Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan oleh jemaah haji karena prosesibadah haji melibatkan aktivitas fisik yang sangat berat. Jemaah haji yang bugar adalahjemaah haji yang memenuhi istifa'ah kesehatan. Untuk menjadi bugar dan istifa'ah,jemaah haji harus diberdayakan dan diberi pembinaan, sehingga memiliki kemampuan diri melakukan latihan fisik secara teratur. Partisipasi jemaah haji dalam program peningkatan kebugaran, baik secara perorangan maupun kelompok, dapat diupayakan melalui pembinaan latihan fisik dengan melibatkan peran kader kesehatan olahraga (kesorga). Studi ini bertujuan untuk mengetahui: (i) peran kader kesorga dalam mendukungkeberhasilan latihan fisik jemaah haji di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur; (ii) hubungan variabel komposisional level individu dengan latihan fisik; (iii) diketahuinya hubungan variabel kontekstual level desa dan level Puskesmas dengan latihan fisik. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dengan desain studi potong lintang cross sectional. Variabel yang diukur ada 3 level yaitu: (i) level individu meliputi karakteristik demografik dan penerapan konsep HBM pada 178 jemaah haji; (ii) level desa terdiri atas karakteristik demografik kader, motivasi dan keaktifan 61 kader serta dukungan 61 kepala desa; (iii) level Puskesmas mencakupdukungan 22 Puskesmas dan 19 KUA. Analisis data menggunakan uji statistik multilevel regresi logistik berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep HBM terbukti memilikihubungan yang signifikan dengan partisipasi jemaah haji dalam melakukan latihan fisik.Fakta ini menerangkan bahwa berolahraga secara teratur bukanlah hambatan bagi jemaahhaji. Selanjutnya jemaah haji juga meyakini mampu melakukan latihan fisik secara teraturdan cenderung menjadikannya sebagai kebiasaan hidup. Ditemukan pula bahwa kaderkesorga terbukti berperan dan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat latihanfisik jemaah haji.Studi ini menemukan ada variasi atau perbedaan peran kader kesorga menurut penerapaan konsep HBM dalam kaitannya dengan tingkat latihan fisik jemaah haji. Disarankan agar setiap Puskesmas dapat mengembangkan pola alternatif pembinaaan kader kesorga dan calon jemaah haji dengan melibatkan klub olahraga, kelompok jemaah haji, kepala desa dan KBIH. Program latihan fisik jemaah haji dengan melibatkan peran kader kesorga perlu diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya direplikasikan ke daerah lain.

---

Adequate health condition urgently required by pilgrims because the process ofpilgrimage involves a very heavy physical activity. Hajj pilgrims with good physical fitnessclassified as pilgrims who fulfill health isti'ah. In order to become fit and isti'ah,pilgrims should be empowered and provided such a coaching, so they will have the abilityto execute physical exercise in a regular basis. Participation of pilgrims in a fitness improvement program, either individually or in groups, could be pursued through physical exercise coaching by involving the role of sport health cadres. The main purpose of this study was to find out: (i) the role of sport health cadres inorder to support the success of pilgrims physical exercise in Lumajang District, East Java Province; (ii) examine the association of compositional variables individual level with physical exercise; (iii) examine the association of contextual variables village and Puskesmas levels with physical exercise. This research was conducted using a mixed method quantitative and qualitative methods with cross sectional study design. The measured variables consisted of 3 levels: (i) individual level included demographic data and the application of HBM concept to 178 pilgrims; (ii) village level consisted of cadre demographic characteristics, cadres motivationand cadres; activeness of 61 cadres and the support of 61 village heads; iii Puskesmaslevel included the support of 22 Puskesmas and 19 KUAs. Data analysis was performedusing multilevel statistical test of multiple logistic regression to prove a research hypothesis. The application of the HBM concept proved to have a significant relationship withparticipation of pilgrims in physical exercise. The findings of the study explain that regularphysical exercise is not an obstacle for pilgrims. Furthermore, pilgrims also convince thatthey are able to maintain physical exercise regularly and tend to make it as a habit of life. Another result of study indicates the cadres proved to have a significant relationship withthe level of pilgrims; physical exercise. Finally, in conclusion this study found that there was a variation or differencebetween the application of the HBM concept and the role of cadres with the level ofpilgrims; physical exercise. It was suggested that each Puskesmas should develop variousalternative coaching patterns for cadres and pilgrims by involving sports clubs, hajj groups, village heads and KBIH. Hajj pilgrims; physical exercise program involving the role ofcadres required to be adopted into the Ministry of Health program and then replicated toother provinces."

