Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang polemik yang berkembang dari regulasi angkutan umum berbasis daring di Indonesia. Kemunculan angkutan umum berbasis daring yang tidak disertai regulasi pada tahun 2015 memunculkan permasalahan di masyarakat yaitu (1) isu keselamatan, (2) tarif, (3) suspensi dan kemitraan, (4) ketertiban dan keamanan, dan (5) konflik dengan angkutan konvensional, sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik karena tarik-menarik kepentingan aktor terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Publik dari Riant Nugroho untuk memahami isu kebijakan, kemudian menentukan isu kebijakan publik menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Model Analisis Kebijakan dari William N. Dunn untuk memahami tahapan tertentu dalam serangkaian proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan angkutan umum berbasis daring dari tahun 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan peraturan dikarenakan pemerintah terlambat dalam membuat regulasi dan kesulitan menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para aktor yang terlibat.

---

This thesis discusses the growing polemic of online-based public transportation regulations in Indonesia. The emergence of online-based public transportation that is not accompanied by regulation in 2015 raises problems in the community, namely (1) safety issues, (2) tariffs, (3) suspension and partnerships, (4) order and security, and (5) conflicts with conventional transportation, so that the government needs to issue policies that can overcome these problems, but regulations issued by the government are a polemic because of the attraction of the interests of actors related to the policy. This research uses Riant Nugroho's Public Policy Theory to understand policy issues, then determine public policy issues using Riant Nugroho's indicators. Furthermore, this study uses William N. Dunn's Policy Analysis Model to understand certain stages in a series of public policy making processes. This research focuses on the agenda setting stage of online-based public transport regulations from 2015 to 2018. In that time period there have been several changes in regulations because the government is late in making regulations and has difficulty finding a midpoint that can accommodate all the interests of the actors involved."

"Kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi yang memiliki kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan atau paradigma yang dipakai pada penelitian ini ialah postpositivisme. Jenis penelitian tugas akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta belum terimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ada yang memiliki permasalahan sehingga mempengaruhi implementasi menjadi tidak maksimal. Penelitian ini memberikan saran berupa saran akademis dan saran praktis. Saran akademis yang diuraikan pada penelitian ini adalah perlunya pembahasan mengenai evaluasi kebijakan kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor sesuai Pasal 140 Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014. Sedangkan saran praktis yang diuraikan pada penelitian ini bahwa agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan peraturan teknis kebijakan; diterapkannya Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Garasi sebagai syarat penerbitan STNK; sosialisasi kebijakan secara aktif pada seluruh wilayah kota administrasi; pengawasan rutin dan penindakan yang tegas bagi para pelanggar kebijakan; penguatan peran sesuai tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan dalam pengawasan; peningkatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia; peningkatan koordinasi untuk bekerja sama dengan Satpol-PP, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Tokoh Masyarakat setempat; Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penindakan dilakukan sesuai ketentuan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014; petugas Dinas Perhubungan terlibat untuk membantu mencari lahan parkir; dan adanya percepatan pengintegrasian sistem transportasi publik.

---

The policy of obligation to own or control a garage for motor vehicle owners is a policy implemented in DKI Jakarta Province with the aim of reducing traffic congestion. This research aims to analyze policy implementation and analyze the factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province. The approach or paradigm used in this research is postpositivism. The type of this research is descriptive research using qualitative research. Data collection in this research used literature study and field study (observation, interviews and documentation). Data analysis was carried out by collecting, condensing, presenting and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation of sources and methods. The results of this research show that the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province has not been implemented well. There are factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle in DKI Jakarta Province which have problems that influence implementation to be less than optimal. This research provides recommendations in the form of academic recommendation and practical recommendations. The academic recommendations in this research is the need for discussion regarding the evaluation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in accordance with Article 140 of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014. Meanwhile, the practical recommendations in this research are for the DKI Jakarta Provincial Government to establish technical policy regulations; implementation of a Letter of Proof of Ownership or Control of Garage as a condition for issuing STNK; active policy monitoring in all administrative city areas; regular monitoring and firm action against policy violators; strengthening the role according to the main duties and functions of stakeholders in supervision; increased coordination with the Indonesian National Police; increased coordination to collaborate with Satpol-PP, Subdistrict Government, Village, RT/RW and local Community Leaders; The DKI Jakarta Provincial Transportation Service in carrying out action is carried out in accordance with the provisions of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014; Satpol-PP is involved to help find parking spaces; and the acceleration of integration of the public transportation system."

"Penelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff"

"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

---

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Angkutan umum sering dijadikan penyebab masalah kemacetan di kota -kota besar di Indonesia tidak terkecuali Depok. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya armada angkutan umum (supply) yang beroperasi yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang (demand) yang ada. Jumlah penumpang angkutan umum sangat bervariasi pada waktu-waktu tertentu menyebabkan jumlah armada yang dibutuhkan juga bervariasi. Kebijakan penentuan jumlah armada yang digunakan saat ini mengasumsikan bahwa kebutuhan armada per periode waktu adalah tetap sehingga sering ditemui pada jam sibuk banyak angkutan umum mempunyai load factor tinggi sedangkan pada jam tidak sibuk load factor menjadi rendah karena terlalu banyak armada yang beroperasi. Trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (user), pengelola (operator) dan pemerintah (regulator).Makalah ini akan menjelaskan suatu metoda yang dapat mengoptimasi kebutuhan jumlah armada angkutan umum sesuai dengan permintaan yang bervariasi dan sekaligus memenuhi kepentingan penumpang, pengelola, dan pemerintah. Metoda optimasi yang akan digunakan adalah dengan merasionalisasi atau mengatur jumlah angkutan kota Depok D-02 yang beroperasi pada jam - jam sibuk maupun tidak sibuk dengan optimasi load factor. Pengaturan jumlah angkutan kota tersebut dilakukan dengan 3 skenario optimasi, yaitu load factor desain 0,7 , load factor desain 0,8 dan load factor desain 0,9. Diharapkan dari ketiga skenario optimasi ini, load factor angkutan kota Depok D-02 menjadi optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna.

---

Public transport is often to be blamed of the cause in traffic problem in a big city in Indonesia include Depok. One of the cause is the number of public transport (supply) that operated in road is exceeded and does not match with a number of passenger (demand) that using public transport. The number of public transport passenger is so varied in a certain time caused the number of public transport that needed is also varied. Recently, the policy to decide the number of public transport which needed is assumed that the need of armada per period time is constant so that in peak hour the load factor is high while in off peak the load factor is low because the number of fleet size in operation is exceeded. A good public transport's route must be able to consider interest of several related roles, those are such as passengers as users, drivers as operators and government (DLLAJ) as a regulator.

This thesis will explain a method to optimize the number of fleet size which will be matched with the various number of passengers (demand) and at the same time it copes with the interest of passengers, drivers and government. Optimization method that will be used is rasionalization the number of fleet size that operated in peak hour and off peak by load factor optimization. The arrangement of number of public transport is done by three optimization scenario. Those are load factor design 0,7 , load factor design 0,8 and load factor design 0,9. By this optimization scenario, load factor of D-02 Depok fleet size becomes optimal and in the otherside it also pay attention to the user's interest."