Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 34334 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ima Suwandi
Jakarta: Bharata Karya Askara, 1985
334.2 IMA k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fenny Kusumaningtyas
"Koperasi menjadi bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi terwujudnya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggotanya itu sendiri atau pun masyarakat sekitarnya. Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari masyarakat yang perekonomiannya terbatas. Dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat yang terbatas, Pemerintah Indonesia memperhatikan perkumpulan koperasi, apalagi sejak adanya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi semakin diperhatikan.               Sejak saat itu koperasi di Indonesia mulai bermunculan dan dilatarbelakangi oleh upaya agar terciptanya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor perekonomian. Meski pun aturan-aturan mengenai Koperasi telah diatur secara rinci, namun tetap saja banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan, terlebih terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam menjadikan potensi terjadinya penyimpangan, seperti dalam Putusan PN No. 30/pdt.G/2014/PN Sbr di mana putusan PN Sumber dianggap keliru dalam menafsirkan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengikutsertakan sebuah koperasi turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra kerjanya dan terdapat perbedaan penafsiran oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang justru membebaskan koperasi tersebut dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh mitra kerjanya

Cooperatives are part of the economic structure, which means that in their activities they take part in the realization of a prosperous economic life for both the people who are members themselves and the surrounding community. Cooperatives have a considerable role in structuring joint ventures among communities whose economies are limited. In order to advance the limited economy of the community, the Government of Indonesia pays attention to cooperative associations, especially since the existence of Article 33 of the 1945 Constitution, which emphasizes that cooperatives are the "soko guru" of the Indonesian economy. The legal position of cooperatives has become increasingly considered since the existence of Article 33. Since then, cooperatives in Indonesia have begun to emerge and are motivated by efforts to create people's welfare, especially in the economic sector. Although the rules regarding cooperatives have been regulated in detail, there are still many deviations, especially related to the collection and distribution of funds and the absence of protection for customers of fund storage in savings and loan cooperatives, making potential deviations, as in PN Decision No. 30 / pdt. G/2014/PN Sbr, where the decision of PN Sumber is considered to be erroneous in interpreting Article 1367 of the Civil Code, which includes that a cooperative is also responsible for unlawful acts committed by its partners, and there are differences in interpretation by the Panel of Review Judges, which actually releases the cooperative from responsibility for actions committed by its partners."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996
334 KOP (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Iskandar Soesilo
Jakarta: RMBooks, 2008
334.095 98 ISK d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Galuh Adhi Wicaksono
"Skripsi ini dilatarbelakangi dengan diputus pailit nya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk itu dilakukan analisis kesusai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg mengenai kepailitan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sesuai dengan ketentuan Hukum Koperasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah dalam penghimpunan modal pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan apakah pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang memutus pailit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sudah sesuai dari ketentuan Hukum Koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah tergolong sebagai modal sendiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berbentuk simpanan sukarela dan mengetahui kekurangan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah karena tidak memperdalam ketentuan hukum koperasi dalam menentukan tabungan dan simpanan investasi berjangka mudharabah milik pemohon pailit untuk dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Saran penulis kepada Majelis Hakim pengadilan niaga sebaiknya dalam memutus pailit badan hukum koperasi perlu melihat ketentuan-ketentuan hukum koperasi Indonesia, yang kemudian dari ketentuan tersebut dimasukan juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga  memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

This Thesis discusses Bankruptcy of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah by Semarang Commercial Court. For this reason, an analysis is carried out following the consideration of the judge in verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg regarding bankruptcy of the Savings and Loan Cooperative and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah in accordance with the provisions of Cooperative Law. The problems discussed within this thesis are how the position of mudharabah investment deposits in capital of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing and whether the Judges consider the verdict in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pailit /2017/PN.Niaga.Smg which decides bankrupt Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah is in accordance with the legal aspects of the cooperative. The research method used in this writing is juridical normative. The results is knowing that the position of mudharabah deposit is classified as the equity of the Savings and Loan Cooperatives and Islamic Finance, which is in the form of voluntary savings and know the lack of legal considerations made by the Panel of Judges in making bankrupt decisions against Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah because it does not deepen the legal provisions of cooperatives in determining bankruptcy applicants savings and mudharabah deposits to be categorized as debt in bankruptcy law. The authors advice to the Judges of the commercial court should be in deciding bankruptcy Cooperative legal entities need to look at the legal provisions of Indonesian cooperatives, which then from the provisions are included also in the judicial legal considerations, so as to provide legal certainty and justice for litigants.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Chairul Baihaqi
"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan Upaya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru dalam meningkatkan usaha ekonomi anggota dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Has Telaga Biru Desa Parigimekar dalam menjalankan peranannya meningkatkan usaha ikan hias. Penilitian ini penting, karena organisasi kelompok usaha Ikan hias ini berdiri dengan inisiatif warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan Cara berbudidaya ikan hias secara mandiri dan menggunakan serta memanfaatkan media sumberdaya alam yang terbengkalai dengan melembagakan did membentuk organisasi lokal. Fenomena inilah yang menjadikan kelompok ini menarik untuk di teliti.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi lokal yang diteliti yaitu Kelompok Usaha Ikan Hias 'Telaga Biru? Desa Parigimekar Kabupaten Bogor.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru mempunyai upaya yang sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggota kelompok yang tinggal di Rukun Warga 01 dan Rukun Warga 02 dengan menggunakan Situ Ciseeng yang semula tidak termanfaatkan terbengkalai begitu saja kini menjadi media pembudidayaan ikan hias yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tetap mereka. Kelompok Usaha ikan Hias Telaga Biru merupakan organisasi lokal yang berbentuk membership (keanggotaan) namun dalam pelaksanaan kegiatannya cenderung berbentuk cooperafive (koperasi) karena di dalamnya mengutamakan kesejahteraan anggotanya.
Faktor pendukung berkembangnya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah Kepercayaan dan adanya konsensus seluruh anggota. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah terjadinya ketidakefektifan dalam organisasi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pengurus dan anggota, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sehigga mengancam keberlangsungan usaha ekonomi mereka, kesulitan pemasaran produk hasil ikan hias pada pihak konsumen lokal maupun luar negeri sehingga mempengaruhi penjualan produk ikan hias kelompok dan belum memaksimalkan pendapatan kelompok terutama untuk menangkap peluang permintaan konsumen luar negeri yang masih menggunakan pihak ketiga.
Dengan adanya kendala yang dihadapi ini maka penulis menyarankan agar pihak organisasi melakukan beberapa hal yang sangat panting berkaitan dengan eksistensi organisasi di masa depan diantaranya adalah organisasi kelompok usaha ikan hias telaga biru harus melakukan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusianya dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan meningkatkan pendidikan para pengurus dan anggotanya, meningkatkan pengetahuan pemanfaatan sumberdaya aim yang berkelanjutan dengan cars bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, melakukan inovasi dalam memasarkan hasil praduksi ikan hias dengan Cara menggunakan teknologi (Internet) dan media massa serta elektronik sehingga mudah memperoleh konsumen lokal.dan intemasional."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21721
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beddu Amang
Jakarta : Dharma Karsa Utama , 1995
338.672 22 BED e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ropke, Jochen
Jakarta: Salemba Empat , 2000
334 ROP et
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Soraya Agusta
"Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu inovasi fintech yang paling berkembang di Indonesia, untuk itu OJK telah menerbitkan POJK 77/2016 untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan P2PL menyebabkan banyaknya pelaku usaha ilegal, salah satunya KSP yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa memiliki izin penyelenggara yang diterbitkan oleh OJK. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kegiatan usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimanakah peran KemenKopUKM dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSP tidak dapat melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena telah melanggar ketentuan usaha simpan pinjam yang diatur dalam PermenKopUKM 15/2015 sebagaimana diubah dengan PermenKopUKM 2/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Simpulan kedua penulis adalah peran pengawasan KemenKopUKM termasuk dalam lingkup pembinaan yang diatur dalam Pasal 60 – 64 UU Perkoperasian dan PermenKopUKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, dan pelaksanaannya diatur dalam PermenKopUKM 9/2020 tentang Pengawasan Koperasi yang mana tahapan Pengawasan Koperasi meliputi: persiapan pemeriksaan; pelaksanaan pemeriksaan; pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau penerapan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KemenKopUKM untuk mewajibkan pelaporan terhadap KSP yang menyelenggarakan Jaringan Pelayanan Digital Financial Service, serta kepada OJK untuk mempertahankan pengumuman data penyelenggara yang terdaftar dan/atau berizin sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peer to Peer Lending is one of the most developed fintech innovations in Indonesia, therefor OJK has issued POJK 77 of 2016 to regulate the organization of peer to peer lending activities. The high public interest in peer to peer lending services has led to many illegal business actors, including savings and loans cooperative that carry out their business activities by providing online loan service without having the provider license issued by OJK. The research questions in this thesis are how the lending activities carried out by information technology-based savings and loans cooperative are based on statutory regulations, and what is the role of the KemenKopUKM in supervising information technology-based lending activities carried out by savings and loans cooperative. The research method in writing this thesis is a juridicalnormative method, using statutory regulations, books, and articles. This thesis concludes that Savings and Loans Cooperative cannot carry out information technology-based lending activities because it violate the provisions of the saving and loan activities regulated in the PermenKopUKM 15/2015 as amended by PermenKopUKM 2/2017 on Savings and Loans by Cooperative. The second conclusion is that the supervising role of KemenKopUKM is included in the scope of development program regulated in Article 60 – 64 UU perkoperasian and PermenKopUKM 9/2018 on Operation and Development of Cooperative, and its implementation is regulated in PermenKopUKM 9/2020 on Cooperative Supervision, which the stage of supervision are preparation examination; implementation of the examination; reporting of examination results, and/or application of administrative sanctions. Hopefully, this thesis can provide input to KemenKopUKM to require reporting to the savings and loans cooperative that organize Digital Financial Service, as well as to OJK to maintaining the announcement of registered and/or licensed fintech lending business actors as a form of supervision of information technologybased lending activities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>