"Balai Pelatihan Kesehatan ( BAPELKES ) Padang sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM Kesehatan khususnya harus mampu merespon dan menilai berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan organisasinya ataupun lingkungan luar dan selanjutnya menyusun langkah proaktif dan antisipatif menghadapinya. Sehubungan dengan itu, penelitian ini berupaya melihat sejauh manakah kondisi Bapelkes Padang saat ini berikut visi dan misi yang dimilikinya serta faktor eksternal dan internal yang menyertainya. Lebih lanjut hal itu dikembangkan dalam suatu rencana strategik Bapelkes Padang menjelang tahun 2005 mendatang.Penelitian ini dilaksanakan di Bapelkes Padang berupa suatu penelitian operasional melalui analisis data kualitatif dan kuantitatif terhadap variabel eksternal (ekonomi, regulasi, teknologi, pesaing dan pelanggan) dan variabel internal yang dipilih dari Pedoman Akreditasi Bapelkes 1999 meliputi manajemen kepemimpinan, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen sistem informasi, fasilitas/peralatan, manajemen pelatihan dan layanan pelanggan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak terkait utama (key stakeholder) dan data kuantitatif diperoleh dari dokumentasi yang dihimpun di Bapelkes serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya diolah peneliti dan dalam proses penetapan strategi menggunakan Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari Widya Iswara (10 orang) dan 2 orang pejabat struktural Bapelkes Padang dengan peneliti sebagai fasilitatornya.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari lingkungan eksternal Bapelkes Padang mempunyai faktor peluang berupa tarif Pemda yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan Pusat, ketersediaan teknologi diklat sektoral, pesaing murni tidak ada, lokasinya menguntungkan, permintaan produk/bantuan dari Kabupaten/Kota/RSUD, pengembangan pelatihan swadana dan jumlah pelanggannya yang cukup besar.Dilain pihak ancaman Bapelkes Padang berupa ketidakpastian alokasi anggaran diklat baik di tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/Kota, tuntutan kemampuan pemasaran, tuntutan profesionalitas Widya Iswara, pengembangan diklat yang antisipatif terhadap isu mutakhir, regulasi Pemda dalam pengelolaan keuangan dan eksistensi Bapelkes Padang dalam Otonomi Daerah.Faktor kekuatan internal yang dimiliki berupa kemampuan dalam pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) serta pengembangan rancang bangun pelatihan, adanya pengembangan fasilitas dan peralatan guna mendukung penyelenggaraan pelatihan, manajemen keuangan telah baik dengan adanya upaya efektivitas dan efisiensi, keterlibatan staf dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan, adanya networking dengan berbagai institusi pendidikan/ pelatihan lainnya serta adanya pencatatan hasil/ evaluasi pelatihan dan kegiatan untuk pengembangan kualitas SDM Bapelkes Padang.Faktor kelemahan internal Bapelkes Padang meliputi, belum berkembangnya manajemen mutu, pelayanan pelanggan, manajemen sistem informasi, pemeliharaan/ pemeriksaan alat dan fasilitas secara periodik, adanya ketentuan tertulis mengenai mekanisme penyelenggaraan pelatihan, perjanjian tertulis dengan pihak ketiga dan rekrutmen/seleksi/perjanjian kerja.Dengan matriks EFE dan EFI diperoleh nilai masing-masing 2.97 dan 3.07 yang menempatkan posisi Bapelkes Padang pada sel Grow & Build yang walaupun memungkinkan Bapelkes Padang menggunakan strategi intensif dan integratif, berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi intensif perlu didahulukan.Dengan matriks TOWS dikembangkan 14 alternatif strategi yaitu 5SO, 4WO, 3ST dan 2 WT yang setelah dianalisis CDMG dikelompokkan ke dalam strategi intensif (10 strategi) dan 7 strategi integratif. Urutan prioritas strategi intensif berdasarkan QSPM adalah, mengembangkan manajemen mutu, meningkatkan TNA/ rancang bangun pelatihan, meningkatkan profesionalitas Widya Iswara, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan pemasaran, meningkatkan sistem informasi, mengembangkan diklat yang antisipatif terhadap isu mutakhir, meningkatkan pengembangan kualitas SDM, mengembangkan pelatihan swadana dan meningkatkan keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan.Urutan prioritas strategi integratif adalah mengembangkan ketentuan tertulis tentang peyelenggaraan pelatihan, mengembangkan diklat yang antisipatif terhadap isu mutakhir, meningkatkan pemasaran, memperbaiki rekrutmen/ seleksi/ perjanjian kerja, mengembangkan pelatihan swadana, membina networking serta perjanjian tertulis dengan pihak ketiga.Peneliti menyarankan perlunya sosialisasi strategi dilingkungan internal dan eksternal Bapelkes Padang serta mengembangkan strategi dan rencana operasional dan memaksimalkan sistem informasi dalam implementasi strategi maupun dalam evaluasinya.

---

Bapelkes Padang as an organization that responsible for training activities for health manpower must have an ability to evaluate and to respond to any changes. Furthermore they should proactively plan anticipative steps. Related to this theme, this study is trying to portray the Bapelkes Padang situations, its vision and missions and further to develop strategic plan for 2005.This is an operational research using quantitative and qualitative approaches that examined several external variables (economic, regulations, technology development, competitor and customer) and also internal variables such as management and leadership, financial, human resources, information system, logistic and facilities, training management and service to client.Qualitative data were collected through in depth interview with key stakeholders, while the quantitative were collected within the Bapelkes and related institutions. The data were presented in a meeting for consensus, which called Consensus Decision Making Group (CDMG). This group consists of 10 in- house trainers and 2 structural staff with researcher as facilitator.This study showed that external factors that considered as opportunity are: local government price-tag that is higher than central price-tag for conducting training. Other opportunity factors are availability of technology in other training centers in Padang, non existence of similar competitor, strategic location of the Bapelkes, high demand for training from districts) cities/ hospitals, autonomy managed trainings, and large potentials users of the projected future.The group decided several threats as follows: uncertain fund allocations for training either from province and/ or district/ city, high demand of marketing skills, high demand of professional trainers, training organization that anticipative to the unstable environment, local government regulation on financial management and questionable existence of Bapelkes in this decentralization era.Internal factors that are considered as strength are : the capability in training need assessment and designing training program, improvement of facilities and equipment, good financial management, staff involvement in decision making, networking with other training/ learning resources institutions, availability of recording and evaluation system and efforts in human resources development.On the other side, the internal weaknesses included: quality management, management of customer services, management of information system, organizational culture in maintenance of facilities and equipment, written agreement with the health-programmers in conducting training, written agreement with the third party and policy of recruitment/ selections.Using EFE and IFE matrices, the CDMG have got score for each 2.97 and 3.07 that allows Bapelkes Padang in position of cell IV (Grow and Build cell) with intensive and integrative strategies, but based on QSPM indicated that intensive strategies should be prioritized. 14 alternative strategies have been developed from TOWS matrix and the group made adaptation 10 of them as intensive strategies and 7 as integrative strategies.Rank of intensive strategies for prioritization as follows: developing quality management, increasing TNA/training design, improving capabilities of trainers as professionals, improving costumer services, enhancement marketing, enhancement information system, developing training program that anticipative to the crucial changes in environment, enhancement human resources development, developing autonomy managed training and increasing staff involvement in decision making.Integrative strategies prioritization sequence is: developing written agreement in conducting training, developing training program that anticipative to the crucial environmental changes, enhancement marketing, improving recruitment/selection, developing autonomy managed training, building networking and developing agreement with the third party.Researcher advices the need of socialization internally and externally of those strategies, and further to develop operational strategies and implementation plan and maximizing information system in strategy implementation and in its evaluation."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36 2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36 2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument guidelines against current policies."

"ABSTRAKBila kita menyimak perjalanan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional maupun internasional, olahraga beregu kurang memiliki catatan yang menggembirakan dibandingkan dengan olahraga perorangan. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah kita tidak mempunyai potensi di cabang olahraga beregu? Apakah pembinaan cabang olahraga beregu yang selama ini berjalan kurang efisien dan efektif? Apakah karena memang kita tidak mampu membentuk dan mengembangkan cabang olahraga beregu yang baik sehingga menjadi sebuah tim yang solid dan andal untuk berprestasi? Tujuan penelitian ini adalah ingin mengembangkan program intervensi psikologis yang terwujud dalam bentuk pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kohesivitas tim pada cabang olahraga beregu. Penelitian ini didesain menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah pengembangan program yang bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan paket program pelatihan kohesivitas. Langkah ini dilakukan mengingat belum adanya paket pelatihan kohesivitas tim, terutama di Indonesia, yang secara khusus dikembangkan untuk tim olahraga. Dad studi literatur yang dilakukan ditemukan materi pelatihan yang terdiri dari: (1) kerjasama tim, (2) identitas dan kebanggaan tim, (3) hubungan interpersonal, (4) kepercayaan, (5) tujuan dan norms kelompok, (6) fungsi dan peran pemain dalam tim, dan (7) pengelolaan konflik. Ketujuh materi tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk paket/kurikulum pelatihan kohesivitas yang akan diterapkan pada penelitian tahap kedua selama dua bulan. Tahap ini bertujuan untuk melihat efektivitas program pelatihan yang telah dikembangkan kepada khalayak sasaran. Implementasi program dilakukan dengan pendekatan eksperimen. Sebagai kelompok eksperimen adalah SSB (Sekolah Sepak Bola) Indonesia Raya dan sebagai kelompok kontrolnya adalah SSB Putera Gelora Surabaya. Kedua SSB ini kondisinya relatif sama, baik dari karakteristik siswa maupun pelatihnya. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen GEQ (Group Environment Questionnaire) yang dikembangkan berdasarkan teori kohesivitas dari Carron (1982). Ujicoba instrumen yang bertujuan menguji validitas dan reliabilitasnya dilakukan terhadap 84 atlet cabang olahraga beregu. Uji validitas yang dilakukan dengan cara mengorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total (item-total correlations) menghasilkan koefisien korelasi antara .41 sampai dengan .72, sementara uji reliabilitas yang dilakukan dengan metode Alpha Cronbach didapatkan koefisien antara .70 sampai dengan .82. Pengolahan data dilakukan dengan teknik uji statistik Analisis Kovarian Multivariat (MANCOVA) dengan data prauji sebagai kovariat. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan, juga dilakukan wawancara kepada peserta pelatihan dan pengamatan selama proses pelatihan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi "ketertarikan sosial", peserta dari tim yang mengikuti program pelatihan kohesivitas memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta dari tim yang tidak mengikuti program pelatihan dengan nilai F = 26,577 pada p < .01. Pada dimensi "ketertarikan tugas" peserta dari tim yang mengikuti program pelatihan kohesivitas tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan peserta dari tim yang tidak mengikuti program pelatihan dengan nilai F = 1,734 pada p .196 atau lebih besar dari .05. Pada dimensi "keterpaduan sosial" peserta dari tim yang mengikuti program pelatihan kohesivitas memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta dari tim yang tidak mengikuti program pelatihan dengan nilai F = 18,255 pada p < .01. Pada dimensi "keterpaduan tugas" peserta dari tim yang mengikuti program pelatihan kohesivitas memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta dari tim yang tidak mengikuti program pelatihan dengan nilai F = 4,325 pada p < .05. Sementara itu, hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa pada semua dimensi GEQ terdapat perbedaan antar kelompok yang sangat bermakna dengan uji F (Wilks' Lambda) = 14,644 pada p < .01. Artinya, secara keseluruhan peserta dari tim yang mengikuti program pelatihan, kohesivitas tinmya lebih baik dibandingkan dengan peserta tim yang tidak mengikuti program pelatihan. Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut, maka cukup beralasan jika pada cabang olahraga beregu, khususnya sepakbola, diberikan intervensi psikologis yang terwujud dalam bentuk pelatihan kohesivitas sebagai sarana meningkatkan tampilan (performance) tim. Pelatihan dilakukan dalam bentuk paket tersendiri maupun terpadu (integrated) dalam serangkaian program pelatihan yang telah tersusun. Secara khusus pelatihan diarahkan pada bagaimana pentingaya melakukan kerjasama dalam tim, perlunya pemahaman setiap pemain terhadap tugas dan fungsinya dalam tim, adanya komunikasi, sikap saling percaya di antara anggota tim, bangga terhadap tim, dan mengembangkan hubungan interpersonal di antara anggota tim. "