Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

---

Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity."

"ABSTRAKPerbandingan antara data wajib pajak pelaku usaha terdaftar di DirektoratJenderal Pajak (DJP) dengan jumlah pelaku usaha kriteria UMKM terdapatketidaksesuaian. Hal ini merupakan indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKMdalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Pemerintah telahmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ( PP 46 Th 2013 )dengan tujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan peredaranbruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dimana UMKM termasuk ke dalam kriteriawajib pajak pajak ini. Sejak diterbitkan tanggal 1 Juli 2013 terdapat pro dankontra dalam masyarakat atas peraturan pemerintah ini. Tujuan penelitian untukmeninjau kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 dari konsepsipresumptive taxation, mengevaluasi dari prinsip kebijakan dan menggambarkanimplikasinya dari sisi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlahpenerimaan pajak dan administrative cost serta enforcement cost dari sisifiscus. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed methodsresearch) dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan studidokumentasi, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 121 AccountRepresentative di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitianadalah kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 terdapatketidaksesuaian dari konsepsi presumptive taxation demikian pula dari prinsipkebijakan pajak. Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar danjumlah penerimaan pajak jenis PPh Final atas penghasilan dari wajib pajakdengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Miliar. Administrative Costpada masa transisi tinggi namun nantinya administrative cost dan enforcementcost akan rendah. Penetapan ambang batas (threshold) sangat penting,penetapan dasar pengenaan pajak seharusnya adalah penghasilan dan perluadanya penurunan tarif karena tarif 1% memberatkan wajib pajak.

---

ABSTRAKFact/finding shows that there is a discrepancy in the comparison between the number of businessmen registered as taxpayers in the Directorate General of Taxation (DGT) data with that of businessmen who belong in SME?s criteria. This indicates that the compliance level of the SMEs in fulfilling the tax obligations is still very low. Therefore the government has published Government Regulation No. 46 year 2013 (PP 46, Year 2013) in order to facilitate the taxpayer, with maximum gross turnover of IDR 4.8 million, to be categorized in SMEs criteria. Since its issuance date on July 1, 2013, there have been pros and contras among people regarding this government regulation. The purpose of the study is to analyze the presumptive tax policy in PP 46 th 2013 based on the presumptive taxation concept, toevaluate it in terms of policy principles, and to illustrate the implications from theside of the increasing numbers of registered taxpayers, the amount of tax revenue,and administrative costs, as well as the enforcement costs from the fiscus side. The applied method is mixed-method research with a descriptive approach. The datais collected by documentation studies, interviews, and questionnaires given to 121(one hundred twenty one) Account Representatives at Kanwil DJP, Central Jakarta. The result of the study suggests that the presumptive tax policy in PP 46 Th 2013 is incompatible with the presumptive taxation concept as well as tax policy principles. There is an increasing number of registered taxpayers and an improving amount of tax revenue of final income tax from the taxpayers whose gross turnover does not exceed IDR 4.8 Billion. The initial Administrative Cost during the transition time is high but afterwards these administrative and enforcement costs will be low. The stipulation on the threshold is very important; the tax should be determined based on income level and a reduction should be applied on 1% fare, as it hasburdened the taxpayers."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada suatu perusahaan berdasarkan asas Kemudahan Administrasi serta permasalahan tumpang tindih peraturan ini dengan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 dan Pasal 31E Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini untuk memastikan adanya kesederhanaan di dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai latar belakang diterbitkannya peraturan ini oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah terciptanya asas kesederhanaan administrasi dalam pemenuhan kewajiban Wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 serta terdapatnya kejelasan keberlakuan hukum atas materi yang sama berdasarkan Asas lex posterior derogate lex priori.

---

This thesis discusses the implications of Government Regulation No. 46 of 2013 on a firm based on the principle of Ease of Administration and regulatory issues overlap with the tax policy in the Government Regulation No. 94 of 2010 and Section 31e of Act number 36 of 2008. Purpose of this study to ensure absence of simplicity in the execution hereof in accordance background issuance of this regulation by the government. The method used is a qualitative method of qualitative data analysis. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The results can be concluded based on research done is the creation of administrative simplicity principle in fulfilling the obligations of taxpayers based on Government Regulation No. 46 of 2013 as well as the presence of clarity over the legal enforceability of the same material based on principle of lex posterior derogate priori."

