Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKekuatan sistem ekonomi berlandaskan pengetahuan dan daya saing dapatdiketahui dari keberadaan kebijakan iptek dan inovasi yang diterbitkan negaratersebut. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami kebijakan terutamadari sisi konten. Kebijakan iptek dan inovasi selama periode 2000 ? 2011 dibedahmenggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil analisismenunjukkan sebagian besar kebijakan nasional kurang berpihak padapengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi di daerah. Akan tetapi padatingkat daerah terutama Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dukungankebijakan cenderung lebih baik, khususnya Sumatera Selatan menunjukkankeberpihakan terhadap pengembangan sistem inovasi. Keberadaan kebijakan iptekdan inovasi di Indonesia cenderung tidak beraturan, kondisi semacam ini berbedadengan kebijakan iptek dan inovasi di Brazil dimana regulasi yang ada secarahistoris terbangun dengan baik dimulai dengan kemunculan dan penguatankelembagaan, dukungan program kapasitas iptek dan inovasi, dan penguatansistem inovasi nasional yang kemudian menjadi kekuatan sistem iptek dan inovasidi negara tersebut. Hasil penelitian ini pun berhasil mengungkap adanyafenomena kemunculan dukungan kepemimpinan daerah sangat memengaruhikebijakan iptek dan inovasi di daerah tersebut, bahkan ada sejumlah regulasi yangditerbitkan secara nasional yang menuntut untuk dibuatkan pengaturan di tingkatdaerah tetapi tidak ditindak lanjuti oleh kepemimpinan daerah tersebut.

---

ABSTRACTPower of economic system based on science and competitiveness can beidentified by its science, technology and innovation published by its country. Thisthesis contributes to understand the policy especially from its content. Thescience, technology and innovation during 2000-2011 period will be studied usingcontent analysis with the framework of innovation system. The outcome showsthat most of the national policy less takes side to regional development (inresearch), diffusion, and technology application. However, in regional level,support for the policy tends to be better than in the national level, especially inSouth Sumatera region. Indonesia?s Science, Technology, and Innovation Policytend to be not well organized, this is contrast with Brazil?s, and they werehistorical well organized. They started with the organizational emergence andempowerment, support of the science, technology and innovation program, andthen become the power of science, technology and innovation system in thatcountry. This research also discovered a phenomenon that the Science,Technology, and Innovation Policy was greatly affected by its regional supportand leadership. There are even a number of regulations that had been issuednationally but demands to be made in form of regulation at the regional level, butstill not followed up by the authority of the regions."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi kasus di Sulawesi Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pelaksanaanya karena bisa dilihat dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

---

This thesis discusses local government policies in handling Covid-19 based on case studies in North Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020, governments in all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight Covid-19. One of the areas in Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 cases in North Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North Sulawesi Province and Manado City. This research is a normative juridical research with data collection techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawesi and the City of Manado and optimization in North Sulawesi and the City of Manado in terms of regulations, decisions, circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19 from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the provincial, city and regency governments, there is still a lack of transparency in the details because the issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time."

"PendahuluanUsaha untuk meningkatkan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan peran serta daerah, terutama dalam dasawarsa terakhir ini mulai dipikirkan. Langkah ini adalah sangat besar manfaatnya untuk Indonesia, mengingat keberadaan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah (propinsi) yang karakteristik sosial, wilayah ataupun ekonominya berbeda-beda.Sampai sejauh ini para perencana pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian banyak berpijak pada pembangunan sektor-sektor. Usaha ini mungkin bisa mencapai satu tingkat yang optimal jika karakteristik dari setiap daerah (propinsi) sama. Tidak jarang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia penggunaan sumber daya dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah (propinsi) tidak digunakan seefisien mungkin. Hal ini bisa terjadi karena prioritas sektor yang tersusun secara nasional tidak mutlak persis sama dengan prioritas untuk setiap daerah (propinsi)."