Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunikasi pemasaran sosial dilakukan dengan tujuan akhir mengubah perilaku khalayak masyarakat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya Komunikasi pemasaran sosial yang dilaksanakan akan lebih efektif hasilnya bila didasari pada strategi komunikasi dan perencanaan yang tepat.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 ini sudah lama diterbitkan, diundangkan, dikomunikasikan, dan diinformasikan dalam bentuk sosialisasi dengan Program kegiatan komunikasi dan informasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, namun hasilnya belum maksimal karena masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahuinya (hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang terjaring Operasi Yustisi Kependudukan).Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian berusaha memberikan gambaran bagaimana program kegiatan komunikasi dan informasi sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta serta evaluasinya.Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media, baik media massa tidak langsung maupun media langsung/tatap muka masih terbatas. Tidak tersedianya sumber daya manusia atau pegawai yang kompeten, tidak adanya pegawai yang memiliki latar belakang komunikasi, dan tidak adanya wawasan yang luas dibidang komunikasi masih menjadi hambatan, kondisi seperti ini akan berdampak pada kesempurnaan penerimaan pesan yang didapat masyarakat Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi, registrasi, dan pengendalian penduduk masih belum sesuai harapan. Akhirnya proses pertukaran kebutuhan seperti yang diisyaratkan oleh Pemasaran Sosial sulit untuk terwujud.Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan program kegiatan komunikasi dan informasi, diawali dengan pembentukan dan penetapan blueprint strategi komunikasi terpadu yang diiringi dengan monitoring dan kontrol. Perencanaan strategi komunikasi sebaiknya didasari pada hasil segmentasi masyarakat agar apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diketahui dengan pasti."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."

"Besarnya pengaruh peraturan perundangan terhadap kehidupan rumah sakit, menjadi dasar untuk meninjau kembali kebijakan perumahsakitan tersebut. Dalam pelaksanaannya, peraturan perundangan dibagi dalam 2 sistem, yaitu : sistem sentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem sentralisasi, kekuasaan atau kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sedangkan dalam otonomi daerah kekuasaan atau kewenangan berada ditangan Daerah. Untuk melihat dan mengenali bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam dunia perumahsakitan, khususnya dalam perizinan perumahsakitan dilakukanlah sebuah studi kasus. Studi kasus ini dianalisa secara kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundangan perizinan RS yang berlaku saat ini, kemudian peneliti melakukan klasifikasi peraturan perizinan RS berdasarkan siklus hidup rumah sakit (peraturan perundangan mengenai rencana dan bangunan, peraturan perundangan mengenai organisasi dan manajemen, peraturan perundangan mengenai hasil pelayanan, peraturan perundangan mengenai akreditasi dan sertifikasi, peraturan perundangan mengenai peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan mengenai sanksi dan penutupan). Setelah mengetahui dan mengelompokkan peraturan perizinan RS, kemudian kewenangan diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam sistem sentralisasi dan otonomi daerah sesuai yang tertulis didalam peraturan perundangan itu sendiri. Lebih lanjut, penulis memberikan saran-saran mana kewenangan yang dapat diserahkan kepada daerah mana yang masih tetap menjadi kewenangan Pusat. Hasil penelitian, pertama ditemukan ada 27 peraturan perizinan perumahsakitan. Keseluruh peraturan tersebut tersebar dalam berbagai sumber, tidak terorganisir dan tidak sistematik. Kedua, mayoritas otoritas dipegang oleh Pemerintah Pusat, hanya 2 (dua) yang menjadi kewenangan daerah. Melalui penelitian ini, saran yang diajukan adalah pertama, mengorganisir dan mengumpulkan semua peraturan perundangan perizinan RS kedalam satu peraturan perizinan yang lengkap yang mencakup keenam langkah siklus hidup RS. Disarankan dibuat secara sistematis dan jelas (termasuk semua kualifikasi dan persyaratan, juga biaya untuk mendirikan RS). Kedua, sebaiknya dibuat kebijakan satu pintu.Ketiga, agar segera dipertimbangkan untuk menyerahkan beberapa kewenangan Pusat kepada Daerah menjadi kewenangan daerah.

---

Great impact of rules and laws on hospital life became the reason to reconsider the hospital rules and laws. On practicing rules and laws there is a system of authority. This system is divided into 2: centralization and district autonomy. In centralization system, the power is in Central Government's hand, while in district autonomy is in districts.

To see and to understand how the centralization and district autonomy works on the hospital licensing regulations a study was conducted. This case study was analyzed qualitatively. The researcher gathered and analyzed all the hospital licensing regulations which prevail now, then classified them into hospital's life cycle (regulations of planning and building, regulations of organization and management, regulations of service output, regulations of accreditation and certification, regulations of participation of society, regulations of sanction and closing). After knowing and grouping all the hospital licensing regulations, then the writer identified and classified the regulations into centralization and district autonomy as it was written in the rules and regulations. Furthermore the writer gave suggestions about which one can be handed over by the Central Government to district autonomy and which one was still in Central.

It was found, firstly that there were 27 hospital licensing regulations. All these regulations were scattered in many sources, not well-organized, and not systematic. Secondly, the majority of the authorities were hold by the Central Government, only 2 matters were district's autonomy.

By this research, the writer suggested some ideas of ways out. First, to organize or to gather all the hospital licensing regulations, and to make it into one complete regulations that covers all the six steps of hospital life cycle. It was suggested to organize it systematically and clearly (including all the qualifications and the requirements, and also the expense for building or malting a hospital).

Secondly, it was suggested to arrange or to make it into one door policy.

Thirdly, soon consider to hand over some authorities from Central Government to district autonomy to be the District's autonomy."

"Lembaga pewakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, pengaturan perwakafan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sering terjadi tanah wakaf sudah tidak diketahui lagi, adanya tanah/benda wakaf yang dijual dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan PP. No. 28/1977 khusus mengatur wakaf sosial/umum. Sampai saat ini, khususnya di DKI Jakarta, pelaksanaan PP No. 28/1977 belum dapat berjalan dengan baik. Hal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PP No. 28/1977 adalah ketidakpahaman ini, banyak tanah-tanah wakaf mudah terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah antara lain memberikan penyuluhan tentang perwakafan."