Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa tentang dampak dikembangkannya senjata nuklir Korea Utara terhadap kompleksitas keamanan regional di Asia Timur. Sejak berakhirnya Perang Korea, Korea Utara mulai berusaha mengembangkan senjata nuklir. Berbagai negosiasi dilakukan oleh negara-negara yang tidak menginginkan Korea Utara mempunyai senjata nuklir, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil. Pasca Perang Dingin Korea Utara justru melakukan uji coba nuklir yang mengakibatkan respon keras dari negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat.Tesis ini akan menjelaskan bagaimana respon negara-negara Asia Timur terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, negosiasi seperti apa saja yang dilakukan, dan bagaimana pengaruh senjata nuklir Korea Utara terhadap situasi keamanan regional Asia Timur. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori dinamika persenjataan Barry Buzan dan Eric Herring serta teori kompleksitas keamanan regional Barry Buzan dan Ole Waever. Kedua teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis faktorfaktor penyebab Korea Utara mengembangkan nuklir, dan akibatnya bagi situasi keamanan regional Asia Timur.

---

This thesis analyzes the impact of North Korea's development of nuclear weapons on the regional security complex in East Asia. Since the end of the Korean War, North Korea has been trying to develop nuclear weapons. Various negotiations have been conducted to prevent the development, but these efforts never succeeded. In Post-Cold War era, North Korea increases its military and conducts nuclear weapons test that results some responses from the countries in East Asia and the United States.This thesis will explain how the East Asian countries respond to the North Korea's nuclear development, what kind of negotiations are being done, and how North Korea's nuclear weapons influences the East Asian regional security situation. This thesis uses qualitative research methods with descriptive analytic design. This thesis uses the theory of arms dynamic which is developed by Barry Buzan and Eric Herring and also regional security complex theory by Barry Buzan and Ole Waever. Both theories are used as a framework for analyzing the factors that cause the North Korean nuclear development, and its consequences for East Asian regional security situation."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."

"Penulis sengaja memilih topik "Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara" (KBSN-AT) sebagai suatu upaya melindungi lingkungan hidup mengingat selama ini belum ada satu penelitian hukum yang secara khusus membahas masalah ini.Tujuan penulisan adalah menjelaskan seluruh permasalahan yang timbul melalui sebuah, penelitian hukum guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang ada dan berlaku dalam KBSN-AT. Selain itu, Penulisan ini dimaksudkan guna menganalisa seluruh ketentuanketentuan yang terdapat dalam Traktat KBSN-AT serta kompleksitas hukum yang mungkin timbul dan penerapan ketentuan-ketentuan dimaksud.Penulisan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menggunakan perencanaan experimental design. Disini Penulis menganalisa serta memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat KBSN-AT dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta antisipasi penyelesaiannya. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pembentukan KBSN-AT sebagai suatu fenomena politik internasional.Selain tujuan secara umum yaitu mendorong penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh dalam kerangka global, secara khusus pembentukan KBSN-AT dimaksudkan untuk:1. Melarang negara-negara Asia Tenggara untuk memiliki, mengembangkan, melakukan uji coba, menempatkan, atau menggunakan senjata nuklir;2. Menegaskan kembali hak-hak negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan energi nuklir guna maksud-maksud damai;3. Mengupayakan jaminan dari Negara Bersenjata Nuklir bahwa mereka tidak akan menyerang atau mengancam menyerang negara-negara Asia Tenggara dengan senjata nuklir.Guna memastikan efektifitasnya, KBSN-AT disertai pula sebuah Protokol yang isinya merupakan jaminan dari semua Negara Bersenjata Nuklir untuk menghormati ketentuanketentuan yang ada dalam Traktat serta memberikan "jaminan keamanan negate (negative security assurance). Namun sejauh ini belum ada satupun Negara Bersenjata Nuklir yang menandatangani Protokol Traktat KBSN-AT."

"Setelah India dan Pakistan memiliki senjata nuklir pada tahun 1998, banyak analis politik yang mulai mempertanyakan kemungkinan perang nuklir keduanya. Hal ini berdasarkan pada pandangan teori penangkalan yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi persyaratan penting untuk menciptakan kemungkinan yang lebih kecil untuk terjadinya perang nuklir tersebut. Faktor-faktor yang dikernukakan oleh pemikiran teori penangkalan tersebut terkait dengan beberapa hal, seperti: kemampuan masing-masing negara-negara dalam mengembangkan Second strike, sistem demokrasi yang berkaitan dengan sistern komando peluncuran senjata nuklir, hotline antara kedua negara yang berkaitan dengan sistem kornunikasi keduanya, dan sejarah hubungan kedua negara tersebut terkait dengan keterlibatan secara langsung kedua negara ini dalam konflik bersenjata. Keseluruhan faktor tersebut menjadi jawaban penting apakah kemungkinan terjadi perang nuklir antara India dan Pakistan itu kecil atau besar.

---

After India and Pakistan have nuclear weapons in 1998, many political analysts are beginning to question both the possibility of nuclear war. It is based on the view that deterrence theory says that there are several factors that become important requirement for creating a smaller likelihood for the occurrence of nuclear war.

These factors put forward by the theory of deterrence thinking is related to several things, such as: the ability of individual countries in developing a second strike, the democratic system associated with the launch of nuclear weapons command system, a hotline between the two countries relating to the second communication system , and the history of relations between the two countries is directly related to the involvement of these countries in armed conflict. All of these factors become important answer is the possibility of nuclear war between India and Pakistan is small or large."