry companies listed in 2010 Indonesian Stock Exchange with 79 total samples for cost of equity test and 50 total samples for cost of debt test. Companies classified as technologyintensive industry have more intensive intellectual capital; consequently they tend to have more disclosure on intellectual capital. In general, this study shows that the higher the level of intellectual capital disclosure by companies, the lower cost of equity. However, a more comprehensive of intellectual capital do not have significant effect on cost of debt."

"Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang pengaturannya berdasarkan kebebasan berkontrak, ketentuan khusus untuk itu, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 2602 jo 1339 KUHPer). Hal yang khusus dari perjanjian auditing adalah perjanjian auditing harus tunduk kepada ketentuan khusus yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik Akuntan. Pelanggaran terhadap ketentuan khusus itu atau kelalaian dalam membuat opini (laporan akuntan) dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga karena itu akuntan publik dapat dituntut menurut hukum. Karena hal tersebut, penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas perihal Tinjauan Yuridis Perjanjian Auditing (Pemeriksaan Laporan Keuangan) antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dengan melihat permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaiannya sehingga tercipta perlindungan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisa atas hasil riset lapangan di PT JIEP Jakarta dan Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo di Jakarta maupun bahan kepustakaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik akuntan publik Pendidikan Profesional Berkelanjutan/PPL, beban kerja, dan perencanaan audit dan karakteristik Kantor Akuntan Publik/KAP supervisi dan review, ukuran KAP, dan spesialisasi industri terhadap kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan jumlah pelanggaran terhadap standar audit yang berkaitan dengan respon risiko dan pelaporan. Sampel penelitian ini adalah akuntan publik yang diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI untuk periode pemeriksaan tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 155. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan audit, supervisi dan review, serta ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan PPL, beban kerja, dan spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

---

This study aims to analyze the effect of the characteristics of public accountant Continuing Professional Education CPE, workload and audit planning and the characteristics of audit firm supervision and review, firm size, and industry specialization on audit quality. Audit quality is measured by number of violations of auditing standards relating to risk response and reporting. Data are collected from examination report of public accountants conducted by Finance Professions Supervisory Center PPPK Ministry of Finance for examination period 2011 until 2015 with 155 samples. The results show that audit planning, supervision and review, and firm size have positive effect on audit quality. But CPE, workload, and industry specialization have no significant effect on audit quality. "

"Penelitian ini membahas mengenai kesiapan dan persepsi dari para akuntan profesional terhadap implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat membantu stakeholder terkait dalam hal menyukseskan program konvergensi IFRS dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dengan topik serupa di masa depan. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh awareness, pengalaman bekerja, jabatan, sertifikasi profesional, latar belakang pendidikan, dan lokasi bekerja terhadap kesiapan dan persepsi serta mengetahui sejauh mana tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi tersebut pada 3 kelompok akuntan profesional yang berbeda (akuntan manajemen, akuntan publik, dan akuntan pendidik). Penelitian ini mengumpulkan 243 respon melalui survei kuesioner. Secara statistik terungkap bahwa secara umum para akuntan profesional telah memiliki tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi yang baik/positif terhadap program konvergensi IFRS dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok akuntan profesional yang ada. Selain itu, terungkap pula bahwa awarenesss dan latar belakang pendidikan menjadi faktor yang secara signifikan mempengaruhi secara positif tingkat kesiapan dan persepsi. Sebaliknya, faktor jabatan terungkap secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kesiapan dan persepsi.

---

This study discusses the readiness and perceptions of the professional accountants to the implementation of Financial Accounting Standards (GAAP) based on International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia. Hope this study can help stakeholders in terms of successing the IFRS-convergence program and can be a reference for studies on similar topics in the future. The purpose of this study is to test the influence of awareness, work experience, job title, professional certifications, educational background, and location of work on readiness and perceptions and also determine the extent to which the level of awareness, readiness, and perception in the 3 different groups of professional accountants (management accountant, public accountant, and accounting educators). This study collected 243 respon through a questionnaire survey. Statistically, it was revealed that in general the professional accountants have had the level of awareness, readiness, and the perception that are good/positive towards the IFRS-convergence program with no significant differences among the 3 groups of professional accountants. In addition, it was also revealed that awarenesss and educational background to be a factor that significantly affect the level of readiness and perception with positive relationship. Conversely, job title revealed significantly affect the level of readiness and perception with negative relationship."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."

"Penelitian ini menganalisis PP Nomor 20 tahun 2015 yang meniadakan kewajiban rotasi KAP serta memperpanjang masa penugasan (tenure) AP menjadi lima tahun dan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 serta PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang memperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu. Untuk menganalisis peraturan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh tenure KAP dan AP, rotasi KAP, serta rotasi KAP riil dan semu terhadap kualitas audit dengan menggunakan data 194 perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia selama periode 2008 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa tenure KAP, baik linear ataupun kuadratik, tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dari tenure KAP, tenure AP terbukti memiliki pengaruh kuadratik cembung terhadap kualitas audit dengan titik maksimum tiga tahun. Penelitian ini juga membuktikan bahwa rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditiadakannya kewajiban rotasi KAP yang tercantum dalam PP Nomor 20 tahun 2015 merupakan regulasi yang tepat, tetapi tidak bagi regulasi yang memperpanjang tenure AP karena terbukti, tenure AP hanya meningkatkan kualitas audit sampai tenure tiga tahun sebelum akhirnya menurunkan kualitas audit. Selain itu penelitian ini memebuktikan bahwa rotasi KAP semu berpengaruh negatif sementara rotasi KAP rill tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukan bahwa KMK Nomor 359/KMK.06/2003 dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008, yang mememperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu, merupakan regulasi yang kurang tepat.

---

This research analyzes Government Regulation No.20 of 2015 which abolishing the rotation rule and extends the tenures of public accounting firms to 5 years and The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 that results in pseudo-rotation practices done by public accounting firms. To analyze these regulations, this research examines the effect of public accounting firms and public accountants tenures, public accounting firms rotations, as well as real and pseudo-rotations of public accounting firms on audit quality, using data of 194 companies who are listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2008-2014. The result of this research shows that public accounting firms rotations, both linear and quadratic, do not affect audit quality. In contrast, public accountant tenures are proven to have a convex quadratic effect on audit quality with maximum point of 3 years. Moreover, this research proves that public accounting firms rotations negatively affect audit quality.

With this result, we can conclude that abolishing the rotation rule, based on Government Regulation No.20 of 2015, is the appropriate regulation; however, not for the regulation that extends public accountants tenures which result proves that public accountant tenures only increase the audit quality for first three years. This result also prove that pseudo-rotations of public accounting firms negatively affect audit quality, while real public accounting firms rotations do not affect audit quality. With this result, we can also conclude that The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008, which permits pseudo-rotations of public accounting firms, is not an appropriate regulation."