Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan keluarga yang dinilai dari kepemilikan keluarga dan manajemen perusahaan berpengaruh terhadap tingkat utang perusahaan. Perusahaan keluarga yang dinilai dari kepemilikan keluarga melihat apakah keluarga yang mempunyai kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung atas perusahaan dapat mempengaruhi tingkat utang perusahaan. Perusahaan keluarga yang dinilai dari manajemen perusahaan melihat apakah pendiri atau ahli warisnya yang menjabat sebagai direktur untuk menjalankan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat utang perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah 278 perusahaan non-keuangan yang diobservasi pada tahun 2012 dan 2013 yang akan diuji dengan teknik regresi OLS. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan keluarga yang dinilai dari kepemilikan keluarga secara langsung serta kepemilikan keluarga secara tidak langsung terhadap perusahaan berpengaruh meningkatkan tingkat utang perusahaan. Namun, perusahaan keluarga yang dinilai dari kepemilikan keluarga secara umum (keseluruhan) berpengaruh pada tingkat utang perusahaan yang semakin rendah. Penelitian ini tidak menemukan bukti secara statistik bahwa perusahaan keluarga yang dinilai dari manajemen perusahaan dapat mempengaruhi tingkat utang perusahaan.

---

The aims of this research is to investigate whether family firms, which valued from family ownership and management of company, will influence debt level of non-financial companies in Indonesia. Family ownership is measured by direct family ownership and indirect family ownership of companies. Management of company is measured by founder or his/her descendants becomes the director of the company. This research use sample of 278 non-financial company that are observed in two years, 2012 and 2013 and tested using OLS regression technique.

This research finds that direct and indirect family ownership has significant impact to make higher debt level. But, family ownership in general have significant impact to lower debt level. This research finds that family who becomes management in company has no significant impact to debt level."

"ABSTRAKDireksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan harus selalu berpegang pada tiga prinsip yaitu Fiduciary Duty,prinsip Duty Skill and Care, dan Statutory Duties, apabila mereka melanggar prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?, dan bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali tanpa kehadiran mereka dihadapan Notaris?. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif dan normatif, dimana penulisan menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder terhadap prosedur dalam pendirian perseroan terbatas. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pada saat akta pendirian perseroan terbatas telah dibuat dan ditandatangani oleh para pendirinya dihadapan Notaris perseroan tersebut telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil. Oleh karena itu anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang diangkat untuk pertama kali pada saat itu belum dapat menjalankan fungsinya baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun UUPT, setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum dengan sendirinya status badan hukum perseroan tersebut akan membawa akibat perubahan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas untuk pertama kali, Notaris harus bersikap aktif, cermat dan hati-hati, apabila anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh pendiri tidak hadir dihadapan Notaris, maka Notaris harus secara tegas harus meminta bukti persetujuan tertulis dari mereka. Asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dijalankan oleh seorang Notaris, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap Notaris, dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris

---

ABSTRACTThe Board of Directors and the Board of Commissioners of the limited liability company in performing duty in the interest of the company must always stick to the three principles i.e. Fiduciary Duty, Duty Skill and Care, and Statutory Duties. If they violate the principles and create losses, either for the third party or the company, their accountability can be demanded up to their personal assets. The subject matter of this scientific paper is "how is the accountability of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in the Establishment of a Limited Liability Company?" and "how is the role of the Notary Public in the appointment of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners by the founders of the limited liability company for the first time without their presence before the Notary Public?". The method of writing this Thesis is descriptive and normative, in which the writing is emphasized on the study of bibliography in the secondary data against the procedure for the establishment of the limited liability company.From this writing a conclusion is obtained that at the time the deed of establishment of the limited liability company has been drawn up and signed by the founders before the Notary Public, the company has been established and the relationship among them is the contractual relationship. Therefore, the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the limited liability company who are appointed for the first time at that moment have not been able to perform their functions, both based on the company?s articles of association and Law on Limited Liability Company (UUPT). After the limited liability company has received the status of being a legal entity, automatically the status of legal entity of the company will certainly bring the consequence, i.e. the change in the responsibility of the Company?s Board of Directors and the Board of Commissioners from unlimited into limited. In drawing up the Deed of Establishment of the limited liability company for the first time, the Notary Public must act actively, carefully and accurately. If the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners appointed by the founders are not present before the Notary, the Notary Public must categorically request the written approval from them. The principles of accurateness and carefulness are obliged to be implemented by a Notary Pubic, since the deed drawn up by the Notary Public has far reaching legal impact, i.e. on the deed itself or on the Notary Public, and that matter can become a reason for the party, which suffers the losses to demand for the reimbursement of cost, compensation and interest to the Notary Public."

"PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah dialihkan untuk dijadikan penyertaan modal negara dalam pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana posisi hukum dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero terkait dengan status kekayaan Persero. Latar belakang penulisan ini adalah adanya kerancuan konstruksi hukum terhadap konsep keuangan negara yang ruang lingkupnya sangat luas hingga mencakup keuangan badan hukum yang mendapatkan penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada, yaitu teori badan hukum, teori kepunyaan, teori keuangan publik, dan teori transformasi keuangan publik.

---

Asset Management Company (Public Company) is a State-Owned Enterprises in the form of Public Company which established based on Government Regulation Number 10 Year 2004 regarding Establishment of Public Company in the Field of Asset Management. Asset Management Company (Public Company) established altogether with the termination of duty and dissolution of Indonesian Bank Recapitalization Agency. The State assets which were previously managed by Indonesian Bank Recapitalization Agency has been diverted to become state capital participation in the establishment of Asset Management Company (Public Company).The purpose of this thesis is to research and examine the legal position of Asset Management Company (Public Company) as a State-Owned Enterprises in the form of Public Company in connection with the status of assets of the company. The background of this writing is confusion of legal construction regarding to state finance concept which has a very wide scope includes the finance of legal entity that acquire capital participation from the separated state finance.The writing of this thesis uses a normative-juridical method. The primary legal materials which is used is Indonesian state finance regulation, state treasury regulation, state-owned enterprises regulation, and limited liability company regulation, and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use theory to analyze the existing legal materials, which are, legal entity theory, theory of ownership, state finance theory, and transformation of state finance theory."

"Sistem prosedur operasional dan pengendalian internal dalam meminimalisasi risiko entitas merupakan fokus utama penelitian ini. Mengevaluasi penerapan pengendalian internal dan SOP entitas dalam mengelola risiko merupakan tujuan utama dari penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan beton pracetak, yaitu PT. Wijaya Karya Beton. Penulis menemukan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang terintegrasi pada seluruh unit kerja dan SOP yang secara khusus bertujuan untuk mengelola risiko proses bisnis serta fungsi biro SPI yang tertuang dalam piagam internal audit perusahaan sebagai pengawas penerapan pengendalian internal.

---

Operating procedures and systems of internal control in minimizing the risk of an entity is the primary focus of this research. Evaluating internal controls and standard operating procedures that applied by the entities in managing risk is the main aim of this research. This research utilizes the case study approach on precast concrete company, namely PT. Wijaya Karya Beton.

The company has an integrated internal control system in all units and SOP's that specifically aims to manage the risks of business processes as well as the function of internal audit bureau as contained in the company internal audit charter to supervise the implementation of internal controls."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara team member exchange dan perilaku inovatif karyawan di tempat kerja pada negara dengan budaya kolektivis. Perusahaan di negara dengan budaya kolektivis akan cenderung membentuk budaya organisasi yang juga kolektivis. Penelitian dilakukan pada perusahaan nasional yang sedang berinovasi di Indonesia, yang merupakan negara dengan budaya kolektivis (Hofstede & Hofstede, 2005). Perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 109 orang yang telah bekerja selama minimal satu tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana partisipan diminta untuk mengisi kuesioner Innovative Work Behavior Scale (Janssen, 2000) dan Team Member Exchange Quality Scale (Seers, Petty, & Cashman, 1995). Hasil penelitian menunjukkan bahwa team member exchange berhubungan secara signifikan dengan perilaku inovatif di tempat kerja, dengan nilai r = + 0.456, p < 0.01, two tailed. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas team member exchange menandakan semakin tingginya perilaku inovatif karyawan di tempat kerja.

---

The study aimed to examine the relationship between team member exchange and innovative work behavior among employees in a company in a collectivistic country. A firm located in a collectivistic country tends to develop collectivist culture within the organization. The study was conducted on an innovative, national company in Indonesia, which is found to be a collectivistic country (Hofstede & Hofstede, 2005). The company engaged in the field of mining. Total participants in this research were 109 employees who have been working in the company for at least a year.

This research was a quantitative research, in which participants were asked to fill out the Innovative Work Behavior Scale (Janssen, 2000) dan Team Member Exchange Quality Scale (Seers, Petty, & Cashman, 1995). The result suggests that team member exchange is significantly correlated to innovative work behavior, with r = + 0.456, p < 0.01, two tailed. Thus, the higher team member exchange quality perceived by the employee, the higher innovative work behavior of that employee."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."