Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sebuah hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaan dari publikasi (retraction right) yang dimiliki oleh seorang pencipta atas sebuah ciptaannya. Penentuan seorang pencipta dapat menggunakan hak moral yang ia miliki ini didasarkan kepada berbagai doktrin dan/atau teori mengenai hak moral. Penggunaan berbagai doktrin dan/atau teori hak moral diperlukan karena belum memadainya perlindungan hak moral yang terdapat dalam Undang-Undang Hak cipta. Untuk hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaaan dari publikasi dalam sebuah karya potret memiliki sebuah dasar alasan yang jelas dalam pengajuan dan pelaksanaan dari hak moral tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak-pihak terkait khususnya pihak pemotret untuk lebih memperhatikan tujuan dan maksud dari sebuah kegiatan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pihak pengguna dari potret yang dihasilkan oleh pemotret, selain itu kepada pihak yang dipotret atau model untuk memperhatikan tujuan penggunaan dari sebuah hasil pemotretan, masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan sebuah potret yang dihasilkan pemotret, dan pemerintah diharapkan agar dapat membuat pengaturan yang memadai mengenai hak moral dari seorang pencipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

---

ABSTRACTThis research paper discusses the right to retract a work from the public use (retraction right) that an author possesses for his work. The principle for the author in using his moral rights is based on various doctrines and/or theories about moral rights. The use of those doctrines and/or theories is needed due to the lack of moral rights protection in the Copyright Law. As for the moral right where a work (or photos, in this case) can be retracted from the public use, there has to be a clear description in proposing and implementing the right. This research was done by using the juridical-normative method with descriptive typology. The results of this research suggest the related parties, especially photographers, pay more attention to all intents and purposes of an agreement with a third party as the user of the photos they produce; models pay more attention to the purpose behind a photo shoot; people use the photos taken by photographers appropriately; and the government provide fair regulations regarding the moral rights of an author in the Copyright Law."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Hak Privasi Orang yang Dipotret dihadapkan dengan Doktrin Fair Use atas Potret di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membuat pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap kepentingan Orang yang Dipotret dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah seharusnya membagi pengaturan tersebut berdasarkan kesadaran Orang yang Dipotret atas pembuatan Potretnya; perlindungan perlu diberikan kepada orang yang dianggap belum cakap hukum dan orang yang berada di bawah pengampuan oleh Undangundang; tetap mempertahankan bentuk perlindungan kepentingan Orang yang Dipotret terhadap tindakan penggunaan Potret dirinya yang dilakukan oleh setiap orang.

---

The focus of this study about the position of Privacy Right of the Person Portrayed facing the Fair Use Doctrine on Portrait in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. This research is qualitative with prescriptive analysis. The result of this research suggest that in making regulation regarding the special protection of the interests of the Person Portrayed in Indonesian Copyright Law, the government should divide the regulation based on the consciousness of the Person Portrayed on portrait-making; protection should be given also to those who are considered not competent in front of the law and those who are under guardianship by the law; retaining the protection form of the interests of the Person Portrayed against the using of their Portrait performed by every person."

"Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan khusus mengenai frasa “Persetujuan Tertulis” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dalam Putusan No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, terjadi perbedaan persepsi antara PT Siloam International Hospitals (Tergugat) dan dr. Arnold Bobby Soehartono (Penggugat). PT Siloam International Hospitals mengganggap Perjanjian Tertulis yang mengacu pada Peraturan Perusahaan yang mengikat dr. Arnold Bobby Soehartono sebagai Persetujuan Tertulis dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Skripsi ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, alat pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian Penulis adalah mengenai Hak Publisitas yang melekat pada model potret dan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Hak Publisitas adalah hak untuk mengontrol penggunaan identitas, nama, suara, kemiripannya dan mendapatkan kompensasi atas penggunaan komersial tersebut. Persetujuan lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak, dan dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta menghendakinya dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan objek tertentu yaitu pekerjaan, sedangkan peraturan perusahaan adalah peraturan sepihak yang dibuat oleh Pemberi Kerja. Perjanjian kerja yang mengacu pada peraturan perusahaan adalah persetujuan tertulis, tetapi dalam Putusan tidak terjadi pemberian izin atas Hak Publisitas, melainkan Hak Cipta. Penulis berpendapat bahwa Hakim kurang tepat memberikan pertimbangannya karena tidak memfokuskan pada narasi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 

---

Law Number 28 of 2014 does not provide an explanation regarding the phrase "Written Agreement" in Article 12 Verse(1). In Decision No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, there is a perception difference between PT Siloam International Hospitals (Defendant) and dr. Arnold Bobby Soehartono (Plaintiff). PT Siloam International Hospitals considers Work Contract that refers to Company Regulations as Written Agreement in Article 12 Verse (1) of Law Number 28 of 2014. This undergraduate thesis uses normative legal research, with descriptive type of research, and the literature study as the data collection tool. The results of the research is that Publicity Right is protected by Law Number 28 of 2014. Publicity Right is the right to control use of identity and to get compensation for the commercial usage. Agreement is born when there is consent between parties, and Law Number 28 of 2014 requires it in written form. Work Contract is an agreement with certain object, namely work. Therefore, a Work Contract is considered a written agreement, only in the Decision there is no transfer of Publicity Rights, only Copyrights. The author opine that the judge did not focus on the narrative of Article 12 paragraph (1) Law Number 28 of 2014. "