Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Rahasia sunyi: Gerakan Lesbian Indonesia"' demikian judul tulisan ini Apakah gerakan yang di maksud oleh penulis? dan mengapa dikatakan sebagai rahasia sunyi"?. Dalam menganalisis perjuangan kaum lesbian di Indonesia, penulis mengacu pada periodisasi waktu dengan mendefinisikan gerakan sebagai serangkaian aksi dan peristiwa yang berjalan dalam satu kurun waktu atau kebijakan (Soukhanov, 1996:1182)....."

"Dental health Departement of health polytechnic Banda Aceh (Jurusan Kesehatan Gigi/JKG) is an educational instutional instution on dental health...."

"ABSTRAK This monograph the effort of peasants to increase their income. The study observing the plantation of clove and coffee in Pondoworejo village uses data collection techniues depth-interview with clove and coffee peasants in the village have planted clove and coffee after knowing the success of the early adopters. The peasants have used the result of their plantation not only to fulfill their daily needs, but also to pay the tuition fee of their children's school. "

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT denganIbukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangatmengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basisRepubliken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belandauntuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelaskeberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima danmenolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yangberbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda".Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakatSulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab;Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatangananPerselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggapmereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagiandari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republiktidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasukistniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yangmenempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaranKedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauhmenguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasukSulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis/cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulaiperjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan".Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIThanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot makakeduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri dibawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

---

Abstract South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which iscapital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction theDutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for thestates formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary toexpectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area forRepublicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless,non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon forthe Dutch to continue its Federal Policy in this area.The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear theexistence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those whoreject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of differenttights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NITbecame part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi communityat least two factors were the cause:Firstly, The political System at the National level with the signing of theLinggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered asbeing lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia inthat agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no otherway to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by theNIT institution. Among this group there were not a few who took the military roadthrough military fight."