Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Interkoneksi merupakan suatu keterhubungan antar jaringan telekomunikasi daripenyalenggara telekomunikasi yang berbeda. Tanpa intcrkoneksi, pelanggan tidakakan dapat berkomunikasi dengan penyelenggara jaringan yang berbeda kecualidengan jaringan yang sama. Saat ini untuk layanan telekomunikasi domestik masihbersifat monopoli sehingga dalam hal ini tidak ada biaya interkoneksi dalam hal inischingga dengan dipercepamya hak eksklusivitas maka akan banyak perusahaan yangjuga bergerak dalam layanan ini yang juga membutuhkan interkoneksi denganpemsaahaan yang telah ada.Tesis ini menjelaskan tentang penerapan interkoneksi dimasa mendatang sehubungandengan dipercepatnya hak eksklusivitas operator incumbenz yang menyebabkanmunculnya pcrusahaan baru yang dalam hal ini juga membutuhkan interkoneksi dariperusahaan yang telah ada yang juga dalam hal ini agar antar perusahaan baik yangada maupun yang baru tidak merasa terbebani_Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan tugas tesis ini adalah menghitung bebanintcrkoneksi sehingga dapat diperoleh proporsi yang sesuai danjelas yang daiam halini menggunakan prinsip hanya membayar apa yang digunakan dan juga menentukanketetapan letak titik interkoneksi yang sccara tak langsung berpengaruh kepadabesarnya biaya yang dikeiuarkan setiap penyelenggara agar kompetisi dapat beljalandengan adil.

---

Abstract Interconnection represent circuit among telecommunications network from d_iH`ercnttelecommunications organizer. Without interconnection, subscriber will not earn tocommunicate with different network organizer except with same network. In this timefor the domestic telecommunications service still have the character of monopolies sothat in this case there no expense interconnection in this case so that by quickening ofrights exclusive hence will a lot of company which also make a move in this service iswhich also require interconnection with company which there haveThis thesis explain about applying interconnection of a period of coming refer toquickening of rights of exclusive of operator incumbent causing new companyappearance is which in this case also require interconnection from company whichthere have also in this case inter company in order to the new and also existinggoodness do not feel encumbered.Activity of performed within compilation of this thesis duty is counting obtainableburden interconnection so that the clear and appropriate proportion is which in thiscase use principle only pay is used as well as determining decision of arrest point ofinterconnection which indirect have an effect on to level of expense released by everyorganizer in order to the ambulatory competition dispassionately"

"Undang-Undang no. 22 1 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengembangkan daerahnya, sementara itu Undang-Undang no. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi memberi peluang kepada swasta untuk melakukan usaha di bidang jaringan dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai kewewenangan dan berpeluang untuk mengembangkan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerahnya.Penulisan tesis ini membahas kajian antisipasi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan kewenangan dan peluang tersebut di atas. Kajian antisipasi ini menggunakan teori manajemen bisnis dalam menentukan strategi-strategi yang diperlukan. Sebagai tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha jaringan dan layanan telekomunikasi untuk melakukan usaha di daerahnya. Sebagai obyek untuk contoh penerapan hasil kajian ini adalah Pemerintah Kota Depok. Dan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Pemerintah Kota Depok diperoleh strategi-strategi yang diperlukan yang dapat diusulkan untuk menangani pengembangan jaringan dan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Depok.

---

Law no. 22 of 1999 relating to Local Government confers extensive power on Local Governments (Districts and Towns) to develop themselves, whereas Law no. 36 of 1999 relating to Telecommunication provides the private sector the opportunity to engage in business in the field of telecommunication networks and services. The Local Governments have, therefore, also the competency and opportunity to develop telecommunication networks and services in their regions.This thesis is a study of the Local Government anticipation in taking advantage of the aforementioned competency and opportunity, and uses the business management theory in determining the strategies required. The aim is to create a conducive environment for telecommunication network and service entrepreneurs to engage in business in their region.The Kota Depok Government serves as example of the result of the study. From the outcome of the Kota Depok Government external and internal environmental analyses, the required strategies were obtained that might be proposed to manage the development of telecommunication networks and services in Depok."

