Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128330 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Puji Hastuti
"Ritus pertukaran telah menguatkan hubungan penduduk di Hulu Sembakung meski dibelah oleh batas negara. Sementara, batas negara dikonstruksi oleh kekuasaan yang dianggap sebagai pemilik kedaulatan tunggal. Kondisi ini melahirkan kepentingan penguasa untuk membuat patuh penduduk perbatasan terhadap proses rekonstruksi kekuasaan negara yang terjadi. Di lain pihak, wilayah perbatasan telah memiliki konsep ruang dimensi sosial-budaya yang telah lama hadir sebelum negara merekonstruksi konsep ruang teritorial. Negosiasi lintas batas yang dilakukan oleh penduduk setempat merupakan upaya penduduk untuk mempertahankan lanskap budaya dan memposisikan diri dalam arena sosial lintas-batas yang berusaha dihilangkan oleh negara.

Rite of exchange has been strengthening relationships between residents in Hulu Sembakung although split by borders. Meanwhile, borders are constructed by power which was considered to be the owner of a single sovereignity. This condition produces interests among authorities to make border residents submissive to the reconstruction of nation control that happened. On the other hand, the border area has had its own concept about socio-culture spatial dimensions that has long been presented before the country reconstruct the concept of the territorial. Cross-border negotiations conducted by local residents is an effort to preserve the cultural landscape and to position themselves in the cross-border social arena that is omitted by the state."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54757
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Rachmatullah
"Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia khususnya di pulau Kalimantan menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio-ekonomi, yang dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kalimantan, pemerintah sudah membuat kebijakan pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengamanan perbatasan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien jika didukung akses langsung menuju perbatasan. Untuk membantu akses tersebut, Kemhan merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) yang direncanakan menyusuri pilar perbatasan baik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis sejauh mana proses implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018 di lingkungan Kementerian Pertahanan RI selaku pembuat kebijakan dan TNI/Kementerian terkait selaku pelaksana kebijakan ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah dokumen yang terkait dengan objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi permenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam pengelolaan JIPP belum ditetapkan dalam suatu Struktur yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Dan diperlukan evaluasi terkait pemeliharaan pada pengelolaan JIPP yang tertuang dalam kebijakan ini, karena JIPP merupakan fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan secara intensif untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.

As a "front porch" of a country, the Indonesian border region, especially on the island of Borneo, holds several complex problems both from the aspect of security and socio- economic aspects, which can threaten the sovereignty of the State of Indonesia. To overcome the threat in the border region, especially in the Kalimantan region, the government has made border security policies carried out by the TNI in coordination with relevant ministries and agencies. The border security activities can be carried out efficiently if supported by direct access to the border. To assist with this access, the Ministry of Defense plans to develop a Border Inspection and Border Patrol Line (JIPP) which is planned to follow the border pillars both in the border areas of West Kalimantan and North Kalimantan.
Based on the description, the researcher wants to analyze the extent to which the implementation process of Permenhan Number 7 of 2018 in the Indonesian Ministry of Defense as a policy initiator and the TNI / Ministry is related as the pelaksana of this policy. This observation is done by looking at the factors that influence the implementation process, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and social, economic, and political environment.
The method used in this study is through a qualitative-descriptive approach to explore the implementation of the Regulation of Minister of Defense No. 7 of 2018 concerning the Management of Inspection and Border Patrol Line (JIPP) in the RI-Malaysia land border region. Primary data is obtained through in-depth interview and observation techniques, while to obtain secondary data a review of documents related to the object of research is conducted.
Based on the results of the study, it was found that there were various obstacles in the implementation process of policy implementers, one of which was not getting direct socialization in the form of an explanation of the policies of Permenhan Number 7 of 2018. Form of coordination between the Indonesian Ministry of Defense, the TNI and the ministry or Other institutions in the management of JIPP have not yet been defined in a clear structure, because there are still obstacles in terms of communication, coordination and cross-sector synchronization. And an evaluation related to maintenance is needed in the management of JIPP as stated in this policy, because JIPP is a facility that requires intensive maintenance to be used sustainably.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T53117
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Sulistyaningsih
"Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaan pertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkan dapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudian menjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauh tertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampu mewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkan bahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.
Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan di Entikong.
Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjal pada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataan program-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunan yang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasi anggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu ada pembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan, hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center for National Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border area and security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia, neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to be development pilot projec of area, subsequently, it may become reference for other PKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area, in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) in Indonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that development having been implemented there it had not be able to manifest growth and equality spirit, and even there are some isolated villages.
To find out problem resulting in the delay growth at Entikong and surrounding, it had been conducted research with qualitative and interview approach by identifying variable influencing policy implementation process by both Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables, wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of development policy implementation at Entikong, as well as solution of them.
Study results had indicated that process of policy implementation is hampered with cross collision policy, no standard guidance for arranging developmental program in site, partial developmental program implementation, less integration and inconsistency as result of spread budged allocation and varied-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines, from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at border area through both inter institution interaction model and budgeting technique.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T32774
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Jeffry R. H.
2005
T23024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naili Rokhmi
"Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana. Bencana gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami dan banjir sering terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada pada jalur cincin api. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.
