Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian mengenai empat variabel terpengaruh (Dependent Variable) dan tiga variabel terpengaruh (Independent Variable) dengan jumlah sampel 145 orang atau 10% dari 1.452 orang.Pembangunan penting untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti ini menjadi dasar untuk memikirkan kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pada hakikatnya kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak menghendaki pelaksanaan dan kebijaksanaan yang menguras sumber-sumber produksi termasuk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan generasi masa depan memiliki prospek kemiskinan dan risiko yang lebih besar daripada yang dimiliki generasi sekarang. Secara operasional kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan antara lain diwujudkan dalam bentuk: upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan penggunaan eko-teknologi.Meskipun kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sejak tahun 1978 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara namun kenyataan menunjukkan masih terjadi kerusakan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan seakan-akan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan kurang efektif dalam penerapannya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini menurut pendapat penulis faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sehubungan dengan itu disusun hipotesis sebagai berikut:1. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓teknologi dan sikap.3. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikapPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau bukti-bukti empiris tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; sekaligus memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; untuk memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rangka penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya.Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 25 pertanyaan atau pernyataan berstruktur, yang diajukan kepada masyarakat yaitu: Pengambil Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan (Pejabat Bappeda Tingkat I dan II, dan Ketua LKMD); Pengambil Keputusan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Kepala Dinas/Instansi Tingkat I dan II); Pelaku Kegiatan Pembangunan (Pemimpin Proyek Daerah/Sektoral dan Pengusaha Pelaksana Pembangunan); serta Pemerhati Lingkungan dan Pembangunan (Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan LSM).Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisis statistik dengan memakai Skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner yang menggunakan Skala Likert . Berdasarkan Skor T tersebut dilakukan penggolongan Persepsi Baik, Buruk dan Sedang.Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 62,07 %, persepsi sedang 8,28% dan persepsi buruk 29,65%. Masyarakat yang berpendidikan sedang dan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai persepsi baik. Masyarakat yang berpendapatan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sedang pada umumnya mempunyai persepsi baik.Berdasarkan jenis pekerjaan; pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan pada umumnya mempunyai persepsi baik. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya juga mempunyai persepsi baik. Demikian pula pelaku kegiatan pembangunan dan pemerhati lingkungan dan pembangunan secara umum mempunyai persepsi baik.Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa:1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam; pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.2. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓ teknologi dan sikap.3. Terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tersimpul bahwa hipotesis (1) , (2) dan (3) terbukti.Daftar pustaka 55 (1972 - 1994).

---

>ABSTRACT

This thesis is the result of research on four Dependent Variables and three Independent variables using a sample of 145 persons or 10% of 1452 persons.

Development is essential for sustained poverty reduction and for the purpose of improving the quality of life of the people. The fact that implementation of development has often caused environmental damage. Conditions of this type provide additional ground for rethinking our measurement of progress. Sustainable Development Policy is a development based upon environmental considerations as a means of achieving continuity and well-being of present and future generations. Indeed it reject policies and practices that support current living standards by depleting the productive base including natural resources, and that leaves future generations with poorer prospect and greater risk than our own. Operationally form of sustainable development policy, among other things is the effort of conservation, rational utilization of natural resources, and utilization of eco-technology.

Although the sustainable development policy established since 1978 by the Guidelines of State Policy, the fact shows that the environmental damage still happened, it seems the sustainable development policy is not very effectively implemented. And then come to the surface, the question is how to formulate the problem of "whether there is a different perception in community toward sustainable development policy". In such a case, it is the writer's opinion that education level, income level and kind of job are factors that influence the perception toward sustainable development. We can therefore draw up the following hypothesis:

1. There is a correlation among education level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

The objectives of this research is to study the community's perception as a empirical manner toward sustainable development policy. Besides it is also to find out whether education level, income level, and kind of job have correlation with perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Then, the effect of this research is to obtain the data and empirical proof on community's perception toward the sustainable development policy, at the same time to know the perception of the community toward sustainable development policy. To enrich those who might concern to improve the management of living environment and to supply basic data for further research.

The data have been collected by questionnaires using 25 questions or structured statements, covering the decision makers in development planning (official of the regional development planning board at province and regency level, and chairman of the village development institutions); decision makers in the execution of development (head of the government instance at province and regency level); executors of development (sectoral/regional project leader and contractors); and observers of development and environment (representative of religious/community leader and community self supporting institutions).

