Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur telah dilakukan. Namun, program-program tersebut kurang menyentuh masyarakat Iokal lapis bawah, terutama dalam hal bantuan atau akses modal usaha yang terbentur pada persoalan persyaratan dan kelayakan usaha.Pemberdayaan Masyarakat meialui Program Pengembangan Keluarga (selanjutnya disingkat Probangga) yang dilakukan oleh Yayasan BMS merupakan solusi allernatif terhadap penanggulangan kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu, Cipayung-Jakarta Timur. Melalui Probangga, 11 (sebelas) kegiatan yang telah terealisasi dari 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan menunjukkan adanya upaya pemutusan kemiskinan melalui pendampingan keiuarga dengan fokus utama pada anak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakai melalui Probangga, hambatan-hambatan dan penanggulangannya serta hasil atau perubahan yang dicapai dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMS di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pendeskripsian proses pemberdayaan tersebut adalah pendekatan kualitatif.Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu terdiri dari dua faktor utama. Pertama, budaya masyarakat lokal secara turun temurun yang mengekalkan kernlskinanl Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan atau pola hidup yang konsumtif dan penggunaan uang secara berlebihan yang tidak layak jika dibandingkan dengan asset dan keuangan yang mereka miliki Budaya ataupun pola hidup yang demikian diistilahkan ?Biar Tekor Asal Nyohor" disertai perilaku malas dan iidak kreatif. Kedua, kebijakan pelebaran kawasan Mabes TNI yang membuat lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Iokal semakin menghilang dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh masyarakat yang paling bawah dan tidak berdaya.Kedua faktor dominan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, dimana 70,7% berada pada tingkat sekolah dasar. Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor formal maupun informal dan pada akhirnya menjadi miskin. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis multi-dimensi yang melanda Bangsa Indonesia.Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMS dikategorikan dengan mengacu pada pendapat Adi (2001), yang terdiri dari, tahap persiapan; tahap assessment; tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; tahap formulasi rencana aksi; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi; dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pemberdayaan antara lain, persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran BMS dengan Probangganya; Penentuan terget group; Partisipasi target group; Keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut dinilai sudah cukup optimal dan cukup berhasil yang disertai dengan usaha pengembangan.Pemberdayaan yang telah berjalan selama setahun (periode 2003-2004) telah memberikan pengaruh para kondisi hidup target group, balk dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Perubahan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan (1) Meningkatnya pendapatan keluarga dari hasil pengembangan usaha keluarga/akumulasi modal (50% dari peminjam), (2) Pengembalian cukup lancar dan tidak macet, (3) Dapat meringankan beban ekonomi keluarga (4) Manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), (5) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perintisan usaha baru dan pengembangan usaha Iama. Sedangkan perubahan pada bidang sosial budaya ditandai dengan: (1) Meningkatnya motivasi, minat dan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah (35 orang anak telah mendapatkan beasiswa), (2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang bahasa lnggris, (3) Meningkatnya kemampuan membaca anak melalui kegiatan kelompok belajar, (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan umum dari kalangan orangtua dalam hal pendidikan, manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), serta jender, (5) Terkikisnya budaya konsumtif, (6) Anak telah mampu menggunakan komputer tingkat dasar, (7) Tumbuhya budaya belajar dikalangan anak, (8) Semakin eratnya hubungan ketetanggaan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dalam suasana pluralitas melalui belajar berorganisasi yang mengarahkan untuk melakukan aksi-aksl kolektif (collective action).Mengacu atas hasil penelitian dan analisisnya, dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya atau solusi yang diberikan untuk segerah dilakukan oleh BMS dalam upaya pengoptimalan pemberdayaan, yakni pertama, upaya peningkatan pendapatan keluarga anggota Probangga melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dengan berbasis kelompok. Kedua, penambahan tenaga pendamping atau fasilitator lapangan dan optimalisasi volunteer disertai dengan adanya alokasi dana buat mereka."

"Skripsi ini membahas tentang peran komunitas Suara Transjakarta dalam melakukan evaluasi Transjakarta Busway. Penelitian kualitatif dengan tipe deskripstif ini bertujuan untuk menjabarkan peran apa saja yang bisa diberikan oleh masyarakat melalui kekuatan-kekuatan kelompok terhadap program yang dilaksanakan Pemerintah, khususnya transportasi umum Transjakarta Busway. Peran serta masyarakat inilah yang dimanfaatkan komunitas Suara Transjakarta yang juga hadir sebagai stakeholder dari Transjakarta Busway sebagai pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Transjakarta Busway telah melibatkan masyakat dalam pelaksanaan program, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan Governance. Komunitas Suara Transjakarta mampu menjalankan peran sebagai mitra kerja, kontrol, media sosialisasi ataupun sebagai inovator solusi masalah.

