Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan langkah maju dunia kepustakawanan Indonesia....."

"Penelitian memfokuskan pada ditemukannya model kelembagaan nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tetapi masih dibawah pengendalian pemerintah dimana pembentukan lembaga pengelola pendaftaran nama domain (registri) dibentuk berdasarkan rekomendasi forum nama domain sehingga sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUITE yaitu membentuk lembaga nama domain yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat untuk menjamin kepastian hukum para pengguna nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga nama domain dan didukung dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan expertis di bidang teknologi Informasi. Kesimpulannya yang didapat dari penelitian ini adalah model lembaga pendaftaran nama domain (registrar) yang dibentuk adalah berasal dari masyarakat yang telah mendapat lisensi dari lembaga pengelola nama domain (registri) yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui forum nama domain"

"[Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum bagi setiap badan publik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus menjadi jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan pihak lain Sasaran Pemkot Depok dalam menjalankan amanat UU KIP adalah tercapainya 100 layanan informasi publik dan menjadi badan publik terbaik dalam implementasi UU KIP Namun sayangnya pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Depok saat ini belum optimal Hal ini ditunjukkan antara lain dengan belum terpenuhinya penyediaan informasi publik sesuai ketentuan dan belum maksimalnya penanganan permohonan informasi serta pengaduan dari masyarakat Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan SDM keterbatasan penguasaan informasi dan kendala koordinasi internal dan lintas unit organisasi menyebabkan belum tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Penelitian ini akan fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan informasi publik sehingga Pemkot Depok dapat meraih tujuan strategisnya Penelitian ini menggunakan matriks IFE EFE dan analisis PEST untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal matriks SWOT untuk perumusan alternatif strategi dan QSPM untuk pemilihan prioritas strategi Analisis terhadap faktor faktor internal dan eksternal menghasilkan 10 strategi pemanfaatan TI untuk membantu Pemkot Depok meraih sasaran dalam pelayanan informasi publik dengan meningkatkan kualitas informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah serta mempercepat akses informasi publik.

---

Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people's right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government's target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven't been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information., Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people 39 s right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government rsquo s target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven 39 t been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information ]"

"Terdapat tiga obyek yang ditelaah dalam kajian ini, yaitu: pertama, konvergensi antara hukum dan Teknologi Informasi, ketiga, implikasi Teknologi lnformasi terhadap hukum kontrak dan respon hukum terhadap lmplikasi tersebut, dan, ketiga, pembentukan Undang-Undang lnformasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Ketiga obyek kajian tersebut dikelompokkan dalam dua wilayah besar kajian, yaitu: pertama, wilayah kajian Sosiologi Hukum, yang mempersenyawakan antara hukum, perubahan sosial dan Teknologi lnformasi; dan, kedua, wilayah kajian hukum normatif yang mengkaji pembentukan peraturan perundang-undang dan masalah kontraktual casa kontrak elektronik.Unluk mengkaji kedua wilayah kajian tersebut secara komprehensif digunakan pendekatan interdisipliner yaitu mengharmonisasikan antara metode penelitian Sosiologi Hukum (socio-legal research) dan hukum normatif. Perspektif sosiologi Hukum yang diterapkan adalah teori Sosiologi Hukum yang mencoba mengkonvergensikan antara hukum dan parubahan sosial antara lain bid bidang perkembangan teknologi (Rose dm Ogbum), Teori Soft Technological Dterminism (Kenichi Ohmae), Teori Konstruksi Sosial (Thomas Kuhn dan Jeremy Bentham) dan Cibernetics teory (Wiener dan Bigallow). Sedangkan perspeklif ilmu hukum yang digunakan adalah Teori perundang-undangan, Teori Jenjang Norma Hukum, Teori Politik Hukum dan wacana teoretis tentang kontrak. Selain itu, masalah yang dikaji juga didekati melalui tiga pendekatan, yaitu statutory approach, conseptual approach dan comparative approach."