Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian baik sebagai petani maupun pengusaha yang berkaitan dengan hasil pertanian, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan dan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut tidak sedikit mereka terlilit hutang pada rentenir atau tukang ijon sehingga hasil usaha dan panen mereka hanya dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut, hal ini dikarenakan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai dan kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM. Undang-undang tersebut Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yanvg disimpan dalam Gudang adalah merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit. Permasalahannya adalah hingga saat ini masih sedikit lembaga keuangan perbankan yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan dalam menyalurkan kredit dan sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada lembaga perbankan sebagai penerima atau pemegang Hak Jaminan Resi Gudang.

---

Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. They can be categorized as small and middle entrepreneurs and we can call them as? Small Medium Level Business Unit? or ?Pengusaha Kecil dan Menengah?(UKM). The problem that they are facing in enlarge their market is capital . To fulfill their capital most of them will face more debts when they are negotiating with usurer. So, their result's corp only can be used to pay those debts. This situation occurs because Banking and Finance Institutions do not inlove them in credit?s circulations. The reason are the feasibility of endeavor and how much it cost, the other is the ability to repay theior debts and warranty problem.Governement and People's Council Representative has legalized Indonesian Republic?s Act No. 9 in 2006 regarding Warehouse Receipt System with their objective to assist the difficulty of UKM?s entrepreneurs to fulfill their capital?s need and also banking and Finance Institutions in circulating credit of capital to UKM's entrepreneurs. Those Act Warehouse Receipt like own evidence for goods which is store in werehouse and we can call it as worthy letter which can be traded and it becomes the warranty for credit facility. Currently, there are only little amount of Banking and Finance Institutions accept Warehouse Receipt as a warranty and how about the protection of lawa that Act has gives to Banking and Finance Institutions as a recipient or holder for Right WarrantyWarehouse Receipt."

"Pemerintah pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah melakukan perubahan akan pelaksanaan dan aturan mengenai Sistem Resi Gudang. Perubahan didasari atas kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan Sistem Resi Gudang, diantaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relative terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan mishandling , sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu dalam UU Sistem Resi Gudang terdapat subjek hukum baru yang dapat memberikan jaminan dalam penyelenggaraan Jaminan Sistem Resi Gudang yaitu Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang Guarantee Fund . Selanjutnya pelaksana tugas Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Jaminan Sistem Resi Gudang. Tesis ini akan memberi penjelasan mengenai mekanisme penjaminan dan tanggung jawab dari Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang serta konsekuensi dipenuhinya tanggung jawab Lembaga Jaminan Sisitem Resi Gudang, dimana lembaga tersebut memperoleh Hak Subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan. selain hal tersebut dalam hal Pengelola Gudang gagal dan dinyatakan pailit tindakan eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang, sehingga Lembaga tersebut dapat mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

---

The Goverment in 2011 throught Act No. 9 of 2011 on Amendment of Act No. 9 of 2006 about the warehouse receipt systems has made changes to the implementation and rules on Warehouse Receipt System. Changes are based on the needs of businessmen in the field of warehaouse receipt systems, where in the implementation there are some weaknesses that hamper the development of warehaouse receipt systems, such as the unavailability of guarantee mechanism that are relatively affordable for businessmen if the Warehouse manager experienced bankruptcy or negligence in the management of mishandling, so it can not perform its obligations. Therefore, in the Law of Warehouse Receipt System there is a new legal subject that can provide guarantees in the implementation of Warehouse Receipt System the subject is Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. Furthermore, the executor of the Guarantee Institute of Warehouse Receipt System is stipulated by the Government through Government Regulation No. 1 of 2016 on the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. This thesis will provide explanation on the guarantee mechanism and responsibility of Institution of Warehouse Receipt System Guarantee and the consequence of fulfillment of responsibility of Welfare Institution of Warehouse Receipt Institution, where the institution obtains Subrogation Right from Warehouse Receipt Holder and Receiver of Warranty Right. In addition to that in case the Warehouse Manager fails and declares bankruptcy what kind of execution action can be performed by the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee so that the Institution can defend the rights it owns."

