Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dengan judul Studi Tentang Potensi dan Kapasitas Penerimaan Pajak Hotel Pemda Kabupaten Berau, ini dilatar belakangi oleh keluarnya UU No.18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi, pajak daerah Kabupaten terdiri dari (a). Pajak hotel dan restoran; (b). Pajak hiburan; (c). Pajak reklame; (d). Pajak penerangan jalan; (e). Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan e; (f). Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, kemudian dengan diubahnya UU No.18 tahun 1997 ini, menjadi UU No.34 tahun 2000, maka pajak hotel perpajak dengan pajak restoran, dalam artian berubah urutan (butir), yaitu pajak hotel pada butir (a) dan pajak restoran menjadi pada butir (b), begitu juga terhadap pajak yang bersangkutan di dalam pajak daerah. Pajak hotel sebagai salah satu subsektor yang panting dalam menopang bagi pendapatan daerah yang diharapkan dapat penggerak perekonomian daerah setempat. Perkembangan yang cukup baik pada subsektor hotel ditandai pula oleh meningkatnya jumlah hotel dan kamar yang tersedia sejalan dengan tingkat pemanfaatan kamar perhari dalam satu tahun (365 hari) oleh masyarakat. Dengan perkembangan jumlah hotel, jumlah kamar dan tingkat pemanfaatan tersebut, perkembangan subsektor hotel ini selesai pemanfaatan dari aspek perkembangan aktivitas ekonomi juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kapasitas Pemda Kabupaten Berau dalam mengaktualisasikan keluarnya Perda Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 1998 dan disahkan dengan keputusan Mendagri Nomor 973. 44-428 tanggal 7 Mei 1999. Bertolak dari pemikiran ini, penelitian bertujuan melacak penerimaan pajak hotel dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan, kapasitas dan potensi penerimaan pajak hotel sesuai dengan keadaan objeknya. Metode di gunakan dalam penelitian tersebut adalah secara "Representatif Tax System" dengan memperhatikan langkah-langkahnya yaitu (1). Mengidentifikasikan basis secara tepat; (2). Menghitung tarif efektif; (3). Kemudian dilanjutkan perkalian antara tarif efektif dengan basis dan menghasilkan kapasitas relatif. Penerimaan pajak hotel di anggap optimal apabila sesuai dengan kapasitasnya, dan kapasitas itu dikatakan optimal jika sama dengan potensi penerimaan pajak hotelnya, yang kemudian dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang di anggap optimal dari atau sebaliknya dan atas perhitungan potensi penerimaan pajak sesuai dengan keadaan objeknya menunjukkan potensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas penerimaan Pemda Kabupaten Berau, ini berarti kapasitas penerimaan Pemda belum optimal dalam pencapaian potensi penerimaan pajak hotel, hal ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:a. Tingkat keterampilan (SDM) personil/pegawai Pemda Berau dalam mengaktualisasikan Perda Nomor 1O tahun 1998 belum terlaksanakan sebagaimana mestinya.b. Sarana dan prasarana belum memadai dalam arti masih terbatas.c. Ketidak mampuan Pemda Berau dalam melakukan pengawasan/kontrol.d. Dari pihak pengelola hotel sebagal wajib pajak tidak melaporkan hasil yang sesungguhnya ada.e. Lemahnya peraturan yang berkenaan di bidang perpajakan, khususnya pajak hotel oleh pihak Pemda Kabupaten Berau.Bertolak dari potensi dan kapasitas penerimaan pajak hotel Pemda Kabupaten Berau, bahwa sehubungan dengan perlakuan pengecekan terhadap daerah-daerah lain di Kalimantan Timur, melalui pengkajian secara komperatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab seperti telah disebutkan diatas, ternyata kapasitas penerimaan Pemda Kabupaten Berau jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas relatifnya, hal ini disebabkan bahwa tarif efektif yang dimiliki Pemda Kabupaten Berau jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif efektif relatif yang diasumsikan sebagai tarif efektif yang semestinya diterima oleh setiap Pemda Kabupaten di Kalimantan Timur, namun demikian bahwa kapasitas penerimaan Pemda Berau belum mencapai secara optimal atas potensi penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya ada.Oleh karena itu dari pihak Pemda Kabupaten Berau disamping sehubungan dengan masih tingginya kesenjangan antara potensi pajak hotel dengan penetapan target pajak, juga belum tercapainya potensi penerimaan pajak hotel sesuai dengan keadaan objeknya, maka pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, baik dalam penetapan target pajak, pengumpulan/pungutan maupun dalam sistem pengawasan Pemda Kabupaten Berau khususnya Bagian Keuangan Sekwilda, Dinas Pendapatan, Bidang Perekonomian (Bappeda), Bagian Ekonomi Daerah agar dapat memperlakukan prosedur pemungutan pajak hotel sebagaimana mestinya (sejalan dengan UU yang berlaku). Metode taksasi yaitu penaksiran pungutan pajak berdasarkan kesepakatan antara pihak pengelola hotel dengan pihak Dinas pendapatan seyogyanya di hindari di ganti dengan perhitungan-perhitungan objeknya dan akurat dari Dinas pendapatan daerah."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan pada analisis kerja PPNS Pemda Bekasi, tefokus pada tiga indikator yaitu: a. Kelembagaan/organisasi, b. Motivasi, dan c. Koordinasi. Sedangkan terhadap penegakan peraturan Daerah. Penelitiannya difokuskan pada: a. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda, b. Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda.Pendekatan yang dilakukan dalam mengungkapkan fakta dalam penelitian digunakan metode deskriptif yaitu hanya menggambarkan apa adanya tentang keadaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja PPNS Pemda Bekasi belum efektif. Adapun penyebab belum efektif kinerja Penyidik PNS Pemda Bekasi dalam penegakan peraturan daerah, dapat dikemukakakn hal-hal sebagai berikut:1. Di bidang organisasi atau kelembagaan, terdapat sejumlah masalah/ kesulitan. Satu diantaranya yaitu: kurang ada prioritas dalam mendukung tugas-tugas PPNS, baik yang menyangkut dana maupun dalam tata pelaksanaan tugas, dengan kata lain, kurang keseriusan dalam pembinaan PPNS Pemda Bekasi secara organisatoris.2. Di bidang Motivasi menunjukkan kecenderungan motivasi PPNS Pemda Bekasi yang rendah, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh masalah yang ada di bidang organisasi.3. Di bidang Koordinasi, khususnya dalam aspek : a. Keterpaduan kegiatan tergolong "Kurang Baik", b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaannya tergolong "Kurang Jelas", c. Keterpaduan Sasaran dan Tujuan, tergolong "Kurang Jelas"Saran pemecahan atas masalah yang disebutkan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :1. PPNS Pemda Bekasi perlu diupayakan menjadi unit kerja yaitu Dinas Otonom agar Rentang Manajemen dapat berfungsi dan efektivitas organisasi dapat dicapai.2. Dengan menjadikan PPNS Pemda Bekasi menjadi Dinas Otonom, Rentang Manajemen dapat berfungsi, maka pegawai lebih termotivasi dalam bekerja3. Dalam Bidang Koordinasi, tiga hal dapat dilaksanakan yakni :a. Keterpaduan Kegiatan, yaitu menjalin komunikasi dengan semua unit kerja terkait, sebagai mekanisme yang baik untuk menciptakan koordinasi kegiatan kerja.b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaan, yaitu pengaturan yang baik terhadap waktu yang akan digunakan dan pelaksanaannya melalui tiga tahap yakni : (1) kegiatan yang akan dikerjakan harus dipecah menjadi tugas-tugas tersendiri, (2) kegiatan tersebut ditempatkan secara logis dan berurut dan terpadu, (3) lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan ditaksir.c. Keterpaduan sasaran atau tujuan yaitu memberdayakan semua potensi yang ada di dalam organisasi secara terpadu ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang sudah ditetapkan."

"[Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website Pemda, yaitu tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda (usia Pemda, kemampuan keuangan Pemda, kemandirian daerah, jenis daerah dan ukuran pemda) serta karakteristik demografi (tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan daerah). Penelitian dilaksanakan dari Maret-April 2015. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengungkpan informasi pada website Pemda masih terbilang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan adalah tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, dan tingkat kesejahteraan daerah. Sementara itu yang mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan adalah tingkat akses internet, usia daerah, ukuran daerah, tingkat pengangguran, dan tingkat kesejahteraan daerah., This thesis inspect about factors that influence financial and non-financial information disclosure on Local Government websites. The factors are the level of internet access, political competition, audit opinion, local government characteristics (Local Governments’ age, Local government financial strength, level of independence, type of local government and size of local government), and demographic characteristics (unemployment rate and level of welfare). This research was carried out in the period of March-April 2015. Result of the study found that the level of information disclosure on local government website is relatively low. The factors that influence the level of financial disclosure are level of internet access, audit opinion, type of local government, size of local government and level of welfare. The factors that influence non-financial disclosure are level of internet access, local governments’ age, size of local government, unemployment rate, and level of welfare.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Melihat berapa jumlah penyerapan anggaran selama tahun 2010 dan 2011 di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian keuangan, kasubbag program dan anggaran, pegawai lain yang terkait dengan anggaran dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Pada laporan keuangan sekretariat DPRD DKI Jakarta terlihat bahawa terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di sekretariat DPRD DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang baik, otoritas anggaran, waktu penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan pihak ketiga.

