Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh partai dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah Partai Republik dalam menentukan kebijakan publik di Amerika Serikat. Studi kasus yang diambil adalah mengenai pembentukan kebijakan Voter ID dalam negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Penulisan ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Melalui penulisan ini diketemukan hubungan antara keterlibatan partai politik dalam proses pembentukan kebijakan. Lebih jauh lagi diketemukan bahwa kebijakan Voter ID yang ada di Pennsylvania memberikan pengaruh dalam perolehan suara Partai Demokrat. Melalui isu Voter ID Partai Demokrat kurang mendapatkan hasil yang diharapkan pada pemilu presiden tahun 2012.

---

The focus of this study is to analyze the influence of political parties in the governance, in this case is the influence of GOP to determine public policy in United States of America. The case study that the writer takes is the making process of Voter ID policy in Pennsylvania, United States of America. This writing use qualitative method with descriptive design. Furthermore this it was found that the policy of Voter ID in Pennsylvania provide influence in the Democrat vote revenue. Because of Voter ID issue, Democratic Party not getting the result that they hope for in the 2012 presidential election."

"Geo-ekonomi merupakan konsep yang diperdebatkan dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI). Edward Luttwak mengatakan bahwa terdapat perubahan relevansi penggunaan power dan instrumen dari militer, menuju ekonomi untuk pemenuhan keamanan negara. Relevansi ekonomi dalam persaingan great power mendorong analisis kompetisi perebutan kapital dan pasar yang sistemis, salah satunya terjadi pada fenomena industri semikonduktor. Pada 8 Agustus 2022, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi menjadikan CHIPS for America Act sebagai undang-undang yang berlaku. Undang-undang ini berisi mengenai penguatan manufaktur dan desain produksi semikonduktor di domestik, sekaligus melindungi rantai nilai semikonduktor AS sebagai visi ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengakomodasi para pelaku bisnis semikonduktor untuk membangun pabrik fabrikasi mereka di AS melalui serangkaian insentif dan kemudahan regulasi. Meskipun begitu, kebijakan ini bertolak belakang dengan pencapaian inovasi, teknologi, dan pertumbuhan industri yang telah didorong oleh pengalihdayaan produksi, utamanya nilai-nilai pasar bebas yang dipromosikan oleh AS. Tulisan ini akan berusaha menjawab ketidaksinambungan tersebut melalui perspektif geo-ekonomi dengan pemetaan jaringan produksi global. Dalam temuan yang ada, jaringan produksi global memperlihatkan interdependensi industri cip AS yang asimetris terhadap Tiongkok dan kawasan Asia Timur, dan perubahan tata kelola industri cip yang semakin kompleks dan koordinatif menuju relasional. Faktor-faktor ini berimplikasi pada pelaksanaan CHIPS for America Act sebagai respon geo-ekonomi AS terhadap ancaman keamanan nasional, terutama dalam usaha AS mempertahankan posisi mereka sebagai hegemoni global.

---

Geo-economy is a debated concept in the field of International Relations (IR). Edward Luttwak contended that there had been a change in the relevance of the use of power and instruments from the military to the economy in the national security strategy. The economic relevance of great power competition initiated a systemic analysis of competition for capital and market, which occurs in the recent phenomenon of the semiconductor industry. On August 8, 2022, the President of the United States, Joe Biden, officially introduced the CHIPS for America Act as law. This law is concerned with strengthening the manufacture and design of domestic semiconductor production, while protecting the US semiconductor value chain as an economic and national security vision. The law accommodates semiconductor business players to build their fabrication factories in the US through a series of regulatory incentives and reliefs. Even so, this policy contrasts with the achievements of innovation, technology, and industrial growth that have been driven by the outsourcing of production activities, especially the free and open market values promoted by the US. This paper will attempt to address this anomaly through a geo-economic perspective by mapping global production networks of semiconductor. The existing findings on the global production network show the asymmetrical interdependence of the US chip industry towards China and the East Asian region, and dynamics in chip industry governance that are increasingly complex and coordinative towards relational governance. These factors promote the implementation of the CHIPS for America Act as the US geo-economic response to national security threats, especially in the US effort to maintain their position as global hegemony."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Pada tahun 1607, para imigran Eropa datang ke Amerika Serikat dan membentuk kolonikoloni. Sejak saat itu, imigran terus berdatangan. Namun demikian, walaupun Amerika Serikat didirikan dan tetap berdiri karena adanya imigran, sering muncul gelombang-gelombang antiimigran di Amerika Serikat. Mereka melihat kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat dan menyalahkan para imigran. Tulisan ini memetakan dan menganalisis studi-studi dalam literatur akademik mengenai migrasi internasional di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori tematis, yaitu (1) sistem kapitalis dan neoliberalis dalam migrasi internasional di Amerika Serikat, (2) perbedaan kelas dan kesenjangan sosial dalam migrasi internasional di Amerika Serikat, (3) argumen antiimigran di Amerika Serikat, (4) dampak migrasi internasional kepada perekonomian Amerika Serikat, (5) identitas masyarakat Amerika Serikat, dan (6) kemajuan teknologi dan pengaruhnya kepada migrasi internasional di Amerika Serikat. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menentukanmigrasi internasional di Amerika Serikat.

---

In 1607, European immigrants came to the United States and formed colonies. Since then, immigrants have continued to arrive. However, even though the United States was founded and remained standing because of immigrants, anti-immigrant waves often appear in the United States. They blame economic downturns in the United States on

immigrants. This paper maps and analyzes studies in academic literature on international migration in the United States. Employing taxonomy in organizing the literature review, this study identifies six thematic categories: (1) capitalist and neoliberalist systems in international migration in the United States, (2) class differences and social inequalities in international migration in the United States, (3) anti-immigrants arguments in the United States, (4) the impact of international migration on the United States economy, (5) the identity of the United States society, and (6) technological advances and its effect on international migration in the United States. This literature review seeks to uncover consensus, debate, and gaps in this topic. In this paper, the author finds that economic factors are the main factors determining international migration in the United States."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas.Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade.To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type.The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."

"Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework.

---

Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri China yang menolak rencana sanksi tambahan yang diusulkan oleh negara-negara Barat di tahun 2011-2012 terkait program nuklir Iran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kebijakan luar negeri China tersebut merupakan hasil dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari tekanan struktur internasional, yang kemudian diterjemahkan lagi oleh peningkatan power China dan kepentingan China terhadap minyak Iran. Hal ini membuat China lebih mementingkan hubungan baiknya dengan Iran dan menjaga agar isu nuklir Iran tidak menimbulkan ketidakstabilan pada dunia internasional.

---

ABSTRACTThis thesis focus about China?s foreign policy which is rejected additional sanctions that proposed by Western powers in 2011-2012 related Iran's nuclear program. This research is a qualitative with case study method. That China's foreign policy is the result of the influence of external and internal factors. External factor comes from the pressure of the international structure, which is then translated also by power increase of China and Chinese interests against Iranian oil. This makes China more interested in good relations with Iran and keep the Iranian nuclear issue not to cause instability in the international world."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico-United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."