Tesis ini membahas hubungan antara dampak bencana dan pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian menggunakan data bencana dan kemiskinan dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Dampak bencana yang digunakan dalam penelitian ini adalah dampak korban meninggal akibat bencana, menderita, mengungsi, rumah rusak ringan, dan kerusakan pada lahan pertanian.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa dampak bencana (korban meninggal, menderita, mengungsi, rumah rusak ringan, dan kerusakan pada lahan pertanian) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Empat dari lima variabel dampak bencana yang digunakan dalam penelitian ini (meninggal, menderita, kerusakan lahan pertanian, dan rumah rusak ringan) memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Setiap pertambahan jumlah korban meninggal, mengungsi, menderita, kerusakan lahan pertanian, dan rumah rusak ringan akibat bencana akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45462
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Triyanti Anugrahini
"Arus urbanisasi menyebabkan semakin tidak terkendalinya pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar. Jakarta, sebagai salah satu kota tujuan urbanisasi, semakin hari semakin tidak berdaya untuk memberikan pelayanan yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak. Namun, karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari, para migran membuat rumah sesuai dengan kemampuannya di lahan-lahan ilegal, seperti di jalur hijau di sepanjang Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki (seperti ekonomi, pendidikan), tidak mengendurkan mereka untuk tetap bertahan (exist) di tempat tersebut. Mereka berupaya mengembangkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar yang dapat mendukungnya. Dengan kata lain, mereka mencoba mengembangkan modal sosial yang diharapkan dapat memperluas dan memperdekat akses mereka terhadap sumber-sumber yang menyediakan kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka masih dapat bertahan.
Rumusan masalah penelitian ini diajukan dalam bentuk pertanyaan, yaitu 1) Apa bentukbentuk modal sosial yang berkembang di komunitas migran yang menempati lahan ilegal? dan 2) Apa manfaat yang dirasakan komunitas migran dengan adanya modal sosial tersebut?. Sedangkan tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menggambarkan bagaimana modal sosial komunitas migran tersebut menjadi suatu kekuatan yang dapat mempertahankan eksistensi mereka di pemukimannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penjabaran laporan secara deskriptif. Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi dan pengamatan tidak berstruktur. Lokasi penelitian ini adalah pemukiman warga tembok PJKA di sepanjang Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Informan penelitian beijumlah 12 orang, terdiri dari 6 informan warga tembok PJKA, 3 informan warga RW 04 Kelurahan Bungur, 2 informan aparat Kelurahan Bungur dan 1 informan dari Yayasan Seniman Anak Jalanan, sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi warga tembok PJKA.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial (sebagai salah satu bentuk modal sosial) yang terjalin di antara sesama warga tembok PJKA tercermin dari kegiatan sosial, keagamaan dan perayaan hari besar nasional. Sementara itu, hubungan sosial mereka dan warga RW 04 tercermin dari kegiatan sosial dan perayaan hari besar nasional yang melibatkan kedua belah pihak. Hubungan sosial sesama warga tembok PJKA maupun dengan RW 04 merupakan hubungan sosial yang saling membutuhkan dan saling mengisi, karena dilandasi oleh kepercayaan, norma dan saluran informasi. Hubungan sosial dengan pihak Kelurahan Bungur, hanya bersifat 1 arah, yaitu warga tembok PJKA mendatangai pihak kelurahan untuk memperoleh pelayanan administratif. Sedangkan bagi pihak kelurahan, hubungan yang terjalin adalah semu, karena mereka tidak mengakui keberadaan warga tembok tersebut. Hubungan sosial yang terjalin dari pihak warga tembok PJKA kepada Yayasan Seniman Anak Jalanan juga bersifat semu, karena sebagian dari mereka tidak mempercayai yayasan tersebut. Sementara itu, hubungan sosial yang dicoba dibangun dari pihak yayasan adalah dengan menyediakan beberapa program kegiatan pembinaan, pengembangan dan bakti sosial. Manfaat yang dirasakan warga tembok PJKA dari adanya hubungan sosial baik dengan sesama maupun dengan warga RW 04, pihak Kelurahan Bungur dan LSM, adalah manfaat sosial dan ekonomi. Modal sosial yang berkembang selama ini umumnya secara positif berperan sebagai sumber kontrol sosial, sumber penyokong keluarga dan sumber keuntungan.
Penelitian ini pada akhimya menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki komunitas warga tembok PJKA selama ini ternyata mampu berperan sebagai `perekat' yang mampu mempertahankan kehidupan bersama komunitas warga tembok PJKA. Selain itu, adanya berbagai fasilitas yang diperoleh dari hubungan sosial bonding dan bridging, mampu berperan sebagai `pelumas' yang memperlancar warga tembok PJKA tersebut menjalani dan mempertahankan kehidupan mereka di pemukimannya yang ilegal. Namun, di sisi lain, modal sosial tersebut secara langsung ataupun tidak telah menjadi faktor penarik (pull factor) yang menyebabkan warga tembok PJKA tersebut selalu ingin tetap bertahan di Jakarta. Untuk memaksimalkan peran modal sosial dan meminimalisir faktor-faktor yang mendukung terjadinya urbanisasi, pemerintah lokal dan regional diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan ?potensi modal sosial? yang dimiliki daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Selain itu, LSM dalam hal ini Yayasan Seniman Anak Jalanan tidak hanya melakukan advokasi, tetapi diharapkan juga dapat memfasilitasi munculnya aksi-aksi komunitas yang mampu berperan aktif melakukan upaya pembangunan secara mandiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14424
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Otero, George G.
Denver: University of Denver, 1981
304.6 OTE t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gulati, P.
New York: Tata McGraw-Hill, 1984
304.607 6 GUL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zopf, Paul E.
Palo Alto california: Mayfield Publishing, 1984
304.6 Zop p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Smith, T. Lynn
Chcago: J. B. Lippincott Company, 1960
304.6 SMI f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>