Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan pajak penghasilan perusahaan pelayaran nasional dalam pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mernbandingkan kententuan PPh perusahaan pelayaran di Indonesia, Singapuran dan Filipina Serta menganalisis daya saing perusahaan pelayaran nasional dengan ketentuan PPh yang diterapkan di Indonesia S6113 melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPh perusahaan pelayaran dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional khususnya dalam melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPh atas perusahaan pelayaran belum mampu mendorong perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan PPh ini sudah berlangsung selama enam belas tahun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis, kebijakan PPh ini belum mampu meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah dapat mengacu kepada kebijakan PPh di negara-negara lain sebagai referensi untuk menetapkan kebijakan PPh untuk mengernbangkan perusahaan pelayaran nasional.

---

This thesis discusses the income tax policy for national shipping company doing the export and import transportation in international lines. The purpose of this study is compare the policy of the income tax in Indonesia, Singapore and Phillipines and analyze the competitiveness of national shipping company with the policy that implemented in Indonesia and evaluate the income tax policy to improve the competitiveness of national shipping company specifically for doing export and import transportation in the international lines. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. This research concluded that income tax policy to shipping company has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company doing the export and import cargo in international lines. In addition, income tax policy has been going for sixteen years, based on an evaluation conducted by the author, income tax policy has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company. Government should be refer to income tax policy in other countries as a reference for setting income tax policy to develop a national shipping company."

"Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain atau anggtoa kelompok dalam untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah kelompok hingga negara, pasti membutuhkan pemimpin untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Jika berbicara tentang daya saing (competitiveness), bangsa Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, China dan Korea Selatan. Buruknya daya saing disebabkan kurang bagusnya pilar pendukung daya saing nasional. Daya saing yang buruk selalu diikuti dengan kompetensi yang kurang bagus. Untuk membentuk pemimpin berkualitas, maka dibutuhkan sekolah kepemimpinan nasional diberbagai penjuru tanah air. Sekolah kepemimpiann nasional bertujuan untuk mendidik pemimpin muda berkualitas menjadi pemimpin masa depan yang lebih berkualitas. Sekolah kepemimpinan nasional memiliki visi dan misi untuk mendorong tumbuhnya generasi pemimpin masa depan Indonesia. Implementasi sekolah kepemimpinan nasional dalam satu hingga tiga dekade kedepan akan memberikan lompatan sejarah bagi Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan privatisasi/restrukturisasi PT PLN (Persero), pengaruh atau dampaknya terhadap percepatan pembangunan di daerah, khususnya kota Cilegon. Dalam penelitian ini dibahas mengenai program kebijakan privatisasi/ restrukturisasi PT.PLN (Persero) yang berpengaruh pada iklim investasi di daerah khususnya di bidang kelistrikan.Pembahasan mengenai program privatisasi/restrukturisasi PT. PLN tersebut diulas pula latar belakang munculnya kebijakan tersebut dimana Pemerintah, akibat pemenuhan kebutuhan sektor lainnya yang semakin mendesak, tidak mampu lagi memberi subsidi kepada sektor ketenagalistrikan.Sesuai dengan Kebijakan program restrukturisasi yang dirumuskan oleh Departemen Pertambangan Republik Indonesia, privatisasi PT. PLN memiliki empat tujuan pokok yakni:a. Kelayakan keuangan,b. Peningkatan daya saing,c. Partisipasi aktif pihak swasta, dand. Transparansi.Untuk dapat melakukan perbandingan, dalam tesis ini juga dikemukakan beberapa studi kasus privatisasi pada utilitas publik termasuk sektor ketenagalistrikan di negara Inggris, Amerika, dan negara-negara lainnya. Kecenderungan pelaksanaan program privatisasi berdasarkan data yang ada adalah terjadinya gejolak internal yang mengakibatkan menurunnya kinerja layanan.Penelitian dalam tesis ini dilakukan secara normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif dengan menggunakan anafisis SWOT berdasarkan kolektif data lapangan baik secara langsung maupun kepustakaan. Sebagai nara sumber dalam penelitian ini antara lain para pejabat di Iingkungan PT. PLN (Persero), PT. Krakatau Daya Listrik, dan Pemda kota Cilegon karena dipandang sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam pelayanan bidang kelistrikan di kota Cilegon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi listrik di kota Cilegon ternyata menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, keberhasilan realisasi investasi tersebut juga bergantung pada bagaimana pihak Pemda mengantisipasi secara proaktif melalui berbagai kebijakannya untuk menarik investor."

