Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan : Pengoperasikan jalur pipa dislribusi crude oil dari Tanjung - Balikapapan selama 46 tahun dengan panjang 232 km memillki resiko yang antara lain : ada aliran fluida yang mudah terbakar, pipa Ieiah dioperasikan lama, degradasi/penurunan material selama operasi, meningkatnya rnasyarakat disekitar pipa, aktivitas disekitar pipa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perawatan, operasi dan inspeksi. Analisa resiko ini dilakukan unluk mengantisipasi risiko-risiko yang akan limbul pada kegiatan distribusi crude oil melalui sistem perpipaan dan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pertamina maupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dan sistem pengoperasian pipa yang handal, aman dan selamat. Telitian: Secara keseluruhan pipa distribusi jalur Tanjung-Balikpapan mempunyai nilai risiko relatif sebesar 93,56 (nilai standar >90). Sementara itu nilai index sum (total nilai indek) yang berasal dari penjumlahan : third party index+ corrotion index + design index + incorrect operation index mempunyai nilai 298,45 (nilai maksimal 400). Nilai index sum dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat survival probability sebesar = (298,45: 400) x 100% = 74,61%. lni berarti jalur pipa Tanjung-Balikpapan mempunyai tingkat chance of survival sebesar 74,61% dan tingkat chance of failure sebesar 100- 74,61= 25,39%. Kesimpulan : Dengan melihat batas aman pada tingkat change of survival sebesar 70 %, maka secara umum jalur pipa Tanjung - Balikpapan masih termasuk kriteria aman. Oleh karena itu perlu tetap dilakukan pemantauan dan peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko ini, terutama pada section yang mempunyai nilai risiko relative dibawah nilai ratarata 93,56 , seperti maintenance ROW dan patrol di sepanjang jalur pipa.

---

Introduction : Operation of crude oil distribution pipeline from Tanjung to Balikpapan of 232 km for 46 years has potential risks, namely flammable fluids, materials degradation during time operation, accumulation of peoples and increase of activities in pipeline circumstances, human errors during pipeline operation and maintenance. This pipeline risk analysis is perform to anticipate the above highlight risks during operation period and the results could be used by Pertamina and related parties as inputs for development of policies as well as safe and reliable operating systems.

Research: Overall relative risk score for the distribution pipeline is 93.56 from standard value of 90. The index sum as summation of .third party index + corrosion index+ design index + incorrect operation index is 298,45 of maximum value of 400. The index sum show the survival probability= (298.45 : 400) x 100% = 74.61%. It means the Tanjung-Balikpapan pipeline has chance of survival of 74.61% and in the opposite the chance of failure of 100 -74,61= 25,39%.

Conclusions: Considering the pipeline is on safe level and has change of survival above 70%, then we conclude that Tanjung - Balikpapan pipeline is on the risk tolerable category. However, the inspection and monitoring on certain segments that have higher risks scores shall be performed, such as ROW maintenance and pipeline petrols."

"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."

"Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara mungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan motif konsep kontrak bagi hasi/Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak seria mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan. Untuk memperlancar opcrasional JOB, pendiri JOB telah me kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hokum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakankaryawan dan lainnya sehingga menempatkan JOB scolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukum, JOB tidak dikenal sebagai subyck bukum/badan hukum dan olch karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis inikarenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada Jo dirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus sendiri oleh pendir-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hokum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor committee) to lay down the basis of allocation ofrights and ob party as well as stipulate the procedure of operation implement supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has confer upon the JOB to take corporate acts such as entering into agree other party, controlling assets, employing experts etc thereby placing JOB as is it were a law subject However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of

Indonesia No. 07/PK/N/1999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community pecially those interested in JOB about the legal status of JOB and not ret loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well increase the performance of JOB operation in attaining the maximum."

"Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan Iainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukurn, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 071PKJNI1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan send iri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as is it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 071PKIN11999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target."

"Secara alami, produksi minyak dan gas (migas) akan mengalami penurunan(decline). Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan tingkat produksimigas sekaligus meningkatkan produksinya. Salah satu upaya adalah denganmelakukan pemboran sumur baru. Kegiatan pemboran merupakan suatu kegiatanyang memiliki Risiko Bahaya kategori Tinggi. Mitigasi harus dilakukan untukmengurangi potensi bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.Ruanglingkup penelitian ini mencakup seluruh kegiatan utama yang ada pada suatukegiatan pemboran. Analisa risiko ditinjau dari aspek manusia, peralatan,lingkungan dan citra perusahaan. Metode Bow Tie dilakukan untuk melihat danmenganalisa risiko yang ada pada kegiatan pemboran di PT Pertamina EP. Untukmendukung data penelitian, juga dilakukan pengambilan data berupa kuesionerdari para pekerja yang terlibat di kegiatan pemboran PT Pertamina EP. Secaraumum sudah dilakukan mitigasi untuk kegiatan pemboran di PT Pertamina EPsehingga operasi pemboran tersebut berada pada kondisi aman. Beberapamasukan hasil penelitian ditujukan untuk meningkatkan keamanan operasipemboran PT Pertamina EP

