Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenerapan desentralisasi pada Masa Reformasi membuka kesempatan bagi kelompok etnis untuk memperjuangkan kepentingannya. Kondisi tersebut juga membuka kesempatan bagi elit politik untuk menggunakan isu etnis dalam rangka memperoleh kekuasaan politik. Penelitian ini membahas politisasi etnis yang dilakukan oleh elit politik di tingkat lokal sebagai upaya mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan mengangkat studi kasus pemerintahan Gubernur Cornelis di Kalimantan Barat tahun 2007 hingga 2013. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan bahwa politisasi etnis yang dilakukan dalam proses pemilihan gubernur juga berlanjut selama masa pemerintahan. Melalui analisis dengan menggunakan teori elit instrumentalis etnis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi etnis yang dilakukan dalam upaya memenangkan pemilihan gubernur juga dilakukan selama masa pemerintahan. Khususnya pada masa pemerintahan, politisasi etnis tidak hanya dilakukan dalam bidang politik tetapi juga di bidang birokrasi dan kebijakan pemerintah provinsi. Temuan lebih lanjut dari penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi etnis telah memperlemah kualitas demokrasi yang berlangsung di tingkat lokal.

---

ABSTRACTThe implementation of decentralization during the Reformation Era has given the opportunity for the ethnic group to strive for their interest. This condition also has given the opportunity for the political elite to employ the ethnical issue in order to get the power. This research explains about ethnic politicization being conducted by political elite in local level as an effort to get and defend their power with the case study of Governor Cornelis’s governance period in West Kalimantan in 2007 until 2013. Through the qualitative method and explanative type of research, this research also shows that the ethnic politicization being conducted during the process of governor election also continues during the governance period. Through the analysis with elite ethnical instrumentalist theory, the result of this research shows that the ethnic politicization which has been done in order to win the vote in the governor election has also been conducted during the governance era. Specifically during the era of governance, the ethnic politicization not only had been done in political, but also in bureaucracy and policy of the provincial government. The further findings of this research observe that the ethnic politicization has weakened the quality of local democracy."

"Penelitian ini mengkaji deforestasi di Pulau Kalimantan tahun 2007 hingga tahun 2009 serta menganalisis faktor penyebabnya. Data deforestasi dihasilkan dari tumpang tindih antara peta tutupan hutan tahun 2007 dan 2009 yang diolah dari data ALOS PALSAR MOSAIC dengan menggunakan metode object based classification. Analisis faktor digunakan untuk melihat keterkaitan antara variabel luas areal HPH dan HTI, areal tambang batubara, kepadatan penduduk, dan aksesibilitas kawasan hutan dalam mempengaruhi variabel deforestasi dengan menggunakan uji statistik korelasi linear dan regresi linear dengan unit analisis per kabupaten. Luas tutupan hutan Pulau Kalimantan hasil pengolahan citra ALOS PALSAR MOSAIC tahun 2007 adalah sebesar 43.471.654 ha dan tahun 2009 sebesar 41.443.581 ha, dengan akurasi model sebesar 84,54%. Sedangkan deforestasi di kawasan hutan Pulau Kalimantan tahun 2007 - 2009 adalah 1.722.264 ha. Deforestasi tertinggi terdapat di hutan produksi dan hutan produksi konversi. Sedangkan berdasarkan administrasi kabupaten, Kabupaten Kutai memiliki deforestasi tertinggi. Hasil analisis korelasi menyatakan bahwa variabel tingkat aksesibilitas kawasan hutan, luas areal HPH dan luas areal HTI, serta areal tambang batubara memiliki korelasi yang signifikan dalam mempengaruhi luas deforestasi di Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk faktor kepadatan penduduk tidak mempengaruhi secara signifikan.

---

This study examines deforestation on Borneo island in 2007 until 2009 as well as analyzing the causes. Deforestation rate was resulted from overlaying between two object-based classified forest and non-forest covers in 2007 and 2009. Analysis Factor used to see the relationship between dependent variables (deforestasion) and independent varaiables (The right area of forestry (HPH), Industrial plantations forest (HTI), the area of mining coal, population density, and accessibility of forest area) by using statistical tests of linear correlation with a unit of analysis per district. Forest cover of Borneo image processing results from ALOS PALSAR MOSAIC in 2007 was 43,471,654 ha and in 2009 was 41,443,581 ha, with an accuracy model are 84%. Deforestation rate in Borneo during 2007 to 2009 was 1.645.126 ha with the highest rate occurred in production forests and conversion of production forest. While based on the administrative district, Kutai District has the highest deforestation. The results of correlation analysis states that the variable level of accessibility of forest areas, The right area of forestry (HPH), Industrial plantations forest (HTI), and the area of mining coal have significant correlation in the broad influence of deforestation on the island of Borneo. As for the factor of population density did not affect significantly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dandaerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik,2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial.Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dandaerah dalam sistem pemerintahan indonesia yakni: a Gubernur sebagai strukturperantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan PembangunanBerbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakilpemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaandan pengawasan Gubernur Selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturanperundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah.Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran danfungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi,melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang ndash; undanganmaupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumberpendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizerdalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintahpusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masingmasingdaerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakilpemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindihdengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.

