Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah bank umum di Indonesia yang terbilang cukup banyak dipandang tidak efektif dan tidak efisien bagi sistem keuangan nasional sehingga masih perlu disederhanakan. Ketentuan permodalan yang tidak mendorong bank untuk meningkatkan modal dan daya saing membuat bank beroperasi jauh dari skala kontributif. Dengan demikian diperlukan upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan melalui konsolidasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan konsolidasi bank umum di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana akibat hukum bagi Bank yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum meningkatkan ketentuan mengenai modal inti minimum bagi bank umum dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi minimal Rp3 triliun dengan dilakukan melalui beberapa tahapan. Bagi bank yang tidak melaksanakan ketentuan pada peraturan ini maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK seperti teguran tertulis, pencabutan izin usaha, self-liquidation, atau penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada OJK adalah agar memberikan sanksi yang lebih efektif berupa pencabutan izin usaha apabila berdasarkan penilaian OJK, bank tidak melakukan upaya penyehatan bank yang membuat bank dalam keadaan bank semakin menurun dan kepada bank umum untuk terus menjaga kesehatan bank dengan cara memperkuat modal melalui skema konsolidasi, membentuk kelompok usaha bank, ataupun melakukan aksi korporasi lainnya.

---

The number of commercial banks in Indonesia which is quite large is considered ineffective and inefficient for the national financial system that it still needs to be simplified. Capital provisions that do not encourage banks to increase their capital and competitiveness make banks operate far from a contributory scale. Thus, efforts are needed to strengthen the structure, resilience, and competitiveness of banks through consolidation. This juridical-normative research will discuss how to regulate the consolidation of commercial banks in Indonesia after the enactment of the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks in the context of the Covid-19 pandemic and what are the legal consequences for Banks that do not implement the provisions of the OJK Regulation concerning Commercial Bank Consolidation. The conclusion of this research shows that the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks increases the provisions regarding the minimum core capital for commercial banks and bank branch offices domiciled abroad to a minimum of IDR 3 billion by going through several stages. For banks that do not implement the provisions of this regulation, they will receive administrative sanctions from the OJK, such as legal notice, revocation of business licenses, self-liquidation, or reassessment of the main party. The recommendation that can be given to OJK is to provide more effective sanction, for instance revocation of business license if OJK assessment shows the banks do not conduct restructuring which weaken the bank condition. For the commercial banks must maintain bank health by strengthening the capital through consolidation scheme, establishment of a bank business group, or perform other corporate actions."

"Peningkatan pentingnya daya saing digital dalam memperkuat ketahanan ekonomi telah menjadi isu krusial bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, terutama dalam konteks kemajuan teknologi yang cepat dan ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dalam memperkuat daya saing digital dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis factor dan regresi data panel. Data yang digunakan mencakup indikator daya saing digital dari IMD World Competitiveness Center dan indikator ketahanan ekonomi dari berbagai sumber resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan analisis factor dan regresi data panel untuk menguji pengaruh pengetahuan, teknologi, dan kesiapan masa depan terhadap daya saing digital serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada asia-pasifik, faktor yang digunakan IMD World Competitiveness Center dalam mengindikasikan daya saing digital kurang cocok digunakan, karena melalui hasil analisis factor ditemukan hanya 2 faktor yang terbentuk dari masing-masing indicator. Ditemukan juga daya saing digital, secara signifikan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara dengan investasi yang lebih tinggi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan digital menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengembangan infrastruktur, kerangka regulasi, dan sikap adaptif sangat penting dalam mendukung daya saing digital. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembuat kebijakan di kawasan Asia- Pasifik untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan digital, memperbaiki infrastruktur teknologi, serta menerapkan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

