Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini terdiri dari sepuluh bab, yaitu: I. Dari hal jiwa dan hakekat kementerian luar negeri ; II. Dari hal objek dan sasaran kementerian luar negeri ; III. Cara bekerja kementerian luar negeri ; IV. Dari hal organisasi dan pembagian kerja dalam kementerian luar negeri ; V. Dari hal kementerian luar negeri dibeberapa negeri lain ; VI. Dari hal kedudukan kementerian luar negeri menurut hukum tata negara ; VII. Kedudukan pada hukum daripada kementerian luar negeri di negara Soviet Rusia ; VIII. Susunan dan kedudukan pada hukum daripada kementerian luar negeri di negeri Inggris ; IX. Cara terbentuknya parlemen di negeri-negeri Inggris, Soviet Rusia dan Amerika Serikat ; X. Uraian tambahan"

"ABSTRAKDalam beberapa tahun belakangan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampak berusaha mencitrakan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik kebijkan luar negeri Indonesia yang secara historis menghindari refleksi faktor Islam meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dalam anilisis wacana. Hasil penelitian ini adalah Islam moderat Indonesia ingin mengidentifikasi dirinya dengan membedakan dari negera-negara Muslim lain, khususnya kawasan Timur Tengah; adanya ekspektasi dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, untuk memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Muslim; pemerintah Indonesia ingin mengakomodasi suara komunitas Muslim dalam negeri yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan hubungan dengan dunia Islam; adanya motivasi Indonesia untuk mengambil peran dalam hubungan internasional sesuai dengan konsistensi cara pandangnya terhadap dunia.

---

ABSTRACTIn recent years, Indonesia's foreign policy seemed to be portraying moderate Islamic identity in international relations. This is in contrast to practices foreign policy of Indonesia, which has historically avoided the reflection factor of Islam while the majority of the population is Muslim. This then begs the question why Indonesia's foreign policy promoting moderate Islamic identity. The methodology used in this thesis is a qualitative in discourse analysis. The results of this study are moderate Islam Indonesia wants to identify its self to distinguish from other Muslim countries, especially the Middle East region; there are expectations of the international community, especially Western countries, to understand and get closer to the Muslim world; Indonesia government wants to accommodate the voice of domestic Muslim community that had been hoping for a better relations with the Muslim world; the motivation of Indonesia to take part in international relations in accordance with the consistency of its worldview."

"Indonesia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009-2014) mengeluarkan semboyan Million Friend zero enemy. Namun, dalam perjalananya menjadi problematika mengingat slogan tersebut hadir pada momentum dimana banyak muncul tuntutan supaya Indonesia lebih asertif. Implikasinya pemerintah tidak jarang dihadapkan pada kontroversi terkait beberapa kasus seperti kedaulatan dan permasalahan TKI. Diantara banyak sekali alternatif jawaban dibalik semboyan tersebut, peneliti menghadirkan pencitraan sebagai konsep yang kemudian memancing analisis lebih dalam. Terdapat keyakinan yang dipercayai pemerintah Indonesia era presiden SBY mengenai perlunya antisipasi atas perkembangan informasi yang turbulen demi menjaga reputasi. Dengan demikian penelitian ini mencoba mengelaborasi logika dibalik slogan tersebut.

---

Million Friend Zero Enemy is Indonesia`s foreign policy doctrine in Susilo Bambang Yudhoyono`s second term of government (2009-2014. As the time goes by, the doctrine is challenged by problems arising from the external issues requiring the country to take more assertive positions. As a result for taking softer and more moderate positions, the government is frequently criticized in its attempt to handle some controvercial issues such as sovereignty and migrant worker. Among so many possible perspectives to answer the logic behind the doctrine, this research is emphasizing the believes about the importance of anticipatory policy to overcome the turbulency of informations as an attempt to build an image. Thus, this research is attempting to elaborate the logic behind "Million Friends Zero Enemy" doctrine."