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."

"ABSTRAK1. Selama hampir dua dasawarsa terakhir, Indonesia telah berhasil mengem-bangkan industri LNSnya, hingga mencapai pangsa pasar 39 % dari Total perdagangan LNG dunia tahun 1991. Dengan posisi sebagai eksportir LNG terbesar, komoditi ini memberi sumbangan yang berarti bagi pendapatan negara.2. Prakiraan oleh International Energy Agency (lEA) menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar dinegara net importer energi kawasan Asia-Pasifik masih akan cukup baik, antara lain karena : diversifikasi sumber energi menuju energi bersih, masih kecilnya saham gas alam dalam komposisi Total Energi Primer (TEP) dinegara tersebut, misalnya Jepang yang pada tahun 1990 baru mencapai sekitar10%, Korea Selatan 3,2 %, Taiwan 2,7%, dibanding dengan saham gas aiam dalam TEP dibeberapa negara Eropa, yang berkisar antara 15 % sampai 25 %, juga karena masih adanya peiuang pasar di negara industri baru di kawasan ini, seperti Hongkong dan Singapura.3. Analisis terhadap keunggulan daya saing yang dimiliki oleh industri LNG Indo nesia dewasa ini, terutama dari segi tersedianya faktor produksi dan infra struktur, pertumbuhan pasar, adanya industri penunjang didalam negeri, baik industri hulu maupun hiiir, struktur industri dan persaingan, pengaruh peru-bahan lingkungan jauh perusahaan, serta peran pemerintah dalam menun-jang industri, cukup mendukung untuk suatu usaha pengembangan (Growth Strategy) industri LNG ini dimasa mendatang, dengan tetap memperhatikan low cost strategy ( hargayang bersaing dengan harga sumber energi lain ) serta product "differentiated" (jaminan stabilitas dan keamanan pasokan).4. Pada sekitar tahun 2000 - 2006, kontrak jangka panjang ( generasi pertama) pembelian LNG Indonesia akan berakhir (jangka waktu kontrak 20 - 25 tahun, dimulai thn. 1977), dengan demikian, suatu growth strategy akan bertum- pu pada perpanjangan kontrak dan pengembangan pasar/fasilitas produksi baru.5. Kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan usaha akan bersumber dari struktur persaingan industri dimasa depan, baik dari masing-masing elemen persaingan, maupun dari struktur pasar. Dari aspek persaingan, dapat timbul karena melemahnya komitmen terhadap basic requirement, mtsalnya keinginan untuk tidak terikat pada suatu long-term contract. Keadaan ini akan meningkatkan "Uncertainty", dikaitkan dengan return dari investasi (Return on Investment), juga kendala dapat bersumber dari sifat fisik salah satu faktor produksi, misalnya sifat gas pada suatu ladang yang berbeda dengan ladang yang lain, sehingga dibutuhkan cost yang lebih tinggi untuk mengoiahnya dan berpengaruh terhadap keekonomisan proyek.Struktur pasar yang terkonsentrasi pada suatu tempat juga dapat menjadi kelemahan dan kendala baik bag! pembeli, maupun pihak penjual (eksportir).6. Peran Pemerintah dimasa depan dalam menunjang pertumbuhan industri ini sangat penting, terutama dalam hal pen- ciptaan lingkungan investasi yang menarik, dalam bentuk deregulasi dan berbagai insentif yang diperlukan untuk menarik investor. Hubungan dengan Pemerintah yang menjadi pasar LNG Indonesia perlu ditingkatkan untuk upaya diversifikasi pasar, sehingga mengurangi kerawanan yang mungkin timbul, sekaligus meningkatkan volume ekspor dan devisa yang dihasilkan."

"Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan.Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan hanya mencapai rata-rata 12,45% per tahun selama periode Tahun 1995/1997 sampai dengan 2001, dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan baru pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), monitoring pembayaran yang belum maksimal, dan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo masih bersifat himbauan.Penulis menyarankan dalam hal peningkatan peranan penerimaan agar Pemerintah Daerah memfokuskan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan dalam hal untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah."