Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the financial crisis of 2008-09, central bankers around the world have been forced to abandon conventional monetary policy tools in favour of unconventional policies such as quantitative easing, forward guidance, lowering the interest rate paid on bank reserves into negative territory, and pushing up prices of government bonds. Having faced a crisis in its banking sector nearly a decade earlier, Japan was a pioneer in the use of many of these tools.Unconventional Monetary Policy and Financial Stability critically assesses the measures used by Japan and examines what they have meant for the theory and practice of economic policy. The book shows how in practice unconventional monetary policy has worked through its impact on the financial markets. The text aims to generate an understanding of why such measures were introduced and how the Japanese system has subsequently changed regarding aspects such as governance and corporate balance sheets. It provides a comprehensive study of developments in Japanese money markets with the intent to understand the impact of policy on the debt structures that appear to have caused Japan’s deflation. The topics covered range from central bank communication and policymaking to international financial markets and bank balance sheets.This text is of great interest to students and scholars of banking, international finance, financial markets, political economy, and the Japanese economy."

"ABSTRAKPerdebatan tentang bail out untuk menyelamatkan bank kembali muncul sejak krisis keuangan global 2007-2008. Amerika mengeluarkan dana talangan lebih dari 475 miliar dolar, terbesar dalam sejarah. Beberapa pihak menganggap talangan itu berhasil dan beberapa dianggap gagal dan tidak konstitusional karena mereka menyediakan dana perpajakan ke sektor swasta. Di Indonesia hal serupa muncul setelah keluarnya bail out untuk bank Century sampai akhirnya protokol krisis Indonesia tidak lagi menggunakan jaminan sehingga pembaharuan rezim harus diperiksa kembali apakah layak atau tidak. Peneliti menggunakan pengujian sensitivitas dinamis dan metode CoVaR untuk melihat dampak sistemik dan persyaratan modal jika terjadi skenario buruk dalam perekonomian. Peneliti hanya menghitung aset LPS sebagai penjamin karena mayoritas pemegang saham modal dan kontribusi industri perbankan yang menjadi sumber daya dalam mekanisme bail in sulit diukur dengan andal. Dengan demikian peneliti menemukan bahwa dengan skenario optimis, LPS sendiri masih dapat menangani skenario base case dan skenario adverse. Namun tidak lagi bisa menangani saat skenario bergeser menjadi severely adverse atau skenario dengan kondisi krisis 1998.

---

ABSTRAKIndonesia has been implementing the no bail out mechanism as part of its protocol to rescue bank problem mainly for systemically important bank. It is utterly important to perform a simulation test to check the feasibility of this newly implemented policy. This research uses dynamic stress testing and CoVaR methods to see the systemic impact and capital requirements in the event of an economic downturn and normal condition. The guarantee proxy is limited to Indonesian Deposit Insurance Corporation LPS asset only due to lack of majority shareholder capital and bank contribution in bail in mechanism data availability . The result shows that with under the optimistic scenario, LPS asset is sufficient to cover the cost of bank rescue. However, under the pessimistic scenario, the cost is beyond LPS capability. Hence no bail out mechanism can only be working properly under normal condition but not in severely adverse condition. "

"Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan dan penilaian Mahathir Mohamad memilih untuk menerapkan kembali kebijakan new economic policy dalam upaya mengatasi dampak krisis finansial Asia tahun 1997, dan menolak secara tegas paket bantuan yang ditawarkan oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Alasan Mahathir Mohamad dapat dijelaskan secara rasional melalui penilaian-penilaian terhadap konsekuensi yang akan didatangkan dari kebijakan alternatif yang akan diterapkan. Pilihan tersebut memberikan dampak pada pembangunan ekonomi dan politik di Malaysia.Dengan menggunakan teori pilihan rasional karya Raymond Boudon, dan konsep experience & decision Value milik Kahneman dan Tversky, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pilihan rasional dalam pengambilan kebijakan publik yang berkembang di Malaysia. Hal ini diindikasikan melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia didasarkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dijalankan sebelumnya, yakni New Economic Policy (1970-1990) dan National Development Policy (1991-1996). Selain itu, Mahathir juga menilai konsekuensi yang akan terjadi, apabila Malaysia menerima paket bantuan IMF, maka akan terjadi liberalisasi pasar dan intervensi asing serta merusak tatanan ekonomi dan politik Malaysia yang telah dibangun selama ini.

---

The research discussed in this article is intended to explain the reason and judgment Mahathir Mohamad chose to reimplement new economic policy in an effort to overcome the impact of the Asian financial crisis of 1997, and explicitly reject the aid package offered by International Monetary Fund and the World Bank. Mahathir Mohamad reason can be explained in a rational way through assessments of the consequences that will come from alternative policies that will be applied. The options have an impact on economic and political development in Malaysia.Using the theory of rational choice by Raymond Boudon, and the concept of experience value and decision value by Value Kahneman and Tversky, this paper seeks to identify the characteristics of rational choice in developing public policy in Malaysia. This is indicated by measures taken by the Malaysian government is based on political economic policies that run before, the new economic policy (1970-1990) and national development policy (1991-1996). Moreover, Mahathir also assess the consequences will be if Malaysia receive IMF aid package, there will be liberalization of markets, foreign intervention and undermine economic & political order Malaysia that have built over the years."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini mencakup tahun 2003 – 2023 dan dibagi menjadi 5 fase: full period (Januari 2003 – Maret 2023), fase 1 (Pra Krisis Keuangan Global 2008), fase 2 (Krisis Keuangan Global 2008), fase 3 (Pasca Krisis Keuangan Global 2008 dan Pra Pandemi COVID-19), dan fase 4 (Pandemi COVID-19). Digunakan metode GARCH-BEKK untuk mendapatkan hasil volatility spillover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat spillover antara JCI dengan kelima indeks saham lainnya berbeda-beda. Meski begitu, terdapat pola yang sama dimana tingkat volatility spillover (dilihat dari koefisien GARCH-BEKK) mencapai titik tertinggi pada periode krisis (Krisis Keuangan Global 2008 atau Pandemi COVID-19).

---

This study aims to analyze the volatility spillover between Indonesia with Japan, China, Singapore, South Korea, and the United States. Specifically, this study wants to compare the volatility spillover on 5 pairs of national stock indices between the non-crisis period and the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 Pandemic. Therefore, the period of this study covers 2003 – 2023 and is divided into 5 phases: full period (January 2003 – March 2023), phase 1 (Pre-2008 Global Financial Crisis), phase 2 (2008 Global Financial Crisis), phase 3 (Post 2008 Global Financial Crisis and Pre Pandemic COVID-19), and phase 4 (Pandemic COVID-19). The GARCH-BEKK method is used to obtain volatility spillover results. The results of this study show that the relationship and level of spillover between JCI and the other five stock indices are different. Even so, there is the same pattern where the level of volatility spillover (viewed from the GARCH-BEKK coefficient) reaches its highest point during the crisis period (2008 Global Financial Crisis or the COVID-19 Pandemic)."