Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan kebijakan asimilasi terhadap anakanak Aborigin half-caste di Australia. Pembahasan dimulai dari tahun 1937 dimana seluruh perwakilan dari negara bagian dan Northern Territory Australia berpartisipasi di dalam Konferensi Nasional Pertama Australia tentang masalah Aborigin yang diadakan di Canberra. Konferensi tersebut dianggap sebagai tolak ukur yang berkaitan dengan penerapan kebijakan asimilasi terhadap orang-orang Aborigin, khususnya keturunan half-caste. Sayangnya pengenalan kebijakan asimilasi tersebut tertunda dengan adanya Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1951, seluruh negara bagian dan Northern Territory Australia akhirnya mengadopsi kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi menganggap bahwa _kebudayaan dan cara hidup kulit putih superior dan kebudayaan dan cara hidup orang-orang Aborigin tidak memiliki nilai_. Penerapan kebijakan asimilasi tampaknya menjadi kontroversial karena kebijakan tersebut tetap melanjutkan praktik-praktik dari kebijakan proteksi sebelumnya yang memindahkan anak-anak Aborigin half-caste dari keluarganya ke lembaga-lembaga Aborigin. Tahun 1967 secara hukum menyaksikan akhir dari kebijakan asimilasi. Sejak tahun tersebut kebijakan integrasi terhadap orang-orang Aborigin , termasuk anak-anak Aborigin half-caste diimplementasikan. Hal ini menandakan bahwa orang-orang Aborigin dimasukkan ke dalam masyarakat Australia yang lebih besar dibawah sistem pemerintahan Australia

---

AbstractThis undergraduate thesis discusses the application of assimilation policy towards Aboriginal half-caste children in Australia. The discussion begins from 1937, where all of the States_ representatives as well as the representative of the Northern Territory participated in the Australian National First Conference on the Aboriginal issues held in Canberra. The Conference has been considered as a milestone regarding the application of assimilation policy towards Aboriginal people, especially half-caste descents. However, the introduction of assimilation policy was delayed because the World War II. By 1951 all of the Australian States and the Northern Territory adopted the assimilation policy. The assimilation policy assumed _the white culture and lifestyle is superior and Aboriginal culture and lifestyle is without value_. The application of assimilation policy seemed to have been controversial since the policy continued the practices of the previous protection policy that removing Aboriginal half-caste children from their families to the Aboriginal institutions. The year 1967 legally witnessed the end of assimilation policy in Australia. Since that year the integration policy towards the Aboriginal people, including the half-caste children has been implemented. This, means the Aboriginal people has been included into the larger Australia society under the Australian governmental system"

"Tulisan ini secara umum memaparkan bagaimana orang Tionghoa Indonesia dipahami dewasa ini dan sejauh mana kebijakan asimilasi yang disuarakan oleh pemerintah Orde Baru mempengaruhi mereka dalam proses penggantian agama. Kemudian dipaparkan pula bagaimana mereka memandang diri mereka dalam bersosialisasi dengan pribumi, setelah memeluk agama Islam. Metode yang dipakai dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan di bidang Sosial dan Budaya serta penelitian lapangan melalui serangkaian wawancara dengan tokoh-tokoh yang paham mengenai masalah Tionghoa Indonesia dan Islam. Di akhir penelitian terlihat bahwa selain karena adanya kebijakan mengenai asimilasi, terdapat pula beberapa faktor lain yang mendorong orang Tionghoa Indonesia memutuskan memeluk agama Islam. Asimilasi bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong mereka untuk memeluk agama Islam."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai organisasi Pembina Iman Tauhid Islam, sebagai salah satu organisasi dakwah sekaligus asimilasi di kalangan etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan golongan minoritas ini memutuskan untuk menjadi muallaf. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka menyebarkan dakwah sekaligus memperkenalkan Islam di kalangan etnis Tionghoa, PITI mengadakan kerja sama dengan Bakom-PKB, yang merupakan lembaga asimilasi terbesar di Indonesia, dan didukung oleh kalangan militer.

---

ABSTRACTThis min thesis study about Pembina Iman Tauhid Islam, as one of dakwah organization and assimilation at once among Tionghoa ethnic. It purpose to know about what factors that made this minority group decided to be a muallaf. This research use history method consist of four steps, which is heuristic, critic, interpretation, and historiography. It showed that to spread dakwah and to introduced Islam among Tionghoa ethnic, PITI made a cooporation with Bakom-PKB, which is the biggest assimilation organization in Indonesia, and assimilation was support by military."

"Permasalahan yang dihadapi Kola Pasuruan saat ini adalah bangunan kuno dalam keadaan tidak terawat, bahkan ada yang mengalami pembongkaran, dan alun-atun menjadi area perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengidentifikasi informasi faktual mengenai potensi dan permasalahan pelestarian kawasan untuk dievaluasi dan menarik kesimpulan, dengan mengunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis perubahan kawasan pusat Kota Pasuruan adalah historis deskriptif. cross tabulation, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan citra kawasan masih terlihat. masing-masing zona memiliki pengelompokan arsitektur, perlu adanya perda pelestarian, dan secara umum masyarakat mendukung pelestarian"

"Backgrounds: Since decentralization year 2001, various innovations have been made by the districts or municipalities, especially on delegating broader decision space for management of community health centers to meet demands for qualified medical care. Objective: This study aimed to determine the relationship on autonomy level at health centers (decision space) of employee motivation. The motivation of employees was related to the concept of Motivating Potential Score, that composed of Skill Variety, Task Identity, Task Significance, Autonomy, and Job Feedback. Methods: tt was an observational study with a cross sectional design, carried out at Puskesmas Depok /I (150 type), Sleman District, Yogyakarta Province and at Puskesmas Bangil (self-management type), Pasuruan District, and Puskesmas Karangsari (free type), Blitar Municipality both in East Java Province. The study was done from May to December 2009. Respondents were employees at public health centers taken by random sampling to proportional size. Analysis were to assess the status of autonomy relationship with employee motivation at public health centers, tested by anova and combined with qualitative analysis from in-depth interviews to heads of the centers. Results: Results showed that most employeer motivation at each type of health centers was cathegorized as fairly autonomy status for public health center with 150 (62.5%), self-management (72%) and free type (75.7%). The Anova test were F = 1.450 at p-value = 0.240 (p > 0.05). Hence, it could be said there was no difference on employee motivation at health center type, 150, self-managed and free type. Recommendations:This study recommends that heads of community health centers should be able to encourage development of intrinsic motivation to create leadership to give inspiration for employees and supportive work environment, empowering employees, delegating meaningful work and enhancing employee competency."