Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this research is to select and analyse lovastatin from isolated molds of Aspergillus spp. from University of Indonesia Culture Collection (UICC). Lovastatin is an inhibitor 3 hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A reductase (HMG-CoA reductase) enzyme and a competitive inhibitor of the biosynthesis of cholestrol. The result revealed that out of 40 cultures, 18 cultures (45%) produced lovastatin and 22 cultures (55%) were negative. Aspergillus flavus UICC 360 showed the biggest lovastatin production compared to a number of selected cultures. Thin Layer Chromatography (TLC) analysis showed an amount of Aspergillus with same similarities of Rf value compared to the standard High Performance Chromatography (HPLC) analysis which confirmed that lovastatin Aspergillus flavus UICC 360 has the same retention time with the standard (13.2) minutes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan serah simpan koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Deposit dan pengelolaan koleksi deposit meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan koleksi deposit hasil pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional RI dan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 di Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 Pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah dilakukan sejak tahun 1990, sedangkan pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 sudah dilakukan sejak tahun 1986. 2 Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit, jumlah eksemplar yang diserahkan oleh penerbit ke Perpustakaan Nasional RI adalah sebanyak 2 eksemplar untuk terbitan cetak dan 1 eksemplar untuk terbitan non cetak, sedangkan jumlah eksemplar yang diserahkan oleh penerbit ke Perpustakaan Negara Malaysia adalah sebanyak 5 eksemplar untuk terbitan cetak dan 2 eksemplar untuk terbitan non cetak. 3 Koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Nasional RI disimpan di gedung Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, sedangkan koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia selain disimpan di gedung Perpustakaan Negara di Kuala Lumpur, koleksi deposit juga disimpan di tiga tempat lain yaitu di Daerah Sungai Besi, Sabah, dan Pulau Pinang. 4 Pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan di Bagian Deposit, sedangkan pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia dilaksanakan di layanan pemustaka pada Pusat Rujukan. 5 Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit, koleksi deposit yang dianggap mahal diserahkan secara gratis ke Perpustakaan Nasional RI, sedangkan Perpustakaan Negara Malaysia dapat mengganti harga buku yang dianggap mahal sebesar 30 dari harga penerbitan. 6 Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI adalah denda sebesar 5 juta rupiah atau pidana kurungan selama 6 bulan, sedangkan sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia adalah denda sebesar 3 ribu ringgit dan tidak ada pidana kurungan. Selama ini kedua negara belum pernah menerapkan sanksi tersebut kepada pelanggarnya. Hambatan penerbit di Indonesia dalam penyerahan koleksi deposit ke Perpustakaan Nasional RI diantaranya tidak ada penggantian terbitan yang dianggap mahal harganya, terbitan tersebut wajib diserahkan secara gratis dan harus 2 eksemplar. Selain itu masalah biaya pengiriman koleksi ke Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan hambatan penerbit di Malaysia dalam penyerahan koleksi deposit ke Perpustakaan Negara Malaysia yaitu penerbit ada yang keberatan menyerahkan terbitan sebanyak 5 eksemplar.Kata Kunci : Undang-Undang Deposit, koleksi deposit, Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Negara Malaysia

---

This study aims to describe the process of implementation of deposit collection of deposits under the Deposit Act and deposit collection management includes the reception, processing, storage, and utilization of the results of the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1990 regarding the obligation to store printed and recorded in the National Library of Indonesia and the Law of Malaysia Act 331 Delivery of Library Materials Act 1986 in the National Library of Malaysia. The method used was a case study. The data collection is done with the interview, the study documents, and observation. The results showed that 1 Implementation of deposit collection of deposits in Indonesia based on Law No. 4 of 1990 regarding the obligation to store printed and recorded works have been conducted since 1990, while the implementation of deposit collection of deposits in Malaysia under the Act Malaysia Act 331 Delivery of Library Materials Act 1986 have been conducted since 1986. 2 In the implementation of deposit collection of deposits, the number of copies submitted by the publisher to the National Library of Indonesia is as much as two copies to print publications and 1 copies for non print publications, while the number copies submitted by the publisher to the National Library of Malaysia is as much as 5 copies to print publications and two copies to non print publications. 3 Collection of deposits accepted by the National Library of Indonesia is stored in the building of the National Library in Jakarta, while the collection of deposits received by the National Library of Malaysia besides deposited in building the National Library in Kuala Lumpur, deposit collection is also stored in three other places, namely in the Region Sungai Besi, Sabah and Penang. 4 Utilization of deposit collection at the National Library of Indonesia implemented in Part Deposit, while the utilization of deposit collection at the National Library of Malaysia implemented in the user service in Referral Center. 5 In the implementation of deposit collection of deposits, deposit collections that are considered expensive given free of charge to the National Library of Indonesia, while the National Library of Malaysia can change the price of books that are considered expensive by 30 of the publishing price. 6 Sanctions for violations of the implementation of deposit collection of deposits at the National Library of Indonesia is a fine of 5 million or imprisonment for 6 months, while sanctions for violations of the implementation of deposit collection of deposits at the National Library of Malaysia is a fine of three thousand ringgit and no imprisonment. During these two countries have never apply such sanctions to violators. Barriers publisher in Indonesia in the submission of deposit collection to the National Library of Indonesia of which no reimbursement publication that are considered expensive, the publication shall be submitted free of charge and will have 2 copies. Besides problems shipping fee collection to the National Library of Indonesia. While the barriers publishers in Malaysia in the submission of deposit collection to the National Library of Malaysia is the publisher was no objection to hand over as much as 5 copies published.Keywords Law on Deposit, deposit collection, National Library of Indonesia, National Library of Malaysia "

"Permasalahan pinjaman online semakin kompleks seiring pertumbuhan Fintech itu sendiri, terutama Fintech ilegal. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan Fintech ilegal beragam, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual, tersebarnya data pribadi dari konsumen. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan Fintech menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen. Dengan mengambil perbandingan antara Uni Eropa dan Malaysia, ada beberapa aspek dalam penyusunan model regulasi Fintech. Pertama, Uni Eropa memiliki regulasi Fintech yang efisien dan transparan serta sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar. Pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online di Indonesia dijelaskan adanya  penyelenggara layanan, pemberi pinjaman pinjaman online dan penerima dana pinjaman telah diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online Uni Eropa dan Malaysia yaitu di Uni Eropa dikenal suatu undang-undang yang disebut General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Perbandingan pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online antara Indonesia, Uni Eropa dan Malaysia sehingga dapat diterapkan di Indonesia.

---

The problem of online loans is increasingly complex as Fintech itself grows, especially illegal Fintech. The types of law violations that illegal Fintech commits vary, ranging from abusive billing to sexual harassment, the sharing of personal data from consumers. In addition, the high interest on loans and the theft of personal data via consumer cell phones by Fintech companies have had a negative impact on consumers. By taking a comparison between the European Union and Malaysia, there are several aspects in the preparation of the Fintech regulatory model. First, the European Union has efficient and transparent Fintech regulations and strict sanctions for violators. The legal arrangements regarding the online loan collection mechanism in Indonesia explain that there are service providers, online loan lenders and loan recipients that have been regulated in Article 1 paragraph 6 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning Technology-Based Co-Funding Services Information (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Legal arrangements regarding the European Union and Malaysia's online loan collection mechanism, namely in the European Union there is a law known as the General Data Protection Regulation (GDPR). The regulation stipulates that administrators who access personal data and collection agencies that work with administrators must be responsible. Comparison of legal arrangements regarding online loan collection mechanisms between Indonesia, the European Union and Malaysia so that they can be implemented in Indonesia."