---

This undergraduate thesis examines the role of Komunitas Suara Transjakarta in the process of evaluation toward Transjakarta Busway. The research established based on qualitative approach, with a descriptive research, where the researcher tries to examine each roles of societies, in this case is a community, toward the implementation of Government?s programmed, especially in the transportation sector. The result of this research reveals that The DKI?s Department of Transportation by the Managing Unit Transjakarta Busway joint program with community, to reach a goal as a good governance. Transjakarta community have a capacity as partner, control, socialization media or innovator to give a problem solving to the Transjakarta Busway."

"Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (assessment) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan 'proses menjalin relasi' (engagement). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya.Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya assessment non liner terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas--pemuda dan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga.

---

In a community development program, assessment is the second step conducted following the engagement process. Assessment is a crucial process. Without sufficient data deriving from the assessment process, the community development goals will be challenging to achieve. In its implementation, an assessment process in the community development is not a rigid step. Conversely, it is a continuous step in the planning and implementation of a program towards sustainability. Assessment is also a learning effort for the community in meeting needs and solving issues. This article describes the community development initiative led by Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos UI) in Cinangka, Depok. Through this initiative, that was started in 2014; we learned that the empowerment process within a community development is dynamic and non-linear. Identification of issues and resources is a continuous process that the organization conducts. Through this initiative, we found that a comprehensive assessment is essential towards planning and implementation of sustainable community development. Moreover, a sense of belonging from youth and children as part of the community enhanced the program's sustainability through engaging broader networks in the community. Currently, the community organizes a learning center that is in full operation with various activities for children and families."

"Tesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat dan strategi yang digunakan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dini masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan kewaspadaan dini merupakan bentuk antisipasi masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

---

This thesis describes the process of community empowerment and strategies used by Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat in activity early awareness of the society. This study used a qualitative approach with case studies on Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Depok. Results of this study indicate that the activities carried out by Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat involve the participation of public figures, religious figures, traditional figures, youth figures and other elements of society. Activities of early warning is a form of anticipation against potential security threats, symptoms or catastrophic events, in order to prevent and overcome premature."

"Studi ini mengembangkan model perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk secara komprehensif menjelaskan niat perjalanan di masa depan selama pandemi di dalam negeri. Secara khusus, model yang diperluas menggabungkan konstruksi kritis dari faktor-faktor yang bergantung pada situasi (yaitu, persepsi COVID-19, dan kesediaan untuk mengadopsi Intervensi Non-Farmasi/NPI), ke dalam model asli dari perilaku yang diarahkan pada tujuan (MGB). Selanjutnya, konstruk kritis yang dikenal sebagai faktor bergantung situasional untuk mengukur niat menggunakan teknologi layanan-mandiri di bandara. Sebanyak 334 responden diperoleh melalui kuesioner online. Metode struktural persamaan model (SEM) kemudian digunakan untuk mengevaluasi hipotesis. Model tersebut menemukan bahwa selama pandemi ini, persepsi COVID-19 memengaruhi niat bepergian, namun melalui kesediaan mengadopsi NPI dan niat menggunakan SST berdampak positif pada keinginan bepergian. Secara praktis, penelitian ini selaras dengan isu COVID-19 lebih lanjut dengan temuan dan implikasinya, menawarkan saran berharga kepada operator bandara yakni PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam perjalanan domestik selama pandemi

---

This study develops an extended model of goal-directed behavior to comprehensively explain the future travel intention during the pandemic domestically. Specifically, the extended model incorporates the critical constructs of situational dependent factors (i.e., perception of COVID-19, and willingness to adopt the Non-Pharmaceutical Intervention/NPIs) into the original model of goal-directed behavior (MGB). Furthermore, the critical constructs known as situational-dependent factors to measure the intention to use Self-Service Technology (SST) in airport. A total of 334 respondents were obtained through an online questionnaire. The structural equation modeling (SEM) method was then used to evaluate the hypothesis. The model discovered that during this pandemic, the perception of COVID-19 affected travel intentions, nonetheless through the willingness to adopt the NPI and the intention to use SST had a positive impact on the desire to travel. In practical terms, this study aligns with the COVID-19 issue further with findings and its implications, offering valuable advice to the airport operator – PT Angkasa Pura II to increase travelers’ confidence in domestic travel during the pandemic. "

