Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Summary: "International economic law is a branch of public international law. Its sub-fields, however, have taken on the appearance of disconnected specialist subjects over the years ; not least in the world of international legal practice with its Gattologists, Bitologists and sovereign debt workout specialists. In recent decades, the international law on foreign investment especially risked becoming unmoored from sovereign legal relations. Sornarajah, however, always took the classic view of a subject rooted deeply in the sources and systems of public international law"

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"Tesis ini membahas mengenai suatu kajian atas kemungkinan diterapkannya instrumen investasi Reksadana dengan underlying asset berupa Properti yang disebut dengan Real Estate Investment Trusts (REITs) atau disebut dengan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dimana pada saat tesis ini mulai dilakukan, belum diterapkan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metoda kasus, perbandingan dan beberapa analisa seperti Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menyarankan bahwa bila instrumen investasi ini ditunda dahulu pelaksanaannya di Indonesia pada tahun dilaksanakannya penelitian ini, untuk dilengkapi dengan faktor-faktor pendukungnya. Dan bila akan mulai diterapkan perlunya dilakukan beberapa hal seperti pembenahan peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk disesuaikan agar dapat mendukung skema investasi, selain itu juga perlunya dilakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia agar dapat lebih mengerti mengenai perlunya mengembangkan iklim berinvestasi mulai dari investasi individu hal ini terutama karena jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar merupakan pasar potensial yang belum banyak dikembangkan, juga perlu dilakukan pentahapan dalam perubahan dan pelaksanaan instrumen investasi REITs ini di Indonesia.

---

The focus of this study is concerning the possibility of implementation of a mutual fund investment with property as the underlying asset, named as Real Estate Investment Trusts (REITs), called Dana Investasi Real Estat (DIRE) in Indonesia, which not already implemented in Indonesia when this study started. This research is qualitative descriptive study with cases method, benchmarking and several analysis wich consist of Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) as the instruments of analysis.

The Result of analysis suggests that the issuing of Equity REITs in Indonesia suppose to be postponed in the time of this study been done and be equipped with proponent factors. And if this investment are already to implement in Indonesia, there are several settling should be done prior to the implementation where current regulations to be adapted to support the new investment scheme. Furthermore, it necessary to educate the people of Indonesia to be more comprehend and appreciate regarding to development of the individual investment environment since the population of Indonesia is a large undevelop potential market. Moreover, the settling is need to be staging to accommodate the changing and implementation of this new investment in Indonesia."

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"ABSTRAKTesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."