"Tarif interkoneksi antar operator di era kompetisi, merupakan masalah yang cukup komplek. Pemerintah sebagai regulator berkepentingan untuk membuat formulasi tarif interkoneksi yang adil, dimana perhitungannya harus berbasis biaya dan sebanding dengan resources yang digunakan. Tarif interkoneksi yang mencerminkan cost-based charge diperoleh melalui studi biaya bottom-up dengan kerangka teori-nya forward looking-incremental cost. Studi biaya tersebut menghasilkan beban biaya layanan tiap operator. Formulasi tarif interkoneksi diidentifikasian melalui berbagai faktor, dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi besaran tarif interkoneksi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaran tarif interkoneksi diperoleh melalui suatu analisa. Faktor-faktor tersebut antara lain: beban biaya layanan tiap operator (Bon ), lama waktu existing tiap operator (AEon ), dan tarif terhadap diferensiasi jarak tiap operator (ATJn ).

---

The interconnection charge among operators in era competition has a lot of complex problems. The government as a regulator has an obligation to make a rule of interconnection charge. The interconnection charge must be the cost-based and the proportional by resources each operator. The interconnections charge on cost-based is identified from the cost study's the bottom-up approach by the theoretical framework's the forward looking incremental costs. The costs-study approach produced the services cost each operator. The formulation of interconnection charge is identified by some factors, which these factors affected a number of interconnection charge. The factors affected a number of interconnection charge, is identified by the analysis. These factors are the services costs each operator (ATJn), the time-scope of existing each operator (ATJn) and the charge of differentiation distance each operator (AEon)."

"Sejalan dengan perkembangan dan praktek bisnis kartu kredit yang semakin marak dan beragam, temyata pengajuan dan pencairan kredit mclalui kartu kredit tidak didukung oleh sistem aturan hukum didalamnya. Sebagaimana layaknya pengajuan dan pencairan kredit kepada nasabah yang sarat dengan peijanjian_ maka kartu kredit pun tentunya adalah sarat dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukannya.Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kartu kredit. seringkali memberikan potensi tindak pidana dan kerugian yang sering dialami oleh nasabah kartu kredit, sebagai akibat kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan penerbit kartu kredit yang bekeijasama dengan pihak merchant atau pelaku usaha, demi mengejar target keuntungan bisnis. Alangkah ironisnya apabila melihat praktek bisnis perhankan yang sarat teknologi, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat hukum sebagai aturan yang menunjang dalam mengatur dunia perbankan sebagai bagian dari institusi perekonomian.Melihal gejala praktek bisnis bank yang demikian adalah sangat disayangkan apabila praktek bisnis bank dalam kartu kredit dilakukan tanpa adanya pedoman atau acuan yang berlandaskan pada aturan hokum. Masih segar dalam ingatan ketika muncttlnya gerakan Sumarlin atau Paket Oktober "88 yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru dan berbagai kemudahan yang diberikan bagi hank-bank yang tclah ada untuk membuka kantor-kantor cabang justru menjadikan dunia pcrbankan semakin terpurtlk oleh karena tidak didukung aleh pranata hukum yang ada.Sejauh ini walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan operasional produk bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-ui.dang perbankan dan peraturan Bank lndonesia,akan tetapi ternvata produk layanan jasa bank khususnya pada kartu kredit beltml dilakukan dukungan atau landasan yang kokoh sebagai aeuan hokum untuk melaksanakan praktek bisnis bank yang sehat.Sementara itu Bank penerbit kartu kredit dan pihak pelaku usaha selalu bcrlindung dibalik scjumlah aturan yang diciptakan dalam sistem operasionalisasi kartu kredit serta pcrjanjian kerjasama yang dilakukan diantara mereka. ArLinya. Bank penerbit kartu Kredit dan Pelaku Usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari ketidaknyamanan kartu kredit yang diterbitkannya dalam bertransaksi. Dengan demikian timbul persoalan sebagai bcrikut:1. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan pada bank penerbit kartu kredit ?2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia telah diterapkan dalam proses pelaksanaan kartu kredit pada bank ?"