"Usaha Kecil Menengah (UKM) memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi produk domestik bruto negara. Untuk meningkatkan kontribusi UKM pemerintah menerbitkan kebijakan pajak penghasilan final terhadap usaha dengan peredaran bruto tertentu. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengenaan pajak penghasilan final terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Yang Memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar Ditinjau Dari Asas Ease Of Administration. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan dari asas ease of administration kebijakan ini sudah memenuhi asas ease of administration. Dari segi cost of collection, pada awal diterbitkannya, kebijakan ini akan memiliki biaya pemungutan yang lebih besar dibanding biaya pemungutan pemajakan umum.

---

Small and Medium Enterprises (SMEs) contribute significantly to the country’s gross domestic product. To increase the contribution of SMEs, government issued final tax policies to businesses with particular gross turnover. This research analyzes the final income tax policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) that have the gross turnover of less than 4.8 bilion, reviewed from Ease of Administration Principles. This descriptive research used quantitative approach with in-depth interview and literature study as-collection techniques. The results of this research shows that this policy has fulfilled the Ease of Administration principles. In terms of cost of collection, in the beginning of the issued, this policy will have greater cost of collection compared to general taxation’s cost of collection."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada kegiatan usaha petani tembakau di Kabupaten Temanggung serta hambatan dalam penerapannya. Penulis memilih Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini berupa faktor sumber daya manusia, kurangnya komunikasi, dan posisi tawar menawar petani tembakau yang lemah dalam menentukan harga tembakau.

---

This study aims to analyse the implementation of income tax on tobacco farmer business activities to taxpayers who have certain turnover in the regency of Temanggung along with the obstacles in its application. The author chose Temanggung Regency as the research location because it is one of the largest tobacco producing in Indonesia The Income Tax Policy discussed in the study is the final income tax for Taxpayers who have certain turnover regulated in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain turnover. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study are there are four factors that determine the success of the policy as Edward IIIs conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy. Obstacles in the implementation of this policy are in the form of human resources, lack of communication, and weak bargaining position of tobacco farmers in determining tobacco prices."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep presumptive taxation dalam kebijakan PPh atas UMKM di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta merekomendasikan desain tax compliance requirements untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen. Dari analisis evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pajak penghasilan saat ini, yaitu tidak semua wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final untuk peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4.8 miliar adalah UMKM. Di samping itu, masih terdapat gap yang cukup tinggi antara jumlah UMKM dengan jumlah WP yang membayar PPh tarif khusus. Kontribusi setoran PPh Final UMKM terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2016-2022 masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan tiga usulan kebijakan terkait tax compliance requirements yang telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Asas Pemungutan Pajak, yaitu: (i) melakukan tagging “UMKM” pada subjek pajak ketika registrasi NPWP, (ii) meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM serta anak muda di bangku sekolah atas, dan (iii) melakukan edukasi terkait pembukuan sederhana melalui pengembangan aplikasi pembukuan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Lebih lanjut, untuk mendorong perkembangan UMKM melalui konteks hukum pajak yang transformatif dan mendukung mobilitas, maka disarankan agar pemerintah melakukan amandemen perpajakan, salah satunya melalui omnibus law

---

This study aims to evaluate the implementation of the presumptive taxation concept in the income tax policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, Thailand, and Malaysia, as well as to recommend designing tax compliance requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover. A descriptive qualitative method was conducted using primary data from interviews and secondary data from various literatures and documents. From the policy evaluation analysis, it has been discerned that there exists an inherent flaw in the current income tax system; not all taxpayers employing the Final Income Tax rate for gross turnovers up to IDR 4.8 billion qualify as MSMEs. In other other hand, Indonesia still facing a considerable gap between the number of MSMEs and the number of taxpayers who pay based on final tax rates. The contribution of MSMEs' final income tax payments to national tax revenue in 2016-2022 is still very low. This study recommends three policy proposals related to tax compliance requirements that have considered suitability with the Principle of Tax Collection, namely: (i) tagging "MSME" for taxpayers when registering the Tax Identification Number (TIN), (ii) increasing the socialization of tax obligations for MSMEs and high school students, and (iii) conducting education related to simple bookkeeping through the developing an applications in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) for MSMEs. Furthermore, to advance the growth of MSMEs within a transformative tax legal framework that fosters mobility, we recommend that the government enact tax amendments, one of which should be through the MSMEs-specific omnibus law."