Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIn order to comply with education rights as mandated by the 1945 Constitution, a non-formal education has been introduced to Indonesian society. Non-formal education is regulated by Article 26, paragraph 1-7 of Law No. 20 of 2003 on National Education System. Since this provision is mandated by the Law, it is questioned whether the Government of Batam City has efficiently implemented the educational rights for all. Another question is whether the delivery system of equal education conducted by Community Learning Center and Homeschooling in Batam City which aim to assist the Batam City Government are the solutions in providing education rights for all in Batam City. This research finds that Law No. 20 of 2003 on National Education has not been effectively implemented by the Batam City Government, particularly the Education Office under the Batam City Government because non-formal educations as one of the solutions of delivering equal education for all remains to face problems. The problems are students in non-formal education programs are not students at the study age and yet they must follow the same curriculums as students in formal schools. This research also finds that the Education Office under the Batam City Government fails to disseminate the requirements under Law No. 20 of 2003 to Community Learning Center in Batam City. In addition, it also fails to conduct regular monitoring and auditing in relation to learning process performances of Community Learning Center in Batam City."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Studi ini merupakan penelitian evaluasi program yang dilakukan pada Pendidikan Non Formal Komunitas Tanah Ombak. Komunitas ini hadir untuk merubah generasi penerus Purus (daerah pesisir pantai) menjadi lebih baik, terputus dari mata rantai kemiskinan yang selama ini membelit dan terbebas dari lingkungan yang termarjinalkan. Pendidikan non formal Tanah Ombak adalah ruang publik untuk berkegiatan di bidang seni dan keliterasian bagi anak anak dan remaja usia sekolah di Purus. Tujuannya agar mereka meninggalkan “kebiasaan buruk” yang telah mentradisi di masyarakat Purus dan berlahan memiliki karakter yang baik. Evaluasi pendidikan non formal ini dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product) dan analisis capacity building terhadap penerima manfaat. Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan capacity building tingkat individu yang dinilai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Berdasarkan hasil evaluasi penelitian ditemukan bahwa pendidikan non formal mampu meningkatkan kapasitas peserta, serta merubah prilaku negatif. Selain itu, hasil analisis CIPP menunjukkan Pendidikan Non Formal Komunitas Tanah Ombak masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dari aspek Input, Process, dan Product berupa kemampuan menyampaikan isu yang dibahas, fasilitas, kurangnya fasilitator, serta belum adanya evaluasi dan monitoring untuk melihat ketercapaian tujuan.

---

This study is a program evaluation research conducted at the Tanah Ombak Community Non-Formal Education. This community is here to change the next generation of Purus (coastal area) to be better, cut off from the poverty chain that has been entangled and free from a marginalized environment. Tanah Ombak non-formal education is a public space for activities in the arts and literacy for school-age children and adolescents in Purus. The goal is for them to leave the "bad habits" that have been a tradition in the Purus community and develop a good character. Evaluation of non-formal education is carried out using the CIPP (Context-Input-Process-Product) evaluation model and capacity building analysis of the beneficiaries. The results of this evaluation study show capacity building at the individual level which is assessed from the aspects of knowledge, skills, attitudes and behavior. Based on the results of the research evaluation, it was found that non-formal education was able to increase the capacity of participants, as well as change negative behavior. In addition, the results of the CIPP analysis show that Tanah Ombak Community Non-Formal Education still has shortcomings in its implementation from the Input, Process, and Product aspects in the form of the ability to convey the issues discussed, facilities, lack of facilitators, and the absence of evaluation and monitoring to see the achievement of goals."

"This article discusses the implementation of the right to education in Indonesia. It uses human rights and historical approaches. Human rights approach is used to describe international human rights instruments on the guarantee of the right to education that is applied universally. This approach is also dealing with international human rights instrument on the right to education that has been ratified by Indonesia as well as national regulation instruments on the right toeducation applied in Indonesia. Historical approach highlights the role of Indonesian governments in education sector after the Independence Day, especially regarding the implementation of the right to education. The discussion focuses on the development that has been achieved and the difficulty that has been faced in the implementation of the right to education. Despite there have been significant progresses achieved in implementing the right to education, the Indonesian governments remain facing the difficulty to fulfil the right to education for the entire of Indonesian citizens. However, in the middle of such a difficulty, it raises a creative idea and concrete action from civil society in terms of providing education service for marginalized and indigenous peoples.

