Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini mendeskripsikan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi anak dan wanita korban trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita RPSW Jakarta Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkan SOP RPSW 2011 dan Pedoman Penanganan Korban Trafiking Kemensos 2010 yang merupakan standar pelayanan terbaik Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan standar pelayanan terbaik SOP yang ada saat ini juga dirasakan masih belum sempurna karena belum spesifik memuat teknis pelaksanaan program Peneliti menyarankan agar dibuat sejumlah perbaikan agar program lebih baik lagi ke depannya

---

ABSTRACTThe focus of this study is to describe the Implementation Social Rehabilitation Program for children and womens at Social Protection Home for Womens Jakarta This research is evaluation using research methods kualitatif approach with analyze technique based on standard operating procedures RPSW 2011 and Best Practice Standards 2010 Result of research finding is that some activity of implementation program at RPSW has not follow SOP and best practice standards The researcher suggests that organization must improve their program for a better later "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas upaya PSBR Taruna Jaya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak akan kesejahteraan dan perlindungan, juga menggambarkan teknologi PSBR sebagai suatu human service organization dalam memberikan pelayanan sosial kepada para anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PSBR telah memenuhi kebutuhan anak akan kesejahteraan dan perlindungan, kemudian PSBR menggunakan people proessing technology dan people sustaining technology dalam pemberian pelayanan sosial tanpa merubah personal atrribute anak yang menyebabkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan ketika sang anak keluar dari PSBR.

---

ABSTRACT

This research discusses the PSBR Taruna Jaya efforts in fulfilling basic needs of the child welfare and protection, also illustrates the PSBR technology as a HSO in providing social services to the children with social welfare issues. This research used a descriptive approach with qualitative methods.

These results indicate that the PSBR has fulfilled the needs of the child welfare and protection and then PSBR uses people proessing technology and people sustaining technology in the provision of social services without changing personal atributte that not led to an increase in well-being when the child hes been out of PSBR."

"Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera jasmani dan rohani, merupakan kewajiban kedua orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang utama untuk mewujudkan pelaksanaan kesejahteraan anak, orang tua yang pertama dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Bila terdapat penyalah gunaan kekuasaan atau penelantaran anak maka orang tua dapat dicabut hak penguasaan anaknya. Walaupun tidak secara tegas dicantumkan namun masih dapat kita jumpai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan anak yaitu dalam bab-bab yang mengatur tentang kekuasaan orang tua dan Perwalian. Hal yang mendasari setiap putusan Hakim di Pengadilan adalah untuk memberikan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan anak."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan sebagai daerah yang menduduki urutan sembilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengumpulan data dengan wawancara secara t observasi, telaah dokumen, dan dianalisis secara deskriptif kualita seksual terhadap anak karena kurangnya intensitas interaksi antara orangtua dan perkembangan teknologi yang mudah diakses anak, dan pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya dihukum seberat-beratnya, ditambah dengan hukuman pemberatan supaya tidak mengulang kembali. Perkembangan teknologi informasi sebaiknya dikontrol dengan penutupan situs yang mengarah pada kekerasan dan pornografi. Melakukan rujukan kepada berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban, memberi rujukan pelayanan dan pendampingan, sehingga memperoleh jalan keluar kasus yang dihadapinya. Perlu keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga berbagai elemen yang ada. Berbagai lembaga penangan layanan korban dituntut lebih proaktif menindaklanjuti beberapa kasus, tidak perlu ada pengaduan. Penanganan kekerasan fisik menjadi domain kesehatan untuk menyembuhkan, untuk jenis trauma membutuhkan pendekatan berbagai pihak sebagai empati kepada korban. Kementrian sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial cq. Direktorat Anak, diharapkan dapat menyusun program dalam memperkecil kasus kekerasan seksual terhadap anak."

"ABSTRAKAnak sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya korban kesusilaan. Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan tentu tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga psikis. Namun, dalam proses peradilan pidana, kedudukannya sebagai korban cenderung terpinggirkan. Melihat perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan yang belum terlalu diperhatikan dalam proses peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif dipergunakan sebagai model alternatif penanganan perkara anak yang dinilai lebih mampu menjamin perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Pada penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus Sedangkan secara yuridis, penulis melakukan wawancara terhadap Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak terkait pengetahuannya mengenai sistem peradilan pidana anak.Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) penanganan perkara anak dengan model pendekatan restorative justice nyatanya belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan apabila dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional (2) aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya belum begitu menjamin perlindungan terhadap anak korban (3) sistem peradilan pidana anak seharusnya kedepan mampu memperhatikan kepentingan dan perlindungan tidak hanya untuk anak pelaku, tetapi juga untuk anak korban dan anak saksi.

---

ABSTRACT

Children are surely vulnerable to be the victims of crimes, especially victims of criminal acts of decency. The children who are being the victims of criminal acts of decency are not only suffer physically but also psychologically. However, in the criminal justice system, their positions as victims tend to be marginalized. Seeing the child?s protection and status as a victim of crime has not been paid too much attention in the criminal justice system, restorative justice approach is used as an alternative model of handling the case of children, which is considered as more capable of guaranteeing the protection and status of children as victims of crime. The author uses normative juridical research. In the normative research, the authors uses the statute approach and use the case approach. In the juridical research, the author conducted the interview with police, prosecutor, and judge related to their knowledge of the criminal justice system of children.

Results of the study can be concluded as follows: (1) Handling the case of the children with restorative justice approach in fact has not been able to provide protection to child as victims of crime when compared to the conventional criminal justice system mechanism. (2) The law enforcers in carrying out their role have not been fully guaranteed the protection of the child as victims. (3) the criminal justice system of children should be able to observe the concerns and the protection."

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."