Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas tentang fenomena konflik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II tentang pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama fungsi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber daya utama di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan aktor di daerah tersebut berupaya untuk mendominasi sumber daya tersebut, baik demi kepentingan kelompok maupun kepentingan privat. Pengunaan segala daya dan upaya dalam mendominasi APBD sering melahirkan konflik di tingkat daerah.Karya tulis ini membahas permasalahan melalui metode kualitatif deskriptif dengan mengunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Alat analisis mengunakan pendekatan dari teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf (mengunakan pendekatan konflik Duverger dan Scott) serta pendekatan kelembagaan baru yang dikemukakan oleh Richard Scott.Temuan serta implikasi teori dari karya tulis ini adalah konflik bekembang disebabkan oleh keberadaan kelompok patron klien, dimana konflik individu elit kelompok memicu terciptanya konflik antar kelompok. Dimana pembentukan kelompok patron klien dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan. Dominasi terhadap posisi strategis lembaga legislatif melalui mekanisme aturan dan norma lembaga adalah strategi yang dimainkan oleh kelompok patron klien.

---

This thesis discusses about the phenomena of conflict within the legislature regional level about the implementation of its function as legislative body, especially the budget function.  Budget for regional expenditure and income  is the resource of all potentials owned and will be used by the regional, especially for regions that have dependance on the central government. This condition causes the actors at the region try to attempt to dominate it, which is used for grup or private interests. Using all of the power and effort in dominating it often gives rise to conflict.

This thesis discusses problems throught qualitative methods, collecting data using indepth interviews and documentations studies. Conflict and consensus theories and new institutional theories are used as tools for analysing of these phenomena, the approach of both theories is used to explain causal analysis until the consensus of the conflict on this study.

The results of research and the theoretical implications of this paper are the exixtence of patron client grups as the cause of conflict in the legislature body.  Power interplay influenced froming of patron client grups, controling over important positions through official rules of the institution is their strategy."

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media conununication in long term and continue."

"esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinanPresiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pascapemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika dikawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh aksesdalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasukIndonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangatmenentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeriAmerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas darikontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat,seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinyadengan baikHans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerikaditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomiAmerika kepada Indonesia periode l998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton,dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluasdernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamananAmerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuarnegeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneterinternasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selainmemperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis olehPresiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara AmerikaSerikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, denganrncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeriyang menj aga jarak atau equidistant policy.Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif danpendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscularmulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia daripada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akanmeminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain diIndonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. AkibatnyaAmerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja samaregional di Asia Tcnggara.Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baiksecara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah PresidcnClinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clintonberkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagikepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerikahanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya."Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif denganmemanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagaimacam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yangdituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh danmenyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrineof enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagaifrontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masaPerang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akanmemperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-orientedeconomics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerikayang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung padakemitraan yang global."

"Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah.Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang.Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui DPR RI dan posisi negara untuk menghadapi neoliberalisme yang tumbuh sebagai mazhab tunggal ekonomi dunia. Hal ini didasarkan kepada konstitusi ekonomi dan pengalaman banyak negara yang mampu mengambil banyak manfaat ekonomi dari neoliberalisme dan kapitalisme seraya meneguhkan peran negara. Relasi negara, rakyat dan pasar yang berjalan seimbang dengan porsi terbesar ada pada negara adalah karakter dari perubahan undang-undang ini. Di samping itu ditemukan pula bahwa kapasitas dan wawasan aktor kebijakan menjadi faktor penentu dalam proses perumusan kebijakan bukan lagi ideologi partai. Penelitian ini memprediksikan pengelolan BUMN pasca perubahan Undang-Undang BUMN akan semakin berkualitas.

---

This thesis analyzes the policy of law amendment no 19 of 2003 in commission VI of the House of Representatives. Qualitative constructivism method is used to know the argumentations and ideas of the policy actors in formulating the amandment of law to bridge the socialist constitution of the economy with neo-liberalism that grows into a single school of world economy. The results found that improvements in State Owned Enterprises (SEOs) governance are the main arguments for the amandment. The next finding is the idea of strengthening people's oversight through the House of Representatives and the position of the state to deal with the growing neoliberalism as a single school of world economy. It is based on the economic constitution and the experience of many countries that are able to take many economic benefits from neoliberalism and capitalism while reinforcing the role of the state. Relation of the state, people and markets that run in balance with the greatest position in the state is the character of the amendment of this law. Besides, it was also found that the capacity and insight of policy actors become the decisive factor in the process of policy formulation, it is no longer the ideology of the party. This study predicts the management of SOEs after the law amandmemt of state-owned companies will be more qualified."