"Lebih dari 5,000 kepala keluarga pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas di Kalbar ditempatkan di daerah baru dalam program relokasi. Rancangan dan implementasi program pembangunan didaerah ini perlu hati-hati agar tidak mengulang kegagalan umum pembangunan selama ini, yakni meningkatnya kemiskinan, merusak lingkungan hidup, dan menimbulkan kekerasan sosial baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan intervensi program bantuan dan pemulihan bagi pengungsi Madura di Kalimantan Barat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah tentang capaian program pembangunan di kawasan relokasi pengungsi Madura. Metode penelitian ini bersifat riset evaluatif dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif dipakai sebagai informasi awal untuk penggalian lebih mendalain dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan ditiga satuan relokasi, yakni Parit Bhakti Suci, Tebang Kacang SP II, dan Parit Haji AIi. Kesemuanya berlokasi di Kecamatan Sungai Raya. Konsep yang dirujuk dalam penelitian ini adalah model pembangunan transiormatif berkelanjutan yang diajukan terutama oleh Korten, D (2002, terjemahan) dan Jan Nederveen Pieterse, J.N (2001). Konsep tersebut dipakai untuk memeriksa apakah kebijakan Pemerintah dan implementasinya untuk membangun kembali para pengungsi di relokasi sesuai dengan model pembangunan tersebut. Hal ini perlu diamati agar pembangunan tidak mengarah kepada timbulnya kemiskinan baru dan berpotensi kearah munculnya kerusuhan baru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih sangat terbatas (jalan, lahan, rumah) dan dengan kualitas kurang baik atau sudah rusak. Sebagian pengungsi yang meninggalkan rumah di relokasi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya (tanah pertanian terbatas, gambut, tanah dalam sengketa, status belum jelas). Sebaliknya pertambahan penghuni di kawasan relokasi dicirikan oleh tinginya akses terhadap sumber daya. Dalam jangka pendek, para pengungsi di kawasan relokasi cenderung terhindar dari kemungkinan munculnya kerusuhan baru karena rendahnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, tetapi keterbatasan prasarana pembangunan juga membuat kapasitas mereka sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya upaya rekonsiliasi telah banyak diupayakan baik oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga non Pemerintah. Namun, para pengungsi di relokasi sementara ini tidak berminat untuk kembali ke tempat asal mereka, melainkan menghendaki bantuan Pemerintah agar mereka dapat menjual asset fisik yang mereka tinggalkan. Perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk issue tersebut. Selain Pemerintah, banyak lembaga internasional dan sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) ambil bagian dalam pembangunan kembali pengungsi di relokasi sejak awa] penempatan. Program pembinaan pengungsi dari Pemerintah selesai tahun 2002, sedangkan program lembaga internasional umumnya selesai pada tahun 2004, kecuali CRS yang bekerja sama dengan LSM lokal melanjutkan dengan program pertanian berkelanjutan dan peace building. Indikasi pembangunan transformative-berkelanjutan sejauh ini belum muncul. Partisipasi masyarakat baru muncul sebagai akibat intervensi program sebatas "respons" terhadap intervensi. Program belum mampu mendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk turut mengendalikan kebijakan dan intervensi program yang terkait dengan upaya perbaikan kehidupan mereka (transformasi sosial). Ini dapat dimaklumi karena kapasitas mereka masih sangat terbatas, perlu ada pemberdayaan dengan membangun prasarana dan ruang inisiatif lebih luas, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pengungsi. Direkomendasikan bahwa dalam jangka pendek, Pemerintah dan pihak lain tidak mendorong terjadinya pemulangan kembali pengungsi ke tempat asal, melainkan terus melanjutkan untuk membangun prasarana dan sarana (transportasi, perbaikan rumah), legalitas tanah, dan membangun kapasitas (kemampuan) para pengungsi dalam konteks peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta ruang untuk berinisiatif dan ambil bagian dalam pembangunan. Untuk jangka waktu menengah Pemerintah dan agen pembangunan lain direkomendasikan untuk mendorong upaya rekonsiliasi dikalangan tokoh masyarakat terkait, serta dalam jangka panjang perlu diupayakan repatriasi para pengungsi Madura."