Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan pendapat di antara pustakawan dan pemakai perpustakaan mengenai Hak Cipta. Juga untuk melihat bagaimana pustakawan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perpustakaan. Khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan penyempurnaannya di Undang-_undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, perlindungan karya cipta yang berada di perpustakaan 'membingungkan' pustakawan, karena tidak ada kejelasan arti batasan yang layak untuk memfotokopi atau mengkopi sebuah karya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif analisis. Selain perolehan data berasal dari penelitian literatur, penulis juga mengadakan penyebaran angket, wawancara, dan observasi di lima perpustakaan yang memiliki jasa layanan fotokopi dan/atau komputer_ Kelima perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan British Council, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Univer_sitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Sastra - Universitas Indonesia, Perpustakaan Indonesian - Australian Language Foundation, dan Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil akhir penelitian dari skripsi ini adalah bahwa pustakawan dan pemakai belum memahami benar penerapan flak Cipta di perpustakaan. Pustakawan sendiri tidak dapat melak_sanakan peraturan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 karena di antara pustakawan sendiri tidak ada kesamaan pendapat mengenai batasan pengkopian yang layak dan disetujui oleh Undang-undang. Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran: batasan pengkopian yang layak di perpustakaan perlu dite_gaskan kembali; para perancang Undang-undang Hak Cipta seharusnya melibat_kan pakar perpustakaan; Perlu adanya tekad dari pustakawan untuk menjalankan per_lindungan Hak Cipta di perpustakaan."

"This thesis discusses the legal position of Creative Commons licenses in accordance with Indonesian copyright law as regulated in Law Number 19 of 2002. This research used prescriptive analysis and juridical normative by describing research and analyzing the issues. Indonesian private law uses open system for every party to make an agreement, as stipulated in Indonesian Civil Code in Article 1338 (I). The open system means that everyone is free to create an agreement as long it fulfills the requirements to make an agreement. Law Number 19 of 2002 regulates copyright in Indonesia including license agreement; however the implementing regulation of Article 47 of the law is yet to be available. Creative Commons license agreement is a tool for on-line sharing that conforms to the copyright concept as regulated in the TRIPs Agreement. Copyright disputes can be settled through three ways, out of court settlement (alternative dispute resolution) as regulated in Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, private method through the Commercial Court or criminal procedure. The dispute between Susan Chang v Virgin Mobile, LLC, Virgin Mobile Pty and Creative Commons in the United States for the Northern District of Texas, Dallas Division, is the first case in which Creative Commons stands as one of the Defendants."

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hak cipta atas karya lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi atau Ring Back Tone (RBT). Nyatanya, banyak pencipta lagu yang karya lagunya meledak di pasaran tapi malah hidup berkekurangan. Saat ini perkembangan dunia musik dan dunia teknologi berjalan seiring. Namun, perkembangan ini tidak diikuti adanya perlindungan dan penegakan hukum yang memadai bagi hak pencipta atau pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat diambil ketika haknya dilanggar. Adanya lembaga manajemen pemungut royalti saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

This research focuses on the protection of copyright of the songs used as Ring Back Tone (RBT). In fact, many song authors whose songs are exploded in the market are still living in need. Nowadays, the development of music and technology grow together. However, this development is not followed by adequate protection and enforcement of copyright laws for the author or copyright holder. From this research, song author might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"Perjanjian memiliki peranan dalam industri musik. Terbukti dengan adanya kontrak-kontrak yang dibuat antara pencipta dengan para pengguna karya cipta milik pencipta. Namun, kenyataannya para pelaku industri musik kurang sadar akan pentingnya hukum perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta, terbukti dengan adanya sengketa-sengketa yang terjadi antara pencipta lagu dan produser rekaman suara. Adanya hal tersebut, beberapa pencipta mengalihkan haknya untuk dikelola oleh pihak lain sehingga pihak tersebut bertanggung jawab terhadap hak pencipta. Salah satu pengelola hak cipta lagu milik pencipta di Indonesia ialah KCI (Karya Cipta Indonesia)yang menerima kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta lagu dan menjadi kuasa atas pencipta dalam hal pengeksploitasian hak-hak milik pencipta yang digunakan pihak lain, salah satunya produser rekaman suara. Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mengkaji perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Studi ini mengkaji perjanjian antara pencipta, KCI, produser rekaman suara. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu menurut hukum Indonesia, bagaimana bentuk pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri rekaman suara di Indonesia,bagaimana praktek pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ialah pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak KCI. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Ketentuan mengenai pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC) jo Pasal 45 UUHC.Bentuk pengalihan diwujudkan dengan perjanjian yang ketentuannya secara umum tunduk pada buku III KUHPerdata.Prakteknya, pencipta mengalihkan pengelolaan hak atas karya cipta lagu kepada KCI, selanjutnya KCI atas kuasa pencipta mengadakan perjanjian lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dengan produser rekaman suara."

"This thesis aims to discuss the implication of recordation system for copyright license agreement after the new Government Regulation was enacted to fill the legal vacuum occurred from the recordation system of intellectual property rights license agreement. This research uses the normative-juridical approach by using secondary resources supplemented by interviews with the head of Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta and one of the intellectual property rights consultant. The background of the research shows that the new Government Regulation does not simply solve the problems for license agreement recordation, problems that could result to rejection for recordation are still found. By doing the research, the writer consequently provide the scheme for recordation, started by the validity of the agreement, the recordation requirements, and the impacts for license agreement recordation. By the end of this thesis, the writer concludes that regardless the mandatory formality to record the license agreement, the validity of the agreement are governed by contract law. Nevertheless, complying the declarative principle for copyright, whether the copyright is recorded or unrecorded should not hinder the recordation for its license agreement. Lastly, the recordation is necessary when third party is involved in the license agreemen because the law regulates the consequence for unrecorded license agreement vis a vis third party.

---

Skripsi ini bertujuan untuk membahas implikasi dari sistem pencatatan perjanjian lisensi setelah dibuatnya Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam sistem pencatatan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder ditambah dengan wawancara dengan kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan salah satu konsultan hak kekayaan intelektual. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah yang baru tidak dengan mudahnya menyelesaikan masalah terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi. Permasalahan yang menghasilkan penolakan terhadap pencatatan tersebut masih ditemukan. Dengan melakukan penelitian ini, penulis secara bertahap memberikan skema pencatatan perjanjian lisensi, dimulai dengan keabsahan dari perjanjian itu sendiri, persyaratan pencatatannya,dan dampak dari pencatatan tersebut. Di akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa terlepas dari kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi, keabsahan perjanjian tersebuttetap diatur oleh hukum kontrak. Namun demikian, untuk mematuhi prinsip deklratif hak cipta, dicatatkan atau tidak dicatatkannya hak cipta tidak seharusnya menghalangi pencatatan perjanjian lisensinya. Terakhir, pencatatan perjanjian lisensi menjadi penting ketika ada keterlibatan pihak ketiga karena diatur dalam undang-undang mengenai konsekuensi terhadap tidak tercatatnya perjanjian lisensi vis a vis pihak ketiga. "