Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInstruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Instruksi Presiden dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan bagaimana batasan-batasan yang harus diperhatikan Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Instruksi Preisiden adalah sebagai bentuk dari tindakan atau perbuatan administrasi yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai pimpinan administrasi negara tertinggi. Presiden memiliki kewenangan di bidang administratif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Instruksi Presiden secara teoritis seharusnya hanya berisi perintah saja. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa Instruksi Presiden mengandung materi muatan lain selain perintah, yaitu peraturan kebijaksanaan dan penetapan (beschikking). Hal tersebut tidak tepat mengingat Presiden telah dilekati kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, selain itu beberapa Instruksi Presiden menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Untuk menghindari hal tersebut, dalam penerbitan Instruksi, Presiden seharusnya tidak memasukkan materi muatan pengaturan baru dalam Instruksi dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, putusan-putusan badan hukum negara atau lembaga negara Indonesia serta sumber data sekunder lain yang kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

---

ABSTRACT

The position of the Presidential Instructions issued by the President so far has not been known, whether it is as laws and regulations, policy regulations, or even not both. The Presidential Instructions so far have been made based on urgency situations and the making of them requires instructions from the President which soon have become a foundation for the ministers to make a policy. The problems which become the study of this research are how is the position of the Presidential Instructions related to the authority of the President in executing the government based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions and what are the limitations which the President must pay attention to in issueing the Presidential Instructions. The research results show that the position of the Presidential Instructions is as a form of administrative measures or actions which are carried out by the President as the highest state administrative leader. The President has the authority in the administrative field to issue the Presidential Instructions based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions. The Presidential Instructions theoretically should contain only instructions. The reality shows that several Presidential Instructions contain other material contents besides instructions, such as policy regulations and resolutions (beschikking). This is not appropriate considering that the President has been mandated the authority to determine Presidential Regulations and Presidential Decrees; in addition, several Presidential Instructions become ineffective in solving problems. To avoid this matter, in the issuance of the Instructions, the President should not include new regulation content materials in Instructions and as much as possible the Instructions will not cause the effects of the regulations towards the society. This research is judicial normative research by using secondary data obtained from library research by using a great deal of literature, such as laws and regulations, books, scientific works, lecture materials, court decisions, the decisions of state legal entities or state institutions of Indonesia, as well as other secondary data sources which were then analyzed based on the qualitative method."

"Proses pemulangan pasien di Rumah Sakit Masmitra saat ini masih belum optimal, oleh karena belum ada alur yang menggambarkan proses pemulangan pasien secara menyeluruh. Dengan mengaplikasikan Konsep Lean, dilakukan pemetaan aliran nilai kondisi sekarang (Value Stream Map) yang menunjukkan bahwa pada proses pemulangan pasien terdapat 41 kegiatan dan hanya 51 % bersifat Value Added, dan tentu saja mempunyai implikasi adanya pemborosan. Dari hasil analisis akar masalah diperoleh ide-ide perbaikan, kemudian dilakukan desain ulang kedalam alur proses baru yang dianggap ideal menghasilkan total hanya 17 kegiatan, 83 % diantaranya bersifat Value Added. Dengan diterapkannya Konsep Lean di RS Masmitra, diharapkan efisiensi juga akan terjadi bila pekerjaan dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien, tepat waktu, tepat ukuran dan tepat sasaran.

---

The process discharge of patients in hospital Masmitra is still not optimal, because there is no groove that describes the process of returning the patient as a whole. By applying the concept of Lean, value stream mapping current conditions which shows that the process of returning patients there were 41 activities and only 51% are value added, and of course has implications for wastage. From the analysis of the root causes of acquired ideas repair, and then carried into the re-design of the new process flow is considered ideal to produce a total of only 17 activities, 83% of which is value added. With the implementation of Lean Concept in RS Masmitra, expected efficiency will also occur when the work is done in accordance with what is required by the patient, right time, the right size and right on target."

"Buku ini berisi tentang tembang Jawa dengan menggunakan musik yang dilengkapi dengan notasi (balok). Pada awalnya buku ini disusun oleh F. W. Winter, kemudian diperiksa dan diperbaiki oleh F. L. Winter, terutama dari segi sastranya sesuai dengan yang berlaku pada saat itu dengan mengacu pada Y. A. Wilkes dan kantor Juru Basa di Surakarta."

"Buku ini berisi tentang pembuatan atau belajar menabuh gamelan, notasi gamelan, perihal gamelan kecil atau klenengan, perihal menabuh gendang, notasi gendang, perihal alat musik seruling beserta cara menyuling, perihal cara pembuatan seruling itu sendiri, pembutan ketruk, kempyang dan gong, nama-nama gending pelog dan lain-lainnya."

"Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikosis yang mengacaukan kejiwaan seseorang berupa sikap, pikiran, dan perilaku. Orang dengan gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Salah satu cara untuk menangani masalah kejiwaan tersebut adalah dengan menggunakan terapi farmakologi dengan menggunakan antipsikotik untuk mengatasi gejala yang dialami. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Salah satu peran penting apoteker adalah memberikan pharmaceutical care yang komprehensif dengan mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi adanya drug related problem, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengobatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Salah satu bentuk pelayanan farmasi klinik di apotek adalah melakukan pengkajian resep baik dari aspek administratif, farmasetik, dan klinis. Selama masa pengobatan dengan obat-obat antipsikotik dan antidepresan, diperlukan monitoring terkait kepatuhan pengobatan, manfaat terapeutik, dan efek samping.

---

Schizophrenia is a psychotic disorder that disrupts a person's psyche in the form of attitudes, thoughts, and behavior. People with mental disorders have the right to obtain mental health services in accordance with mental health service standards. One way to deal with these psychiatric problems is to use pharmacological therapy using antipsychotics to treat the symptoms experienced. Antipsychotics are a class of drugs to control and reduce the symptoms of psychosis that can be experienced by people with mental disorders. One of the important roles of pharmacists is to provide comprehensive pharmaceutical care by supporting the correct and rational use of drugs, identifying, preventing, and overcoming drug related problems, as well as monitoring and evaluating treatment in accordance with applicable service standards. One form of clinical pharmacy services in pharmacies is to conduct prescription assessments from the administrative, pharmaceutical, and clinical aspects. During the treatment period with antipsychotic and antidepressant drugs, monitoring is required regarding medication adherence, therapeutic benefits, and side effects."