"Harga barang komoditi yang anjlok di masa panen, membuat petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual barang komoditi kepada tengkulak atau pengijon. Sistem Resi Gudang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan petani akan pendanaan guna membeli keperluan masa tanam berikutnya. Dengan sistem resi gudang, petani dapat menjaminkan barang komoditi yang disimpan di gudang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga pembiayaan, untuk kemudian barang komoditi dijual kembali saat harga mulai membaik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas penggunaan sistem resi gudang sebagai lembaga jaminan bagi perbankan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi resi gudang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah diundangkan sejak tanggal 14 Juli 2006, namun penerapannya dalam praktek belum seperti yang diharapkan. Sektor perbankan sebagai komponen pendukung sistem ini belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan sistem resi gudang dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang. Eksekusi atas jaminan hak resi gudang belum pernah dilakukan, sehingga belum diperoleh jawaban atas kekuatan eksekutorial yang melekat pada sistem resi gudang. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi harus terus dilakukan kepada pihak terkait, dibangunnya fasilitas pendukung secara merata di berbagai daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga penilai kesesuaian serta meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah.

---

Commodity prices dropped in the harvest, making the farmers have no other choice than to sell goods to the middleman or pengijon. Warehouse Receipt System was born to meet the needs of the farmers of funding to buy necessities for next planting season. With a warehouse receipt system, farmers could pledge commodity that is stored in the warehouse to get loans from banks or financial institutions, and then sold the commodity when prices started to recover. This research aimed to find answers to the use of warehouse receipt system as collateral for banking institutions and to understand the execution of warehouse receipts. The method used in this research is the normative legal with qualitative data analysis. Undang-Undang No. 9 tahun 2006 about Warehouse Receipt System has been enacted since the date of July 14, 2006, but its application in practice has not been as expected. Not much of banks as a component of this system use the warehouse receipts as collateral. It happens because of few problems that raises in its implementation. These problems are the large cost, development of supporting facilities that has not been spread well, credit for short term, the banking sector still hesitate to use the warehouse receipt system and a lack of understanding about the importance and benefits of warehouse receipts. Execution of warehouse receipts has never been done, so this research have not received an answer about the enforceable of warehouse receipt system. Suggestions from this study is the socialization must continue to related parties, the construction of supporting facilities in several regions, increasing the quantity and quality of Lembaga Penilaian Kesesuaian, also enhance the role and active participation of local government."

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang menyebutka Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang

---

.."

"ABSTRAKResi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Penyimpanan barang-barangbergerak dalam jangka waktu tertentu oleh pemilik barang kepada PengelolaGudang dan barang tersebut dapat diperdagangkan secara umum. PemegangResi Gudang dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan untukmendapatkan pembiayaan/kredit dari lembaga perbankan dan lembaga keuanganbukan bank. Dengan diundangkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem ResiGudang; PP No 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 9 Tahun 2006tentang Sistem Resi Gudang; dan berkaitan dengan penerbitan PP tersebut, makaditerbitkan Peratgran Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentangBarang Yang Dapat Disimpan Di gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem ResiGudang. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatuperkembangan positif di bidang hukum jaminan karena sebelum berlakunya UUtersebut, banyak ditemui hambatan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit darilembaga perbankan khususnya berkaitan dengan alasan memiliki tingkat risikoyang tinggi dan tidak mempunyai aset tetap seperti tanah dan rumah sebagaijaminan. Selanjutnya berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi untukmendapatkan hak jaminan Resi Gudang, maka harus dilakukan pembebanandalam bentuk akta peijanjian jaminan Resi Gudang untuk selanjutnya didaftarkanpada Pusat Registrasi dan dilaporkan pada Pengelola Gudang. Adapun PusatRegistrasi mencatat pembebanan tersebut dalam Buku Daftar Pembebanan HakJaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminanbaik secara tertulis maupun elektronis. Adapun tujuan pendaftaran terhadappembebanan hak jaminan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikanperlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Penggunaan Resi Gudangmemberikan jalan keluar bagi petani terhadap adanya ktentuan dari lembagaperbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk dapat memberikan jaminanatas pembiayaan yang akan diberikan. Hambatan dalam memberikan aksesterhadap pembiayaan terbukti dapat memberikan dampak buruk bagiperkembangan usaha debitur di bidang pertanian yang memiliki karakter khususdari segi produk yang dihasilkan maupun jangka waktunya. Untuk itu penulismencoba melakukan penelitian yang dalam hal ini penulisan ini dibuat denganmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakandata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Carapengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yangmenggunakan tipe penelitian bersifat preskriftif dengan analisis secara kualitatif.