---

Naturally, oil and gas production will decline. Some efforts have to do to keep oil

and gas production rate as well as to increase the production. One of them is

drilling new well. Basically, hazards in drilling activities are categorized as High

Risk. Mitigation should be done to reduce the potential hazards and prevent

accidents.The scope of this study covers all the major events that exist in a drilling

activities. Analysis of risk in terms of aspects of human, equipment, environment

and corporate image. Bow Tie method is performed to see and analyze the risks

involved in drilling activity in the PT Pertamina EP. To support research data,

also conducted a questionnaire data collection from the workers involved in the

drilling activities of PT Pertamina EP. In general, mitigation has been carried out

for drilling activities at PT Pertamina EP so that the drilling operations are in safe

condition. Some input the results of research aimed at improving the safety of

drilling operations of PT Pertamina EP."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Pada masa sekarang kendaraan merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan manusia untuk berpindah tempat amaun memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang Iain dengan Iebih efektif dan efisien. Teknologi yang terus berkembang telah mendorong terciptanya kendaraan yang bertenaga besar dan berkecepatan tinggi jauh dari kemampuan manusia. Kecepatan yang tinggi serta tenaga yang besar inilah yang menjadi bahaya utama dan menjadikan berkendaraan merupakan kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan yang cukup besar. Penelitian dilakukan di PT Pertamina EP area Jambi yang melibatkan kendaraan operasional yang digunakan. Operasi kendaraan ini menjadi perhatian karena adanya peningkatan angka kecelakaan yang terjadi. Berangkat dari permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan gambaran besar peranan faktor yang berhubungan dengan kecelakaan bermotor di area operasional PT Pertamina EP Jambi antara Iain faktor Unsafe Action, Unsafe Conditon serta Law lnforecement. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan disain cross sectional, yakni mengambil data pada sesuatu waktu (one point in time), dimana pengumpulan data dan observasi dilakukan dalam waktu bersamaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang cukup menonjol peranannya dalam kecelakaan bermotor di area operasional PT Pertamina EP Jambi dan tinjauan lebih Ianjut terhadap faktor2 yang menonjol tersebut mengarah kepada 2 hal pokok yang perlu ditingkatkan yaitu perilaku pengemudi dan kondisi tidak aman.

---

Currently the use of vehicles is becoming integrated with daily life activities of people.this situation is related to the need of people to have reliable of transportation which ins more effective and efficient for moving and objects or goods or other else from one place to another technology development has invited vehicles, which having great power and capable to move faster. Consequently,these great power speed are major hazard lead to accident during its operation.

Research has conducted at PT Pertamina EP area of Jambi entangling vehicle of used operational. this Vehicle operation become attention caused by improvement of accident number that happened.

Starting from the above problem,this research is carried out to achive the objective to have a view regarding the contribution of each factor to the accident of motor vehicle at Operation area PT PERtamina EP Jambi e.g Unsafe Action,Unsafe Condition, and Law lnforcement.

This research use quantitative approach and qualitative designed by sectional cross, namely take data at something time ( time in point one), where data collecting and observation conducted during at the same time.

The conclusion of this research shown that the prominent factors are strongly contributed in motor vehicle in Operation area PT PERtamina EP Jambi. Further classification concluded that 2 major factors, driving behavior and unsafe condition should be improved."

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows dan konsep pencegahan kejahatan situasional. Permasalahan munculnya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo bukan hanya didasari kelalaian atau pengabaian pengamanan yang dilakukan perusahaan namun juga keterlibatan Occupational Crime baik dari pegawai, muspika dan muspida yang turut mendukung aktivitas tersebut. Occupational Crime ini juga melemahkan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam menangani masalah penambangan minyak tanpa izin ilegal.

---

This research describes crime prevention mechanism implemented by Pertamina EP in order to prevent unlicensed illegal oil mining in Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. This is a qualitative research with descriptive analytical design. The author tries to identify the factors that precipitated illegal oil mining crime using Broken Windows Theory and Situational Crime Prevention concept. The unlicensed illegal oil mining in Wonocolo not only caused by the absence or ignorance of guardianship by the company, but also the occurence of ccupational crime involving the employees, Muspika, and Muspida that also supports that activity. This occupational crime also weakened the efforts that have been made to deal with unlicensed illegal oil mining."