To know the perception of the community, statistical analysis is used with T score to change raw data questionnaires which using Likert Scales. Based on T score it is done to classify good, moderate and bad perception toward sustainable development policy. The data analysis has pointed out that community who have had good perception 62.07%, moderate perception 8.28% and bad perception 29.65%.

Community of low and middle education level has had bad perception. The other side, community of high education level has had good perception.

Community of low income level has had bad perception. The other side, community of high and middle income level has had good perception. Based on kind of job: decision makers in development planning has had good perception. Decision maker in the execution of development has had good perception. Then, the executors of development and observers of development and environment have had good perception.

Based on the results of the examination of the hypothesis, it can be concluded that:

1. There is a correlation among education and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology, and attitude.

2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

Based on the results of examination of the hypothesis, it can be concluded that hypothesis (1), (2), and (3) has been proven.

Bibliography : 55 (1972-1994)"

"Waktu Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara belum membudaya pada seluruh bangsa Indonesia. Dalam keadaan bangsa Indonesia belum berkesempatan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang termasuk membudayakan nilai-nilai Pancasila karena harus menghadapi serengkaian ancaman, berlangsung pula penyerapan - nilai ideologi lain oleh sebahagian anggota masyarakat. Akibatnya, berkembanglah berbagai konsepsi mengenai kehidupan bangsa dan negara yang tidak sejalan dengan Pancasila dan belakangan melahirkan berbagai tingkah laku politik yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang sekaligus menyita kesempatan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya bangsa Indonesia tidak semakin mantap dengan nilai Pancasila, karena pada periode 27 - 12 - 1949 sampai 5 - 7 - 1959 kita memberlakukan UUD RIS dan UUDS yang berjiwa liberal. Keadaannya tidak semakin baik setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sejak 5 - 7 -1959, karena penyimpangan malah bergeser ke arah lain, sehingga pengaruh alam pikiran Marxisme semakin terasa dalam kehidupan negara. Orde Baru lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan asas Pnncasila dan UUD 1945 tersebut. Masalah yang dihadapi adalah:a. Bagaimana menjamin agar pembangunan nasional yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.b. Bagaimana membudayakan nilai-nilai Pancasila secara merata di kalangan masyarakat.c. Bagaimana mengikis sisa-sisa ideologi lain yang masih dianut oleh anggota masyarakat tertentu. Untuk itu maka nilai Pancasila haruslah menjiwai dan terproyeksi secara baik pada GBHN yang merupakan landasan operasional pelaksanaan pembagunan, ia juga harus membimbing pelaksanaan pembangunan dalam setiap kegiatan pembangunan serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada setiap tahap. Upaya lain pembudayaan Pancasila adalah melalui kegiatan pembangunan ideologi sebagai bagian dari pembangunan bidang politik. Upaya tersebut bertitik tolak dari tekad Orde Baru serta berpedoman kepada ketetapan MPR nomor II / MPR /1978 tentang P-4. Upaya tersebut merupakan aktivitas pendidikan dalam arti luas dan salah satu bentuknya adalah Penataran P-4 yang tidak indoktrinatif melainkan persuasif edukatif. Selain juga melalui beberapa mata pelajaran di lembaga pendidikan, di tanamkan nilai-nilai tersebut. Walaupun berbagai upaya yang dijalankan telah dipilih cara yang paling efektif namun hasil yang diperaleh haruslah diperhitungkan dalam hubungan dengan faktor-faktor berikut : a. Yang dibudayakan adalah nilai-nilai yang mendasar sehingga memerlukan waktu yang lama.b. Adanya usaha pihak lain menyebarkan ideologi non Pancasila. c. Lingkunnan strategis yang kurang mendukung. Upaya pembudayaan melalui kegiatan renataran p-4 kiranya lebih merupakan langkah politis untuk mendapatkan efek psikologis berupa perhatian akan urgensi pembudayaan nilai Pancasila oleh segenap lapisan masyarakat.Langkah yang lebih strategis adalah pembudayaan melalui lembaga pendidikan pada segala tingkatan dan jenisnya, walaupun tidak luput dari beberapa kendala. Keadaan serupa juga berlaku pada lingkungan keluarga. Semakin membudaya nilai Pancasila secara merata, akan kian mantap Ketahanan Nasional bidang ideologi yang selanjutnya akan besar sekali kontribusinya dalam meningkatkan Ketahanan Nasional seutuhnya, mengingat peran sentralnya terhadap bidang kehidupan yang lain."