---

ABSTRACTWarehouse Receipt that of ownership document on goodsstored at warehouse issued by warehouse management. Bygoods owner(s) movable goods is stored for certainperiod to warehouse management and those may be tradedpublicly. The holder of warehouse receipt may use it asguaranty either for financing or to obtain credit fromboth banking and non bank financial institutions. Then,by enactment of Laws No.9 year 2006 on warehouse receiptsystem, subsequently, Governmental Regulation (PP) No.36year 2007 regarding such implementation, it is issuedMinisterial Regulation of Commerce of RI No.26/MDAG/PER/6/2007 on goods to be stored at warehouse withinframework to implement Warehouse Receipt System. By suchministerial regulation there is any positive progress inguaranty laws, prior to enact such regulation (laws),there are some obstacles to get finance/credit frombank, because it has high risk rate and nor own fixedassets such as land or house as guaranty. Subsequently,in terms of procedures to be complied with to obtainright of warehouse receipt guaranty, it will be imposedsuch as deed of guaranty agreement of Warehouse Receipt,and then it should be registered at registration centreand reported to warehouse management. Thereafter,registration centre will record such imposition inregistration book, as well as issues confirmation onguaranty right imposition either in written orelectronically. The objective of registering suchguaranty right imposition is to give protection and lawinsurance to creditor. The use of Warehouse Receiptrepresents way out for farmers from regulation of Bankand non bank financial institutions to give guaranty forissuance of financial credit. Evidently, obstacles ingiving access to get finance had resulted in negativeimpact for debtor business development in agriculturespecially, who has special character regarding resultedproducts or duration. Hence, the author had tried toresearch in this case uses research method by normativejuridical law using secondary data consist of primary,,secondary laws references and supporting materials., Tocollect data it had been used literature study usingqualitative analysis by prescriptive research nature."

"Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih memiliki keterbatasan akses dengan ketentuan adanya syarat fixed assets yang harus disertakan sebagai agunan dalam perhomonan kredit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tentang Sistem Resi Gudang, pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-barang komoditi dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi Gudang atas barang-barang yang ada di Gudang.Skripsi ini meninjau bagaimana peranan kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang dan bagaimana penerapan Sistem Resi Gudang ini dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terkait dengan fasilitas kredit, serta bagaimana kontrol bank terhadap resiko fluktuasi harga yang tercantum dalam Resi Gudang. Metode penelitan yang dilakukan penulis adalah dengan metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan analisa,pada prakteknya ternyata Sistem Resi Gudang telah lama diterapkan namun dalam konsep yang lebih sederhana dengan menggunakan pola tripartit yang dikenal dengan Collaterral Manager Agreement. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 telah memberikan nilai kepastian yuridis dari penerapan Resi Gudang dalam praktek perbankan sehingga mampu memberikan rasa aman bagi bank dalam memberikan kredit dengan Hak Jaminan resi Gudang.Dalam Sistem Resi Gudang yang bersifat lebih kompleks dengan adanya kelembagaan yang telah ditentukan pengaturannya untuk menunjang system ini, diharapkan dapat membuat aspek yuridis dari Resi Gudang lebih terjamin, baik dari segi kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang maupun dalam penerapan sebagai agunan dalam kredit perbankan yang menerbitkan kewajiban bagi kreditur dan debitur, serta dalam hal melindungi resiko bank terhadap adanya perubahan harga barang sebagai objek dari Hak Jaminan Resi Gudang."

