"Nuansa kebijakan pengentasan orang miskin selama ini terkesan menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dengan peran Negara yang sangat dominan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun tapi tidak terlalu signifikan. Revitalisasi pengentasan orang miskin dengan mendorong faktor non ekonomi dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian sebelumnya seperti Narayan dan Pritchett (1997), Grootaert (1998), Krishna dan Uphoff (1999) mengkonfirmasi bahwa modal sosial dinilai sebagai jembatan yang memfasilitasi kerjasama lebih baik dalam penyediaan pelayanan serta memberikan keuntungan kepada semua anggota masyarakat dan komunitas.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran modal sosial terkait dengan bonding dan bridging dalam mendorong pengentasan orang miskin dan melindungi kerentanan kelompok miskin. Dengan menggunakan data BPS Susenas 2012 Modul Sosial Budaya dan Pendidikan dan dengan mengaplikasikan model ekonometrik persamaan simultan (untuk menghilangkan permasalahan endogeinity problem antar variable antara modal sosial dan kondisi kemiskinan) menunjukan bahwa modal sosial melalui dimensi bonding (jaringan pertemanan, saudara dan bertetangga) dan dimensi bridging (jaringan perkumpulan) terbukti secara empiris mempunyai peran penting dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dan juga mampu mendorong orang miskin keluar dari kemiskinan.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Woolcock dan Narayan (2000) bahwa rumah tangga miskin akan keluar dari garis kemiskinan bila memiliki peran sinergi yang tidak terpisahkan antara modal sosial bonding dan bridging yang tinggi. Mengingat masyarakat Indonesia mempunyai minat tinggi (82.3%) untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (BPS, 2013). Maka pendekatan pengentasan orang miskin berbasis modal sosial sudah sepantasnya perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan.
The poverty alleviation program that formulated by government had focussed on economical approach, in which government took a dominant role. Poverty rate has been reduced, but not in significant way. Revitalization of poverty alleviation programs by promoting non-economic factors and participation of community becomes important. Previous studies, such as Narayan dan Pritchett (1997), Grootaert (1998), Krishna and Uphoff (1999) confirmed that social capital has taken role as a bridge which facilitate a better cooperation in providing service and give benefits for the community.
This study aims to analyze the role of social capital related to the bonding and bridging dimension in promoting poverty alleviation and protecting the poor from vulnerability. This study uses BPS Susenas 2012 data, Social Culture and Education Modul. Using the simultaneous equation model to facilitate the endogeneity problem between social capital and poverty variable, the bonding and bridging dimension has showed the significant effect to decrease the vulnerability and pulled out the poor from the poverty line.
This result is in line with Woolcock and Narayan (2000) that the poor would be able to leave the poverty line if they maintain high bonding and bridging level. The Indonesians showed high willingness (82.3%) to participate in social activity (BPS, 2013), therefore social capital approach should be considered by policy maker to formulate poverty alleviation program."
