Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang diterima lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan MA (Madrasah Aliyyah) dengan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan salah satu topik penelitian yang populer dalam teori human capital atau modal manusia. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mungkin diterima di masa depan setelah melakukan sejumlah investasi pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu menjadi penting, terutama bagi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan tingkat dan jenis pendidikan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS5 dan akan diolah dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model penelitian yang akan digunakan adalah Mincerian Earnings Function dengan variabel independen tingkat pendidikan SMA dan MA serta umur dan umur2. Hasil estimasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa lulusan MA mempengaruhi tingkat pendapatan secara signifikan dan memiliki return to education sebesar 28.08% lebih rendah dari lulusan SMA."

"Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, dan penerapan transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dari Provinsi Banten ke Kota Cilegon. Penerapan pengalihan wewenang ini di Kota Cilegon dan Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik dengan membentuk Cabang Layanan di kabupaten/kota sebagai perpanjangan dari pemerintah provinsi. Agar pemerintah provinsi menjalankan pengelolaan pendidikan menengah, koordinasi dan sinkronisasi yang kuat diperlukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi juga harus diadakan secara teratur antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Cabang Layanan, dan kepala sekolah dari setiap sekolah menengah di kabupaten/kota. Cabang Layanan dalam mengelola pendidikan menengah di kabupaten/kota juga perlu mewakili kabupaten/kota.

---

This thesis discusses the transfer of authority in managing the secondary education. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interviews to confirm data. With the replacement of the Local Government Law to Law No. 23 of 2014, the authority to manage the secondary education is transferred from theprevious authority of the district/city government to the authority of the provincial government. Because of that policy, pros and cons emerged which led to the submission of a request for judicial review of Law No. 23 of 2014 to the Constitutional Court. There are three issues discussed in this thesis, namely the authority of the local government in the management of secondary education, the implementation of managing the secondary education between the district/city government and the provincial government, and the application of the transfer of authority in managing the secondary education from Banten Province to Cilegon City. The application of this transfer of authority in Cilegon City and Banten Province has been well carried out by forming Service Branches in the district/city as an extension of the provincial government. In order for the provincial government to carry out managing secondary education, strong coordination and synchronization is needed between the provincial government and the district/city government. In addition, socialization must also be held regularly between the Provincial Education and Culture Office, the Service Branch Offices, and the principal of each secondary school in the district/city. The Service Branch in managing secondary education in the district/city also need to represent the district/city."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intellectual humility dapat memprediksi efektivitas guru sekolah menengah di Indonesia. Partisipan penelitian ini adalah 263 guru sekolah menengah (M-usia = 41.75 tahun, M-pengalaman mengajar = 14.97 tahun). Penelitian ini menggunakan Intellectual Humility Scale (Porter & Schumann, 2018) untuk mengukur intellectual humility dan Teacher Effectiveness Scale (Kyriakides, Campbell & Christofidou, 2002) untuk mengukur efektivitas guru. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan mengontrol variabel pengalaman mengajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa intellectual humility secara signifikan dapat memprediksi efektivitas guru. Intellectual humility ditemukan memiliki effect size medium terhadap efektivitas guru. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa intellectual humility merupakan karakteristik yang penting untuk dimiliki oleh guru. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan program untuk mengembangkan karakteristik intellectual humility pada guru. Selain itu, hasil penelitian juga mengimplikasikan bahwa terdapat faktor- faktor lain yang berperan dalam efektivitas guru. Hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan oleh penelitian selanjutnya mengenai efektivitas guru.

---

The purpose of this study was to investigate the role of intellectual humility in predicting teacher effectiveness among secondary school teachers in Indonesia. A total of 263 secondary school teachers (M-age = 41.75 years, M-teaching experience = 14.97 years) participated in this study. The Intellectual Humility Scale (Porter & Schumann, 2018) and the Teacher Effectiveness Scale (Kyriakides, Campbell, & Christofidou, 2002) were used to measure intellectual humility and teacher effectiveness, respectively. A multiple linear regression analysis was conducted to test the study’s hypothesis while controlling for teaching experience. The result of the analysis shows that intellectual humility significantly predicts and has a medium effect on teacher effectiveness. The result of this study implies that intellectual humility is an important characteristic to be possessed by teachers and schools should consider providing programs that are aimed to cultivate intellectual humility in teachers. Additionally, it is implied that other factors also play a role in teacher effectiveness and should be taken into consideration by future research on this topic."

"Dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia tetapi meskipun demikian, jumlahnya masih relatif rendah. Selain itu, disparitas dan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata di berbagai kabupaten dan provinsi cukup buruk sehingga mengakibatkan tidak meratanya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini akan mencoba menemukan aspek sekolah mana yang paling penting untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Indonesia untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel dan metode regresinya adalah regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah lebih signifikan mempengaruhi angka partisipasi murni (APM) dibandingkan dengan kualitas sekolah di tingkat kabupaten. Selain itu, sosial ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM) di tingkat kabupaten. Selain itu, tingkat partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi meskipun jumlah sekolah rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan.

---

In the opening statement of the 1945 Constitution, it has been explicitly stated that one of the goals of the Republic of Indonesia is to educate the nation’s life. One way to achieve this goal is through education. Where education is a human right of every citizen, which is very important for the success and sustainability of the development of a nation. The further elaboration of education is stated in the 1945 Constitution article 31, paragraph 1 which reads “Every citizen has the right to education”.The effort done by the government have improved mean years of schooling in Indonesia but despite this, the number is still relatively low. Furthermore, the disparity and unequal spread of number of schools in different districts and province is quite bad resulting unequal opportunity for children to achieve proper education. This study will try to find which aspect of school is the most important to increase net enrollment ratio (NER) in Indonesia in order to increase the mean years of schooling. The type of data that is used in this study is Panel and the regression method will be Fixed effect regression. The result shows that school availability is more significant in affecting net enrollment ratio (NER) compared to school quality at district level. Moreover, socioeconomic also do not have significant impact toward net enrollment ratio (NER) at district level.  Furthermore, the participation rate in urban areas is higher despite having less mean number of schools compared to rural areas."