---

The increasing importance of digital competitiveness in strengthening economic resilience has become a crucial issue for countries in the Asia-Pacific region, especially in the context of rapid technological advancements and global economic uncertainties. Keywords: Economic resilience, Digital competitiveness, Knowledge, Technology, Future readiness, Indonesia, Asia-Pacific. This study aims to examine the influence of digital competitiveness on economic resilience in the Asia-Pacific region, comparing Indonesia with other countries. The methodology used is a quantitative approach with factor analysis and panel data regression. The data used includes digital competitiveness indicators from the IMD World Competitiveness Center and economic resilience indicators from various official sources. Data collection was conducted through literature review and secondary data collection. Data analysis was carried out using factor analysis and panel data regression to test the influence of knowledge, technology, and future readiness on digital competitiveness and its impact on economic resilience. The findings of the study indicate that in the Asia-Pacific region, the factors used by the IMD World Competitiveness Center to indicate digital competitiveness are less suitable, as factor analysis results show that only two factors are formed from each indicator. It was also found that digital competitiveness significantly enhances economic resilience across the Asia-Pacific region. Countries with higher investments in education, training, and digital skills development demonstrate stronger economic resilience. The study also highlights that the development of infrastructure, regulatory frameworks, and adaptive attitudes are crucial in supporting digital competitiveness. Based on the research findings, it is recommended that policymakers in the Asia-Pacific region increase investments in digital education and training, improve technological infrastructure, and implement policies that support technology adoption and innovation to enhance economic resilience."

"Jumlah bank umum di Indonesia yang terbilang cukup banyak dipandang tidak efektif dan tidak efisien bagi sistem keuangan nasional sehingga masih perlu disederhanakan. Ketentuan permodalan yang tidak mendorong bank untuk meningkatkan modal dan daya saing membuat bank beroperasi jauh dari skala kontributif. Dengan demikian diperlukan upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan melalui konsolidasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan konsolidasi bank umum di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana akibat hukum bagi Bank yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum meningkatkan ketentuan mengenai modal inti minimum bagi bank umum dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi minimal Rp3 triliun dengan dilakukan melalui beberapa tahapan. Bagi bank yang tidak melaksanakan ketentuan pada peraturan ini maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK seperti teguran tertulis, pencabutan izin usaha, self-liquidation, atau penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada OJK adalah agar memberikan sanksi yang lebih efektif berupa pencabutan izin usaha apabila berdasarkan penilaian OJK, bank tidak melakukan upaya penyehatan bank yang membuat bank dalam keadaan bank semakin menurun dan kepada bank umum untuk terus menjaga kesehatan bank dengan cara memperkuat modal melalui skema konsolidasi, membentuk kelompok usaha bank, ataupun melakukan aksi korporasi lainnya.

---

The number of commercial banks in Indonesia which is quite large is considered ineffective and inefficient for the national financial system that it still needs to be simplified. Capital provisions that do not encourage banks to increase their capital and competitiveness make banks operate far from a contributory scale. Thus, efforts are needed to strengthen the structure, resilience, and competitiveness of banks through consolidation. This juridical-normative research will discuss how to regulate the consolidation of commercial banks in Indonesia after the enactment of the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks in the context of the Covid-19 pandemic and what are the legal consequences for Banks that do not implement the provisions of the OJK Regulation concerning Commercial Bank Consolidation. The conclusion of this research shows that the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks increases the provisions regarding the minimum core capital for commercial banks and bank branch offices domiciled abroad to a minimum of IDR 3 billion by going through several stages. For banks that do not implement the provisions of this regulation, they will receive administrative sanctions from the OJK, such as legal notice, revocation of business licenses, self-liquidation, or reassessment of the main party. The recommendation that can be given to OJK is to provide more effective sanction, for instance revocation of business license if OJK assessment shows the banks do not conduct restructuring which weaken the bank condition. For the commercial banks must maintain bank health by strengthening the capital through consolidation scheme, establishment of a bank business group, or perform other corporate actions. "

"Barriers for woman to entry in a medium & small business entrepeneur (MSE) commonly stemmed from the stigma that economic activities undertaken by women are limited on the form of augmentation, of filing up the spare time, and less taking care profesionally. The stigma gives consequence to structural aspect, that is the less unsound policy implementation for women to involve freely in economic activities. While there is no rule which prohibit women to have and manage economic assets, it is men who usually own economic aset , be it household asset or formal economic business asset...."

"Komisi III DPR RI tengah menuntaskan revisi UU MK . Pertimbangan pokok yang mendasari revisi ini karena ada kecurigaan yang makin berkembang di kalangan ahli hukum bahwa MK tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia...."

"ABSTRAKDalam perkembangannya perkembangan teknologi dapat membantu mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum. Indonesia, sebagai negara pengguna internet terbesar, tidak terlepas dari ancaman ini. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana memperkuat pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional."