Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Dahana (Persero) adalah badan usaha milik negara industri strategis yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi dengan menghasilkan bahan peledak berupa dinamit untuk kebutuhan komersial dan militer. Tulisan ini mejelaskan mengenai PT. Dahana (Persero) serta peranannya dalam mendukung Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada program peroketan dan program pembuatan amunisi untuk kebutuhan militer. Masalah yang dihadapi pada PT. Dahana (Persero) adalah Badan Pengelola Industri Stratagis tidak mendukung penuh secara anggaran sehingga program ini belum dapat terlaksana. Pendalaman fenomena ini di dukung dengan menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk melihat peranan PT. Dahana (Persero) sebagai industri strategis dalam mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Dahana (Persero) sudah melakukan perannya mengikuti program tersebut dengan membangun pabrik militer menggunakan anggaran perusahaan pribadi. Namun, karena kurangnya dukungan anggaran pemerintah terutama BPIS serta sumber daya manusia yang dimiliki PT. Dahana (Persero) itu sendiri, menyebabkan program peroketan nasional dan amunisi ini hanya sebatas rancangan dan belum dapat dilaksanakan.

---

PT. Dahana (Persero) is a state-owned corporation, expertise in strategic industrial enterprise engaged in the field of high-energy materials by producing explosives in the form of dynamite for commercial and military needs. This paper explains about PT. Dahana (Persero) played a role in supporting the Strategic Industry Management Agency (BPIS) in the rocketing program and the ammunition manufacturing program for military needs. Problems faced at PT. Dahana (Persero) is an Industry Management Agency that does not support this program. This deepening phenomenon is supported by using the historical method, which consists of heuristic theory, criticism, interpretation, and historiography to see the role of PT. Dahana (Persero) as a strategic industry in supporting defense and security needs. The results of this study are PT. Dahana (Persero) has carried out the engagement program by building a factory using a private company budget. However, due to increasing government budget, BPIS and human resources owned by PT. Dahana (Persero) itself, causes this national program and ammunition to be limited to design and cannot be implemented."

"Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha melakukan berbagai efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha. Salah satu strategi yang saat ini sedang banyak dilakukan olch perusahaan multinasional adalah kegiatan outsourcing. Outsourcing merupakan kegiatan pemindahan sebagian atau beberapa bagian pekerjaan dan sebagian pengambilan keputusan tertentu kcpada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak kerjasarna. Pekerjaan yang dialihkan tersebut bukan merupakan kompetensi inti bisnis perusahaan dan dialihkan pada pihak ketiga yang mcmiliki sumberdaya yang lebih baik dari perusahaan.Pada organisasi bisnis perbankan pekerjaan yang mcrupakan kompetensi inti adalah pemasaran produk, analisa kredit, penanganan transaksi dalam dan luar negeri serta pelayanan nasabah. Sedangkan pekerjaan penunjang seperti administrasi, pcmeliharaan gedung, transportasi, penaamanan dan Iainnya. Kompetensi inti harus senantiasa dikembangkan agar menciptakan daya saing terhadap kompetitor, sedangkan pekerjaan penunjang bisa diefisienkan melalui outsourcing.Kegiatan outsourcing pada BNI sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 1990-an, yaitu dalam kebijakan penerimaan pegawai non core bisnis seperti pegawai non administrasi untuk pelayan, binder, sopir dan satuan pengaman. Setelah mengalami masalah keuangan akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, sampai dengan proses rekapitalisasi pada tahun 2000, kebijakan strategi outsourcing dalam perusahaan mulai dijalankan salah satunya adalah dalam bidang pengadaan kendaraan operasional.Tulisan ini membahas dan melakukan analisa terhadap kebijakan outsourcing yang dilakukan perusahaan, kemudian melalui kajian literatur berusaha memberikan pedoman tentang langkah-langkah dan analisa kegiatan outsourcing yang benar. Secara konseptual kebijakan outsourcing pengadaan kendaraan operasional BNI akan memberikan beberapa keuntungan. Pengadaan kendaraan operasional dilakukan oleh Koperasi Swadharma yang merupakan koperasi pegawai dan pensiunan BNI dengan sistem sewa.Berdasarkan analisa dengan membandingkan perhitungan present value, kebijakan outsourcing belum menimbulkan penghematan biaya secara maksimal. Strategi outsourcing yang dijalankan baru bersifat taktikal, yaitu karena kekurangan sumber finansial perusahaan untuk melakukan investasi, sementara kebutuhan sarana transportasi harus tetap dipenuhi. Perusahaan belum melakukan analisa secara mendalam terhadap keputusan ousourcing yang diambil.Dengan melakukan analisa dan tahapan kebijakan outsourcing secara baik, perusahaan akan mendapatkan bermacam keuntungan. Dari sisi finansial, perusahaan akan mcndapatkan kemudahan dalam penetapan anggaran, arus kas yang lebih efisien karena tidak memerlukan dana besar untuk investasi. Sedangkan dari sisi operasional perusahaan melakukan penghematan waktu dan sumberdaya untuk perawatan dan perbaikan, pengurusan dokumen, serta penyesuaian kendaraan dengan kebutuhan perusahaan.

---

In face of business competitions, which tighten progressively, company must try to makes some attempt of efficiency and effectiveness on various business activities. One of the strategy, which done by multinational company in this time is outsourcing. Outsourcing represent activity of evacuation some of work or some part of work and decision making to the third party according to agreement which as described on cooperation contract. The transferred work is not a competence of company business core and transferred to the third party, which owning better sources from the company.

At banking business organization, the work representing this competence is marketing product, credit analysis, transaction handling in and abroad and also client service. And supporting work is administration, building conservation, transportation, security and others. Core competence must be developed to creating competitiveness to the competitor, and supporting work can be efficiency through outsourcing.

Outsourcing activity at BNI, have started applied since beginning of 1990, especially in officer acceptance policy of non core business as non administration for the service officer, binder, driver and security officer. After experiencing of the finance problem as effect-of economic crisis in 1998, up to recapitulation process in 2000, one of the companies outsourcing strategy policy is vehicle operational levying.

The aim of this article are study and analyze of company outsourcing policy, and then give guidance about analysis and correct outsourcing activity steps through literature study. Conceptually, outsourcing levying operational vehicle of BNI bank policy, will give some advantage. Levying of operational vehicle conducted by "Swadharma" cooperation which representing of officer co-operation and retired of BNI bank by rent system.

According to the analysis of comparing present value calculation, outsourcing policy is not yet cost saving maximally generated. Outsourcing strategy just only tactical character which caused of to be in want the sources of company financial to investment whereas transportation medium requirement have to remain to fulfill. Company was not analyzing exhaustively to take an outsourcing decision.

By analyze and good step of outsourcing policy, the company will gel kinds of advantage. From financial side, company will get amenity of budget stipulating, cash flow more efficient because need not big fund for the investment of. While from company operational side, thrift of source and time for the treatment of repair and document management, and also vehicle unanimity of company requirement."

"Audit Operasional adalah konsep pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kehematan perusahaan. Pelaksanaan Audit Operasional belum memiliki standar tertentu dalam pelaksanaan, pelaporan, cakupan ruang lingkup dan pelaksananya. Skripsi ini melakukan studi dengan mengamati pelaksanaannya oleh bagian pengendalian intern dalam sebuah perusahaan, bidang pengadaan dipiiih karena berperan penting dalam efisiensi dan efektivitas pembelian perusahaan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapat gambaran tentang Audit Operasional secara lengkap, dan pengamatan langsung pelaksanaannya pada suatu perusahaan pertambangan milik negara, dimana bidang pengadaan barang berperan penting karena mencakup aktiva perusahaan dalam jumlah besar. Dari penelitian dari berbagai pendapat teoritis dari berbagai ahli, dan pelaksanaannya secara langsung, didapati bahwa Audit Operasional adalah pemeriksaan sistematis pada sistem operasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kehematan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai Audit Operasional bukan hanya yang berkaitan dengan efisiensi operasi suatu bagian, tapi juga dengan tujuan perusahaan secara luas. Perusahaan yang dijadikan bahan studi bare melaksanakan Audit Operasional dalam tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan ketaatannya pada prosedur. Dalam cakupannya pada tujuan perusahaan secara menyeluruh walaupun telah digariskan dalam rencana kerja, belum dapat dilaksanakan karena kendala pada tenaga ahli pelaksana."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas dan menganalisis proses pengujian ICOFR terhadap siklus pengeluaran di sub proses pengadaan pada PT XYZ Persero yang merupakan perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Proses pengujian dilakukan oleh internal audit PT XYZ Persero . Pembahasan meliputi penentuan materialitas, penentuan akun signifikan, penilaian risiko proses bisnis, evaluasi efektivitas ICOFR. Hasil analisis pengujian ICOFR menunjukkan bahwa semua proses bisnis di dalam siklus pengeluaran di sub proses pengadaan sudah efisien. Proses pengujian ICOFR yang dilakukan oleh internal audit PT XYZ Persero telah sesuai dengan pedoman internal dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report is aimed to explain and analyze the testing process of the expenditure cycle in the procurement sub sector of PT XYZ Persero , a petroleum and gas mining company, for the year ended December 31, 2016.The testing process was conducted by internal auditor of PT XYZ Persero . The discussions covers determining materiality, determining significant accounting, business process risk assessments, and evaluation of the effectiveness of ICoFR. The test results showed that all business processes in the expenditure cycle in the sub procurement process has been efficient. The ICoFR testing process conducted by the internal audit of PT XYZ Persero has complied with the internal guidelines and standards prevailed."