---

This research analyzes the role of governor in the governance system ofIndonesia. This study focuses on factors that influence the governor 39;s dual roleand analyzes strategies in alignment between central and regional interests, andbetween regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm byusing qualitative method.The results showed that the factors that influence for the role of governor inin alignment between central and regional interests, and between regions in WestJava are political factors, leadership factors, institutional factors and socialfactors.The central and sub-national interest alignment strategy required is tomaximize the governor 39;s role as an intermediary structure between the centralgovernment and local government, strengthening the role of the governororganization as a representative of the central government in the region, thegovernor as a budget optimizer in regional-based development planning. Tomaximize the governor 39;s dual role, it is necessary to strengthen the position, roleand function of the governor as the regional head and the representative of thecentral government in the province, through policy regulation at both thelegislative and related technical regulations, and alternative governor as arepresentative government.Recommendations from this study include : a to clear the position, role andfunction of the provincial head and representative of central government in theprovince by strengthening the policy, both the law and related technicalregulations; b to provide support for the governor as the central governmentrepresenttive, in term of strong financial source, to help the governor effectivelyassume the role of the budget optimizer that balances the needs between thecentral and regional as well as inter-regional; c for the central government totake into account the needs of each region in the mecanism of distibuting thedeconcentrated regional budget, instead of applying a single standar distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of thecentral government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing theirjob."

"Secara nasional prevalensi anemia remaja putri usia 15-19 tahun adalah 26,5 % dan 25,3 % pada wanita usia subur berusia 20-29 tahun, menurut Survei Kesehatan Rumab Tangga (SKRT) pada tabun 2001. Hal ini menuujukkan babwa kelompok remaja putri merupakan kelompok yang rentan terhadap anemia karena remaja dalam masa pertumbuhan fisik juga karena kehilangan darah sewaktu siklus menstruasi. Sementara saat ini upaya penanggulangan anemi pada remaja belum merupakan prioritas utama seperti anemi ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi, kebiasaan minum teh/kopi, pola haid, sosial budaya dengan anemia gizi besi pada remaja putri SMK Amaliyah Sekadau Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat Tahun 2007. Penelitian dilakukan pada tanggal 20-24 Maret 2007, menggunakan rancangan penelitian kantin, pemilik warung-warung di sekitar sekolah, maupun kepada seluruh masyarakat/remaja di Sekadau melalui kegiatan posyandu, PKK, keagamaan, kepemudaan, kesenian, radio spot, pembuatan poster atau leaflet. Disarankan juga untuk mengadakan program screening anemia dan pemberian TID bagi remaja putri melalui program UKS mengingat tingginya prevalensi anemia remaja putri di SMK Amaliyah Sekadau. Selain itu untuk peneliti selanjutnya perlu dilakakan penelitian lanjutan untuk melihat hubungan anemia gizi besi dengan suku bangsa, juga dengan prestasi belajar remaja putri.

---

Nationally, according to survey of household health (SKRT) in 2001, adolescent anemic prevalence is 26.5% on female adolescent from age 15-19 years and 25.3% on women of reproductive age between 20-29 years. This indicates that female adolescents are more sensitive to anemic because adolescents are physically still growing and they lose blood during their menstruation period. Meanwhile the effort for anemic treatment on teenagers are not prioritized yet compared to pregnant women. The objective of this research is to know the relation between nutrition intake, drinking tea I coffee habit, menstruation pattern, social culture with iron nutrition anemic on female adolescent of SMK Amaliyah Sekadau, Sekadau district in 2007. The research was carried out on March 20-24, 2007 using observational research method with cross sectional design. The populations were 476 female adolescent of SMK Amaliyah Sekadau from grade I, 2 and 3 and the sample were 184 students. Data was collected by interviewing with questionnaire and taking blood sample with cyanmethaemoglobin method. The test used was Chi Square test to see the prevalence of anemic on female adolescent at SMK Amaliyab Sekadau. Besides, the next researchers need to do an extension research to see the relation between iron nutrition anemic with the tribe, and also with the school result of the female adolescent."

"Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

---

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language."

"Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan, dimana salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Departemen Kesehatan melaksanakan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada anak dalam upaya menurunkan angka kematian dan kejadian penyakit pada anak. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, persentase anak umur 12?59 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar di Provinsi Kalimantan Barat untuk imunisasi lengkap sebesar 41,3%, imunisasi tidak lengkap sebesar 44,8% dan tidak sama sekali mendapatkan imunisasi sebesar 13,9%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007. Penelitian ini adalah suatu penelitian survei dengan rancangan Cross Sectional. Dengan menggunakan data sekunder yaitu data Riskesdas dan data Susenas tahun 2007.Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pekerjaan ibu, umur ibu, dan alat transportasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar. Sedangkan faktor pendidikan ibu (p value = 0,0005), pengeluaran rumah tangga (p value = 0,0005), penolong persalinan (p value = 0,0005), jarak ke fasilitas UKBM (p value = 0,0005), jarak ke fasilitas Non-UKBM (p value = 0,0005), waktu tempuh ke fasilitas UKBM, dan waktu tempuh Non-UKBM (p value = 0,0005) menunjukkan hubungan yang bermakna.Dari hasil analisis Multivariat ditemukan faktor jarak ke fasilitas Non-UKBM merupakan faktor yang paling berhubungan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar (OR=2,283).Disarankan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dengan melakukan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait baik pemerintah daerah maupun pusat serta memberdayakan masyarakat setempat.

---

One objective of the national development is to improve the health status whereby one of its indicator is the infant mortality rate. Health department had done the Expanding Program Immunization for children to decrease the mortality rate. Based on data Riskesdas 2007, the percentage of children aged 12-59 months who got basic immunization in West Kalimantan Province, completely immunized 41,3%, incomplete immunized 44,8%, and unimmunized 13,9%.

The aim of this research is to know the factors relating to the utilization of Basic Immunization Services in West Kalimantan Province 2007. This research is the survey with cross sectional design using data Riskesdas and Susenas 2007.

The result shows that the mother?s job, mother?s age, and the transportation have no relationship significantly to the utilization of basic immunization services. However, mother's education (p<.0005), household expenditure (p<.0005), give birth helper (p<.0005), the distance to UKBM facility (p<.0005), time to UKBM facility (p<.0005), and time to Non-UKBM facility (p<.0005) have relationship significantly.

By Multivariat analysis found that the distance to Non-UKBM facility is the dominant factor to the utilization of basic immunization services (OR=2,283).

Suggested to increase the accessibility to the health facility with advocacy, sosialisation, coordination with cross sector both local and central government, and society empowerment."

"Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan indeks masa tubuh (IMT) berhubungan dengan bertambahnya risiko terhadap penyakit diabetes mellitus 2, jantung koroner, dan hipertensi. Oleh karena itu perlu diketahui hubungan indeks massa tubuh dengan hipertensi dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat (protektif) dan meningkatkan (pemicu) kejadian hipertensi, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan IMT dengan hipertensi dan faktor risiko hipertensi pada provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Papua Barat pada penduduk dewasa ≥ 18 tahun berdasarkan pengukuran tekanan darah saja. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Metode yang digunakan cross-sectional study. Data hipertensi diperoleh berdasarkan pengukuran tekanan darah saja mengunakan tensimeter dan dikategorikan berdasarkan JNC-7 (2003) dengan mengeluarkan individu yang hipertensi dan sedang meminum obat dan individu yang di diagnosa nakes menderita hipertensi dan sedang minum obat. Hasil penelitian di dapat di Provinsi Kalimantan Selatan setelah dikontrol variabel umur dan kebiasaan merokok IMT < 18,5 kg/m2 berisiko 0,65 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi, IMT 25 – 29,9 (overweight) berisiko 2,01 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dan IMT ≥ 30 kg/m2 (obesitas) berisiko untuk menderita hipertensi sebesar 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan IMT normal. Sedangkan di Provinsi Papua Barat setelah dikontrol variabel umur, jenis kelamin, aktifitas fisik dan kebiasaan merokok IMT < 18,5 kg/m2 berisiko 0,72 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi , IMT 25 – 29,9 (overweight) berisiko 1,95 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi, IMT ≥ 30 kg/m (obesitas) berisiko untuk menderita hipertensi sebesar 3,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan IMT normal. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, pendidikan, akitfitas fisik, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, dengan faktor risiko yang paling dominan adalah umur dengan OR 3,5 (95%CI: 3,16-4,85) di provinsi Kalimantan Selatan dan 3,4 (95%CI:2,25:5,23). Indeks massa tubuh dan umur mempunyai hubungan yang kuat dengan faktor risiko terjadinya hipertensi.

---

Hypertension is one of the public health problem in developed countries and developing countries. Increased body mass index (BMI) are associated with increased risk for diabetes mellitus 2, coronary heart disease, and hypertension. Therefore, please note the relationship of body mass index with hypertension and the factors that can inhibit (protective) and increase (trigger) the incidence of hypertension. The purpose of this study was to determine the relationship of BMI with hypertension and risk factors of hypertension in the province of South Kalimantan and West Papua province in the adult population ≥ 18 years based on the measurement of blood pressure alone. The data used are secondary data from the Health Research Association (RISKESDAS) 2007. The method used cross-sectional study. Data hypertension by blood pressure measurements obtained just using tensimeter and categorized by JNC-7 (2003) by removing individuals with hypertension and was taking medication and individual health workers diagnosed with hypertension and was taking midication.