---

Artikel ini membahas implementasi hak pendidikan (the right to education) di Indonesia.Pembahasan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan historis. Pendekatan hak asasi manusia memaparkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tentang jaminan hak pendidikan yang telah berlaku secara universal. Pemaparan juga dikaitkan dengan instrumen hak asasi manusia internasional tentang hak pendidikan yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta instrumen regulasi nasional terkait dengan jaminan hak pendidikan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan historis menyoroti peran pemerintahan-pemerintahan Indonesia dalam sektor pendidikan setelah Proklamasi Kemerdekaan, khususnya terkait dengan implementasi jaminan hak pendidikan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan yang telah dicapai dan kesulitan yang dihadapi dalam implementasi hak pendidikan. Di samping ada kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam impelementasi jaminan hak pendidikan, Indonesia masih menghadapi kesulitan memenuhi jaminan hak pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, muncul ide kreatif dan aksi konkret dari masyarakat sipil dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang hidup terpencil dan terpinggirkan."

"Artikel ini membahas implementasi hak pendidikan (the right to education) di Indonesia. Pembahasan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan historis. Pendekatan hak asasi manusia memaparkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tentang jaminan hak pendidikan yang telah berlaku secara universal. Pemaparan juga dikaitkan dengan instrumen hak asasi manusia internasional tentang hak pendidikan yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta instrumen regulasi nasional terkait dengan jaminan hak pendidikan yang berlakudi Indonesia. Pendekatan historis menyoroti peran pemerintahan-pemerintahan Indonesia dalam sektor pendidikan setelah Proklamasi Kemerdekaan, khususnya terkait dengan implementasi jaminan hak pendidikan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan yang telah dicapai dan kesulitan yang dihadapi dalam implementasi hak pendidikan. Di samping ada kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam impelementasi jaminan hak pendidikan, Indonesia masih menghadapi kesulitan memenuhi jaminan hak pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, muncul ide kreatif dan aksi konkret dari masyarakat sipil dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang hidup terpencil dan terpinggirkan."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga bimbingan belajar sebagai lembaga pendidikan non formal dalam proses reproduksi sosial yang mengkonstruksi pola stratifikasi sosial pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan kerangka teori mengenai reproduksi sosial melalui bidang pendidikan. Untuk memahami proses reproduksi sosial tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Equality of Educational Opportunity yang dikembangkan oleh Schiefelbein dan Farrell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Peneliti mengumpulkan data secara langsung pada objek penelitian karena berperan sebagai instrumen pengumpul data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan non formal berkontribusi dalam proses reproduksi sosial karena secara tidak langsung menciptakan perbedaan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian lembaga pendidikan non formal memberikan hal-hal yang tidak didapatkan oleh siswa dari sekolah. Adanya hal-hal tersebut yang menyebabkan lembaga pendidikan non formal dapat menciptakan siswa-siswa yang lebih unggul dalam prestasi belajar.

---

ABSTRACTThis research was conducted to understand how the tutoring institution’s role as non formal education institutions in the process of social reproduction, that affect the construction of social stratification’s pattern in society. This research uses theoretical framework about social reproduction through the field of education. To understand the process, this research uses Equality of Educational Opportunity concept that developed by Schiefelbein and Farrell. This research uses qualitative approach by the method of in-depth interview and observation. Researcher collect data directly on the object of research, cause the researcher act as an instrument of data collecting.

The result of this study indicate that non formal educational institution contribute to the process of social reproduction. It cause, the non formal educational institution in-directly create the inequality of access for society to get a good education. Then, non formal education institution give things that not granted by school."