---

This study aims to identify the factors that affects in the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. See how the amount of spending budget for 2010 and 2011 in the secretariat DPRD DKI Jakarta. A writer of conduct an interview with the head of the finance, kasubbag programs and budget other officers associated with state budget and also other parties that associated with absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. In the financial report of the secretariat DPRD DKI Jakarta can be seen that the decreasing the absorption of the budget from the year 2010 to the 2011. This research result indicates that factors that affects the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta, among them are planning to a less well, budget budget authority time the establishment and implementation of the budget and things pertaining to a third party."

"Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah saat ini, diperlukan adanya pemanfaatan terhadap potensi-potensi di daerah. Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata, kabupten Simalungun berupaya untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata sebagai wujud dari pemanfaatan potensi daerah. Potensi pariwisata yang di unggulkan di kabupaten Simalungun berada di Kecamatan Girsang Sipanganbolon tepatnya di kota Parapat.Keindahan alam yang dimiliki kota pariwisata Parapat merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pariwisata di kota Parapat. Daya tarik utama dari keindahan alam tersebut terdiri dari danau yang berhawa sejuk yang dikelilingi perbukitan. Namun kesemuanya itu tidak didukung dengan kunjungan wisatawan yang datang dan pembangunan yang layak bagi sebuah kota tujuan wisata. Pertumbuhan kota Parapat yang mengalami stagnasi membuat kurang bergairahnya kota wisata tersebut. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Permasalahan tersebut diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat.Penulis mengungkap permasalahan yang dialami kota pariwisata Parapat, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuatitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian diperoleh melalui teknik "snowball" yang berjumlah tiga orang, terdiri dari Sekda Simalungun, Kepala tata usaha Dinas Pariwisata, dan Camat Girsang Sipanganbolon. Penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir Carley dan Kumar tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Siamalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Dengan adanya sistematka dari Casley dan Kumar akan memudahkan untuk merganlisis kebijakan apa yang akin kita lakukan untuk menanggapi permasalahan yang ada.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Parapat pemerintah kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota wisata Parapat. Sejalan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisata tersebut, terdapat beberapa temuan permasalahan dalam kebijakan yang diaaakukan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui kerangka berfikir yang sistematis. Selain itu terdapat pula keluhan dari para pengambil kebijakan terhadap masyarakat yang belum siap sebagai tain rumah yang baik.Dari temuan lapangan yang diteliti dengan menggunakan kerangka berpikir Casley dan Kumar penulis memperoleh analisa bahwasanya permasalahan yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang tidak direncanaakan secara sistematis menyebabkan pada pelaksanaanya cenderung menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya dihadapi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengahadapi setiap permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut selalu dihadapi dengan cara mencoba-coba berdasarkan pengalaman terdahulu, tidak ada upaya pengembangan solusi yang dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan yang terencana secara sistematis agar memudahkan pada pelaksanaannya, serta peningkatan sumber daya manusia di berbagai sektor, agar para pelaku kebijakan maupun masyarakat bisa lebih sinergis dalam mengatasi permasalahan yang ada serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kebijakan yang dilakukan. Melakukan pemantauan terhadap penyimpangan dari perkembangan yang tidak direncanakan agar dapat di atasi secara dini sehingga efek dari penyimpangan tersebut tidak meluas."

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"ABSTRACTIndonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that regulate the public information and bring enhancement in implementing good governance for the public institution. It believes that the local government will be more accountable, transparent and increase public participation."