"Industri perbankan mempunyai fungsi yang penting dan strategis bagi aktivitas perekonomian. Dalam menyalurkan danalkredit kepada masyarakat, bank wajib melakukan penjlaian yang seksama terhadap character, capacity, capital, condition of economy dan collateral (jaminan/agunan) dari nasabah debitur. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan adalah Resi Gudang. Sebagai upaya u ntuk: mernberikan perlindungan bagi bank, tJndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi G udang menegaskan bahwa b sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang harus memberitahukan pe.Ijanjian pengikatan Resi G udang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan didaftarkan ke PT." K:liring Beijangka Indonesia scbagai Pusat Registrasi-untuk: dieatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak J nan atas kesalahan penulis R:eterangan dalam Resi Gudang dan atas kehilanganlkerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyjmpan dan enyerahkan bararrg. Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nos S.2- DIR/ADK701/2008 yang menga tur tentang Kredi Moaal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang (KRG). Penelitian ini dilakul(an dengan menggunakan Yfetode pendekatan juridis nonnatif ang mengacu ke.pada norma-norma hu.Dalam penelitian ini dapat disimpul.kan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang telah..memberikane bank. Pengelola G udan$ juga bergt gung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakin/kehilangan yang bukan disebabkan oleh kcsalahannya, khususnya p,ada penstiwa 1Cebakaran, kccurian, d kebanjiran. Pelaksanaan pembebanan H ak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 201 1 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap pertama didahului dengan pembuatan peljanjian pokok berupa peijanjian kredit. Tahap kedua berupa pembuatan perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan Resi Gudang ke Pusat Registrasi.

---

The banking indusTry has an important and strategic function in economic activity. In distributing funds or credit to borrower, a hank must first conduct a careful assessment towards the character, capacity, capital, condition of economy, and collateral of debtor. Warehouse Receipt is one of instruments that can be used as a security or collateral. In an effort to provide protection for the banks, Law No. 9 of 201 1 on Warehouse Receipt System confirms that bank as recipient, sha I notify he of Registration and the Warehouse Manager. Warehouse Receipt as collateral must he register in Indonesia Futures Clearing Company (PT. K/iring Berjangka Indonesia) as the Center of. Registration, to he recorded in the egister of Imposition of Guarantee on Warehouse Receipt Rights. In aadition, the Warehouse Manager is responsible on an.x writing error in Warehouse Receipt and of the loss or damage of goods, either caused by its negligence in storing and deliverin . or as a result of fire, thief. and flooding. The imposition of..rights on Warehouse "Receipt in Bank Rakyat Indonesia is implemented based on Circular Letter No. S.2-DIRIADKIOI/2008 governing the Loan of Working Capital Guaranteed by arehouse Receipt. The re.searcil was conducted using a juridical-normative met od refiring to legal norms.The study concluded that Law No. 9 of 20 II on Warehouse Receipt System has , provide sufficient protection for banks. The imposition of guarantee on Warehouse Receipt rights in Bank Rakyat Indonesia is in accordance with the said law. The process itself is conducted in three stages, firstly preceded by a basic loan agreement, foJ!owed by a Warehouse Receipt collateral agreement imposing the rights guarantee on Warehouse Receipt, and lastly, the registration o} Warehous 'Re eipt as collateral to the Center of Registration."

"Sistem Resi gudang merupakan salah satu alat yang penting dalam sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi usaha kecil dan menengah dalam menghadapi masalah pembiayaan karena adanya keterbatasan akses dan jaminan. Lahirnya Sistem Resi gudang membawa angin segar bagi petani dan pengusaha kecil serta menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang efektif. Walaupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang merupakan Undang-Undang yang baru dan yang pertama mengatur mengenai Sistem Resi gudang bukan berarti Sistem Resi gudang ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, karena sebelum lahirnya Undang-Undang ini pun penerapan Sistem Resi gudang telah dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang yang menyatakan bahwa “Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil makna bahwa Undang-Undang ini telah melahirkan suatu lembaga jaminan yang disebut "Hak Jaminan atas resi Gudang". Mengenai kedudukan Hak Jaminan atas resi Gudang dalam peraturan yang berlaku dan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada saat ini seperti lembaga gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia akan menjadi bahasan dari penelitian ini, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang maupun setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang serta bagaimana proses terjadinya penjaminan keduanya. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif normatif untuk menggambarkan permasalahan pada penelitian ini."