The results in the can in the province of South Kalimantan after the controlled variable age and smoking habits BMI <18.5 kg/m2 risk 0.65 more likely to have hypertension, BMI 25 to 29.9 (overweight) 2.01 was higher risk to have hypertension and a BMI ≥ 30 kg/m2 (obesity) risk for hypertension of 2.9 was higher than normal BMI. Meanwhile in West Papua province after the controlled variables age, sex, physical activity and smoking habits BMI <18.5 kg/m2 risk 0.72 more likely to have hypertension, BMI 25 to 29.9 (overweight) risk 1.95 was more likely to have hypertension, BMI ≥ 30 kg / m (obesity) risk for hypertension was 3.3 was higher compared with normal BMI. There is a significant relationship between age, gender, education, physical akitfitas, smoking habits and alcohol consumption, with the most dominant risk factor is age with OR 3.5 (95% CI: 3.16 to 4.85) in the province of Kalimantan south and 3.4 (95% CI: 2,25:5,23). Body mass index and age have a strong relationship with risk factors for hypertension."

"Penelitian ini bertitik tolak dari tiga konsep yaitu konflik, berita, dan aspek ekonomi politik. Berita konflik Sambas yang terjadi pada saat itu di persepsi menjadi sebuah komoditas yang dapat di jual kepada konsumen. Dikaitkan dengan gejala Komodifikasi, penelitian ini mencurigai adanya proses komodifikasi dalam pemberitaan yang di sajikan oleh surat kabar Equator tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap terjadinya perubahan orientasi masalah komunikasi antar budaya yang ideal menjadi produk komoditas yang di lakukan oleh surat kabar Equator.Momen yang di ambil adalah pada saat konflik berlangsung sekitar bulan Januari hingga April 1999. Pemilihan subjek penelitian di jatuhkan kepada pemberitaan konflik yang di sajikan pada surat kabar Equator. Penelitian ini berusaha menganalisa pemberitaan konflik antar etnis melayu dan madura Kab. Sambas di Kalimantan Barat dan ingin mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi di dalam ruang redaksi pada saat memproduksi pemberitaan tersebut, maka penelitian ini di dasarkan asumsi bahwa surat kabar Equator telah melakukan keberpihakan dalam pemberitaannya.Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah Metode Analisis Kritis (CDA). Unit Analisis adalah pemberitaan Konflik Sambas di Kalimantan Barat Pada Surat Kabar Equator sekitar Bulan Januari hingga April 1999.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi komodifikasi dalam berita konflik yang dilakukan oleh Surat Kabar Equator, serta terjadinya keberpihakan yang jelas kepada komunitas yang dominan yakni etnis melayu dari merugikan pihak etnis madura yang tidak dominan.Kebijakan yang di ambil oleh Equator di anggap menguntungkan posisi media ini, eksistensi maupun aspek ekonomis dari peningkatan oplah penjualan yang pada akhirnya menyelamatkan keuangan perusahaan. Terlebih ketika itu, proses reformasi yang baru bergulir melahirkan euphoria di masyarakat, dengan demikian surat kabar Equator juga terimbas oleh suasana euphoria tersebut. Akibatnya selain di dorong untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, Equator lebih berani untuk tampil vulgar dan ekspresif, yang pada masa orde baru sangat di tabukan. Meskipun harus mengenyampingkan etika jurnalistik serta tanggung jawab untuk mendidik masyarakat."

"ABSTRAKSetelah dalam bab-bab terdahulu dilakukan pembahasan secara panjang lebar, maka pada bahagian ini dibuat suatu kesimpulan umum dari studi ini. Berhubung Kesultanan Sambas bukanlah suatu kesul¬tanan agraris, maka pemasukan penguasa dari berbagai pajak sebagaimana lazimnya pada kerajaan-kerajaan agraris tidak mungkin terlaksana di kesultanan ini. Sesuai dengan sifat kesultanan ini yang merupakan Ke¬sultanan muara swngai yang dibangun oleh para panda-tang yang berasal dari luar pulau ini, maka pemasukan untuk penguasa didasarkan kepada penguasaan perdagang¬an antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang luas di hulu-hulu sungai yang didiami oleh penduduk Dayak yang bercocok tanam di ladang-ladang dan mencari hasil hutan, serta penduduk Gina yang bekerja pada tambang-tambang emas, merupakan daerah yang menghasilkan berbagai barang yang sangat laku untuk diexport ke luar negeri. Daerah pedalaman itu juga merupakan pasar yang paling baik untuk menjual..."